Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings memperkirakan nilai obligasi syariah atau sukuk berbasis environment, social and governance (ESG) yang beredar secara global hingga akhir 2026 bakal menembus US$70 miliar atau sekitar Rp1.176 triliun. Laporan terbaru mengungkap bahwa perkembangan ini akan didorong oleh kondisi pasar-pasar berkembang (emerging markets).

Diversifikasi pembiayaan dan kebutuhan untuk refinancing, mandat keberlanjutan, target emisi nol bersih, serta kehadiran kerangka merupakan motor yang mendorong pasar sukuk ESG tahun ini.

Sentimen positif juga datang dari tingkat suku bunga yang lebih rendah, dengan estimasi suku bunga acuan The Fed di level 3,25% pada 2026 dan 3% pada 2027. Selain itu, harga minyak diperkirakan di kisaran US$63 per barel. Meningkatnya minat investor terhadap tema islami dan ESG juga bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi sukuk ESG.

“Kami memperkirakan sukuk ESG akan mempertahankan momentum yang kuat pada 2026, didukung oleh mandat keberlanjutan, target nol emisi bersih, kerangka regulasi baru, permintaan yang solid, serta penyelenggaraan COP31 di Turki,” ujar Bashar Al Natoor, Global Head of Islamic Finance Fitch, dikutip dari keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

Pada 2025, sukuk ESG menyumbang sekitar 40% dari total penerbitan utang ESG berdenominasi dolar AS dari emerging markets, meningkat dari 18% pada 2024. Penyelarasan dengan prinsip International Capital Market Association (ICMA) serta dominasi penerbitan dalam dolar AS dinilai akan terus memperluas partisipasi investor.

Meski demikian, pasar sukuk ESG masih terfragmentasi dengan penerbitan yang terkonsentrasi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, dan Indonesia. Ketika penerbitan sukuk ESG global melonjak lebih dari 60% menjadi US$18,5 miliar pada 2025, Arab Saudi memimpin dengan pangsa 33%, diikuti Malaysia (28%), UEA (19%), dan Indonesia (9%).

Nilai sukuk ESG yang beredar (outstanding) mencapai US$58 miliar pada akhir 2025 di mana sekitar 66% di antaranya dalam denominasi dolar AS. Angka ini naik sekitar 30% dibandingkan akhir 2024.

Di sisi lain, sebagian besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) belum menerbitkan sukuk ESG. Fitch mencatat sejumlah risiko utama yang melatarbelakangi hal ini, antara lain dinamika dan kompleksitas persyaratan syariah dan ESG, perbedaan prioritas keberlanjutan antarnegara, ketegangan geopolitik regional dan global, ketidakpastian makroekonomi di negara berkembang, volatilitas nilai tukar, harga minyak, dan suku bunga, serta risiko greenwashing.

“Meskipun persyaratan syariah dan ESG yang terus berkembang, ketegangan geopolitik, serta risiko greenwashing tetap menjadi tantangan utama, profil kreditnya tetap kuat,” tambah Bashar Al Natoor.

Meski risiko tetap ada, dia mengemukakan bahwa sebanyak 92% sukuk ESG berperingkat berada pada kategori layak investasi (investment grade). Persentase ini turun dari 99% pada 2024 seiring munculnya penerbitan berperingkat spekulatif. Selain itu, seluruh penerbit memiliki outlook stabil dan belum terdapat kasus gagal bayar (defaults).

Geliat pun tetap terlihat dari perkembangan terbaru di pasar. Sebagai contoh, pemerintah Pakistan untuk pertama kalinya menerbitkan sukuk hijau. Langkah serupa dilakukan Oman melalui penerbitan sukuk ESG oleh Oman Electricity Transmission Company SAOC dengan peringkat BB+.

Di Malaysia, pemerintah setempat memberikan pembebasan pajak untuk sukuk Sustainable and Responsible Investment (SRI) dalam kerangka aturan pajak penghasilan. Otoritas Pasar Modal Arab Saudi turut menerbitkan pedoman untuk instrumen utang hijau, sosial, berkelanjutan, dan sustainability-linked. Bank sentral Qatar meluncurkan Sustainable Finance Framework, sementara bank sentral UEA mulai mengembangkan program Sustainable Islamic M-Bills.

Turki, sebagai salah satu pasar inti keuangan syariah, akan menjadi tuan rumah COP31 pada November 2026. Agenda tersebut dinilai berpotensi menjadi katalis bagi pengembangan sukuk ESG di Turki yang sejauh ini masih terbatas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan di Swiss menyatakan menerima gugatan hukum yang diajukan warga Pulau Pari, Indonesia, terhadap produsen semen asal Swiss, Holcim, terkait dugaan kontribusi perusahaan tersebut terhadap krisis iklim karena kegagalan menekan emisi karbon.

Mengutip Reuters, pengadilan Kanton Zug menyampaikan pada Senin (22/12/2025) bahwa gugatan tersebut telah diterima untuk diproses lebih lanjut. Kendati demikian, pengadilan menegaskan keputusan tersebut masih dapat dibatalkan apabila dalam tahapan banding selanjutnya ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan prosedural.

Gugatan tersebut mulanya diajukan pada Januari 2023 oleh empat warga Pulau Pari, sebuah pulau kecil di Kepulauan Seribu yang berulang kali dilanda banjir seiring meningkatnya permukaan air laut akibat pemanasan global. Mereka menilai aktivitas emisi Holcim turut berkontribusi terhadap dampak iklim yang mereka alami secara langsung.

Holcim menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan tersebut. Perusahaan berpendapat bahwa penentuan mengenai “siapa yang boleh mengeluarkan emisi karbon dioksida [CO₂] dan dalam jumlah berapa” seharusnya menjadi kewenangan pembuat kebijakan, bukan pengadilan perdata.

Lembaga nirlaba Swiss Church Aid, yang mendukung gugatan warga Pulau Pari, menyebut perkara ini sebagai preseden penting. Menurut mereka, ini merupakan pertama kalinya pengadilan di Swiss menerima gugatan iklim yang menyasar korporasi besar.

“Kami sangat senang. Keputusan ini memberi kami kekuatan untuk melanjutkan perjuangan,” ujar Asmania, salah satu warga Pulau Pari yang menjadi penggugat, dalam pernyataan resmi Swiss Church Aid. Dia menambahkan putusan tersebut menjadi kabar baik bagi dirinya dan keluarga.

Sejumlah organisasi nonpemerintah yang mendukung para penggugat menyatakan Holcim dipilih karena perusahaan tersebut termasuk salah satu penghasil emisi karbon dioksida terbesar di dunia serta dikategorikan sebagai carbon major di Swiss.

Menanggapi gugatan tersebut, Holcim menegaskan komitmennya untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2050 dengan pendekatan berbasis sains. Perusahaan juga menyatakan telah memangkas emisi CO₂ langsung dari operasionalnya lebih dari 50% sejak 2015.

Dalam gugatan itu, para penggugat menuntut kompensasi atas kerusakan iklim yang mereka alami, partisipasi finansial Holcim dalam upaya perlindungan dari banjir, serta percepatan penurunan emisi karbon. Sebagai konteks, Asosiasi Semen dan Beton Global mencatat bahwa industri semen menyumbang sekitar 7% dari total emisi CO₂ global.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan investasi asal Jepang, Sumitomo Corp., akan menanamkan investasi senilai 200 miliar yen atau setara dengan US$1,3 miliar (estimasi Rp21.776 triliun) pada sejumlah proyek pembangkit listrik energi terbarukan di India. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan pesatnya pertumbuhan permintaan listrik dari pengguna industri berskala besar.

Mengutip Bloomberg, dana investasi tersebut akan disalurkan melalui perusahaan patungan antara Sumitomo dan perusahaan India, AMPIN Energy Transition, dengan target pengembangan proyek berkapasitas total 2 gigawatt (GW) hingga akhir tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2028, ujar juru bicara Sumitomo. Rencana ini pertama kali dilaporkan oleh harian Nikkei.

India, yang hingga kini masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk sekitar tiga perempat dari total pembangkit listriknya, perlu mempercepat pemasangan energi terbarukan guna mencapai target emisi nol bersih pada 2070.

Sumitomo sebelumnya memperkirakan pada 2024 bahwa pasar perjanjian jual beli listrik korporasi (corporate power purchase agreement/PPA) di negara Asia Selatan tersebut akan tumbuh dari 12 GW pada 2023 menjadi 100 GW pada akhir dekade ini.

Sumitomo juga telah mengamankan sekitar 10 perjanjian PPA dengan perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di India. Dalam struktur kemitraan tersebut, Sumitomo menguasai 49% saham AMPIN C&I Power Private Limited, sementara sisanya dimiliki oleh AMPIN Energy.