Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah menilai ketersediaan energi terbarukan (renewable energy) menjadi salah satu kunci utama dalam pembangunan data center atau pusat data. Pasalnya, fasilitas pusat data membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kapasitas data center di Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 637 megawatt (MW). Sementara itu, kapasitas yang masih dalam tahap pengembangan (pipeline) diperkirakan mencapai 1,6 gigawatt (GW) hingga tahun depan.

Menurut Airlangga, pemerintah juga tengah membahas pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi baru untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk operasional data center.

“Sekarang kami juga sedang menyediakan energi dalam pembicaraan untuk pembangunan small modular nuclear reactor. Dan sebetulnya Bapak Presiden ingin agar energy mix ini juga memasukkan nuklir, dan nuklir energi ini menjadi salah satu yang secara global diminati,” kata Airlangga dalam acara 1 Dekade Indonesian Data Center Provider Organization (IDPRO) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Namun, Airlangga mengatakan terdapat sejumlah kekhawatiran terkait pengembangan energi nuklir. Menurutnya, ketika suatu negara telah memiliki kemampuan mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir, kemampuan memperkaya uranium kerap menjadi perhatian negara-negara lain.

Selain itu, Airlangga menilai Indonesia memiliki keunggulan berupa sumber energi domestik (indigenous energy) yang melimpah. Potensi tersebut antara lain berasal dari panas bumi (geothermal), tenaga surya melalui solar panel, serta energi hidro yang masih dapat terus dikembangkan.

Sementara itu, Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan energi nuklir menjadi opsi yang menarik untuk mendukung kebutuhan energi data center. Namun, menurutnya, pemanfaatan nuklir masih menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dari sejumlah pihak.

Hendra mencontohkan Rusia yang telah memanfaatkan energi nuklir melalui Rosatom. Selain itu, sekitar 70% kebutuhan energi di Prancis juga berasal dari tenaga nuklir. Dia menambahkan bahwa saat ini telah berkembang teknologi small modular reactor (SMR) yang menggunakan inti thorium sehingga dinilai dapat mengurangi risiko kecelakaan dibandingkan teknologi sebelumnya.

“Tetapi balik lagi kalau energi ini memang banyak unsur politisnya kan ya,” katanya.

Lebih lanjut, Hendra mengatakan IDPRO tengah menyusun Sustainable Data Center Index sebagai panduan untuk mengantisipasi pesatnya pembangunan data center di Indonesia. Pengalaman di Amerika Serikat menunjukkan pembangunan data center yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan, mulai dari konsumsi sumber daya yang tinggi hingga polusi suara.

Dia menjelaskan bahwa salah satu sumber kebisingan berasal dari genset yang digunakan di fasilitas data center. Suara berfrekuensi rendah yang dihasilkan perangkat tersebut dapat mengganggu masyarakat di sekitar lokasi dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan apabila tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, IDPRO juga tengah mengkaji berbagai aspek keberlanjutan lainnya, termasuk dampak pembangunan data center terhadap lingkungan dan penggunaan air. Hendra menilai pembangunan yang tidak terkendali dapat menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

“[Targetnya] bulan Juli nanti insyaallah kita keluarkan yang sustainable index ya. Nanti indeks ini nanti anggota kami akan melakukan compliance tapi istilahnya voluntarily, apa sukarela. Jadi kalau misalnya mereka bisa comply bagus,” ujarnya.

Hendra menjelaskan penerapan indeks tersebut pada tahap awal akan bersifat sukarela bagi anggota IDPRO. Namun, dalam beberapa tahun ke depan, indeks itu diharapkan dapat berkembang menjadi standar industri.

Dia menambahkan, sebelumnya IDPRO juga telah terlibat dalam penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8799 untuk pusat data. Menurutnya, standar tersebut diperlukan karena masih banyak fasilitas yang diklaim sebagai data center, padahal secara klasifikasi hanya berupa server room dan belum memenuhi kriteria sebagai pusat data.

Ahli nuklir dari Amerika Serikat (AS) Kelle Barfield menyatakan teknologi reaktor nuklir kecil modular atau small modular reactor (SMR) bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah terpencil. AS sebagai negara yang telah memiliki pengalaman Panjang dalam pemanfaatan energi nuklir, siap memberikan bantuan teknis, pelatihan, hingga pendanaan untuk proyek nuklir di Indonesia.

"SMR menawarkan peluang karena ukurannya yang lebih kecil sehingga mudah ditempatkan di tempat yang terpencil, misalnya di lokasi yang membutuhkan energi intensif, seperti di pertambangan," kata Barfield, Nuclear Stakeholder Engagement Consultant dari AS, dalam diskusi panel "Powering the Future: American Leadership in Clean Nuclear Energy" di @atamerica, Jakarta, Selasa (23/6).

Ia mengatakan SMR diproduksi di pabrik kemudian bisa diangkut dan dipasang di lokasi yang membutuhkan pasokan listrik dalam waktu singkat. SMR bisa digunakan untuk data center yang membutuhkan daya listrik satu hingga dua Megawatt (MW).

SMR juga digunakan oleh militer AS dalam program yang disebut sebagai Janice, di mana mereka menggunakan SMR yang memproduksi listrik sebesar 5 MW. Ada sembilan pangkalan militer AS yang menggunakan reaktor nuklir kecil semacam ini.

Barfield juga menilai Kesepakatan Perdagangan Resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari 2026 di Washington DC, akan sangat penting bagi pengembangan energi nuklir di Indonesia.

"Dengan adanya ART, US Nuclear Regulatory Comission akan mengeluarkan lisensi untuk desain-desain SMR yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan pengembang energi nuklir di AS. Ini akan mempercepat proses pengembangan energi nuklir di Indonesia karena desain dan proses SMR di AS bisa diterapkan untuk operasional di Indonesia," kata Barfield.

Ia menyatakan AS juga menawarkan sejumlah peluang bantuan teknis. Program pertama dari AS berfokus pada pendanaan infrastruktur dasar untuk penggunaan teknologi SMR secara bertanggung jawab. Lewat program ini, para ahli dari AS kan membantu Indonesia untuk memilih teknologi SMR yang cocok untuk aplikasi di Indonesia.

"Ada sejumlah kategori lainnya di mana para ahli dari AS bekerja secara aktif dan dengan senang hati mereka akan mendukung pertumbuhan energi nuklir di Indonesia," ujarnya.

SMR Kurangi Faktor Risiko

Anggota Dewan Energi Nasional Sripeni Inten Cahyani mengatakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 memasukkan energi nuklir dalam bauran energinya. Namun, kapasitasnya memang belum besar yakni hanya 2 x 250 MW atau total 500 MW.

"Itu memang untuk mengakomodasi teknologi yang baru tadi, yakni SMR atau small modular reactor. Modular maksudnya sudah standar commissioning dan sebagainya itu ada di pabrik. Diharapkan itu bisa mengurangi faktor risiko, terhadap safety lebih bagus," ujar Inten.

Ia mengatakan teknologi SMR cocok dengan kebutuhan Indonesia di area-area pelosok atau misalnya di Indonesia bagian Timur. Saat ini sejumlah teknologi SMR ada yang masih dalam tahap desain tetapi ada pula yang sudah masuk tahap groundbreaking (peletakan batu pertama).

"Paling cepat itu kira-kira 2029 baru operasi. Sementara, Indonesia kalua mau mengadopsi teknologi baru harus yang sudah komersial, karena kita takut soal governance-nya," kata Inten.

Jika teknologi SMR itu belum komersial, pemerintah khawatir tidak ada pihak yang bersedia menanggung risiko jika terjadi kegagalan atau masalah pada SMR tersebut.

"Kalau sudah komersial, sudah tahu ini terbukti bagus, operasi lancer tanpa ada masalah," ujarnya.

Inten menyebut sejumlah negara, seperti Rusia, Cina, maupun AS masih dalam tahap pengembangan teknologi SMR. Ia menyatakan Indonesia sebagai negara yang menganut politik bebas aktif terbuka bekerja sama dengan banyak negara untuk pengembangan energi nuklir, baik AS, Rusia, maupun negara lainnya.

Inten menyatakan AS sebagai negara yang cukup lama mengembangkan energi nuklir memiliki keunggulan karena teknologinya terus disempurnakan sehingga semakin bagus. "Dukungan dari Amerika kita dengar mereka menyiapkan dana grant (hibah) cukup besar untuk mendorong atau membantu Indonesia menyiapkan studi dan sebagainya untuk pengembangan energi nuklir ini," kata Inten.

ONKALO - Terletak lebih dari 400 meter di bawah tanah, fasilitas penyimpanan limbah nuklir Onkalo di Finlandia akan segera beroperasi, menawarkan solusi optimal untuk masalah lama yang dihadapi industri energi global selama lebih dari setengah abad.

Di wilayah Eurajoki di barat daya Finlandia, sebuah struktur luar biasa yang terletak 433 meter di dalam batuan dasar berusia 1,9 miliar tahun, siap untuk dioperasikan. Disebut Onkalo (yang berarti "gua"), ini akan menjadi fasilitas penyimpanan permanen pertamadi duniauntuk bahan bakar nuklir bekas.

Sejak tahun 1950-an, ketika pembangkit listrik tenaga nuklir pertama dibangun, berbagai negara telah berjuang untuk menemukan cara membuang produk sampingan radioaktif yang berbahaya, dan sebagian besar hanya menggunakan fasilitas penyimpanan sementara.

Meskipun Swedia dan Prancis juga membangun fasilitas serupa, Finlandia diperkirakan akan menjadi negara pertama yang menerapkan solusi penyimpanan bawah tanah yang dalam ini.

Otoritas Keselamatan Nuklir dan Radiasi Finlandia (STUK) diperkirakan akan mengeluarkan penilaian persetujuan akhir pada bulan Juni, yang akan membuka jalan bagi pemberian izin operasional.

Philippe Bordarier, CEO pembangkit listrik tenaga nuklir TVO, memperkirakan proyek tersebut akan mulai beroperasi pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Blok pertama limbah nuklir yang akan dikirim ke bawah tanah adalah bahan bakar yang sedang didinginkan di pembangkit listrik Olkiluoto di dekatnya.

Dengan kapasitas hingga 6.500 ton uranium, Onkalo dirancang untuk menyimpan limbah dari lima reaktor nuklir Finlandia secara permanen. Proyek ini, yang dimulai pada tahun 2004 oleh perusahaan pengelolaan limbah nuklir Posiva, memiliki perkiraan total biaya hingga saat ini sekitar 1 miliar euro (1,16 miliar USD).

Sesuai rencana, Onkalo akan menerima limbah radioaktif ke dalam jaringan terowongan besar selama 100 tahun. Setelah itu, terowongan akan disegel sepenuhnya untuk memastikan keamanannya bagi dunia luar setidaknya selama 100.000 tahun.

Para ahli mengatakan bahan bakar ini akan mempertahankan tingkat radiasi berbahaya selama puluhan ribu tahun sebelum kembali ke tingkat aman yang setara dengan bijih uranium alami.

Untuk memastikan keamanan, limbah tersebut akan dibungkus dalam wadah tembaga yang sangat tahan korosi di permukaan, kemudian diturunkan ke dalam lubang bor yang dalam di dalam terowongan.

Lubang-lubang ini diisi dengan tanah liat bentonit untuk penyegelan, dan setiap terowongan sepanjang 300 meter, ketika penuh, akan disegel dengan sumbat beton bertulang yang kokoh.

Meskipun para ahli telah mempertimbangkan skenario risiko yang berlangsung hingga satu juta tahun, seperti korosi kontainer atau gempa bumi selama zaman es, hasil penilaian sejauh ini sangat positif.

Berbeda dengan penentangan keras di Prancis terhadap proyek serupa, Onkalo telah menerima dukungan luas dari masyarakat Finlandia berkat kepercayaan kuat mereka pada otoritas pengelola, STUK.

Namun, Asosiasi Konservasi Alam Finlandia masih menyatakan kekhawatiran, dengan menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menjamin keamanan mutlak untuk struktur yang akan bertahan selama ribuan tahun.

Menurut hukum Finlandia, semua limbah nuklir yang dihasilkan di dalam negeri harus disimpan di sana dan tidak diekspor ke negara lain.

Saat ini,pemerintahFinlandia memprioritaskan perluasan tenaga nuklir dan mempertimbangkan pembangunan reaktor modular kecil (SMR). Rencana pengelolaan limbah untuk reaktor generasi baru ini masih belum diputuskan dan menunggu tinjauan komprehensif pada bulan Maret tahun depan

JAKARTA - Sejumlah negara di dunia masih mengandalkan energi nuklir sebagai sumber utama pembangkit listrik meski kontribusinya dalam bauran energi global cenderung menurun dalam dua dekade terakhir. Di tengah transisi menuju energi bersih, nuklir tetap dinilai penting sebagai sumber energi rendah emisi yang stabil.

"Energi nuklir menghasilkan emisi karbon yang sangat rendah dan tetap menjadi bagian penting dalam bauran energi berkelanjutan, meskipun perannya masih memicu perdebatan global," demikian disampaikan dalam sejumlah laporan kajian energi global dikutip dari Star Insider, Jumat (29/5/2026).

Secara global, energi nuklir menyumbang sekitar 9% dari total produksi listrik dunia pada 2025, menjadi salah satu level terendah dalam abad ini. Meski demikian, sejumlah negara masih menjadikannya sebagai tulang punggung pasokan listrik nasional.

Prancis tercatat sebagai negara dengan ketergantungan tertinggi terhadap energi nuklir. Pada 2024, negara tersebut memproduksi 361,7 terawatt-hour (TWh) listrik dari nuklir atau sekitar 67% dari total kebutuhan listrik nasional, sekaligus menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam pemanfaatan energi ini.

Ukraina menempati posisi berikutnya dengan kontribusi nuklir sekitar 60% terhadap kebutuhan listrik, meski menghadapi tekanan konflik dan ancaman terhadap infrastruktur energi. Slovakia juga mengandalkan nuklir dengan porsi lebih dari 54% dari total konsumsi listrik.

Negara-negara Eropa lainnya seperti Hungaria, Belgia, dan Republik Ceko mencatat kontribusi nuklir yang signifikan, berkisar antara 37% hingga 47% dari total produksi listrik. Finlandia turut memperkuat peran nuklir dengan kontribusi sekitar 38% dalam bauran listrik nasional.

Di kawasan Asia, Korea Selatan menunjukkan komitmen kuat dalam pengembangan energi nuklir dengan kontribusi sekitar 32,5% pada 2024 dan target peningkatan hingga 35% pada 2036. Sementara itu, China terus memperluas kapasitas pembangkit nuklir sebagai bagian dari strategi penurunan emisi karbon.

Amerika Serikat tetap menjadi produsen listrik nuklir terbesar secara absolut dengan 94 reaktor yang menghasilkan sekitar 782 miliar kilowatt-hour listrik pada 2024 atau sekitar 18,2% dari total produksi nasional. Inggris juga mempertahankan nuklir dalam strategi energinya melalui pengembangan pembangkit baru dan teknologi reaktor modular kecil.

Di sisi lain, Jepang mulai mengoperasikan kembali reaktor nuklir secara bertahap setelah sempat dihentikan pascakecelakaan Fukushima, sementara Pakistan memanfaatkan energi nuklir untuk memenuhi lebih dari 10% kebutuhan listriknya.

Meski menawarkan keunggulan berupa emisi rendah dan pasokan yang stabil, energi nuklir masih menghadapi tantangan, termasuk isu keselamatan, pengelolaan limbah, serta tingginya biaya investasi. Perdebatan mengenai risiko dan manfaatnya pun masih berlangsung di tingkat global.

Kapasitas pembangkit nuklir diproyeksikan akan terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan energi yang meningkat. Hingga akhir 2024, kapasitas global telah mencapai sekitar 396 gigawatt, dengan ratusan gigawatt tambahan masih dalam tahap pembangunan dan perencanaan.

JAKARTA - Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) menekankan kerja sama sektor energi antara Indonesia dan Rusia , mulai dari tindak lanjut rencana pembelian minyak mentah, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, hingga kerja sama energi nuklir untuk tujuan damai.

Penjajakan kerja sama terjalin dalam forum Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik yang berlangsung di Kazan, Rusia pada 12-14 Mei 2026. Forum SKB RI-Rusia merupakan mekanisme kerja sama bilateral resmi antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan kerja sama di berbagai sektor strategis.

Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi energi Indonesia guna mendukung ketahanan energi nasional, pengembangan hilirisasi industri, serta penguatan kerja sama teknologi dan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral.

Bukan Mimpi, Indonesia Dinilai Mampu Bangun PLTN seperti Negara Maju



Wakil Menteri ESDM, Yuliot menyoroti, pentingnya penguatan investasi dan kerja sama teknologi energi antara Indonesia dan Rusia guna mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi bersih.

"Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujar Yuliot di sesi Plenary SKB RI-Rusia di Kazan, Rusia, dikutip dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

60 Tahun Berpengalaman Operasikan Pembangkit Nuklir, Negara Ini Tawarkan ke Indonesia



Dalam kesempatan tersebut, Yuliot juga menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus mendorong pengembangan energi bersih dan penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

"Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW," jelas Yuliot.

Rangkaian pertemuan SKB ke-14 RI-Rusia tersebut menghasilkan Agreed Minutes yang memuat sejumlah tindak lanjut kerja sama sektor energi dan sumber daya mineral antara kedua negara. Pembahasan mencakup peluang kerja sama minyak dan gas bumi, LNG dan LPG, pengembangan energi baru terbarukan, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah tekanan geopolitik global, ancaman krisis energi, dan tuntutan transisi menuju ekonomi rendah karbon, Presiden Prabowo Subianto mulai membuka kembali lembar lama yang selama puluhan tahun hanya berputar sebagai wacana yakni energi nuklir.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (12/5/2026) bukan sekadar agenda diplomasi energi biasa. Di balik pembahasan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR), hingga pembangkit terapung, tersimpan pertaruhan besar mengenai arah ketahanan energi Indonesia, kemampuan industri nasional menyerap teknologi tinggi, serta konsekuensi ekonomi dan fiskal yang menyertainya.

Bagi pemerintahan Prabowo, nuklir tampak mulai diposisikan sebagai bagian dari strategi besar membangun kemandirian energi nasional. Namun di saat yang sama, proyek nuklir juga membawa sederet pertanyaan mendasar: apakah Indonesia benar-benar siap memasuki era energi atom? Siapa yang akan membiayai investasi jumbo tersebut? Dan apakah nuklir akan menjadi solusi masa depan atau justru beban mahal baru bagi negara?

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev di Istana Kepresidenan Jakarta menjadi sinyal terbaru bahwa pemerintah mulai serius membuka kembali opsi energi nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional.

Dalam keterangan resmi Rosatom pada Selasa (12/5/2026), kedua pihak membahas peluang kerja sama pengembangan energi nuklir sipil antara Indonesia dan Rusia. Pembicaraan itu mencakup pembangunan PLTN skala besar, pengembangan small modular reactor (SMR), pembangunan infrastruktur nuklir, penguatan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Rosatom bahkan menawarkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berhenti pada pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga mencakup transfer teknologi, pengembangan kapasitas industri nasional, serta pembangunan ekosistem ketenaganukliran Indonesia secara menyeluruh.

Direktur Jenderal Rosatom Alexey Likhachev mengatakan Indonesia memiliki target ambisius dalam pengembangan energi nuklir sehingga membutuhkan kemitraan jangka panjang yang strategis.

“Indonesia saat ini memiliki target ambisius dalam pengembangan energi nuklir. Karena itu, kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pembangunan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, lahirnya kompetensi baru, dan penguatan kedaulatan teknologi negara,” ujar Likhachev.

Sekadar informasi, Rosatom selama ini dikenal sebagai salah satu perusahaan energi nuklir terbesar dunia yang menguasai rantai industri dari hulu hingga hilir, mulai dari desain reaktor, pengayaan uranium, konstruksi pembangkit, hingga pengelolaan limbah.

Menurut data World Nuclear Association, Rusia melalui Rosatom saat ini menjadi pemain dominan dalam ekspor teknologi PLTN global dengan puluhan proyek di berbagai negara, termasuk Turki, Bangladesh, Mesir, India, China, Belarus, hingga Hungaria. Rosatom juga aktif mengembangkan teknologi SMR yang mulai dipromosikan sebagai solusi energi masa depan karena dinilai lebih fleksibel dan dapat dibangun di wilayah terpencil maupun kepulauan.

Bagi Indonesia, tawaran tersebut datang pada saat pemerintah sedang menghadapi tekanan besar untuk menjaga ketahanan energi jangka panjang. Konsumsi listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhan industri, digitalisasi ekonomi, dan ekspansi kendaraan listrik.

Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi listrik Indonesia tumbuh rata-rata sekitar 4% hingga 5% per tahun dalam satu dekade terakhir. Sementara itu, target net zero emission pada 2060 memaksa pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada batu bara sebagai tulang punggung pembangkit listrik nasional.

Di sisi lain, energi terbarukan seperti surya dan angin masih menghadapi persoalan intermitensi atau ketergantungan pada kondisi cuaca. Dalam konteks itulah nuklir mulai kembali dipandang sebagai opsi baseload atau sumber listrik stabil yang mampu menyuplai energi dalam jumlah besar tanpa emisi karbon langsung.

Peluang Perkuat Ketahanan Energi

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai kerja sama dengan Rosatom memang dapat memperkuat ketahanan energi Indonesia, terutama karena nuklir memiliki karakteristik berbeda dibanding energi terbarukan lain.

“Kerja sama dengan Rosatom bisa memperkuat ketahanan energi, terutama karena nuklir mampu menjadi sumber listrik rendah karbon yang stabil atau baseload, tidak bergantung pada cuaca seperti surya dan angin,” ujar Rizal kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, posisi nuklir memang unik dalam peta transisi energi global. Di satu sisi, pembangkit nuklir mampu menghasilkan listrik dalam skala besar dengan emisi karbon sangat rendah. Namun di sisi lain, teknologi ini membutuhkan investasi awal yang sangat mahal dan proses pembangunan yang panjang.

Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan PLTN memiliki capacity factor atau tingkat utilisasi pembangkit tertinggi dibanding sumber energi lain, mencapai lebih dari 90%. Angka tersebut jauh di atas tenaga surya maupun angin yang rata-rata berada di bawah 40%.

Keunggulan itulah yang membuat banyak negara tetap mempertahankan bahkan memperluas penggunaan nuklir di tengah transisi energi global. China misalnya, saat ini menjadi negara dengan pembangunan PLTN tercepat di dunia. India juga terus memperluas kapasitas nuklirnya untuk mendukung industrialisasi jangka panjang.

Namun Rizal mengingatkan bahwa manfaat ekonomi nuklir baru akan terasa apabila Indonesia mampu keluar dari jebakan impor teknologi semata.

“Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi baru akan terasa jika proyek ini tidak berhenti pada impor teknologi, tetapi disertai alih teknologi, penguatan SDM, industri komponen, dan rantai pasok domestik,” katanya.

Rizal pun menyentuh persoalan paling krusial dalam proyek nuklir Indonesia yakni tingkat kandungan lokal dan kemampuan teknologi nasional. Mengingat, selama ini Indonesia memang sudah memiliki pengalaman panjang dalam riset nuklir, tetapi belum pernah masuk ke tahap pembangunan PLTN komersial. Indonesia memiliki tiga reaktor riset utama yakni RSG-GAS Serpong, TRIGA Bandung, dan Kartini Yogyakarta yang selama puluhan tahun digunakan untuk penelitian, pelatihan SDM, dan produksi radioisotop.

Namun membangun PLTN komersial merupakan tantangan yang jauh lebih kompleks.

Berdasarkan data International Atomic Energy Agency (IAEA), pembangunan PLTN membutuhkan sistem regulasi ketat, kesiapan institusi pengawas independen, rantai pasok industri presisi, hingga sumber daya manusia bersertifikasi internasional dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, Rizal menilai multiplier effect industri nuklir hanya akan optimal jika Indonesia mampu membangun ekosistem industri pendukung secara serius.

“Multiplier effect terbesar jika industri nuklir sipil dikembangkan secara serius akan muncul di sektor konstruksi, manufaktur komponen presisi, metalurgi, kelistrikan, instrumentasi, keamanan radiasi, riset, pendidikan teknik, dan jasa operasi-pemeliharaan,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa efek pengganda tersebut tidak akan otomatis besar jika tingkat kandungan lokal rendah.

“Dengan demikian, kuncinya adalah desain kerja sama, dimana harus ada local content, pelatihan insinyur dan sarjana yang kompeten, pusat riset, sertifikasi industri, dan keterlibatan BUMN serta swasta nasional,” kata Rizal.

Peringatan tersebut penting karena banyak proyek PLTN di berbagai negara berkembang justru berujung pada ketergantungan jangka panjang terhadap vendor asing.

Kasus Bangladesh misalnya, pembangunan PLTN Rooppur senilai sekitar US$12,6 miliar atau setara dengan sekitar Rp220,80 triliun sebagian besar masih bergantung pada pembiayaan dan teknologi Rusia. Sementara Turki juga menghadapi tantangan besar terkait ketergantungan teknologi dalam proyek Akkuyu Nuclear Power Plant yang dibangun Rosatom.

Dalam konteks geopolitik, kerja sama dengan Rosatom juga mencerminkan arah diplomasi energi Prabowo yang lebih pragmatis dan terbuka terhadap berbagai kekuatan global.

Rusia sendiri selama ini aktif menggunakan diplomasi nuklir sebagai instrumen pengaruh geopolitik, terutama di negara berkembang.

Melalui pembiayaan jangka panjang, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur strategis, Rosatom kerap menjadi pintu masuk penguatan hubungan bilateral Rusia dengan berbagai negara.

Bagi Indonesia, kerja sama tersebut dapat membuka peluang diversifikasi mitra strategis di sektor energi. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam ketergantungan teknologi baru.

Apalagi pembangunan PLTN bukan proyek jangka pendek.

Rata-rata pembangunan PLTN besar di dunia membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun sejak tahap perencanaan hingga operasi komersial. Bahkan banyak proyek mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya.

Proyek Olkiluoto-3 di Finlandia misalnya, mengalami keterlambatan lebih dari satu dekade dengan biaya melonjak hampir tiga kali lipat dari rencana awal.

Karena itu, sejumlah ekonom menilai posisi paling realistis bagi nuklir di Indonesia adalah sebagai pelengkap sistem energi, bukan tulang punggung utama dalam waktu dekat.

Rizal Taufikurahman menilai nuklir lebih tepat diposisikan sebagai opsi jangka panjang.

“Nuklir lebih realistis diposisikan sebagai opsi jangka panjang dan pelengkap sistem kelistrikan, bukan pengganti cepat bagi surya, hidro, panas bumi, atau efisiensi energi,” ujarnya.

Di Indonesia sendiri, tantangan pembiayaan menjadi persoalan serius.

Risiko Investasi Mahal

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai proyek nuklir berisiko menjadi investasi mahal dengan tingkat ketidakpastian tinggi.

“Soal nuklir ya, ini wacana lama. Tapi problemnya sekarang, apakah nuklir termasuk dalam pengembangan 100 gigawatt transisi energi? Belum tentu,” ujar Bhima.

Lebih lanjut, dia menilai dibanding energi surya, angin, atau mikrohidro, nuklir membutuhkan biaya investasi awal yang jauh lebih besar.

Menurut laporan Lazard Levelized Cost of Energy 2024, biaya listrik nuklir memang masih lebih mahal dibanding sebagian besar energi terbarukan baru, terutama tenaga surya utilitas skala besar yang terus mengalami penurunan harga drastis dalam satu dekade terakhir.

IRENA bahkan mencatat 91% proyek energi terbarukan baru pada 2024 memiliki biaya lebih murah dibanding pembangkit fosil termurah.

“Nuklir bisa dipersepsikan membutuhkan biaya investasi awal yang sangat mahal,” kata Bhima.

Selain biaya, Bhima juga menyoroti persoalan lokasi dan penerimaan publik.

“Lokasi lahannya di mana? Masyarakat juga perlu memahami risiko terhadap nuklir ini,” ujarnya.

Persoalan sosial memang menjadi salah satu hambatan terbesar pembangunan PLTN di Indonesia sejak era Orde Baru. Rencana pembangunan PLTN Muria di Jawa Tengah misalnya, selama bertahun-tahun menghadapi resistensi masyarakat karena kekhawatiran terhadap risiko gempa bumi dan bencana nuklir.

Trauma global terhadap kecelakaan Chernobyl di Ukraina pada 1986 dan Fukushima Jepang pada 2011 masih membentuk persepsi publik terhadap energi nuklir hingga sekarang.

Bhima juga mempertanyakan siapa yang akan menjadi off taker atau pembeli listrik dari proyek SMR jika nantinya dibangun.

“Apakah PLN dengan investasi yang mahal mau menjadi off taker dari investasi small modular nuclear reactor? Saya kira enggak,” katanya.

Menurut Bhima, kondisi keuangan PLN saat ini juga sedang menghadapi tekanan besar akibat berbagai kebijakan subsidi dan kompensasi tarif listrik.

Menurutnya, data laporan keuangan PLN menunjukkan perusahaan listrik negara itu masih menanggung beban kompensasi besar akibat penugasan tarif listrik yang tidak sepenuhnya mengikuti keekonomian pasar.

Oleh karena itu, Bhima melanjutkan bahwa proyek SMR yang masih relatif mahal dan belum sepenuhnya teruji secara komersial dianggap berisiko tinggi.

“Small modular nuclear reactor ini sebenarnya teknologi yang juga belum banyak teruji,” ujar Bhima.

SMR memang sedang menjadi tren baru industri nuklir global. Teknologi ini dirancang dengan kapasitas lebih kecil dibanding PLTN konvensional sehingga dianggap lebih fleksibel dan murah.

Namun hingga kini implementasi komersial SMR masih terbatas. Beberapa proyek di Amerika Serikat bahkan mengalami pembengkakan biaya dan penundaan jadwal.

Bhima mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam proyek feasibility study yang akhirnya menjadi sunk cost.

“Jangan sampai uji kelayakan dengan teknologi yang masih menimbulkan tanda tanya di Indonesia menjadi sunk cost,” katanya.

Ia bahkan menilai pemerintah sebaiknya fokus pada energi terbarukan yang lebih realistis dan cepat diterapkan.

“Yang pasti-pasti saja, 100 gigawatt itu disusun dari panel surya untuk mengganti desa-desa yang masih menggunakan genset diesel,” ujar Bhima.

Menurutnya, pembangunan pembangkit surya skala besar akan memberikan dampak ekonomi lebih cepat sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak untuk pembangkit diesel di wilayah terpencil.

Kekhawatiran lain yang disoroti Bhima adalah tingginya ketergantungan impor komponen nuklir.

“Teknologi patent-nya juga tidak dimiliki Indonesia sehingga ada kekhawatiran importasi komponen nuklir tinggi,” katanya.

Jika hal itu terjadi, proyek nuklir justru berpotensi memperbesar tekanan terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah akibat kebutuhan impor teknologi serta komponen bernilai tinggi.

Sebelumnya, BRIN justru mendorong percepatan pengembangan nuklir nasional. Kepala BRIN Arif Satria sebelumnya menyatakan Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan energi masa depan melalui pengembangan teknologi nuklir.

“Diskusi kami dengan Rosatom bukan sekadar pertemuan formal, melainkan upaya menjajaki langkah-langkah nyata untuk menghadirkan energi masa depan yang stabil dan bersih bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Arif.

Menurut BRIN, fokus kerja sama bukan hanya membeli teknologi, tetapi membangun kapasitas riset nasional.

“Kita dorong adanya transfer teknologi yang masif,” tandas Arif.

PT PLN (Persero) mengungkap perkembangan terbaru rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Saat ini, proyek PLTN disebut masih berada pada tahap kajian dan persiapan awal.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto mengatakan energi nuklir memang menjadi salah satu opsi energi bersih yang tengah dikaji pemerintah untuk mendukung target swasembada energi dan net zero emission (NZE).

Ia mengatakan porsi energi nuklir sudah mulai dimasukkan dalam bauran energi nasional dan tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dalam dokumen tersebut, pemerintah merencanakan pengembangan PLTN dengan kapasitas awal sekitar 500 megawatt (MW).

"Porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional telah mulai diakomodasi dalam dokumen perencanaan ketenagalistrikan. Dalam RUPTL 2025-2034, tercantum rencana pengembangan PLTN dengan kapasitas awal sekitar 500 megawatt sebagai bagian dari upaya diversifikasi energi rendah karbon," ujar Gregorius kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/5).

Menurut Gregorius, pengembangan PLTN diharapkan dapat memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus mendukung target dekarbonisasi. Namun, proyek tersebut harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting.

"Kehadiran energi nuklir diharapkan dapat mendukung keandalan sistem kelistrikan sekaligus pencapaian target dekarbonisasi melalui implementasi yang matang," katanya.

Ia menambahkan pengembangan PLTN harus memperhatikan kesiapan regulasi, pendanaan, teknologi, hingga aspek keselamatan dan penerimaan publik. Karena itu, seluruh proses disebut harus mengikuti standar internasional.

"Pengembangan PLTN harus dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan sesuai standar internasional," kata Gregorius.

Ia menyebut saat ini pemerintah bersama sejumlah lembaga terkait masih melakukan berbagai tahapan awal pengembangan PLTN. Tahapan tersebut mencakup studi kelayakan, pemetaan lokasi, hingga penyiapan regulasi pendukung.

"Indonesia masih berada pada tahap kajian dan persiapan atau pre-development stage. Sebagai penyedia energi listrik di Indonesia, PLN siap mendukung kebijakan pemerintah terkait langkah tersebut," tegasnya.

Sejalan, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya juga menyebutkan secara kebijakan Indonesia sebenarnya sudah memutuskan untuk membangun PLTN. Hal itu tercantum dalam RUPTL yang menargetkan pembangunan PLTN berkapasitas 500 MW hingga 2034.

Hanya saja, ia melihat saat ini tantangan untuk membangun PLTN masih sangat besar, terutama terkait kelembagaan. Pemerintah dinilai perlu segera membentuk Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) untuk memimpin dan mengoordinasikan proyek nuklir nasional.

"Harus ada sebuah badan yang menjalankan untuk memimpin dan mengorganisir terkait dengan banyak hal teknis. Itu namanya NEPIO," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan lembaga pelaksana ketenaganukliran seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Selain kelembagaan, Bambang menilai tantangan sosial juga menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Masyarakat perlu diyakinkan teknologi nuklir modern saat ini aman digunakan untuk tujuan damai.

"Karena begini, saya menganologikan mungkin penerimaan masyarakat terhadap nuklir ini sama seperti 50 tahun yang lalu tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap keselamatan untuk pesawat terbang, makanya kita perlu sosialisasi sehingga kemudian hal positif daripada nuklir itu bisa untuk disampaikan ke masyarakat," jelasnya.

Kemudian, tantangan teknologi juga jadi salah satu kendala besar. Sebab, sampai saat ini masih dilakukan kajian teknologi apa yang memungkinkan dilakukan di Indonesia, hanya saja ia berpesan perlu yang paling efisien.

"Teknologi apa yang harus kita pakai. Tentu ada teknologi yang terbaru. Kemudian teknologi yang paling aman dan teknologi yang paling efisien serta dari segi biaya itu yang paling murah," terangnya.

Bambang mengungkapkan pemerintah telah memprioritaskan dua lokasi pengembangan awal PLTN, yakni di Sumatra dan Kalimantan. Menurutnya, masing-masing titik kemungkinan akan dibangun PLTN berkapasitas sekitar 250 MW.

"Ini menunjukkan bahwa ini merupakan PLTN dalam model SMR atau Small Modular Reactor," ungkapnya.

Ia menjelaskan teknologi SMR saat ini baru dikuasai segelintir negara seperti Rusia, China, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Karena itu, pemilihan teknologi dan mitra negara dinilai harus mempertimbangkan aspek geopolitik global.

"Sampai hari ini memang ada beberapa entitas yang mengajukan proposal, tapi kami serahkan semuanya kepada Kementerian ESDM untuk dikaji mana yang terbaik diterapkan di Indonesia," pungkas Bambang.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa Indonesia sudah memiliki visi untuk mengembangkan tenaga nuklir sejak awal 1960-an. Langkah ini diawali dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW).

Selain itu, pengembangan tenaga nuklir di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, hingga tercantumnya arah pembangunan PLTN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional," ujar Yuliot saat menjadi pembicara kunci pada acara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Executive Meeting dan Penganugerahan BAPETEN Award 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Sesuai PP tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan meningkat menjadi 5 persen pada 2030, dan mencapai 11 persen pada 2060.

Meski prospeknya besar, Yuliot mengakui bahwa pengembangan PLTN tidak lepas dari tantangan, terutama dari sisi pendanaan dan waktu pembangunan. Biaya investasi untuk satu unit PLTN dapat mencapai US$3,8 miliar, dengan waktu konstruksi sekitar 4-5 tahun.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - CEO perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, Alexey Likhachev, membahas kerja sama dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta. Pernyataan itu diungkap Rosatom pada hari Selasa (12/5/2026).

"Pada 12 Mei 2026, sebagai bagian dari kunjungan kerja ke Indonesia, Alexey Likhachev ... mengadakan pertemuan kerja dengan Prabowo Subianto ... Para pihak membahas bidang-bidang kerja sama Rusia-Indonesia yang menjanjikan di bidang penggunaan energi atom untuk tujuan damai, termasuk pengembangan proyek pembangkit nuklir, infrastruktur nuklir, pelatihan personel, dan aplikasi non-energi dari teknologi nuklir," kata perusahaan tersebut.

Rosatom siap menawarkan kepada Indonesia pendekatan komprehensif untuk pengembangan program nuklir nasional, termasuk solusi di bidang energi nuklir berdaya tinggi dan proyek untuk reaktor modular kecil dan unit pembangkit listrik terapung, demikian bunyi pernyataan tersebut.

Sementara itu, Rosatom, berencana melanjutkan pembangunan unit baru di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr di Iran secepat mungkin setelah perdamaian dipulihkan, menurut CEO perusahaan, Alexey Likhachev pada bulan lalu.

"Tugas terpenting kami, setelah perdamaian dipulihkan di kawasan ini, adalah memulai kembali pembangunan secepat mungkin dan melanjutkan pembangunan fasilitas tersebut," kata Likhachev kepada wartawan.

Rosatom telah mengevakuasi lebih dari 600 karyawan Rusia dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr ke Rusia setelah dimulainya serangan terhadap Iran, kata Likhachev.

"Tentu saja, kita semua menginginkan perdamaian, kita semua menginginkan konsensus, tetapi untuk saat ini, sinyal yang datang dari pihak Amerika dan Israel terlalu kontradiktif untuk mengharapkan rekonsiliasi di Timur Tengah dalam beberapa hari mendatang. Oleh karena itu, kami dengan tepat menyelesaikan evakuasi; lebih dari 600 orang telah dievakuasi ke Rusia sejak aksi militer dimulai," kata Likhachev kepada wartawan.

Menurutnya, hanya 20 relawan yang tersisa di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bushehr, dan 4 lainnya tinggal di Teheran. "Tugas mereka adalah memelihara infrastruktur, dan mereka bertanggung jawab untuk tetap berhubungan dengan klien lokal, yang, kebetulan, juga telah menangguhkan semua kegiatan konstruksi," tambah Likhachev.

JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menjajaki berbagai peluang investasiRusia di Indonesia, ketika menghadiri Indonesia-Russia Business & Investment Forum di St. Petersburg, Rusia pada akhir April lalu. Forum inimerupakan salah satu rangkaian penyelenggaraan Industrial International Exhibition (INNOPROM) 2026, yang akan berlangsung pada Juli 2026 mendatang.

INNOPROM merupakan pameran industri internasional tahunan terbesar di Rusia, yang mempertemukan para pelaku industri, investor, serta pemangku kepentingan dari berbagai negara guna membangun kemitraan strategis.

"Indonesia tahun ini ditunjuk sebagai partner country INNOPROM. Tahun sebelumnya Arab Saudi dan tahun sebelumnya China. Menuju persiapan itu, ada business forum di St. Petersburg," kata Wamen Riza dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (5/5/2026).

Faisol Riza: Kunjungan Delegasi Indonesia ke Turki untuk Promosikan Produk Halal



Dalam forum Indonesia-Russia Business & Investment, lanjut Wamen Riza, para pengusaha Indonesia Rusia hadir untuk membahas dan melakukan business matching, termasuk menjajaki peluang investasi di Indonesia. Beberapa pembahasan yang mengemuka dalam forum ini termasuk kemungkinan investasi pembangunan galangan kapal, serta kerja sama pemenuhan kebutuhan pupuk oleh perusahaan Rusia.

"PT Pupuk Indonesia menyampaikan beberapa kemungkinan kerja sama yang bisa dilakukan terutama memenuhi kebutuhan fosfat dan kayu. Ini diproduksi untuk kebutuhan pupuk NPK," ujar Wamenperin.

Selain itu, Moskow melalui perusahaan Rosatom, juga menawarkan investasi teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir terapung. Wamen Riza menyambut baik tawaran ini, sebab sudah diimplementasikan oleh Vietnam dan Myanmar yang terlebih dahulu bekerja sama dengan Rusia.

"Rosatom membuat presentasi mengenai pembangkit listrik yang floating. Jadi dia tidak landed di daratan, tetapi ditempatkan di sebuah fasilitas di laut yang berdekatan dengan daratan. Lalu pembangunannya dilaksanakan dan pembangkitnya dibangun di fasilitas itu untuk bisa luruskan ke daratan," ujar dia.

Lebih lanjut, Wamen Riza turut menyodorkan produk industri halal RI, mengingat terdapat 25 juta penduduk Muslim di Rusia. Menurut dia, ini menjadi pasar potensial untuk produk halal Indonesia di bidang kosmetik, fashion, maupun makanan dan minuman.

"Apapun produk-produk industri halal saya yakin sekali akan menjadi produk yang bisa diterima oleh masyarakat muslim Rusia," kata Wamen Riza.

Wamenperin Sidak Pabrik Chery: TKDN 40% Kurang, Maunya 60%!



Di sela-sela kunjungan, Wamenperin juga sempat mendatangi St. Petersburg State University dan RusChemAlliance LLC guna membahas berbagai peluang kerja sama, antara lain kemitraan sekolah tinggi vokasi dengan kampus-kampus di Rusia, serta penyediaan LNG dan LPG untuk memenuhi kebutuhan energi, baik sebagai konsumsi maupun bahan baku.

"Tentu saja kita juga membutuhkan pasokan LPG karena kebutuhan industri yang makin besar, makin meningkat dan sebagai bahan baku tentu saja gas yang liquid ini bisa digunakan untuk bahan baku industri," ujar dia.

"Walaupun harganya cukup mahal, mereka bisa menawarkan yang lebih kompetitif daripada sumber-sumber LPG di negara-negara lain," ungkap Wamen Riza menambahkan.

Secara terpisah, Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Alexei Gruzdev menekankan komitmen negaranya dalam memperkuat ekonomi antara Indonesia dan Rusia. Dia menilai kemitraan jangka panjang kedua negara menjadi fondasi penting untuk memperluas kerja sama industri.

Diketahui, Indonesia-Russia Business & Investment Forum dihadiri oleh lebih dari 100 peserta, yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan pelaku usaha kedua negara. Juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Rusia, dan perwakilan Pemerintah Kota St. Petersburg.

Bisnis.com, JAKARTA - Batu bara masih mempertahankan posisinya sebagai sumber listrik terbesar di dunia sepanjang 2025, menunjukkan bahwa percepatan energi bersih belum sepenuhnya mampu menggantikan dominasi bahan bakar fosil dalam sistem kelistrikan global.

Berdasarkan data Ember Energy, produksi listrik dunia mencapai 31.779 terawatt-jam pada 2025. Dari jumlah tersebut, batu bara menyumbang sekitar 32,97% atau hampir sepertiga total pembangkit global.

Porsi itu menjadikan batu bara sebagai sumber tunggal terbesar, melampaui masing-masing kontribusi energi rendah karbon secara individual.

Gas alam menempati posisi kedua dengan pangsa 21,77%, diikuti tenaga air 14%, nuklir 8,85%, tenaga surya 8,70%, dan angin 8,50%.

Secara agregat, bahan bakar fosil masih mendominasi bauran listrik dunia dengan kontribusi sekitar 57%. Kondisi ini menandakan banyak negara masih mengandalkan pembangkit konvensional demi menjaga pasokan listrik dasar dan biaya energi tetap kompetitif.

Dominasi batu bara dan gas juga mencerminkan benturan antara agenda penurunan emisi dengan kebutuhan energi yang stabil, khususnya di negara berkembang yang permintaan listriknya terus meningkat.

Di sisi lain, sumber energi rendah karbon mulai memperbesar peran dengan kontribusi kolektif 43% terhadap listrik global. Pertumbuhan tercepat datang dari tenaga surya dan angin.

Tenaga surya mencatat capaian baru dengan pangsa 8,7%, sedikit melampaui angin sebesar 8,5%. Hal itu menunjukkan percepatan pembangunan kapasitas surya dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, tenaga air masih menjadi sumber energi terbarukan terbesar dengan porsi 14%, walau pertumbuhannya cenderung lebih lambat akibat keterbatasan lokasi dan isu lingkungan.

Sementara itu, Energi Nuklir tetap memegang peran penting karena mampu menyediakan listrik beban dasar secara stabil, berbeda dengan surya dan angin yang bergantung pada kondisi cuaca.

Dengan tren saat ini, tenaga surya dan angin diperkirakan terus mengejar dominasi batu bara dalam beberapa dekade mendatang. Namun hingga 2025, batu bara masih menjadi tulang punggung listrik global.

Peringkat Sumber Listrik (%)

1. Batu Bara (32,97%)

2. Gas (21,77%)

3. Hidro (14,00%)

4. Nuklir (8,85%)

5. Surya (8,70%)

6. Angin (8,50%)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakandiversifikasi bauran energi melalui pengembangan energi baru dan terbarukan terus dimasifkan. Upaya ini juga mencakup pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi baseload yang andal dan rendah emisi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ASEAN lain lebih siap,” ujar Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech pada acara UGM Nuclear Readiness Forum 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pada kesempatan tersebut, Airlangga mengatakan pengembangan energi nuklir menjadi salah satu opsi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Hal ini terutama karena nuklir dapat berperan sebagai sumber baseload yang stabil untuk melengkapi energi fosil dan energi terbarukan lainnya.

Oleh karena itu, Pemerintah telah menyiapkan berbagai aspek pendukung untuk pengembangan PLTN. Kesiapan tersebut mencakup regulasi, teknologi, hingga kerja sama internasional dengan berbagai mitra global. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pengembangan teknologi small modular reactor (SMR).

Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya yang besar untuk mendukung energi nuklir. Cadangan uranium dan thorium tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

Adapun keputusan pembangunan PLTN ditargetkan dapat diambil pada 2027, dengan target operasional awal pada 2032 dan kapasitas mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040. Dalam jangka panjang, energi nuklir juga ditargetkan memberikan kontribusi signifikan dalam bauran energi nasional sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission 2060.

Lebih lanjut, Airlangga menekankan bahwa percepatan implementasi sangat ditentukan oleh kesiapan eksekusi di lapangan. Peran operator, khususnya dalam mengelola teknologi dan menyusun rencana aksi yang konkret, menjadi faktor kunci.

Dia juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan transfer teknologi. Selain itu, komunikasi publik perlu terus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap energi nuklir. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program.

Pengembangan PLTN juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan. Sektor seperti smelter dan data center membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting.

Di sisi lain, Pemerintah tetap mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan lainnya. Energi surya menjadi salah satu fokus utama, termasuk melalui program dedieselisasi di wilayah 3T. Penguatan industri panel surya dalam negeri juga terus dilakukan untuk mendukung kemandirian energi.

“Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Satu untuk surya, karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Dan kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir,” kata Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, NAIROBI – Krisis energi yang dipicu perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran mendorong sejumlah negara non-nuklir mulai melirik sumber energi tanpa emisi tersebut. Perang memangkas pasokan energi, terutama di Asia dan Afrika.

Blokade Selat Hormuz, jalur seperlima perdagangan minyak dan salah satu rute utama perdagangan gas dunia, menaikkan harga energi. Hal ini mendorong negara-negara Asia dan Afrika yang sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) meningkatkan produksi mereka.

Sementara itu, negara-negara non-nuklir juga mempercepat penyusunan rencana pembangunan PLTN untuk mengamankan pasokan energi di tengah meningkatnya volatilitas harga bahan bakar fosil. Namun, pakar mengingatkan nuklir bukan solusi cepat untuk krisis energi.

Peneliti seniorCouncil on Foreign Relations(CFR) Joshua Kurlantzick mengatakan, butuh puluhan tahun untuk membangun PLTN, terutama bagi negara yang belum pernah memilikinya. Namun, PLTN dapat menjadi langkah jangka panjang untuk menjaga pasokan energi.

Konflik AS-Iran mendorong Korea Selatan (Korsel) meningkatkan produksi PLTN mereka. Sementara Taiwan sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali PLTN yang sudah dinonaktifkan.

Negara-negara Afrika juga berencana membangun PLTN. Kenya, Rwanda, dan Afrika Selatan menjadi negara-negara garda depan dalam rencana tersebut.

Energi nuklir dihasilkan dengan memanfaatkan energi yang dilepaskan saat inti atom (biasanya menggunakan unsur uranium) terbelah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses pembelahan inti atom ini disebut fisi.

Berbeda dengan bahan bakar fosil yang melepaskan karbon dioksida saat dibakar, energi nuklir tidak menghasilkan emisi karbon. Hal ini menjadikannya salah satu sumber energi yang tidak memperburuk perubahan iklim.

Meskipun bersih dari emisi udara, proses nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang berpotensi sangat berbahaya bagi makhluk hidup dan lingkungan dalam jangka waktu yang sangat lama. Limbah radioaktif ini menjadi alasan utama banyak negara menolak PLTN.

Penasihat seniorBulletin of the Atomic ScientistsRachel Bronson mengatakan, perang AS-Israel dengan Iran mempercepat apa yang ia sebut “pencerahan nuklir”. Karena perang menyadarkan banyak negara pada risiko pasar bahan bakar fosil.

Berdasarkan data Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA), saat ini terdapat 31 negara yang menggunakan energi nuklir yang menyediakan sekitar 10 persen listrik global. Sekitar 40 negara lainnya sedang mempertimbangkan atau mempersiapkan pembangunan PLTN.

Sejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia, memilih untuk meningkatkan penggunaan batu bara atau membeli minyak mentah dari Rusia untuk mengatasi krisis energi. Namun, negara-negara yang sudah memiliki PLTN memilih meningkatkan produksi energi mereka dari nuklir.

Korsel meningkatkan produksi dari PLTN dan mempercepat perawatan lima reaktor yang tidak aktif. Lima reaktor itu rencananya akan diaktifkan kembali pada Mei.

Taiwan dan Jepang mencabut kebijakan larangan PLTN yang diterapkan setelah bencana PLTN Fukushima pada 2011 lalu. Taiwan berencana untuk mulai mengaktifkan kembali dua reaktor nuklir mereka.