Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Sumatra Barat (Sumbar) segera mendistribusikan koper untuk calon jemaah haji 1447 H/2026 M.

Plt Kakanwil Kemenhaj Sumbar M. Rifki mengatakan selain dokumen dan penyusunan kloter, penyediaan perlengkapan jemaah juga mulai disiapkan, termasuk soal koper.

"Sebanyak 530 koper jemaah haji telah tiba di Asrama Haji Embarkasi Padang dan siap didistribusikan kepada jemaah," ucap Rifki, Jumat (27/3/2026).

Rifki menjelaskan koper tersebut merupakan bagian dari fasilitas yang disiapkan bagi jemaah asal Sumbar menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.

"Jadi koper itu telah diserahkan secara simbolis oleh General Manager Garuda Indonesia, Boydike Kussudiarso," sebutnya.

Dia menambahkan, kedatangan koper ini menjadi bagian penting dalam tahapan persiapan keberangkatan jemaah haji yang berjumlah 3.986 jemaah.

"Alhamdulillah, hari ini telah diterima sebanyak 530 koper jemaah haji dari Garuda Indonesia Padang. Ini menjadi bukti kesiapan dan sinergi antara Kemenhaj dengan maskapai dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun ini," tutur Rifki.

Dia menambahkan, koper tersebut akan didistribusikan secara bertahap kepada jemaah sesuai dengan urutan kloter (kelompok terbang).

"Koper ini langsung kami distribusikan ke kabupaten dan kota sesuai urutan kloter. Untuk tahap pertama diperuntukkan bagi jemaah kloter 1 yang berasal dari Kota Padang, selanjutnya akan menyusul sesuai jadwal kloter berikutnya," jelasnya.

Menurut Rifki distribusi koper lebih awal bertujuan agar jemaah memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan barang bawaan sebelum keberangkatan.

Sementara itu, General Manager Garuda Indonesia Boydike Kussudiarso menyampaikan bahwa pada tahun ini setiap jemaah akan menerima empat jenis perlengkapan, yaitu koper bagasi, koper kabin, tas paspor, serta tas Armuzna yang digunakan saat pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Dia menyampaikan koper jemaah haji tahun ini berwarna silver, berbeda dari tahun sebelumnya yang berwarna hitam. Seluruh koper akan dikirim dari Jakarta ke Padang secara bertahap dalam 8 gelombang.

"Jadi seluruh perlengkapan ini disiapkan untuk menunjang kenyamanan jemaah selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji," kata dia.

Oleh karena itu, dengan mulai didistribusikannya koper jemaah haji ini, diharapkan proses persiapan keberangkatan jemaah haji asal Sumatra Barat dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah Indonesia memastikan telah memenangkan dua proyek strategis di Arab Saudi terkait penyediaan akomodasi jemaah haji. Salah satunya berupa pembelian hotel siap pakai, sementara proyek lainnya adalah lahan yang akan dikembangkan menjadi Kampung Haji Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, hotel yang telah dibeli pemerintah Indonesia ditargetkan mulai dapat digunakan pada musim haji tahun ini. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 24.000 hingga 25.000 jemaah haji Indonesia.

“Jadi ada yang bentuknya hotel yang sudah jadi dan itu kita beli. Insyaallah tahun ini sudah bisa kita pergunakan, sementara menampung di kisaran 24.000 sampai 25.000 jemaah,” ujar Prasetyo.

Selain hotel, pemerintah juga memperoleh lahan yang akan dibangun menjadi Kampung Haji Indonesia. Prasetyo memastikan kedua proyek tersebut telah memenangkan proses lelang dan bahkan Indonesia mendapat keistimewaan dari Pemerintah Arab Saudi untuk memilih lokasi yang strategis.

“Kita diberikan privilege oleh pemerintah Arab Saudi untuk memilih di antara beberapa lokasi yang cukup strategis, dan Bapak Presiden sudah memutuskan satu lokasi yang jaraknya kurang lebih hanya 500 meter dari Masjidil Haram,” kata Prasetyo.

Menurut dia, lokasi lahan Kampung Haji berada di salah satu lot strategis yang akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu. Pemerintah merencanakan pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, klinik kesehatan, hingga fasilitas kuliner untuk menunjang kebutuhan jemaah.

“Nanti kita akan bangun Kampung Haji. Kita berharap ada hotel, mal, klinik, juga food court sehingga jemaah haji kita memiliki tempat yang representatif, nyaman, makanan terjamin, dan kesehatannya juga terjamin,” ujar Prasetyo.

Dia menambahkan, fasilitas tersebut tidak hanya akan dimanfaatkan pada musim haji, tetapi juga untuk melayani jemaah umrah Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 1,8 juta orang per tahun.

Terkait harga akomodasi, Prasetyo menegaskan pemerintah menargetkan biaya yang semurah mungkin. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi menekan biaya perjalanan ibadah haji.

“Ujungnya kita ingin mengurangi biaya naik haji bagi jemaah. Kita bangun sendiri Kampung Haji dan juga sedang bernegosiasi untuk menambah penerbangan agar waktu tunggu tidak terlalu panjang,” jelasnya.

Saat ini, rata-rata masa tinggal jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 41 hari. Pemerintah menargetkan durasi tersebut dapat ditekan mendekati standar Malaysia, yakni sekitar 31 hari, sehingga biaya haji dapat berkurang secara signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menanggapi proses penyelidikan KPK terkait dugaan korupsi pengadaan fasilitas jemaah haji.

BPKH menyatakan mendukung langkah KPK karena bagian dari upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

BPKH menyampaikan akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan

"BPKH memastikan kepada seluruh Jemaah Haji Indonesia dan masyarakat luas bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel. Dalam seluruh aktivitasnya, BPKH berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan," ungkap Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Rabu (12/11/2025).

Perkara yang dimaksud menuju pada anak perusahaan BPKH bernama BPKH Limited.

Fadlul menyatakan anak perusahaan tersebut bukan penyelenggara jasa kargo dan tidak melakukan aktivitas penerimaan, pengangkutan, penanganan, maupun pengawasan terhadap barang milik jemaah.

Dia menjelaskan kerja sama yang dimaksud hanya berperan sebagai mitra lokal (local partner) yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan Indonesia yang memiliki izin usaha di bidang jasa pengiriman barang dari Arab Saudi ke Indonesia.

Dia menuturkan bahwa peran dan tanggung jawab BPKH Limited terbatas serta tidak mencakup kegiatan operasional kargo. Sehingga, katanya, BPKH Limited tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman atau permasalahan operasional lainnya yang terjadi di lapangan.

Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa KPK mendeteksi dugaan korupsi pengadaan fasilitas haji di lingkungan BPKH mulai dari fasilitas katering, penginapan, hingga jasa pengiriman barang bagi jemaah.

Namun Asep belum bisa menjelaskan lebih detail terkait perkara tersebut karena belum naik ke tahap penyidikan seperti kasus kuota haji 2024.

"Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail," kata Asep, Senin (10/11).

Asep menyampaikan pihaknya akan menyelidiki penggunaan anggaran untuk memenuhi fasilitas para jemaah selama di Arab Saudi. Salah satunya adalah harga sewa fasiltas yang ditentukan berdasarkan jarak.

Dia mengatakan perkara ini berbeda dengan dugaan korupsi kuota haji yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan.