Bisnis.com, JAKARTA – Langit ekonomi global sedang tidak ramah. Harga minyak dunia bertahan tinggi di kisaran US$90–US$100 per barel, mendorong lonjakan harga avtur dan menekan biaya transportasi udara secara global. Namun di tengah tekanan itu, pemerintah Indonesia justru mengambil langkah yang tak lazim yakni menurunkan biaya haji 2026 sebesar Rp2 juta.

Keputusan ini bukan sekadar kebijakan fiskal biasa. Dia menjadi simpul dari strategi yang lebih besar—menggabungkan perlindungan sosial, efisiensi tata kelola, diplomasi ekonomi, hingga ambisi jangka panjang melalui pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah.

Di balik angka Rp2 juta, tersimpan cerita tentang subsidi Rp1,77 triliun, rekayasa pembiayaan, kerja sama lintas negara, hingga proyek lahan 45 hektare di Tanah Suci. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan kebijakan haji sebagai bagian dari perlindungan rakyat kecil.

“Walaupun harga avtur naik tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini demikian komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat paling bawah,” katanya pada Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih Beserta Seluruh Eselon I K/L & Dirut BUMN di Halaman Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan keputusan tersebut membawa konsekuensi berupa kenaikan biaya yang diajukan maskapai penerbangan. Ia menyebut kenaikan harga avtur mendorong maskapai untuk mengusulkan tambahan biaya per jemaah.

Menurutnya, Garuda Indonesia mengajukan kenaikan sekitar Rp7,9 juta per jemaah. Sementara itu, maskapai Saudi mengusulkan tambahan biaya sekitar US$480 per jemaah atau setara kurang lebih Rp8 juta.

Namun, kata Dahnil, Presiden Ke-8 RI itu pun justru memilih untuk tidak membebankan kenaikan itu kepada jemaah. Sebaliknya, negara mengambil alih beban tersebut.

“Totalnya harus tanggung APBN sekitar Rp1,77 triliun,” ujar Dahnil.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kenaikan avtur memang akan ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak ada dampak bagi para peserta haji. Kebijakan ini menyasar sekitar 220.000 jemaah haji Indonesia setiap tahunnya

“Ini diserap untuk 220.000 yang akan ikut ke jemaah haji. Anggaran Rp1,77 triliun dibebankan kepada APBN. Dengan demikian tidak ada dampak bagi para peserta jemaah haji,” kata Airlangga.

Secara kasat mata, penurunan biaya haji 2026 terlihat progresif. Namun secara ekonomi, realitasnya lebih kompleks.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman, menilai kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi struktural.

“Komposisi pembiayaan masih menunjukkan sekitar 35%–40% ditopang nilai manfaat dana haji, sehingga penurunan biaya lebih tepat dibaca sebagai hasil rekayasa pembiayaan, bukan efisiensi fundamental,” tuturnya.

Artinya, biaya yang dibayar jemaah memang turun, tetapi sebagian beban dialihkan ke sumber lain—terutama nilai manfaat dari dana kelolaan haji. Lebih jauh, Rizal menggarisbawahi bahwa komponen terbesar biaya haji masih belum tersentuh optimal.

Dengan kata lain, tanpa reformasi di sektor operasional dan kontrak layanan, kebijakan ini berpotensi tidak berkelanjutan.

“Di sisi lain, komponen terbesar seperti transportasi udara yang bisa mencapai ±40% dari total biaya justru sedang tertekan oleh kenaikan avtur seiring harga minyak global di kisaran US$90–US$100 per barel. Artinya, tanpa perbaikan nyata di sisi kontrak layanan dan efisiensi operasional, kebijakan ini berisiko tidak sustain dan sangat bergantung pada stabilitas imbal hasil dana kelolaan,” imbuhnya.

Meski begitu dia mengapresiasi langkah pemerintah yang turut mendorong kerja sama strategis dengan maskapai Arab Saudi. Mengingat, lanjut Rizal, selama ini, fenomena “empty leg” atau penerbangan kosong menjadi sumber inefisiensi besar. Pesawat dari Indonesia ke Arab Saudi penuh, tetapi kembali kosong—dan sebaliknya.

Rizal menilai langkah joint venture ini masuk akal, meskipun ada dampak yang juga menyasar ke biaya operasi yang perlu untuk dicermati.

“Langkah ini menyasar sumber inefisiensi utama dan meningkatkan utilisasi armada, menekan biaya per kursi. Namun, bersifat incremental karena avtur tetap menyumbang sekitar 30%–40% biaya operasi,” tandasnya.

Berbeda dengan pendekatan teknokratis INDEF, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia Trubus Rahardiansah melihat sisi lain bahwa kebijakan ini merupakan momentum perbaikan tata kelola dan bentuk bukti diplomasi Prabowo dari kunjungan keluar negerinya selama ini.

“Hasil kunjungan Presiden sudah berbuah, mulai dari kita mampu mengamankan BBM kita hingga sekarang kita bisa menurunkan biaya haji di tengah avtur yang juga mengalami kenaikan,” katanya.

Menurutnya, penurunan biaya haji justru dapat menjadi indikator adanya perbaikan sistem. Hal itu karena masih terdapat sejumlah komponen biaya yang dinilai dapat lebih diefisienkan, termasuk dalam aspek tata kelola penyelenggaraannya.

Dia menilai langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap kualitas penyelenggaraan ibadah haji sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.

Dalam pandangan Trubus, kebijakan terkait haji juga tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya dengan negara-negara Timur Tengah. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia.

Posisi ini memberikan leverage diplomasi yang tidak kecil, terutama dengan Arab Saudi.

“Kaitannya dengan diplomasi itu posisi Indonesia di mata negara-negara Timur Tengah. Penurunan biaya haji di tengah tekanan global bisa dibaca sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki kapasitas manajemen dan ketahanan ekonomi yang baik,” imbuh Trubus.

Data Biaya Haji 2024–2026: Tren dan Dinamika

Untuk memahami konteks kebijakan ini, penting melihat tren biaya haji dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Agama dan BPKH pada 2024, rata-rata biaya haji sekitar Rp56–58 juta per jemaah yang mengalami kenaikan pada 2025 menjadi sekitar Rp59–60 juta dan pada 2026 akhirnya diturunkan menjadi sekitar Rp57–58 juta (turun ±Rp2 juta)

Namun angka ini tidak mencerminkan total biaya riil. Sebagian besar biaya sebenarnya ditopang oleh nilai manfaat dana haji. Komposisinya antara lain ±60–65% dibayar jemaah dan ±35–40% dari nilai manfaat dana haji

Di sisi lain, Trubus juga mengingatkan bahwa transparansi turut menjadi salah satu isu paling sensitif dalam pengelolaan haji adalah dana umat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dia pun menekankan bahwa dana ini harus digunakan untuk kemaslahatan umat, tidak hanya untuk subsidi ibadah tetapi juga pemberdayaan ekonomi.

“Jangan sampai, seperti tempo lalu, dana zakat untuk membantu jalan tol,” katanya.

Menurutnya, penurunan biaya Rp2 juta mungkin terlihat kecil, tetapi di baliknya ada orkestrasi besar antara kebijakan ekonomi, diplomasi, dan manajemen publik.

“Dari subsidi Rp1,77 triliun hingga lahan 45 hektare di Mekkah, dari antrean 48 tahun ke 26 tahun, hingga rencana terminal khusus haji—semua menunjukkan satu hal Haji bukan sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga perjalanan strategis sebuah negara dalam mengelola umat, ekonomi, dan posisinya di dunia,” pungkas Trubus.

Bisnis.com, SEMARANG — Iran menolak dengan tegas usulan gencatan senjata yang disampaikan oleh mediator pakistan. Dilaporkan dari kantor berita resmi IRNA, Iran disebut telah menolak gencatan senjata dan menolak untuk membuka kembali Selat Hormuz. Iran menyebut bahwa mereka hanya menginginkan pengakhiran perang secara permanen.

Mengutip dari laman resmi Channel News Asia, IRNA juga melaporkan bahwa Iran telah mengajukan 10 klausul untuk mengakhiri perang, yang terdiri dari pengakhiran konflik di kawasan tersebut, protokol untuk jalur aman melalui Selat Hormuz, pencabutan sanksi, dan rekonstruksi.

Di tengah konflik yang kian memanas ini, Trump mengancam akan menghujani Iran dengan “neraka” jika tidak mencapai kesepakatan untuk membuka Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital untuk pasokan energi global. Dalam konferensi persnya, Trump mengatakan bahwa Iran dapat “dilenyapkan” dalam satu malam.

Tak hanya itu, Trump juga bersumpah akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran, mengabaikan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan menjadi kejahatan perang atau mengasingkan 93 juta penduduk Iran. “Setiap jembatan di Iran akan hancur lebur dan setiap pembangkit listrik di Iran akan gulung tikar, terbakar, meledak, dan tidak akan pernah digunakan lagi,” tutur Trump, dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (08/04/2026).

Menanggapi ancaman Trump, Komando militer gabungan tertinggi Iran menyebut Trump mengalami delusi dan menilai peringatan Trump sebagai retorika kasar, arogan, dan ancaman tanpa dasar. Selain itu, wakil Menteri Olahraga Iran, Alireza Rahimi juga menyerukan kepada para seniman dan atlet untuk membentuk rantai manusia di pembangkit listrik di seluruh negeri. “Kita akan bergandengan tangan untuk mengatakan: Menyerang infrastruktur publik adalah kejahatan perang,” tulis Rahimi di akun media sosial X

Selain mendapat tanggapan dari pejabat tinggi Iran, para ahli independen juga menyebut bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik dan jembatan termasuk ke dalam kejahatan perang. Trump mengatakan bahwa warga Iran “bersedia menanggung penderitaan itu demi kebebasan” dan AS telah mencegat pesan-pesan yang meminta pemboman.

Sebelumnya, diketahui bahwa konflik ini semakin memuncak, setelah Iran secara efektif melakukan penutupan pada Selat Hormuz. Penutupan ini dilakukan Iran setelah penyerangan yang dilancarkan AS dan Israel pada 28 Februari 2026. Selat Hormuz telah menjadi jalur utama bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam dunia. Pengaruh besar jalur laut tersebut terhadap perekonomian global telah terbukti menjadi kartu tawar yang ampuh bagi Iran, dan Teheran enggan melepaskannya begitu saja.
(Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan dua kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global dan kenaikan harga avtur dunia dalam pertemuan bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, serta seluruh Eselon 1 kementerian, lembaga, dan Badan Pemerintah beserta Dirut BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (8/4/2026).

“Presiden Prabowo menyampaikan dua kebijakan penting di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga avtur dunia, yaitu mengenai turunnya harga ongkos haji dan evaluasi kawasan hutan untuk tambang,” tulis Teddy.

Mengenai penyelenggaraan haji tahun ini, Teddy menuturkan bahwa pemerintah pastikan biaya haji tahun ini tidak akan mengalami kenaikan dan bahkan akan diturunkan sekitar Rp2 juta. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempercepat masa tunggu antrean haji yang mulai pada tahun 2026 ditargetkan paling lama menjadi 26 tahun.

“Di tengah naiknya harga avtur dunia, Presiden Prabowo memastikan untuk biaya haji tahun 2026 tidak akan naik, bahkan diturunkan sekitar Rp2 juta rupiah. Antrean haji tidak lagi 48 tahun, mulai tahun 2026 ini antrean haji paling lama 26 tahun,” tulis Teddy.

Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah juga akan memberikan dukungan pembiayaan bagi 220 ribu jemaah haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.

"Hal tersebut akan ditanggung Pemerintah sehingga masyarakat yang berangkat haji tidak terbebani kenaikan avtur,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan segera merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi jemaah. “⁠Kampung Haji Indonesia di Makkah akan segera dibangun,” sambungnya.

Terkait perlindungan kawasan hutan, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“⁠Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional serta kawasan hutan untuk dievaluasi dan dikembalikan ke negara bagi yang melanggar,” jelas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah memperoleh kehormatan memiliki lahan di Kota Suci Mekah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam agenda Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).

Di hadapan para ulama dan keluarga besar Nahdlatul Ulama, Prabowo menyampaikan laporan sejumlah capaian pemerintah, salah satunya terkait peningkatan layanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia.

Dia menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan memastikan seluruh jemaah yang berhak mendapatkan layanan secara layak dan transparan.

“Saya jamin semua jemaah yang layak tidak usah ragu-ragu lagi. Pelayanannya akan terbaik, saya janji untuk rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu pun menjelaskan, kepemilikan lahan di Mekah merupakan tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengizinkan bangsa lain memiliki tanah di Kota Suci.

Menurutnya, pemerintah Saudi bahkan melakukan perubahan regulasi khusus sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa Indonesia.

Prabowo menyebut, langkah tersebut kemudian diikuti oleh sejumlah negara lain. Namun, Indonesia menjadi negara pertama yang akan merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah.

“Insyaallah Kampung Haji Indonesia adalah yang pertama kali akan kita dirikan,” kata Prabowo.

Dia menargetkan dalam waktu tiga tahun ke depan Indonesia sudah memiliki Kampung Haji yang representatif dan memadai. Dalam waktu dekat, pemerintah juga menyiapkan pembangunan tahap awal dengan kapasitas sekitar seribu unit, yang selanjutnya akan terus dikembangkan secara bertahap.

Prabowo berharap keberadaan Kampung Haji Indonesia dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah bagi jemaah Indonesia sekaligus menjadi simbol kehormatan bangsa di Tanah Suci.

“Kita berharap dalam 3 tahun kita sudah punya Kampung Haji yang bagus. Baru nanti, berapa bulan lagi, saya kira kita sudah akan punya kurang lebih seribu, tapi terus akan kita bangun,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mengembangkan Kampung Haji Indonesia yang akan digunakan untuk menunjang kebutuhan haji jamaah Indonesia. Menteri Haji dan UmrahMochammad Irfan pun menjelaskan kesiapannya.

Irfan mengatakan Kampung Haji Indonesia merupakan domain Danantara. Perihal kapan Kampung Haji Indonesia, pihaknya masih menunggu perkembangan di Danantara.

"Akan tetapi, harapannya 2028 ada satu atau dua tower yang bisa dipakai, walau belum semua," kata Irfan usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kementerian Haji dan Umrah dengan Komisi VIII DPR RI pada Rabu (21/1/2026).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Danantara tengah mengembangkan kawasan khusus di Arab Saudi sebagai Kampung Haji. Kawasan khusus itu berada di salah satu lot strategis.

Pemerintah merencanakan pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, klinik kesehatan, hingga fasilitas kuliner untuk menunjang kebutuhan jemaah.

"Nanti kita akan bangun Kampung Haji. Kita berharap ada hotel, mal, klinik, juga food court sehingga jemaah haji kita memiliki tempat yang representatif, nyaman, makanan terjamin, dan kesehatannya juga terjamin,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Dia menambahkan, fasilitas tersebut tidak hanya akan dimanfaatkan pada musim haji, tetapi juga untuk melayani jemaah umrah Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 1,8 juta orang per tahun.

Prasetyo juga menjelaskan Pemerintah telah membeli hotel di Arab Saudi yang ditargetkan mulai dapat digunakan pada musim haji tahun ini. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 24.000 hingga 25.000 jemaah haji Indonesia.

"Jadi ada yang bentuknya hotel yang sudah jadi dan itu kita beli. Insyaallah tahun ini sudah bisa kita pergunakan, sementara menampung di kisaran 24.000 sampai 25.000 jemaah,” ujar Prasetyo.

Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah Indonesia memastikan telah memenangkan dua proyek strategis di Arab Saudi terkait penyediaan akomodasi jemaah haji. Salah satunya berupa pembelian hotel siap pakai, sementara proyek lainnya adalah lahan yang akan dikembangkan menjadi Kampung Haji Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, hotel yang telah dibeli pemerintah Indonesia ditargetkan mulai dapat digunakan pada musim haji tahun ini. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 24.000 hingga 25.000 jemaah haji Indonesia.

“Jadi ada yang bentuknya hotel yang sudah jadi dan itu kita beli. Insyaallah tahun ini sudah bisa kita pergunakan, sementara menampung di kisaran 24.000 sampai 25.000 jemaah,” ujar Prasetyo.

Selain hotel, pemerintah juga memperoleh lahan yang akan dibangun menjadi Kampung Haji Indonesia. Prasetyo memastikan kedua proyek tersebut telah memenangkan proses lelang dan bahkan Indonesia mendapat keistimewaan dari Pemerintah Arab Saudi untuk memilih lokasi yang strategis.

“Kita diberikan privilege oleh pemerintah Arab Saudi untuk memilih di antara beberapa lokasi yang cukup strategis, dan Bapak Presiden sudah memutuskan satu lokasi yang jaraknya kurang lebih hanya 500 meter dari Masjidil Haram,” kata Prasetyo.

Menurut dia, lokasi lahan Kampung Haji berada di salah satu lot strategis yang akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu. Pemerintah merencanakan pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, klinik kesehatan, hingga fasilitas kuliner untuk menunjang kebutuhan jemaah.

“Nanti kita akan bangun Kampung Haji. Kita berharap ada hotel, mal, klinik, juga food court sehingga jemaah haji kita memiliki tempat yang representatif, nyaman, makanan terjamin, dan kesehatannya juga terjamin,” ujar Prasetyo.

Dia menambahkan, fasilitas tersebut tidak hanya akan dimanfaatkan pada musim haji, tetapi juga untuk melayani jemaah umrah Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 1,8 juta orang per tahun.

Terkait harga akomodasi, Prasetyo menegaskan pemerintah menargetkan biaya yang semurah mungkin. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi menekan biaya perjalanan ibadah haji.

“Ujungnya kita ingin mengurangi biaya naik haji bagi jemaah. Kita bangun sendiri Kampung Haji dan juga sedang bernegosiasi untuk menambah penerbangan agar waktu tunggu tidak terlalu panjang,” jelasnya.

Saat ini, rata-rata masa tinggal jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 41 hari. Pemerintah menargetkan durasi tersebut dapat ditekan mendekati standar Malaysia, yakni sekitar 31 hari, sehingga biaya haji dapat berkurang secara signifikan.

Pengamat sosial yang juga akademisi dari Universitas Esa Unggul, Dr. Iswadi menyampaikan apresiasi atas langkah CEO Danantara, Rosan Roeslani merealisasikan pengembangan Kampung Haji Indonesia di Makkah, serta pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana di Sumatra yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dr. Iswadi menyatakan, arahan Prabowo mencerminkan visi kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan umat dan masyarakat terdampak bencana. Ia menilai bahwa arahan strategis yang kemudian ditindaklanjuti oleh CEO Danantara Rosan Roeslani menunjukkan sinergi efektif antara kebijakan negara dan eksekusi birokrasi yang profesional.

"Perhatian Presiden Prabowo terhadap Kampung Haji Indonesia dan pembangunan hunian korban bencana adalah bentuk keberpihakan negara terhadap kehormatan jemaah haji serta komitmen terhadap pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak musibah," ujar Dr. Iswadi.

Ia menambahkan bahwa rekam jejak realisasi pembangunan hunian 15 ribu unit oleh Danantara merupakan contoh konkret keberhasilan koordinasi antara kebijakan nasional dan kapasitas eksekutif lembaga negara.

"Realisasi pembangunan 15 ribu hunian baru bagi korban banjir di Sumatera oleh Danantara adalah bukti sinergi yang sehat antara visi presiden dan eksekusi birokrasi. Ini contoh bagaimana kebijakan strategis seharusnya dijalankan: terencana, berkelanjutan, dan berdampak langsung," katanya.

Sebagai pengamat birokrasi, Dr.Iswadi juga menyoroti langkah Danantara sebagai model baru pengelolaan aset negara di luar negeri yang lebih progresif dan berorientasi hasil yang berdampak sosial luas.

"Apa yang dilakukan CEO Danantara (Rosan Roeslani) mencerminkan birokrasi modern dan progresif, tidak administratif semata, tetapi fokus pada hasil nyata. Ini patut diapresiasi dan menjadi standar baru pengelolaan proyek strategis nasional," tambahnya.

Dr. Iswadi berharap, konsistensi proyek Kampung Haji dan pembangunan hunian jemaah ini dapat terjaga, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi kemandirian layanan haji Indonesia di masa depan.

"Jika konsistensi ini dijaga, Indonesia tidak hanya menjadi pengirim jemaah terbesar, tetapi juga negara yang memiliki infrastruktur dan ekosistem haji yang berdaulat di Tanah Suci," kata Dr. Iswadi.

Sebelumnya, Rosan Roeslani diketahui menemui Prabowo di kediaman pribadi Presiden pada Sabtu (27/12), yang diyakini menjadi momentum penting dalam progres proyek strategis tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan terperinci mengenai rencana dan tahapan pembangunan Kampung Haji Indonesia, termasuk pembahasan titik lokasi menara, luasan kawasan, serta tahapan pelaksanaannya yang kini memasuki tingkat perencanaan teknis. Prabowo sendiri tercatat telah empat kali memanggil CEO Danantara secara khusus untuk membahas percepatan proyek Kampung Haji ini.

Saat itu, Prabowo menekankan pentingnya Kampung Haji Indonesia sebagai fasilitas hunian yang nyaman, layak, dan dekat dengan Masjidil Haram, demi memastikan jemaah haji Indonesia memperoleh pengalaman ibadah yang lebih baik. Atensi presiden melalui diplomasi intensif dengan pemerintah Arab Saudi juga turut mendapat respons positif dari otoritas setempat, yang mendukung penuh kelanjutan proyek ini.

Lalu, Prabowo juga meminta laporan perkembangan pembangunan 15.000 hunian yang tengah dikoordinasikan oleh Danantara melalui sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk para korban bencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga kini, untuk tahap awal 500 unit hunian pertama ditargetkan sudah siap difungsikan dalam minggu ini, dilengkapi fasilitas dasar yang memadai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan hotel yang berada di kawasan Kampung Haji Arab Saudi akan dikelola oleh Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Rosan menyampaikan pengelolaan hotel tersebut akan berada di bawah PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney. Holding BUMN aviasi dan pariwisata itu nantinya akan dilibatkan dalam operasional hotel di kawasan Kampung Haji Indonesia.

“Kan kita ada InJourney, nanti kita ada InJourney yang akan mengoperasikan sama-sama hotel ini,” kata Rosan dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Pemerintah Indonesia diketahui telah mengakuisisi satu hotel di kawasan Tahrir dengan total 1.461 kamar yang tersebar di tiga menara. Hotel tersebut akan difungsikan sebagai kawasan hunian jamaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, dan menjadi bagian dari proyek Kampung Haji Indonesia.

Proyek tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Januari 2026 dan diproyeksikan dapat meningkatkan kenyamanan serta efisiensi akomodasi jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

Hotel yang telah diakuisisi memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 4.383 jamaah haji Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membeli lahan seluas sekitar 5 hektare yang berada di area depan hotel tersebut untuk pengembangan lanjutan.

Di atas lahan tersebut, lanjut Rosan, akan dibangun sekitar 13 menara tambahan serta satu pusat perbelanjaan yang diperuntukkan bagi jamaah haji dan umrah Indonesia.

Apabila seluruh menara tersebut rampung dibangun, total kapasitas kamar diperkirakan mencapai 6.025 kamar dengan daya tampung lebih dari 23.000 jamaah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan adanya pembangunan terowongan atau jembatan Al-Hujun yang akan menghubungkan kawasan Kampung Haji Indonesia dengan Masjidil Haram, Makkah.

Terowongan tersebut ditargetkan rampung pada 2026 dan diharapkan meningkatkan kenyamanan jemaah haji dan umrah Indonesia.

Hal itu disampaikan Rosan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan hasil kunjungan kenegaraan ke luar negeri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

“Sekarang sedang dibangun jembatan atau terowongan yang nanti akan menghubungkan dengan Masjidil Haram. Nama jembatannya Al-Hujun, dan ditargetkan selesai pada 2026,” kata Rosan.

Dia menjelaskan, terowongan Al-Hujun berada di kawasan lahan yang telah dibeli pemerintah Indonesia untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia. Terowongan tersebut dibangun oleh pemerintah Arab Saudi.

“Tunnel Al-Hujun itu berada di tanah yang sudah dibeli. Itu nyambung, jadi dia terowongan turun kemudian jalan langsung ke arah Masjidil Haram,” ujarnya.

Menurut Rosan, keberadaan terowongan tersebut akan memangkas jarak tempuh jemaah Indonesia menuju Masjidil Haram menjadi sekitar 2,5 kilometer. Jarak ini jauh lebih dekat dibandingkan pemondokan jemaah haji Indonesia saat ini.

“Sekarang jarak terdekat jembatan haji kita sekitar 4,5 sampai 6 kilometer. Ini hanya 2,5 kilometer,” katanya.

Rosan menambahkan terowongan Al-Hujun dirancang berukuran besar sehingga dapat dilalui kendaraan seperti buggy maupun pejalan kaki.

“Tunnel itu besar, bisa dilalui oleh buggy maupun oleh jamaah yang berjalan kaki,” ujarnya.

Dia menegaskan pembangunan terowongan tersebut akan menambah kenyamanan dan kemudahan akses bagi jemaah haji dan umrah Indonesia saat menuju Masjidil Haram.

“Kalau ini sudah selesai, tentu akan menambah kenyamanan para jamaah kita,” tandas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, kepada Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Rosan usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Rosan menyatakan, proyek Kampung Haji merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo yang menugaskannya untuk melakukan pembelian serta pembangunan fasilitas bagi jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi.

“Saya baru saja melaporkan ke Bapak Presiden, karena atas perintah dari beliau, inisiatif beliau yang selama ini mengamanatkan kepada saya untuk melakukan pembelian dan juga pembangunan dari Kampung Haji di Mekkah,” kata Rosan.

Dia menjelaskan, tindak lanjut proyek tersebut dilakukan secara intensif selama 6 bulan terakhir. Bahkan, saat berada di Yordania, Rosan mengaku mendapat panggilan langsung dari Presiden Prabowo untuk segera ke Arab Saudi.

“Selama 6 bulan terakhir, saya empat kali ke Arab Saudi untuk menindaklanjuti ini,” ujarnya.

Rosan menuturkan, gagasan Kampung Haji Indonesia bermula dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Arab Saudi pada Mei 2025. Saat itu, Presiden Prabowo bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman.

Menurutnya, gagasan tersebut langsung mendapat respons positif. Pada hari yang sama, Pangeran Mohammed bin Salman menyatakan persetujuannya saat jamuan makan malam kenegaraan.

Tindak lanjut dari kesepakatan tersebut diwujudkan melalui perubahan regulasi di Arab Saudi. Pada akhir Juli 2025, undang-undang terkait kepemilikan institusi asing di Mekkah dan Madinah diubah dan akan berlaku efektif mulai Januari 2026.

Rosan mengatakan, pemerintah Indonesia kemudian berkoordinasi dengan Royal Commission of Mekkah, lembaga pemerintah Arab Saudi yang mengelola penjualan lahan di Mekkah. Proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme tender.

“Terdapat delapan plot yang ditawarkan. Kita memilih plot enam karena relatif datar, dan di plot tersebut ada 90 bidder,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Indonesia telah menandatangani conditional sales and purchase agreement atau perjanjian jual beli bersyarat. Melalui Danantara, pemerintah Indonesia telah membeli satu hotel di kawasan Thakher.

“Hotel tersebut memiliki kapasitas 1.461 kamar yang tersebar di tiga tower,” kata Rosan.

Selain hotel, Indonesia juga membeli lahan seluas sekitar 5 hektare di depan hotel tersebut. Di atas lahan itu direncanakan pembangunan sekitar 13 tower dan satu pusat perbelanjaan untuk melayani jemaah haji dan umrah Indonesia.

Kawasan tersebut berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Rosan menambahkan, saat ini tengah dibangun terowongan atau jembatan yang akan menghubungkan kawasan tersebut dengan Masjidil Haram.

“Nama jembatan itu Al-Hujun. Tunnel ini ditargetkan selesai pada 2026,” ujarnya.

Dia menyebut, jarak Kampung Haji Indonesia jauh lebih dekat dibandingkan pemondokan jemaah haji Indonesia saat ini yang berkisar 4,5 hingga 6 kilometer dari Masjidil Haram.

Dari hotel yang telah dibeli, kapasitas tampung jemaah haji mencapai sekitar 4.383 orang. Jika pembangunan 13 tower tambahan rampung, total kamar diperkirakan mencapai 6.025 kamar.

“Itu bisa menampung jemaah haji Indonesia lebih dari 23.000 orang,” kata Rosan.

Lebih lanjut, dia menegaskan, kepemilikan lahan dan bangunan tersebut bersifat hak milik, bukan sewa. Kepemilikan resmi akan berlaku mulai Januari 2026 seiring berlakunya regulasi baru di Arab Saudi.

“Tanah di Mekkah dan Madinah ini akan menjadi hak milik pemerintah Indonesia melalui Danantara,” ujarnya.

Selain lahan yang telah dibeli di kawasan Thakher, Indonesia juga mengikuti proses bidding untuk lahan lain di kawasan Western Hindawiah yang jaraknya juga sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

“Dari 90 peserta, kita sudah masuk dua besar,” kata Rosan.

CEO BPI Danantara itu pun juga menjelaskan, proses bidding tidak didasarkan pada harga karena harga sudah ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan rencana pembangunan, desain, serta kepatuhan terhadap regulasi.

“Hasilnya direncanakan diumumkan akhir bulan ini atau Januari,” ujarnya.

Rosan menambahkan, Presiden Prabowo menyambut baik perkembangan tersebut dan menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.

“Ini adalah hasil dari inisiatif dan diplomasi langsung Bapak Presiden kepada pemerintah Arab Saudi dan Crown Prince,” kata Rosan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Danantara (Danantara) memaparkan perkembangan proyek Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, mengatakan kawasan terpadu seluas 80 hektare itu kini masuk tahap lelang (bidding) bersama sekitar 90 peserta lainnya. Hasilnya diperkirakan keluar pada pertengahan Desember.

“Bidding sudah kami masukkan. Nanti pertengahan Desember baru terlihat hasilnya. Ternyata ada lebih dari 90 bidder untuk lahan yang kami incar,” jelasnya dalam agenda Business Forum di Jakarta pada Rabu (19/11/2025).

Unsplash/Haidan Ilustrasi haji 2026. Kuota haji di Jabar menurun drastis.

Kampung Haji Indonesia dirancang sebagai kawasan terpadu untuk melayani jemaah haji dan umrah, sekaligus menjadi etalase produk dan layanan Indonesia di pasar global.

Selain mengikuti proses lelang resmi, Danantara juga menjajaki kerja sama business-to-business (B2B) dengan pemilik aset di sekitar lokasi.

Pendekatan ini dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan yang lebih luas dari pengunjung dan pelaku usaha Indonesia.

"Kami juga sedang melakukan B2B deal untuk beberapa aset di luar proses bidding, yang bisa mengakomodasi permintaan dari Indonesia,” kata Pandu.

Dalam sesi diskusi ABF 2025, Pandu menegaskan bahwa Kampung Haji bukan sekadar pusat akomodasi.

Kawasan ini akan menampilkan berbagai sektor unggulan Indonesia, mulai dari kuliner, fesyen, pariwisata, farmasi, media, hingga bisnis syariah.

“Kami ingin hadirkan hospitality, rumah sakit, tempat makan, bukan hanya untuk jemaah Indonesia, tapi siapa pun yang ingin mengenal Indonesia. Ini cara kami memperkenalkan Indonesia ke dunia,” ujarnya.

Pandu menyebut proyek ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan Kampung Haji sebagai simbol kualitas Indonesia di tingkat global, sekaligus mendukung rencana Arab Saudi yang ingin melipatgandakan kapasitas jemaah asal Indonesia dalam lima tahun ke depan.

“Kami sebagai negara Islam terbesar tentu ingin ikut dalam bidding ini. Kesempatan besar, dan kami mohon doa agar bisa mendapatkan proyeknya,” kata Pandu.