Bisnis.com, JAKARTA- Rajasthan sebagai kota penghasil energi terbesar di India membutuhkan banyak batu bara, seiring target produksi listrik bersih sebesar 4.400 megawatt pada 2036.

Dikutip dari Reuters, Senin (19/1/2026), sebelumnya Rajasthan telah menutup beberapa pusat pembangkit listrik termal yang dianggap tua. Penutupan itu seiring target produksi listrik bersih.

Sebaliknya kini, Otoritas Pusat telah mematok target produksi listrik batu bara, dari sekitar 1.900 MW menjadi dua kali lipat. Hal itu terungkap dalam surat yang dicek Reuters.

Sementara Rajasthan sendiri sebenarnya tengah berisap menutup pembangkit listrik batu bara yang lama berkapasitas 1.350 MW. Hingga saat ini, belum terdapat respons resmi pemerintah.

Sejauh ini, India memenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan listriknya melalui proyek-proyek termal, telah menetapkan target nol emisi bersih pada tahun 2070. Target itu bakal digapai melalui peningkatan lebih dari dua kali lipat kapasitas energi terbarukan nasional menjadi 500 gigawatt.

Konsumsi energi di negara Asia Selatan ini diperkirakan akan meningkat seiring dengan ekspansi ekonominya, yang membutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 40% menjadi lebih dari 307 gigawatt pada 2035.

Dengan revisi ke atas dalam kebutuhan energi berbasis batu bara di negara bagian tersebut, regulator energi Rajasthan telah memutuskan untuk meninjau kembali keputusan November lalu yang menolak izin untuk pembangkit listrik tenaga batu bara baru berkapasitas 3.200 MW.

Perusahaan listrik Rajasthan telah meminta regulator untuk meninjau kembali keputusannya, menurut dokumen yang ditinjau oleh Reuters.

Perusahaan tersebut mengatakan kapasitas batu bara tambahan diperlukan karena energi surya dan angin tidak tersedia sepanjang waktu dan sistem penyimpanan baterai belum siap. Negara bagian tersebut mendapatkan sekitar 70% energinya dari sumber energi terbarukan.

Perusahaan listrik negara bagian tersebut tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Beberapa negara bagian India lainnya juga mempercepat pengadaan energi batu bara, dengan alasan permintaan yang kuat dan kebutuhan akan pembangkit listrik beban dasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua negara konsumen listrik berbasis batu bara terbesar di dunia, China dan India, melaporkan penurunan pembangkitan dari komoditas tersebut sepanjang 2025. Penurunan ini merupakan yang pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun.

Berdasarkan laporan terbaru, China dan India sama-sama mencatat penurunan produksi listrik dari pembangkit batu bara pada tahun lalu. Analis utama Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Lauri Myllyvirta, menuliskan dalam Carbon Brief bahwa pembangkitan listrik berbasis batu bara di China turun 1,6%, sementara di India merosot 3%.

“Ini merupakan kali pertama kedua negara mengalami penurunan secara bersamaan sejak 1973, ketika dunia terdampak embargo minyak Arab,” tulis Myllyvirta, dikutip dari Bloomberg.

Penurunan ganda tersebut terjadi di tengah ekspansi energi terbarukan yang mencetak rekor di masing-masing negara. Di China, lonjakan besar kapasitas tenaga surya dan angin mampu memenuhi peningkatan konsumsi listrik yang pesat.

Sementara itu, di India, penurunan pembangkitan batu bara turut dipengaruhi oleh cuaca yang lebih sejuk serta melambatnya permintaan listrik secara struktural.

Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah tren penurunan ini menandai titik balik jangka panjang atau sekadar bersifat sementara. Menurut Myllyvirta, China hanya perlu mempertahankan laju penambahan energi terbarukan untuk mendorong penurunan batu bara secara berkelanjutan.

Sebaliknya, India masih perlu mempercepat pembangunan pembangkit surya dan angin, yang menuntut investasi besar pada infrastruktur jaringan listrik guna mengakomodasi sumber energi yang bersifat intermiten.

Penurunan pembangkitan tersebut terjadi di tengah rencana ekspansi kapasitas pembangkit batu bara di kedua negara. Kondisi ini meningkatkan risiko rendahnya tingkat utilisasi pembangkit baru dan berpotensi memicu tekanan finansial bagi perusahaan listrik milik negara.

Di India, pada Januari lalu bahkan terjadi lonjakan kembali pembangkitan listrik batu bara seiring meningkatnya permintaan selama musim dingin dan turunnya produksi listrik bertenaga air.

“Meski masih banyak tantangan, penurunan produksi listrik batu bara di kedua negara ini menandai momen bersejarah yang berpotensi mendorong tercapainya puncak emisi global,” ujar Myllyvirta.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan investasi asal Jepang, Sumitomo Corp., akan menanamkan investasi senilai 200 miliar yen atau setara dengan US$1,3 miliar (estimasi Rp21.776 triliun) pada sejumlah proyek pembangkit listrik energi terbarukan di India. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan pesatnya pertumbuhan permintaan listrik dari pengguna industri berskala besar.

Mengutip Bloomberg, dana investasi tersebut akan disalurkan melalui perusahaan patungan antara Sumitomo dan perusahaan India, AMPIN Energy Transition, dengan target pengembangan proyek berkapasitas total 2 gigawatt (GW) hingga akhir tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2028, ujar juru bicara Sumitomo. Rencana ini pertama kali dilaporkan oleh harian Nikkei.

India, yang hingga kini masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk sekitar tiga perempat dari total pembangkit listriknya, perlu mempercepat pemasangan energi terbarukan guna mencapai target emisi nol bersih pada 2070.

Sumitomo sebelumnya memperkirakan pada 2024 bahwa pasar perjanjian jual beli listrik korporasi (corporate power purchase agreement/PPA) di negara Asia Selatan tersebut akan tumbuh dari 12 GW pada 2023 menjadi 100 GW pada akhir dekade ini.

Sumitomo juga telah mengamankan sekitar 10 perjanjian PPA dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di India. Dalam struktur kemitraan tersebut, Sumitomo menguasai 49% saham AMPIN C&I Power Private Limited, sementara sisanya dimiliki oleh AMPIN Energy.

Bisnis.com, JAKARTA — India siap mengganti beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara tertua dan paling berpolusi di negara itu pada akhir dekade ini.

CEO Tata Power Co Praveer Sinha mengatakan Armada energi terbarukan negara yang berkembang pesat, termasuk fasilitas yang menggabungkan pembangkitan dan penyimpanan, yang dijadwalkan beroperasi dalam lima tahun, akan memperkuat stabilitas jaringan listrik nasional.

"Ini hanya masalah waktu. Ada banyak pembangkit listrik di India yang berusia lebih dari 40 tahun, dan merekalah yang pertama kali harus dirobohkan karena tidak hanya menghasilkan polusi yang lebih banyak, tetapi juga sangat tidak efisien," ujarnya dilansir Bloomberg, Selasa (28/10/2025).

Berdasarkan Global Energy Monitor, batubara masih memenuhi sekitar dua pertiga kebutuhan listrik India dan pemerintah mengumumkan rencana untuk menambah hampir 90 gigawatt kapasitas tambahan hingga tahun 2032. Hampir seperempat dari 290 pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil berusia lebih dari 25 tahun, pembangkit listrik tenaga batu bara biasanya mulai kehilangan efisiensi.

India telah menjadi pendukung setia hak negara-negara berkembang untuk memprioritaskan ketahanan energi di atas isu-isu lingkungan, dengan menekankan rendahnya emisi per kapita warganya.

Negara Asia Selatan ini sedang menerapkan lebih dari 220 gigawatt energi bersih, dan pemerintah berencana untuk meningkatkannya lebih dari dua kali lipat pada tahun 2030. Namun, permintaan listrik tumbuh pesat, melampaui kemampuannya untuk menyuntikkan energi terbarukan ke dalam jaringan listrik. Perubahan iklim menambah tantangan, mempersulit prediksi. Sektor tenaga surya dan angin negara ini juga masih sangat bergantung pada impor dari Tiongkok agar tetap kompetitif.

"Variabilitas iklim merupakan salah satu alasan mengapa ada keputusan-keputusan tertentu untuk meningkatkan penggunaan batu bara, yang mungkin tidak diperlukan sebelumnya," kata Sinha.

Menurutnya, skala yang dibutuhkan untuk menjaga agar energi terbarukan tetap terjangkau akan sulit dicapai oleh India sendiri. Namun, upaya untuk membangun rantai pasokan yang lebih tangguh akan menjadi faktor penting karena upaya tersebut akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi teknologi-teknologi masa depan yang saat ini sedang dieksplorasi.

Bisnis.com, JAKARTA — India diperkirakan membutuhkan pendanaan hingga US$21 triliun untuk mencapai target iklim sekaligus mengentaskan kemiskinan di dalam negeri, menurut draf rencana pemerintah yang dilihat oleh Bloomberg.

Perkiraan ini memberikan gambaran awal mengenai bagaimana India berupaya mewujudkan target emisi nol bersih (net zero) pada 2070. Dalam skenario terbaru tersebut, India berencana mencapai puncak emisi pada 2045, sepuluh tahun lebih cepat dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Meski demikian, permintaan konfirmasi yang diajukan Bloomberg kepada seorang pejabat senior di Niti Aayog, lembaga pemikir utama pemerintah yang menyusun rencana ini, ditolak.

India kini merasakan dampak dari krisis iklim yang makin nyata. Salah satu penghasil emisi terbesar di dunia itu menghadapi ancaman banjir besar dan gelombang panas mematikan yang makin sering dan merusak setiap tahunnya.

Namun, kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon kerap berbenturan dengan prioritas pertumbuhan ekonomi dan keamanan energi yang hingga kini masih bergantung besar pada batu bara.

Rencana baru ini menunjukkan bahwa India akan berupaya mencapai target iklim dan pembangunan ekonomi secara bersamaan melalui penerapan teknologi rendah karbon pada infrastruktur industri dan perumahan yang masih akan dibangun pada masa depan.

Pada 2070, luas bangunan di India diproyeksikan lebih dari dua kali lipat, dan jaringan jalannya harus mampu menampung hingga 190 mobil per 1.000 penduduk, dibandingkan dengan 32 mobil per 1.000 penduduk saat ini.

Pada saat yang sama, pasokan energi nasional akan melonjak dari 870 juta ton setara minyak (mtoe) pada 2020 menjadi 2.250 mtoe pada 2070 dalam skenario net zero.

Pemerintah menargetkan energi terbarukan menyumbang 65% dari total bauran energi pada 2070, dengan nuklir mencapai 11%, sementara batu bara turun drastis menjadi hanya 4%, dari posisi 49% pada 2020.

Jika India tetap pada jalur saat ini, kontribusi batu bara dalam bauran energi masih akan mencakup sekitar 30% pada 2070 dan energi terbarukan hanya sekitar sepertiga.

Sebagian besar kemajuan dekarbonisasi yang direncanakan India bergantung pada teknologi yang masih dalam tahap pengembangan dan belum teruji sepenuhnya di dalam negeri. Misalnya, kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir harus meningkat hingga 300 gigawatt (GW), dari kurang dari 9 GW saat ini.

“Biaya listrik dari pembangkit nuklir masih belum jelas, dan kecil kemungkinan regulator akan menyetujui proyek dengan tarif tinggi,” ujar Neshwin Rodrigues, analis energi senior Asia di lembaga pemikir Ember.

Ia menambahkan bahwa terlepas dari target iklim, India diperkirakan tetap akan membangun kapasitas besar energi surya, angin, dan sistem penyimpanan baterai, karena negara ini akan sangat bergantung pada elektrifikasi.

Draf rencana tersebut juga menyebutkan pemanfaatan teknologi penangkapan karbon (carbon capture) yang luas di sektor industri, meski teknologi ini belum terbukti efektif di India dan masih menunjukkan hasil terbatas secara global.

Semua negara diharapkan menyerahkan rencana iklim jangka panjang hingga 2035 dalam Konferensi Iklim PBB COP30 yang akan digelar di Brasil bulan depan. China sebelumnya menyatakan akan mengurangi emisi hingga 10% dari puncaknya pada 2035, sementara India belum menyerahkan rencananya secara resmi kepada PBB.