Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia yang diserahkan kepada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) menuai kritik dari para aktivis lingkungan dan organisasi non-pemerintah.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudistira meragukan implementasi dokumen tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan COP30 yang dilaksanakan di Brasil, tidak lebih dari negosiasi antarnegara dalam mempromosikan hutan, energi, dan sumber daya alam kepada perusahaan penghasil emisi.

“Hal ini dibuktikan dengan berbagai solusi yang tidak berkelanjutan yang diinisiasi melalui program Prabowo dalam menekan laju emisi. Misalnya, skema pasar karbon. Ini bukan solusi mengurangi emisi, melainkan perilaku dan kebijakan pemerintah yang memberikan ruang pada sektor penghasil emisi tinggi,” kata Bhima, Kamis (20/11).

Bhima juga menyebut, tidak adanya komitmen pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan coal phase out dalam Second NDC turut menjadi sorotan. Bhima mengatakan dampak emisi karbon 20 PLTU paling berisiko untuk target iklim Indonesia.

“Selain emisi karbon, polutan PM2.5 ikut menambah risiko beban ekonomi. Kerugian dari sisi kesehatan akan mencapai Rp 1.813 triliun,” kata dia.

Beban ekonomi juga akan ditanggung oleh petani dan nelayan, “Emisi karbon dari 20 PLTU paling toxic akan menyebabkan kerugian pendapatan masyarakat hingga Rp 48, 4 triliun per tahunnya. Hingga saat ini, tidak ada komitmen pemerintah untuk mempercepat pensiun PLTU batu bara,” kata Bhima.

Ekosistem Gambut Terancam

Manajer Riset Pantau Gambut, Syafiq Gumilang, mengatakan ekosistem gambut malah tidak menjadi perhatian pemerintah dalam SNDC. Padahal, sebagian besar emisi (63%) disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan dan kebakaran gambut serta hutan, lalu pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi sekitar 19% dari total emisi.

Laporan inventarisasi gas rumah kaca dalam Biennale Update Report (BUR) ketiga menunjukkan peningkatan emisi menjadi 1,845 GtCO2e, yang didominasi oleh emisi dari perubahan penggunakan lahan dan kehutanan (LUCF), termasuk kebakaran gambut (50,13%) diikuti oleh energi (34,49%), limbah (6,52%), dan proses industri dan penggunaan produk atau IPPU (3,15%).

“Meskipun SNDC memuat target ambisius, termasuk restorasi lahan gambut sekitar 2 juta hektare dan rehabilitasi seluas 8,3 juta hektare dalam pengurangan emisi melalui rewetting dan revegetasi, kebijakan nasional lainnya justru menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan ekosistem gambut,” kata Syafiq.

SNDC, lanjutnya, telah mencantumkan aksi mitigasi seperti moratorium izin baru untuk konversi hutan primer serta target restorasi lahan gambut seluas sekitar 2 juta hektare.

“Situasi ini paradoks dengan realita yang terjadi, ini dibuktikan dengan banyaknya proyek pembangunan yang mengubah area esensial skala luas termasuk ekosistem gambut. Sedangkan sumber emisi di sektor FOLU lahir atas praktik deforestasi, kebakaran, dan alih fungsi lahan. Rata-rata kontribusi per tahunnya FOLU (51,5%), transportasi (12,5%), listrik dan panas (11,4%),” ucapnya.

Syafiq juga menyebut pemerintah Indonesia dengan serius melakukan moratorium permanen industri ekstraktif dan perkebunan yang telah nyata merusak ekosistem gambut.

“Dalam analisis kami, 3,3 juta hektare luas perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan, 407.267 hektare berada di Kesatuan Hidrologis Gambut. Sebanyak 72% masuk dalam kategori rentan terbakar dengan tingkat sedang, sedangkan sebesar 27% dalam kategori rentan terbakar tingkat tinggi,” ucap Syafiq.

Ancaman di Sektor Laut

Tidak jauh berbeda dengan ancaman di sektor gambut, sektor laut juga jarang diperhatikan. Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan KIARA, Erwin Suryana mengungkapkan ancaman yang serius.

“Sektor kelautan masih minim dibahas meski diakui strategi melalui blue carbon, konservasi laut, dan blue economy,” katanya.

Padahal, SNDC adalah pelemparan tanggung jawab dari perusahaan penyumbang emisi agar diadopsi oleh negara untuk ditanggulangi dampaknya. Selain itu, terdapat asimetri kekuasaan dalam tata kelola laut.

“Negara sebagai fasilitator pasar karbon laut, korporasi sebagai pendana proyek konservasi laut, dan nelayan sebagai objek yang tidak memiliki kepastian dan sangat rentan terhadap dampaknya,” kata Erwin.

Ia menambahkan, ancaman bagi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sangat masif terjadi. Sebagai contoh, hasil tangkapan nelayan menurun akibat tambang nikel di pulau kecil, sedimentasi merusak padang lamun dan terumbu karang.

“Ambisi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan melalui SNDC akan sulit terwujud jika pemerintah Indonesia masih belum menjadikan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sektor utama yang harus dilindungi,” ujarnya.

Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia yang diserahkan kepada Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) menuai kritik dari para aktivis lingkungan dan organisasi non-pemerintah.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudistira meragukan implementasi dokumen tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan COP30 yang dilaksanakan di Brasil, tidak lebih dari negosiasi antarnegara dalam mempromosikan hutan, energi, dan sumber daya alam kepada perusahaan penghasil emisi.

“Hal ini dibuktikan dengan berbagai solusi yang tidak berkelanjutan yang diinisiasi melalui program Prabowo dalam menekan laju emisi. Misalnya, skema pasar karbon. Ini bukan solusi mengurangi emisi, melainkan perilaku dan kebijakan pemerintah yang memberikan ruang pada sektor penghasil emisi tinggi,” kata Bhima, Kamis (20/11).

Bhima juga menyebut, tidak adanya komitmen pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan coal phase out dalam Second NDC turut menjadi sorotan. Bhima mengatakan dampak emisi karbon 20 PLTU paling berisiko untuk target iklim Indonesia.

“Selain emisi karbon, polutan PM2.5 ikut menambah risiko beban ekonomi. Kerugian dari sisi kesehatan akan mencapai Rp 1.813 triliun,” kata dia.

Beban ekonomi juga akan ditanggung oleh petani dan nelayan, “Emisi karbon dari 20 PLTU paling toxic akan menyebabkan kerugian pendapatan masyarakat hingga Rp 48, 4 triliun per tahunnya. Hingga saat ini, tidak ada komitmen pemerintah untuk mempercepat pensiun PLTU batu bara,” kata Bhima.

Ekosistem Gambut Terancam

Manajer Riset Pantau Gambut, Syafiq Gumilang, mengatakan ekosistem gambut malah tidak menjadi perhatian pemerintah dalam SNDC. Padahal, sebagian besar emisi (63%) disebabkan oleh perubahan penggunaan lahan dan kebakaran gambut serta hutan, lalu pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi sekitar 19% dari total emisi.

Laporan inventarisasi gas rumah kaca dalam Biennale Update Report (BUR) ketiga menunjukkan peningkatan emisi menjadi 1,845 GtCO2e, yang didominasi oleh emisi dari perubahan penggunakan lahan dan kehutanan (LUCF), termasuk kebakaran gambut (50,13%) diikuti oleh energi (34,49%), limbah (6,52%), dan proses industri dan penggunaan produk atau IPPU (3,15%).

“Meskipun SNDC memuat target ambisius, termasuk restorasi lahan gambut sekitar 2 juta hektare dan rehabilitasi seluas 8,3 juta hektare dalam pengurangan emisi melalui rewetting dan revegetasi, kebijakan nasional lainnya justru menimbulkan ancaman serius terhadap keberlangsungan ekosistem gambut,” kata Syafiq.

SNDC, lanjutnya, telah mencantumkan aksi mitigasi seperti moratorium izin baru untuk konversi hutan primer serta target restorasi lahan gambut seluas sekitar 2 juta hektare.

“Situasi ini paradoks dengan realita yang terjadi, ini dibuktikan dengan banyaknya proyek pembangunan yang mengubah area esensial skala luas termasuk ekosistem gambut. Sedangkan sumber emisi di sektor FOLU lahir atas praktik deforestasi, kebakaran, dan alih fungsi lahan. Rata-rata kontribusi per tahunnya FOLU (51,5%), transportasi (12,5%), listrik dan panas (11,4%),” ucapnya.

Syafiq juga menyebut pemerintah Indonesia dengan serius melakukan moratorium permanen industri ekstraktif dan perkebunan yang telah nyata merusak ekosistem gambut.

“Dalam analisis kami, 3,3 juta hektare luas perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan, 407.267 hektare berada di Kesatuan Hidrologis Gambut. Sebanyak 72% masuk dalam kategori rentan terbakar dengan tingkat sedang, sedangkan sebesar 27% dalam kategori rentan terbakar tingkat tinggi,” ucap Syafiq.

Ancaman di Sektor Laut

Tidak jauh berbeda dengan ancaman di sektor gambut, sektor laut juga jarang diperhatikan. Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan KIARA, Erwin Suryana mengungkapkan ancaman yang serius.

“Sektor kelautan masih minim dibahas meski diakui strategi melalui blue carbon, konservasi laut, dan blue economy,” katanya.

Padahal, SNDC adalah pelemparan tanggung jawab dari perusahaan penyumbang emisi agar diadopsi oleh negara untuk ditanggulangi dampaknya. Selain itu, terdapat asimetri kekuasaan dalam tata kelola laut.

“Negara sebagai fasilitator pasar karbon laut, korporasi sebagai pendana proyek konservasi laut, dan nelayan sebagai objek yang tidak memiliki kepastian dan sangat rentan terhadap dampaknya,” kata Erwin.

Ia menambahkan, ancaman bagi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sangat masif terjadi. Sebagai contoh, hasil tangkapan nelayan menurun akibat tambang nikel di pulau kecil, sedimentasi merusak padang lamun dan terumbu karang.

“Ambisi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan melalui SNDC akan sulit terwujud jika pemerintah Indonesia masih belum menjadikan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sektor utama yang harus dilindungi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) mengemukakan rencana iklim terbaru Indonesia yang tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC) berisiko tidak efisien dan berbiaya mahal karena mengacu pada asumsi emisi karbon tinggi dan penundaan puncak jejak karbon sektor energi.

IESR mencatat bahwa skenario pertumbuhan ekonomi 8% dalam Second NDC masih tinggi karbon. Selain itu, target penyerapan karbon dari sektor hutan atau forest and other land use (FOLU) juga masih sangat besar dan justru mengganti mitigasi emisi di sektor energi.

“Emisi masih akan terus meningkat dan baru mencapai puncak rata-rata pada 2035, lalu menurun tajam hingga 2060. Artinya, upaya nyata penurunan emisi baru akan dimulai setelah 2035, bukan dalam dekade ini,” tulis IESR dalam siaran pers.

IESR memandang bahwa penundaan emisi puncak tersebut tidak efisien dan akan berbiaya lebih mahal pada masa depan. Opsi ini juga berisiko besar gagal memenuhi Persetujuan Paris tanpa kebijakan yang disruptif, dukungan internasional yang kuat, serta kondisi eksternal yang mendukung.

Merujuk pada tolak ukur 1,5 derajat Celsius (°C) Climate Action Tracker (CAT), target emisi absolut pada 2035 adalah sekitar 720 juta ton CO2e (di luar sektor FOLU) agar selaras dengan jalur Persetujuan Paris.

Lebih lanjut, IESR menilai target yang tercermin pada dokumen Second NDC tidak lebih ambisius dibandingkan target emisi absolut pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebesar 760 juta ton CO2e pada 2035 (termasuk sektor FOLU).

“Sebagai acuan utama aksi iklim, Second NDC seharusnya mencerminkan tingkat ambisi tertinggi yang paling memungkinkan, sesuai Pasal 4 Persetujuan Paris. Indonesia membutuhkan bantuan internasional secara teknis dan finansial yang signifikan untuk dapat sejalan dengan trayektori Paris,” lanjut IESR.

Pada skenario conditional dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 8%, emisi sektor energi pada 2035 akan menjadi kontributor tertinggi, sekitar 1.336 juta ton setara karbon dioksida, naik 103% dibandingkan 2019.

Upaya mitigasi penurunan emisi di sektor energi dilakukan melalui peningkatan bauran energi terbarukan hingga 19–23% pada 2030, 36–40% pada 2040, efisiensi konsumsi listrik, dan penggunaan kendaraan listrik. Sedangkan target puncak emisi sektor energi diproyeksikan terjadi pada 2038, mundur dari estimasi emisi puncak pada draf Second NDC sebelumnya.

IESR memandang Second NDC ini hanya memutakhirkan metode pengukuran emisi tanpa terobosan aksi mitigasi yang signifikan. Second NDC masih mempertahankan pola lama seperti mengandalkan penyerapan sektor FOLU sebagai strategi mitigasi utama, menunda puncak emisi sektor energi, dan menempatkan target yang relatif mudah dicapai karena berada di atas kemampuan kebijakan saat ini.

Second NDC juga belum mencerminkan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 100% energi terbarukan dalam waktu 10 tahun, sebagaimana pada penyampaian nota keuangan dan anggaran 2026 di DPR, serta rencana pembangunan 100 gigawatt (GW) PLTS di desa-desa, yang dapat menjadi kontributor penurunan emisi secara signifikan.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa mengatakan bahwa kemunduran puncak emisi ini tidak perlu terjadi jika pemerintah tidak ragu melaksanakan transisi energi sesuai visi Presiden Prabowo.

“Dengan potensi 3.800 GW energi terbarukan, dan biaya investasi PLTS, PLTB dan baterai yang makin menurun, pemanfaatan yang lebih besar akan membuat biaya produksi tenaga listrik jauh lebih murah dan emisi lebih rendah,” kata Fabby.

Dengan harga energi terbarukan makin kompetitif, Fabby mengemukakan bahwa mempertahankan operasional PLTU tua yang seharusnya sudah dapat dipensiunkan justru membuat Indonesia kehilangan peluang untuk mendapatkan harga listrik yang lebih murah.

Ia pun menyayangkan pendekatan ekonomi dalam model NDC yang justru melihat bahwa aksi iklim yang ambisius tidak mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi.

“Ini justru berbeda dengan hasil pemodelan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) Bappenas di mana aksi iklim yang lebih kuat justru menjadi prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi tinggi. Transisi energi yang membutuhkan investasi US$40–50 miliar setiap tahun, yang jika dilakukan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” imbuh Fabby.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup resmi menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) ke Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan dokumen yang berisi rencana penurunan emisi karbon Indonesia hingga 2035 ini lebih ambisius dari Enhanced NDC.

“Kami pekan lalu, tepatnya pada 17 Oktober 2025, telah mensubmisi Second NDC atau NDC 3.0 yang merupakan suatu komitmen nasional kepada global dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca,” kata Hanif dalam A Multi-Stakeholder Dialogue: Plastic, Climate and Biodiversity Nexus Forum di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Hanif mengemukakan bahwa target iklim dalam Second NDC ini telah sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Dubai Climate Pact tentang Global Stocktake Agreement. Dalam kesepakatan tersebut, negara-negara dalam UNFCCC sepakat untuk memperbarui rencana iklim 5 tahunan.

Second NDC sendiri memuat rencana iklim untuk periode 2031–2035, memperbarui dokumen sebelumnya Enhanced NDC untuk periode 2026–2030.

Hanif memastikan Second NDC lebih ambisius daripada Enhanced NDC. Dia mengemukakan dalam skenario rendah karbon yang sejalan dengan target 1,5 derajat Celsius Perjanjian Paris (LCCP) yang rendah (LCCP_L), emisi karbon pada 2030 diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e dan 1,49 juta Gg CO2e pada skenario tinggi (LCCP_H).

Emisi tersebut diperkirakan 8–17,5% lebih rendah daripada Enhanced NDC. Dokumen iklim sebelumnya mengestimasi emisi pada 2030 dalam skenario bersyarat dengan dukungan internasional mencapai 1,63 juta Gg CO2e.

“Second NDC lebih ambisius dibandingkan dengan Enhanced NDC, meski angkanya dalam skenario high emission mencapai 1,49 juta Gg CO2e, di atas baseline 2019 1,14 juta Gg CO2e,” sambungnya.

Oleh karena itu, Hanif mengemukakan upaya untuk mencapai target penurunan emisi pada 2060 memerlukan langkah akselerasi dan upaya keras bersama.

Mengutip dokumen Second NDC yang telah diserahkan Indonesia dan tercatat dalam registri UNFCCC, tingkat emisi Indonesia diestimasi dengan mengacu pada tiga skenario. Dalam skenario pertama dengan mengacu pada kebijakan saat ini (current policy scenario/CPOS), pertumbuhan ekonomi diasumsikan mencapai 6% pada 2030 dan 6,7% pada 2035. Adapun tingkat emisi pada masing-masing tahun tersebut mencapai 1,78 juta Gg CO2e.

Adapun dalam skenario kedua yakni LCCP_L, pertumbuhan ekonomi memiliki asumsi yang serupa dengan CPOS. Namun proyeksi emisi ini didukung dengan peningkatan aksi mitigasi melalui pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas. Sehingga emisi yang dihasilkan diperkirakan mencapai 1,34 juta Gg CO2e pada 2030 dan 1,2 juta Gg CO2e pada 2035.

Terakhir melalui skenario emisi tinggi atau LCCP_H di mana pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 8% seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029, tingkat emisi pada 2030 diperkirakan mencapai 1,49 juta ton CO2e pada 2035 dan 1,25 juta Gg CO2e.

Pemerintah Indonesia menjabarkan tiga skenario penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) yang akan segera diserahkan kepada UNFCCC.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, menyebut ada tiga skenario tersebut diselaraskan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Second NDC atau dokumen komitmen iklim ini menerapkan skenario low carbon compatible with Paris Agreement (LCCP) untuk kategori low ambition dan high ambition. Selain itu, dokumen ini juga memasukkan skenario current policy atau asumsi tidak ada perubahan kebijakan.

“Skenario ini menggunakan baseline 2019," kata Hanif, dalam sambutannya di Pembukaan Indonesia Climate Change Forum 2025 di Jakarta, Selasa (21/10).

Rincinya, Second NDC mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2030 dan 6,7% pada 2035 untuk LCCP low ambition. Kemudian pada kategori LCCP high ambition, asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah 6,5% pada 2030 dan 7,8% pada 2035. Satu lagi, skenario LCCP H829 mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 8% di 2029.

Hanif menambahkan, dengan skema low ambition, angka emisi nasional akan turun lebih cepat. “Namun memang belum memenuhi kaidah yang diminta Dubai Climate Pact 2024 kemarin,” katanya.

Sektor FOLU Jadi Sektor Utama

Dalam kesempatan tersebut, Hanif menyebut sektor forestry and other land uses (FOLU) sebagai sektor utama yang mengakselerasi komitmen global ini. Ada empat sektor lain dalam upaya penurunan emisi, yaitu sektor energi, pertanian, limbah, dan industrial processes and product use (IPPU).

Setidaknya, Indonesia memiliki potensi FOLU cukup besar dengan lahan gambut dan mangrove. Luas lahan gambut RI mencapai 13,7 juta hektare, menjadikannya yang terluas kedua di dunia. Sementara, lahan mangrove saat ini mencapai 3,44 juta hektare.

“Ini yang kemudian mengharuskan sektor FOLU melakukan kegiatan penyerapan karbon,” ujar Hanif.

Dalam dokumen FOLU Net Sink 2030, butuh sekitar 9 juta hektare untuk mencapai emisi -140 juta ton CO2.

Hanif juga kembali menyoroti sektor energi yang baru akan mencapai puncak emisi pada 2035 mendatang. Berbeda dengan sektor lain yang mencapai puncak emisi pada 2030. Kondisi ini, sebut Hanif, membuat sektor energi harus lebih diperhatikan.

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang mengatur Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta perdagangan karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK), bersama dokumen komitmen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC) dipandang punya peran penting untuk menumbuhkan ekonomi berkelanjutan.

Hal ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu, dalam sambutannya di Pembukaan Indonesia Climate Change Forum 2025, Selasa (21/10).

Menurutnya, dua kebijakan tersebut menjadi pondasi yang menghubungkan komitmen iklim dengan tujuan pembangunan nasional.

“Pertumbuhan, pembangunan, serta menjaga lingkungan dan keberlanjutan. Itu adalah strategi pembangunan dan diplomasi ekonomi abad ke-21,” kata Mari.

Jika dua konsep tersebut dijalankan dengan tepat, Mari melihat akan banyak investasi berdatangan, serta banyak sektor yang berkembang secara berkelanjutan.

“Akan ada sektor baru, apalagi kalau transisi energi ada green, ada sektor yang akan tumbuh dan lapangan pekerjaan terbentuk,” tambah Mari.

Masyarakat Harus Dapat Manfaat

Mari menekankan perlunya membentuk pasar karbon yang diakui standard internasional, dengan kredibilitas dan integritas tinggi. Dengan begitu, pelaku usaha, investor, hingga pembeli dari dalam maupun luar negeri percaya pada pasar karbon RI.

Di samping itu, aktivitas perdagangan karbon ini harus memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Menurutnya, hal ini tergambar melalui bottom-up approaches (pendekatan dari bawah ke atas) dari sektoral yang digunakan dalam Perpres 110/2025.

Peta jalan sektoral untuk karbon kredit ini juga harus sejalan dengan target ekonomi makro.

“Ini pentingnya Second NDC kita. Di sana makro akan ditetapkan, target di masing-masing sektor, bagaimana mencapainya secara integritas dan terintegrasi,” ujar Mari.

Oleh karena itu, dirinya meminta dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan dua kebijakan ini berjalan dengan baik. Dirinya turut menyebut MPR dan DPR untuk mengawasi, agar agenda ini tetap sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan Pemerintah Indonesia akan mengirimkan Second Nationally Determined Contribution (NDC) ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), pada pekan ini.

“Saya kira Jumat (24/10) besok kita submit,” kata Hanif, saat ditemui pada Pembukaan Indonesia Climate Change Forum 2025, di Jakarta, Selasa (21/10).

Hanif menambahkan, dokumen komitmen iklim tersebut harus segera dikirimkan, mengingat UNFCCC akan melakukan resume pada 28 Oktober 2025. “Takut tidak sempat,” tambah Hanif.

Agenda konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) COP30 akan digelar di Brasil pada 10-21 November mendatang.

Perpres Karbon Bantu Capai Target Tekan Emisi

Dalam kesempatan yang sama, Hanif menilai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca menjadi kunci pembuka pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).

Hanif pun tak menampik target pengurangan emisi dalam Second NDC tergolong ambisius.

“Ambisinya memang cukup tinggi, kemudian dikombinasi dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga ada beberapa konsekuensi yang harus kita akselerasi,” ujar Hanif.

Second NDC menggabungkan lima sektor utama penyusunan komitmen iklim nasional. Lima sektor ini adalah energi, kehutanan, industri, pertanian, dan pengelolaan limbah.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) telah menyampaikan, target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam dokumen Second NDC menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi rendah hingga tinggi.

"Kalau economic growth-nya itu 6%, artinya emisi kita sekian juta ton. Kalau economic growth 7% itu sekian ton. Kalau economic growth-nya 8% itu ada sekian ton juga. Jadi cara perhitungannya berbeda," jelas Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono beberapa waktu lalu.

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu, menyebut pertumbuhan ekonomi harus dicapai secara berkelanjutan.

“Kita mau tumbuh 6-8 persen, kita ingin bertumbuh dengan tinggi tapi dengan berkelanjutan,” katanya.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai rancangan Second Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia belum menunjukkan komitmen nyata pemerintah untuk mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi.

Padahal, langkah tersebut dinilai penting agar target net zero emission sejalan dengan Paris Agreement. Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan komitmen atau peta jalan penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara secara bertahap.

“Yang kami lihat itu belum adanya komitmen untuk melakukan coal phase-out. Padahal batu bara adalah energi yang paling kotor, emisinya tinggi sekali,” ujar Fabby dalam konferensi pers, Senin (20/10).

Ia menjelaskan, berdasarkan kajian International Energy Agency (IEA), seluruh PLTU di dunia seharusnya berhenti beroperasi secara bertahap hingga tahun 2040 agar sejalan dengan target net zero emission global.

“Kalau merujuk pada perhitungan IESR, Indonesia maksimum 2045 untuk phase out batu bara agar tetap kompatibel dengan Paris Agreement,” ujarnya.

Fabby menegaskan, tanpa adanya komitmen tersebut, sulit bagi Indonesia untuk menyelaraskan rencana pengurangan emisi dalam NDC dengan target pembatasan kenaikan suhu bumi di bawah 2°C.

“Menurut kami, NDC Indonesia bisa lebih kredibel kalau ada komitmen itu. Mau 2040, 2045, atau 2050, yang penting jelas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fabby menilai second NDC seharusnya menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan peran kepemimpinan dalam diplomasi iklim di kancah internasional. Ia mencontohkan bagaimana beberapa negara lain menggunakan forum iklim global untuk memperkuat posisi politik dan ekonominya.

Menurutnya, selama era Presiden Joko Widodo, Indonesia terkesan pasif dalam memainkan peran strategis di forum iklim internasional, padahal memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang.

“Kalau Indonesia mau memperkuat diplomasi iklimnya, ya harus lebih ambisius dong,” ujar Fabby.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia terpantau belum menyetor dokumen rencana aksi iklim terbaru Second Nationally Determined Contributions atau Second NDC menjelang digelarnya konferensi iklim PBB COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025. Para negara anggota United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) diharapkan dapat melaporkan dokumen ini sebelum pertemuan akbar tahunan tersebut.

Kementerian Luar Negeri mengaku optimistis bahwa Second NDC Indonesia dapat segera rampung dan disampaikan ke register UNFCCC sebelum pelaksanaan COP30.

“Sebenarnya draft-nya sudah ada, saya masih optimistis [segera disetor], kan masih beberapa minggu lagi,” ujar Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Tri Purnajaya pada Selasa (14/10/2025).

Sebagai konteks, NDC merupakan kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan memuat detail rencana suatu negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai Perjanjian Paris alias Paris Agreement.

Tri mengklaim target iklim Indonesia dalam draf pembaruan aksi iklim ini jauh lebih ambisius. Terlebih, Second NDC ini merupakan bentuk penguatan dari Enhanced NDC yang telah Indonesia setor ke UNFCCC pada September 2022.

“Second NDC ini penguatan dari Enhanced NDC sesuai dengan Paris Agreement dan mencakup sektor energi, kehutanan, dan lahan [forestry andother land use/FOLU], industri, dan sebagainya. Ini pendekatannya whole of economy,” jelas Tri.

Target penurunan emisi karbon Indonesia dengan usaha sendiri tercatat meningkat dari 29% menjadi sekitar 32% dalam skema business as usual (BAU) dalam Second NDC. Sementara itu, target bersyarat yang melibatkan bantuan internasional dinaikkan dari 41% menjadi sekitar 43%.

Lebih lanjut, Tri mengatakan penguatan komitmen Indonesia dalam Second NDC juga didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Dia pun menekankan bahwa pemerintah harus tetap realistis dalam menyusun target iklim.

“Pemerintah Indonesia harus realistis juga, kami tidak bisa terlalu ambisius-ambisius, tetapi pertumbuhan dalam negeri [malah] tidak tercapai,” katanya.

Tri melanjutkan bahwa komitmen perubahan iklim juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat demi mengakhiri masalah sistemik, seperti kemiskinan. Hal ini diwujudkan dengan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dan menjalankan dialog sosial.

Koordinator Sekretariat Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) sekaligus Direktur Yayasan PIKUL, Torry Kuswardono, menilai proses partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan di Indonesia tergolong buruk. Hal ini juga terjadi dalam penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC).

“Yang terjadi adalah tokenisme, tidak ada mekanisme yang cukup transparan, sampai sekarang kita bahkan tidak tahu draft-nya yang mana,” kata Torry, dalam diskusi ‘Menagih Komitmen Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Selasa (14/10).

Tokenisme atau dalam hal ini adalah partisipasi semu, menggambarkan partisipasi masyarakat sebagai formalitas saja, bukan pemegang kedaulatan.

Torry bercerita, draft Second NDC pernah dibagikan tahun lalu, namun kembali ditarik dengan alasan merespons masukan dari publik. Akan tetapi, mekanismenya justru tidak transparan.

“Bagaimana bisa memberi masukan, bagaimana hasil masukan itu terolah, itu tidak cukup bisa dilihat. Ujug-ujug (tiba-tiba)sudah jadi,” tambah Torry.

Pemerintah Mengundang Para Pemangku Kepentingan

Merespons kritik ARUKI, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, Tri Purnajaya, menjelaskan proses partisipatif dalam penyusunan Second NDC.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai pemimpin penyusunan NDC, selalu mengundang berbagai lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan untuk konsultasi penyusunan Second NDC. Pemerintah juga mengundang para pemangku kepentingan dari beragam sektor, salah satunya swasta.

“Bahkan, saya kemarin diskusi tentang ocean dialogue itu melibatkan organisasi-organisasi non pemerintah,” jelas Tri.

Tri menambahkan, tanpa peran masyarakat sipil, tidak ada kebijakan publik yang berarti. “Nanti yang menerima manfaat dari berbagai kerja sama dan kolaborasi ini adalah masyarakat,” kata Tri.

Dokumen komitmen iklim Indonesia atau Second Nationally Determined Contribution (NDC) masih belum disetor ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) hingga saat ini. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Tri Purnajaya, optimistis dokumen ini dapat segera disepakati sebelum penyelenggaraan COP30 di Brasil.

“Sebenarnya draft-nya sudah ada, saya masih optimis kan masih beberapa minggu lagi,” kata Tri, dalam diskusi ‘Menagih Komitmen Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, di Jakarta, Selasa (14/10).

Menurut Tri, target iklim Indonesia dalam draft Second NDC ini cukup ambisius. "Semoga bisa segera disepakati,” tambahnya.

Dokumen tersebut harus dikirimkan kepada UNFCCC sebelum gelaran COP30. Konferensi iklim tingkat tinggi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10-21 November 2025 mendatang. Dengan demikian, pemerintah hanya punya waktu kurang dari sebulan untuk segera mengirimkan dokumen tersebut.

Baru Sepertiga Negara Submit NDC

Tri menyampaikan, sampai saat ini baru sekitar sepertiga negara yang mengirimkan dokumen NDC terbaru. Total negara yang tergabung dalam UNFCCC mencapai 198 negara. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak khawatir.

Dalam draft Second NDC sejauh ini, Indonesia menargetkan penurunan gas rumah kaca (GRK) dengan low dan high ambition, berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Skenario high ambition menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 8%.

“Target global kita memang harus sejalan dengan prioritas nasional,” kata Tri.

Selain itu, diketahui puncak emisi sektor energi bergeser dari 2030 menjadi 2035-2038. Meskipun begitu, Tri menambahkan, Indonesia harus tetap menjadi negara dengan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang kuat pada 2030 mendatang.