Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan hampir 2,5 jam antara Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR, dan jajaran Kementerian Haji pekan ini tidak hanya membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Di balik laporan mengenai penurunan biaya, perbaikan layanan, dan pemangkasan antrean, tersimpan agenda yang lebih besar untuk membangun sistem haji yang lebih efisien dan mudah diakses masyarakat.

Pertemuan evaluasi di Istana Negara juga menunjukkan perhatian khusus Presiden terhadap penyelenggaraan haji. Sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia dengan kuota lebih dari 220.000 orang per tahun, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus mengendalikan biaya dan masa tunggu keberangkatan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rapat yang semula dijadwalkan berlangsung sekitar satu jam akhirnya berjalan hampir dua setengah jam karena Presiden ingin mendengar langsung berbagai capaian dan catatan perbaikan pelaksanaan haji tahun ini.

Menurut Prasetyo, Presiden menerima pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, pimpinan Komisi VIII, Menteri Haji Irfan Yusuf, serta Wakil Menteri Haji.

"Yang tadinya direncanakan hanya satu jam, tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan-perbaikan pelaksanaan haji ke depan," kata Prasetyo.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut adalah keberhasilan pemerintah menekan biaya perjalanan ibadah haji. Di tengah kenaikan biaya layanan global, pemerintah berhasil menjaga biaya yang dibebankan kepada jemaah tetap lebih rendah dibanding sejumlah proyeksi sebelumnya.

Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut ongkos naik haji berhasil turun sekitar Rp6 juta dalam dua tahun terakhir.

"Alhamdulillah, kami menyampaikan pengawasan dari mulai keberangkatan, bahkan dari mulai menetapkan di Panja. Ongkos naik haji bisa berkurang dalam waktu 2 tahun 6 juta untuk 200 sekian ribu orang yang mereka betul-betul sudah bertahun-tahun ingin melaksanakan ibadah haji," ujar Cucun.

Penurunan biaya ini menjadi capaian penting mengingat beberapa tahun terakhir penyelenggaraan haji menghadapi tekanan dari inflasi global, kenaikan tarif layanan Arab Saudi, serta fluktuasi nilai tukar.

Data Kementerian Agama menunjukkan rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah pada 2026 berada di kisaran Rp55 jutaan. Namun pemerintah menyadari tantangan efisiensi belum selesai karena faktor eksternal masih berpotensi mendorong kenaikan biaya pada tahun-tahun mendatang.

Antrean Haji Jadi Sorotan Presiden

Selain biaya, panjangnya antrean haji menjadi isu yang paling menyita perhatian Presiden. Selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi persoalan masa tunggu yang panjang akibat tingginya jumlah pendaftar dibanding kuota keberangkatan yang tersedia.

Di sejumlah daerah, masa tunggu bahkan sempat mendekati 40 tahun. Di Sulawesi Selatan, antrean pernah mencapai hampir 50 tahun. Pemerintah kini mencatat rata-rata masa tunggu berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun.

"Yang kedua, concern beliau yang kami sangat tadi apresiasi itu, ingin bagaimana antrean ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji nanti dan Wamen semua bekerja, sudah bisa ditekan sampai 26 tahun," imbuhnya.

Meski demikian, capaian tersebut belum dianggap cukup oleh Presiden.

"Beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang," ucapnya.

Menteri Haji Irfan Yusuf mengatakan pemerintah bersama DPR tengah mencari berbagai skema untuk memangkas masa tunggu lebih jauh lagi. Menurut dia, terdapat perbedaan antara masa tunggu maksimal di sejumlah daerah dengan rata-rata keberangkatan aktual jemaah.

"Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun," katanya.

Bagi pemerintah, persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap ibadah haji yang selama ini harus menunggu dalam waktu sangat panjang.

Selain efisiensi biaya dan pengelolaan kuota, evaluasi tahun ini juga menyoroti peningkatan kualitas pelayanan yang diterima jemaah selama berada di Tanah Suci.

Menurut Cucun, salah satu perubahan paling dirasakan jemaah adalah peningkatan kualitas akomodasi. Jika sebelumnya hotel bintang lima identik dengan jemaah haji khusus, kini sebagian jemaah reguler juga mulai menikmati fasilitas serupa.

"Jemaah reguler sekarang hampir 17.000 jemaah diinapkan di zona 1 di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah, bisa diinapkan di hotel-hotel bintang lima," kata Cucun.

Pemerintah menilai kualitas akomodasi memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan dan kondisi fisik jemaah, terutama kelompok lanjut usia yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Perbaikan juga dilakukan pada layanan konsumsi. Variasi makanan yang disediakan dinilai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, termasuk melalui penyesuaian menu dengan selera jemaah Indonesia.

"Kalau dulu makanannya ya paling ayam, kentang itu-itu juga. Sekarang sudah mulai variatif," katanya.

Menurut Cucun, peningkatan tersebut tidak terlepas dari negosiasi yang lebih baik dengan perusahaan penyedia layanan atau syarikah di Arab Saudi.

"Kalau kemarin sudah lebih adaptif lagi, ramah dengan orang Indonesia ya karena kita kirim dari Indonesia, berasnya," ujarnya.

Transformasi Digital dan Kementerian Baru

Perbaikan layanan tidak hanya dilakukan melalui aspek fisik, tetapi juga melalui pembenahan sistem administrasi dan teknologi.

Menteri Haji Irfan Yusuf mengungkapkan salah satu kemajuan penting tahun ini adalah percepatan penerbitan visa.

"Visa harus terbit sekitar pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa," ujar Irfan.

Selain itu, kartu Nusuk yang menjadi identitas digital jemaah telah dibagikan sejak masih berada di Indonesia. Langkah tersebut membantu mengurangi berbagai persoalan yang selama ini kerap terjadi di Tanah Suci.

"Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jemaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi," katanya.

Penyelenggaraan haji 2026 juga menjadi ujian pertama bagi Kementerian Haji sebagai kementerian baru. Irfan mengakui kementeriannya memulai pekerjaan dalam kondisi yang tidak ideal karena sebagian tahapan persiapan sudah berjalan sebelum kementerian dibentuk.

"Teman-teman sekalian tahu kami ini dilantik menjadi Menteri Haji ini September 2025. Sementara timeline haji dari pemerintah Saudi sudah dimulai Juni 2025. Artinya kita ketinggalan sekitar 3-4 bulan," kata Irfan.

Meski demikian, ia menilai keberadaan kementerian khusus memberikan fokus yang lebih besar terhadap pengelolaan haji nasional.

"Kami ini khusus berbicara tentang haji, khusus berpikir tentang haji," ujarnya.

Kampung Haji dan Agenda Jangka Panjang

Di samping berbagai perbaikan jangka pendek, pemerintah juga mulai membicarakan agenda yang memiliki dampak lebih panjang terhadap tata kelola haji Indonesia.

Salah satu isu yang kembali muncul adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyinggung proyek yang selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana tersebut.

Menurut Irfan, Kampung Haji dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan haji.

"Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk biaya, untuk menekan biaya haji," ucap Irfan.

Selain itu, pemerintah mencatat jumlah jemaah wafat pada musim haji tahun ini berada di bawah 300 orang. Penurunan tersebut dikaitkan dengan penguatan pemeriksaan kesehatan sejak sebelum pelunasan hingga menjelang keberangkatan.

"Kita awali dengan situasi kesehatan yang benar-benar serius di awal sebelum pelunasan dan kemudian sebelum pemberangkatan kita periksa lagi," tegas Irfan.

Bagi Presiden Prabowo, pekerjaan rumah penyelenggaraan haji tampaknya belum selesai. Setelah berhasil memperbaiki layanan dan memangkas antrean, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikan ibadah haji semakin mudah diakses jutaan warga Indonesia yang masih menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci.

Bisnis.com, BOGOR — Pemerintah Indonesia memastikan telah memenangkan dua proyek strategis di Arab Saudi terkait penyediaan akomodasi jemaah haji. Salah satunya berupa pembelian hotel siap pakai, sementara proyek lainnya adalah lahan yang akan dikembangkan menjadi Kampung Haji Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers usai menghadiri Retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, hotel yang telah dibeli pemerintah Indonesia ditargetkan mulai dapat digunakan pada musim haji tahun ini. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 24.000 hingga 25.000 jemaah haji Indonesia.

“Jadi ada yang bentuknya hotel yang sudah jadi dan itu kita beli. Insyaallah tahun ini sudah bisa kita pergunakan, sementara menampung di kisaran 24.000 sampai 25.000 jemaah,” ujar Prasetyo.

Selain hotel, pemerintah juga memperoleh lahan yang akan dibangun menjadi Kampung Haji Indonesia. Prasetyo memastikan kedua proyek tersebut telah memenangkan proses lelang dan bahkan Indonesia mendapat keistimewaan dari Pemerintah Arab Saudi untuk memilih lokasi yang strategis.

“Kita diberikan privilege oleh pemerintah Arab Saudi untuk memilih di antara beberapa lokasi yang cukup strategis, dan Bapak Presiden sudah memutuskan satu lokasi yang jaraknya kurang lebih hanya 500 meter dari Masjidil Haram,” kata Prasetyo.

Menurut dia, lokasi lahan Kampung Haji berada di salah satu lot strategis yang akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu. Pemerintah merencanakan pembangunan hotel, pusat perbelanjaan, klinik kesehatan, hingga fasilitas kuliner untuk menunjang kebutuhan jemaah.

“Nanti kita akan bangun Kampung Haji. Kita berharap ada hotel, mal, klinik, juga food court sehingga jemaah haji kita memiliki tempat yang representatif, nyaman, makanan terjamin, dan kesehatannya juga terjamin,” ujar Prasetyo.

Dia menambahkan, fasilitas tersebut tidak hanya akan dimanfaatkan pada musim haji, tetapi juga untuk melayani jemaah umrah Indonesia yang jumlahnya hampir mencapai 1,8 juta orang per tahun.

Terkait harga akomodasi, Prasetyo menegaskan pemerintah menargetkan biaya yang semurah mungkin. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi menekan biaya perjalanan ibadah haji.

“Ujungnya kita ingin mengurangi biaya naik haji bagi jemaah. Kita bangun sendiri Kampung Haji dan juga sedang bernegosiasi untuk menambah penerbangan agar waktu tunggu tidak terlalu panjang,” jelasnya.

Saat ini, rata-rata masa tinggal jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 41 hari. Pemerintah menargetkan durasi tersebut dapat ditekan mendekati standar Malaysia, yakni sekitar 31 hari, sehingga biaya haji dapat berkurang secara signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR melalui Komisi VIII menjanjikan kualitas layanan haji 2026 tetap terjaga meski biaya ibadah haji dipangkas.

Diketahui, pada hari ini, Rabu (29/10/2025), DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah memutuskan pemangkasan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang menegaskan bahwa calon jemaah haji tetap mendapatkan kualitas layanan haji terbaik meskipun terjadi pemangkasan biaya perjalanan haji.

"Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal, pelayanan tetap terbaik bagi jemaah," kata Marwan saat konferensi pers di Kompleks DPR, Rabu (29/10/2025).

Terlebih, katanya, pemangkasan dilakukan di tengah nilai kurs yang semakin tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dia menegaskan, calon jemaah haji tetap mendapatkan layanan baik dari segi konsumsi, transportasi, hingga fasilitas penginapan.

Marwan menuturkan bakal menurunkan tim untuk memeriksa secara keseluruhan semua fasilitas yang didapatkan calon jemaah haji sejak berangkat dari Tanah Air hingga menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

Marwan juga menegaskan larangan adanya penambahan kloter haji seperti kloter 2 ditambahkan ke kloter 1.

"Kita sudah mewanti-wanti tidak boleh lagi pada saat mau berangkat, kloter dua ditarik ke kloter satu, kloter tiga ditarik ke kloter satu, karena mungkin ada kendala administratif karena itu nanti akan membuat kekacauan ketika sampai di Saudi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengeklaim keberadaan kampung hajiIndonesia di Arab Saudi dapat menekan biaya ibadah haji pada masa mendatang, sekaligus menambah pendapatan negara.

Wakil Menteri Haji (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan kampung haji akan menghadirkan efisiensi dalam pembentukan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

“Selama ini terkait dengan perhajian kita kan terjadi cash outflow [arus kas keluar]. Nanti ketika ada kampung haji, cash inflow-nya juga akan besar,” kata Dahnil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).

Dengan demikian, dia menyebut bahwa arus kas masuk itu akan membantu menyisihkan inefisiensi dalam pembentukan biaya haji bagi jemaah Tanah Air saat ini.

Pasalnya, pengelolaan kampung haji akan berada di tangan pemerintah Indonesia, atas restu pemerintahan Arab Saudi.

Oleh karena itu, Dahnil memohon dukungan masyarakat hingga DPR RI agar pembangunan kampung haji tersebut segera terlaksana.

Pada kesempatan yang sama, Kemenhaj bersama Komisi VIII DPR RI resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Besaran Bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan Bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa pemerintahan Arab Saudi merombak aturan khusus agar Indonesia bisa memiliki aset berupa lahan di Makkah untuk pembangunan kampung haji. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki aset tanah di Tanah Suci.

Prabowo telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) No. 15/2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi.

Dia menyebut bahwa perubahan aturan pada pemerintahan Arab Saudi merupakan terobosan bersejarah. Sebab, selama ini negara asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Arab Saudi.

“Alhamdulillah, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Makkah,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 1447 H/2026 M semestinya naik imbas nilai tukar rupiah yang cenderung melemah terhadap dolar AS.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa terdapat perbedaan kurs asumsi yang digunakan dalam pembentukan BPIH tahun lalu dan tahun ini.

Menurutnya, pembentukan BPIH 2025 menggunakan kurs asumsi Rp16.000 per dolar AS, sedangkan kurs asumsi BPIH 2026 sebesar Rp16.500.

“Jadi apabila menggunakan hitung-hitungan ekonomis tersebut, perhitungan kami itu [biaya haji] naik Rp2,7 juta,” kata Dahnil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).

Selain itu, dia juga menyampaikan adanya beberapa faktor yang sejatinya mengerek naik biaya haji tahun ini, salah satunya tingkat inflasi.

Namun demikian, dia menyebut pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI berupaya melakukan efisiensi biaya haji dengan menyisir komponen-komponen yang dapat dikurangi.

“Akhirnya disepakati turun sekitar Rp2 juta untuk BPIH-nya. Dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah itu jauh lebih murah,” ujarnya.

Dahnil lantas mengeklaim bahwa penurunan biaya haji tahun ini tidak akan menurunkan kualitas pelayanan bagi para jemaah. Pihaknya pun berharap efisiensi biaya haji dapat lebih signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Adapun, DPR RI dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Gedung DPR RI pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

“Biaya perjalanan ibadah haji, bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) panitia kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah, Sekjen, dan Kementerian Kesehatan RI hari ini Rabu (29/10/2025). Rapat ini bakal menentukan harga biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) 2026.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Rabu (29/10/2025). Penetapan harga merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang membahas penurunan BIPIH sebesar Rp1juta, berdasarkan usulan pemerintah.

Komisi VIII mengusulkan penurunan BIPIH ditambahkan Rp1 juta, sehingga total pemangkasan BIPIH menjadi Rp2 juta. Namun keputusan belum ditetapkan karena panitia kerja perlu melaporkan dalam RDP hari ini.

"Itu yang tadi malam. Karena sudah ada kesepakatan maka kita akan raker hari ini. Hari ini kita akan sepakati, mengumumkan keputusan panja DPR pemerintah dan segera kita meminta pemerintah untuk mengumumkan dan memanggil jemaah yang untuk berangkat tahun ini berdasarkan keputusan yang sudah disepakati," kata Marwan.

Marwan menyampaikan bahwa total pemangkasan berasal dari beberapa komponen, misalnya tiket penerbangan. Selain itu, RDP juga membahas biaya transfer kebutuhan penyelesaian di Arab Saudi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Terkait kualitas layanan, Marwan menuturkan bakal menurunkan tim untuk memeriksa secara keseluruhan dari transportasi, penginapan, konsumsi dan fasilitas ibadah haji lainnya.

Kendati demikian, Marwan menegaskan bahwa melarang adanya penambahan kloter haji seperti kloter 2 ditambahkan ke kloter 1.

"Kita sudah mewanti-wanti tidak boleh lagi pada saat mau berangkat, kloter dua ditarik ke kloter satu, kloter tiga ditarik ke kloter satu, karena mungkin ada kendala administratif karena itu nanti akan membuat kekacauan ketika sampai di Saudi," jelasnya.

Sebelumnya, Kemenhaj mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2026 yang ditanggung calon jemaah haji turun Rp1 juta dibandingkan tahun ini, alias menjadi Rp54,92 juta

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa jumlah tersebut setara dengan 62% dari total BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta.

“Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun yang lalu,” kata Dahnil, Senin (27/10/2025).