Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

PEMAKZULAN Wakil Presiden Sara Duterte oleh parlemen Filipina pada 12 Mei 2026 lalu, menjadi salah satu peristiwa politik paling penting di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan juga pertarungan kekuasaan antar-elite yang sangat terbuka di depan publik.

Di Filipina, konflik antara keluarga Rodrigo Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr telah berkembang dari koalisi politik menjadi perang politik terbuka.

Ketika Sara Duterte dimakzulkan DPR Filipina dengan dukungan mayoritas anggota parlemen, publik melihat bahwa hukum, parlemen, dan kekuasaan sedang bergerak dalam satu arena yang sama: perebutan pengaruh menuju pemilu berikutnya.

Pertanyaannya kemudian, apakah dinamika serupa bisa terjadi di Indonesia terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?

Politik Filipina Sangat Personal

Filipina memiliki tradisi politik yang sangat personalistik. Dinasti politik memainkan peran dominan. Ketika hubungan Marcos dan Duterte memburuk, maka institusi negara ikut terseret ke dalam pertarungan.

Pemakzulan Sara Duterte tidak bisa dilihat semata-mata sebagai proses hukum mengenai dugaan korupsi, penyalahgunaan dana rahasia, atau ancaman terhadap presiden.

Semua itu memang menjadi pintu masuk formal. Namun secara substantif, proses tersebut memperlihatkan upaya kubu Marcos Jr untuk melemahkan pengaruh Duterte menjelang kontestasi politik berikutnya. Artinya, impeachment di Filipina menjadi instrumen politik sekaligus hukum.

Dalam sistem presidensial, langkah seperti ini sangat berisiko karena dapat memicu polarisasi elite, ketidakstabilan birokrasi, hingga konflik horizontal di masyarakat.

Filipina memiliki sejarah panjang rivalitas elite yang kerap melibatkan militer, polisi, dan mobilisasi massa.

Indonesia Tidak Sepenuhnya Aman

Indonesia memang berbeda dengan Filipina dalam banyak hal. Sistem politik Indonesia relatif lebih terkonsolidasi setelah reformasi. TNI tidak lagi menjadi pemain politik langsung seperti masa lalu, dan mekanisme konstitusional lebih ketat.

Namun, bukan berarti wacana pemakzulan terhadap Gibran tidak memiliki dimensi politik yang serius. Dalam konteks Indonesia, dorongan pemakzulan terhadap Gibran sejauh ini lebih banyak datang dari kelompok oposisi, aktivis demokrasi, dan sebagian kalangan akademik.

Umumnya mereka menyoroti kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres pada Pilpres 2024.

Ada pula kritik mengenai dugaan konflik kepentingan karena hubungan keluarga dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Tetapi secara politik, situasi Gibran berbeda jauh dibanding Sara Duterte. Ada tiga alasan yang dapat dijelaskan.

Pertama, hingga saat ini belum ada pecah kongsi terbuka antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Bahkan, stabilitas pemerintahan masih bergantung pada soliditas keduanya.

Kedua, koalisi pemerintah di parlemen Indonesia sangat besar. Tanpa retaknya dukungan partai-partai utama, pemakzulan hampir mustahil terjadi.

Ketiga, konstitusi Indonesia membuat proses pemakzulan sangat berat. Tidak cukup hanya tekanan opini publik. Harus ada dugaan pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela yang dibuktikan secara konstitusional melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi sebelum sampai ke MPR.

Dengan kata lain, pemakzulan di Indonesia tidak mudah dijadikan alat politik praktis seperti yang sering terlihat di sejumlah negara Amerika Latin atau Filipina.

Wacana Pemakzulan Tetap Muncul

Meski peluangnya kecil, wacana pemakzulan Gibran tetap muncul karena ada persoalan legitimasi politik yang belum sepenuhnya selesai sejak Pilpres 2024.

Bagi sebagian kelompok masyarakat, proses pencalonan Gibran dianggap menimbulkan preseden buruk terhadap independensi lembaga negara.

Oleh karena itu, isu pemakzulan menjadi simbol perlawanan politik dan moral terhadap apa yang mereka anggap sebagai praktik nepotisme politik.

Di sisi lain, pendukung pemerintah melihat isu tersebut lebih sebagai manuver politik oposisi ketimbang gerakan konstitusional yang realistis. Di sinilah letak bahayanya.

Jika isu pemakzulan terus dipelihara tanpa basis hukum yang kuat, maka ia bisa berubah menjadi instrumen delegitimasi permanen terhadap pemerintahan. Akibatnya, energi politik nasional habis untuk konflik elite, bukan untuk pemerintahan dan kebijakan publik.

Pelajaran Penting dari Filipina

Kasus Sara Duterte memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa ketika hubungan elite pecah, maka institusi negara dapat ikut terbelah. Demokrasi akhirnya bukan lagi arena kompetisi gagasan, melainkan pertarungan survival politik elite.

Indonesia perlu menghindari situasi seperti itu. Sebab, stabilitas politik Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan elite sipil, partai politik, aparat keamanan, dan legitimasi publik.

Jika pemakzulan dijadikan alat balas dendam politik, maka demokrasi akan kehilangan substansi hukumnya. Namun sebaliknya, jika mekanisme pemakzulan dianggap tabu dan tidak boleh disentuh sama sekali, maka pengawasan terhadap kekuasaan juga melemah.

Jalan tengah yang sehat adalah menjaga agar impeachment tetap menjadi instrumen konstitusional luar biasa (extraordinary constitutional mechanism), bukan alat perang politik harian.

Pemakzulan Sara Duterte menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, konflik elite politik bisa berkembang menjadi krisis institusional. Filipina sedang mengalami fase itu.

Indonesia sejauh ini masih berada dalam situasi yang lebih stabil. Namun kemunculan wacana pemakzulan terhadap Gibran menunjukkan bahwa residu polarisasi politik pasca-Pilpres belum sepenuhnya hilang.

Tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa hukum tidak dipakai sebagai senjata politik, dan politik tidak mematikan hukum.

Sebab ketika hukum dan kekuasaan saling diperalat, demokrasi akan berubah menjadi arena pertarungan elite tanpa akhir.

MANILA - Pendukung Wakil Presiden Filipina Sara Duterte merebut kendali Senat negara itu, mempertanyakan upaya pemakzulan yang — hingga saat ini — secara luas diperkirakan akan lolos melalui Kongres. Selain skandal korupsi, pemakzulan itu juga menjadi dampak atas rivalitas Sara Duterte dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Senator Alan Cayetano, mantan menteri luar negeri selama pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte — ayah Sara, dan kepala negara Filipina dari tahun 2016 hingga 2022 — telah terpilih sebagai Ketua Senat.

Pengangkatan ini terjadi bahkan ketika Dewan Perwakilan Rakyat Filipina bersiap untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte untuk kedua kalinya.

Pemungutan suara pemakzulan terhadap Sara Duterte, yang dijadwalkan pada Senin, adalah episode terbaru dalam perseteruan politik yang sedang berlangsung antara keluarga Duterte dan Presiden petahana Ferdinand Marcos Jr., yang menjerumuskan negara ke dalam gejolak politik yang lebih dalam, bahkan ketika menghadapi ketidakpastian ekonomi yang serius karena krisis energi global.

'

Tuduhan terhadap Duterte mencakup dua pelanggaran konstitusi dan pengkhianatan kepercayaan publik atas penyalahgunaan dana pemerintah yang bersifat rahasia, kegagalan untuk mengungkapkan kekayaannya, penyuapan, dan terkait dengan ancaman kematian terhadap Marcos, istrinya Liza Araneta, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez.

Salah satu tuduhan paling memberatkan dalam pengaduan terhadap wakil presiden tersebut termasuk transaksi bank pribadi yang ditandai oleh badan anti pencucian uang senilai lebih dari USD110 juta.

“Besarnya transaksi ini tidak dapat dijelaskan secara wajar oleh pendapatan yang sah, aset yang dinyatakan, atau bisnis dan kegiatan profesional yang dikaitkan dengan pasangan tersebut,” kata Terry Ridon, anggota DPR lainnya dan salah satu pengadu utama, dalam sebuah pernyataan yang diposting di X pada hari Senin.

“Oleh karena itu, pemungutan suara hari ini bukan sekadar latihan politik. Ini adalah tindakan pertanggungjawaban konstitusional.”

DPR menginginkan Senat untuk menyatakan Duterte “bersalah” atas keempat pasal pemakzulan, meminta pencopotannya sebagai wakil presiden dan “diskualifikasi permanennya dari memegang jabatan apa pun” di pemerintahan.

Proses pemakzulan membutuhkan sepertiga suara dari Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat disetujui dan diteruskan ke Senat untuk diadili.

Ambang batas suara telah tercapai karena Pada tanggal 7 Mei, seorang anggota DPR dari Mindanao, daerah basis pendukung Duterte, mengatakan kepada Al Jazeera.

Anggota legislatif tersebut, yang meminta namanya dirahasiakan, mengatakan jumlah suara akhir bisa mendekati jumlah suara saat pertama kali Duterte dimakzulkan, dan menambahkan bahwa mereka bermaksud untuk memberikan suara mendukung pemakzulan tersebut.

Mosi pemakzulan sebelumnya terhadap Duterte disahkan pada tahun 2025 — mosi tersebut menerima 215 suara di DPR yang beranggotakan 313 orang, tidak hanya jauh di atas sepertiga yang dibutuhkan, tetapi lebih dari dua pertiga dari perwakilan. Namun, pemakzulan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena masalah teknis.

Tetapi bahkan jika DPR memakzulkan Duterte, suara mayoritas dua pertiga di Senat diperlukan untuk menghukumnya dan mencopotnya dari jabatan — sebuah skenario yang sekarang jauh dari kepastian, dengan pengangkatan Cayetano sebagai ketua lembaga tersebut.

Duterte dan Marcos mencalonkan diri sebagai tim pada tahun 2022, tetapi aliansi politik mereka kemudian berantakan, menyebabkan perpecahan pahit dan penangkapan Duterte senior atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan sekarang pemakzulan wakil presiden, yang telah menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2028.

Minggu lalu, anggota Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara bulat, 53-0, untuk menemukan adanya alasan yang cukup untuk memakzulkan Duterte, dan mendukung pengaduan tersebut untuk dibahas di DPR.

Pada 7 Mei, Duterte mengatakan apa pun hasil pemakzulan tersebut “telah ditentukan oleh Tuhan”.

“Berdasarkan diskusi kita sebelumnya dengan [mantan] Presiden Duterte, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan seseorang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi, jika saya dimakzulkan, itu telah ditentukan oleh Tuhan. Jika saya tidak dimakzulkan, sampai jumpa besok,” kata Duterte kepada para pendukungnya setelah mengunjungi ayahnya di Den Haag, Belanda, pada 6 Mei.

MANILA - Komite Kehakiman Kongres Filipina telah menemukan bukti yang cukup untuk memakzulkan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte. Proses pemakzulan ini semakin dekat, yang pada akhirnya dapat menggagalkan upayanya untuk menjadi presiden Filipina berikutnya.

Temuan bukti tersebut akan diajukan ke sidang pleno untuk pemungutan suara ketika Kongres kembali bersidang bulan depan, dengan dukungan sepertiga anggotanya diperlukan untuk melanjutkan ke persidangan pemakzulan di Senat. Jika terbukti bersalah, Wapres Sara Duterte akan dicopot dari jabatannya dan dilarang berpolitik seumur hidup.

Pemakzulan Wapres Filipina ini diupayakan oleh masyarakat sipil dan kelompok sayap kiri, yang menuduhnya menyalahgunakan dana publik, menumpuk kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, dan mengancam nyawa saingannya; Presiden Ferdinand Marcos Jr, istrinya, dan sepupunya, mantan ketua Parlemen.

Dalam pemungutan suara komite, sebagaimana dikutip dari Reuters, Kamis (30/4/2026), seluruh 53 anggota sepakat bahwa ada alasan yang cukup untuk memakzulkan Sara Duterte.

Wapres perempuanm tersebut membantah melakukan kesalahan dan mengatakan pengaduan tersebut bermotivasi politik. Dia tetap terlibat dalam perseteruan publik yang sengit dengan mantan sekutunya, Marcos Jr, yang dengannya dia menjadi pasangan dalam pemilu 2022 yang mereka menangkan dengan telak.

Dengan Marcos Jr yang dibatasi oleh konstitusi hanya untuk satu masa jabatan, Sara Duterte adalah kandidat favorit yang jelas untuk menggantikannya pada 2028. Saat mengumumkan keputusannya pada bulan Februari untuk mencalonkan diri sebagai presiden, Sara Duterte meminta maaf karena telah membantu Marcos Jr menjadi presiden.

Pihak pengacara Wapres Sara Duterte tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai keputusan Komite Kehakiman Kongres. Sara sebelumnya telah menepis pengaduan tersebut sebagai "hanya selembar kertas".

Wapres tersebut, yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, telah menjadi sasaran pengawasan ketat sejak perselisihan dengan Marcos Jr dan pertempuran terbarunya terjadi ketika ayahnya bersiap untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag atas ribuan pembunuhan selama "perang melawan narkoba" yang menjadi ciri khasnya.

Sara Duterte bisa menjadi pejabat senior kedua yang dimakzulkan di Filipina setelah mantan Presiden Joseph Estrada, yang persidangan Senat-nya pada tahun 2001 dibatalkan ketika beberapa jaksa mengundurkan diri.

Tiga pejabat tinggi lainnya telah dimakzulkan dan termasuk seorang ombudsman dan kepala komisi pemilu yang keduanya mengundurkan diri sebelum persidangan mereka, dan mantan ketua Mahkamah Agung Renato Corona, yang merupakan satu-satunya yang telah divonis bersalah sejauh ini.

Upaya sebelumnya untuk memakzulkan Sara Duterte atas tuduhan serupa didukung secara besar-besaran oleh Kongres yang dipenuhi sekutu Marcos Jr, tetapi upaya tersebut ditolak pada Juli tahun lalu oleh Mahkamah Agung, yang memutuskan bahwa upaya itu tidak konstitusional karena kesalahan prosedural.

Marcos Jr selamat dari upaya pemakzulan terpisah pada bulan Februari setelah sekutunya di Kongres memilih untuk menolaknya.

Amerika Serikat (AS) dan Filipina akan membangun kawasan industri seluas 1.620 hektare di dekat Manila usai negara tetangga RI bergabung dengan Pax Silica.

Pax Silica adalah inisiatif kerja sama internasional yang dipimpin AS untuk mengamankan dan memperkuat rantai pasok teknologi strategis, termasuk mineral kritis, manufaktur maju, komputasi, dan infrastruktur data. Sederhananya, Pax Silica semacam aliansi industri teknologi.

Kawasan industri raksasa itu akan dibangun di Koridor Ekonomi Luzon, pusat strategis aktivitas ekonomi yang mencakup ibu kota Manila dan wilayah sekitarnya yang memiliki kegiatan industri dan manufaktur.

Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat telah berkomitmen untuk meningkatkan investasi infrastruktur dalam kerangka kerja sama trilateral.

"Ini menjadi titik awal bagi platform manufaktur khusus untuk negara sekutu," kata Kementerian Luar Negeri AS dalam pernyataannya, dikutip Reuters, Jumat (17/4).

"Kedua sekutu berkomitmen untuk memperkuat rantai pasok bersama dalam mineral kritis, semikonduktor, elektronik, dan barang lainnya," imbuh AS.

Filipina menjadi negara ke-13 yang bergabung dalam Pax Silica. Negara lain yang telah bergabung adalah Australia, Finlandia, India, Qatar, Korea Selatan, dan Singapura.

Pax Silica merupakan pilar utama strategi kebijakan ekonomi pemerintahan Donald Trump, yang bertujuan mengurangi ketergantungan ke China dan pesaing lain.

Hubungan antara Manila dan Washington semakin erat di bawah kepemimpinan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Ia membawa negaranya lebih dekat ke AS.

Bekas koloni AS itu juga menjadi bagian penting dari upaya Washington untuk menahan sikap agresif China di Laut China Selatan.

[Gambas:Youtube]

Filipina menyiapkan 20 miliar peso setara US$333 juta atau Rp5,62 triliun (asumsi kurs Rp16.900 per dolar) untuk memperkuat pasokan bahan bakar nasional usai pengumuman status darurat energi.

Mengutip Reuters, Kementerian Energi Filipina menyampaikan dana tersebut disiapkan sebagai upaya antisipasi di tengah naiknya harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah.

"Langkah ini menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk melindungi rakyat Filipina dari guncangan pasokan eksternal, serta memastikan ketersediaan bahan bakar yang berkelanjutan memadai dan andal di seluruh negeri," tulis pernyataan resmi Kementerian Energi Filipina

Presiden Ferdinand Marcos Jr sebelumnya menetapkan status darurat energi nasional pada Selasa (24/3) menyusul meningkatnya risiko konflik di kawasan Timur Tengah yang dinilai mengancam pasokan energi negaranya.

Dalam pernyataannya, Marcos menyebut situasi tersebut sebagai "bahaya yang segera terjadi" terhadap keamanan energi Filipina, seiring ketidakpastian pasar global dan potensi lonjakan harga minyak dunia.

Pemerintah pun membentuk komite khusus untuk memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan kebutuhan pokok, mulai dari bahan bakar, pangan, obat-obatan, hingga produk pertanian.

Melalui perintah eksekutif yang dibagikan kepada media, Marcos menegaskan bahwa konflik di Timur Tengah telah memicu gangguan rantai pasok global serta volatilitas tinggi pada harga energi internasional.

"Deklarasi darurat energi nasional ini memungkinkan pemerintah mengambil langkah responsif dan terkoordinasi sesuai hukum yang berlaku, guna menghadapi risiko gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik," ujar Marcos, mengutip CNA.

Status darurat ini akan berlaku selama satu tahun. Dalam periode tersebut, pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan pengadaan bahan bakar dan produk minyak bumi guna menjamin pasokan tetap mencukupi dan tepat waktu.

Bahkan, pemerintah juga dapat melakukan pembayaran sebagian kontrak di muka jika diperlukan.

Sementara itu, Menteri Energi Filipina Sharon Garin mengungkapkan bahwa cadangan bahan bakar negara itu saat ini hanya cukup untuk sekitar 45 hari, berdasarkan tingkat konsumsi saat ini.

Pemerintah Filipina kini tengah berupaya mengamankan tambahan pasokan dengan menargetkan pembelian sekitar 1 juta barel minyak dari berbagai negara, baik di dalam maupun luar kawasan Asia Tenggara, sebagai bagian dari upaya memperkuat cadangan energi nasional.

MANILA - Komite keadilan DPR Filipina Pada hari Rabu, komite tersebut menyatakan bahwa dua pengaduan pemakzulan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang menuduhnya melakukan korupsi, melanggar konstitusi, dan mengkhianati kepercayaan publik, tidak memiliki substansi. Selain Marcos Jr, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte juga terancam dimakzulkan.

Pada hari ketiga diskusi tentang pengaduan yang diajukan secara terpisah oleh seorang pengacara dan aktivis, komite tersebut dengan suara bulat memutuskan bahwa keduanya tidak memiliki dasar. Marcos, yang berada di tengah masa jabatannya, telah membantah melakukan kesalahan.

Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan akan mengadakan sidang pleno untuk pemungutan suara di mana mereka dapat mendukung temuan komite atau menolaknya. Dewan tersebut saat ini didominasi oleh loyalis presiden.

Gerville Luistro, kepala komite kehakiman, mengatakan mereka berencana untuk menyelesaikan laporan tersebut dan menyerahkannya ke sidang pleno pada hari Senin minggu depan.

"Kami bermaksud untuk segera mengirimkannya ke sidang pleno, tetapi itu tergantung pada sidang pleno kapan hal yang sama akan dibahas di sidang pleno," kata Luistro dalam konferensi pers.

Agar Marcos dapat dimakzulkan, setidaknya sepertiga dari anggota majelis rendah harus mendukungnya. Jika itu terjadi, ia akan menjadi kepala negara Filipina kedua yang dimakzulkan setelah Joseph Estrada, yang persidangannya pada tahun 2001 dibatalkan ketika beberapa jaksa meninggalkan persidangan.

Keluhan terhadap Marcos termasuk keputusannya untuk mengizinkan pendahulunya, Rodrigo Duterte, ditangkap dan dibawa ke Den Haag untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional atas ribuan pembunuhan selama "perang melawan narkoba" yang terkenal kejam.

Marcos, 68 tahun, juga dituduh menyalahgunakan wewenangnya dalam menghabiskan dana publik yang menyebabkan skandal korupsi yang melibatkan proyek pengendalian banjir. Dugaan penggunaan narkoba, yang telah ia bantah, juga membuatnya tidak layak untuk memimpin negara, menurut salah satu keluhan.

Jika majelis rendah memutuskan untuk memakzulkannya, Senat akan diwajibkan untuk bersidang, di mana 24 anggotanya bertindak sebagai juri. Lima pejabat tinggi telah dimakzulkan di Filipina dan hanya satu di antaranya, mantan ketua Mahkamah Agung, yang dinyatakan bersalah dan dicopot dari jabatannya.

Sementara itu, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dihantam dengan upaya pemakzulan baru Pengaduan pemakzulan diajukan pada hari Senin, sebagai peluncuran kembali pertarungan politik yang berhasil ia lewati tahun lalu.

Kedua pengaduan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat yang menuduh Duterte menyalahgunakan dana pemerintah — tuduhan yang telah ia bantah pada tahun 2025, ketika Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara untuk mencopotnya dari jabatan, tetapi dicegah oleh putusan Mahkamah Agung, yang menghentikannya dengan alasan perlindungan konstitusional.

Putusan tersebut memberi Duterte kekebalan sementara terhadap pengaduan yang sama atau serupa selama satu tahun, yang berakhir pada pertengahan Januari.

Pengaduan pertama yang diajukan kembali didukung oleh blok Makabayan yang beranggotakan tiga orang — koalisi partai yang mewakili kelompok buruh, petani, pemuda, dan advokasi hak asasi manusia di Dewan Perwakilan Rakyat — sementara yang kedua oleh Tindig Pilipinas, koalisi kelompok pro-demokrasi dan masyarakat sipil.

Kedua pengaduan tersebut menuduh Sara Duterte mengkhianati kepercayaan publik atas dugaan penyalahgunaan dana publik dan korupsi, dan salah satunya menghidupkan kembali tuduhan bahwa ia mengancam akan membunuh mantan sekutunya, Presiden Ferdinand Marcos.

Perwakilan Leila De Lima dari Partai Liberal Mamamayang, yang mendukung pengaduan Makabayan, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa meskipun upaya pemakzulan tahun lalu dihentikan oleh Mahkamah Agung "berdasarkan alasan teknis."

Sara Duterte adalah wakil presiden petahana pertama yang menghadapi pemakzulan dalam sejarah negara itu. Ia terlibat dalam perselisihan dengan Marcos, menyusul runtuhnya aliansi kuat antara keluarga mereka yang membawa mereka pada kemenangan telak dalam pemilihan 2022.

Tahun lalu, ia menghadapi beberapa pengaduan pemakzulan oleh sejumlah anggota parlemen dan kelompok aktivis atas berbagai masalah, termasuk dugaan ancaman kematian yang secara terbuka ia sampaikan terhadap Marcos, istrinya, dan Ketua DPR pada tahun 2024, serta dugaan penyalahgunaan jutaan dolar dana publik.

Putri mantan presiden Rodrigo Duterte, yang secara luas dianggap sebagai kandidat terdepan untuk pemilihan presiden 2028, secara konsisten membantah melakukan kesalahan, menggambarkan langkah-langkah terhadapnya sebagai balas dendam politik.

Meskipun upaya tahun lalu untuk menggulingkan Duterte dari jabatannya dihentikan, kali ini upayanya lebih luas, menurut Ben Cy, seorang pengacara yang berpengalaman dalam kasus politik dan kriminal, karena pengaduan lain yang diajukan bulan lalu ke Kantor Ombudsman oleh mantan senator Antonio Trillanes — seorang kritikus vokal terhadap Keluarga politik Duterte — yang menuduh wakil presiden melakukan penjarahan, penggelapan, dan korupsi.

“Kasus ini akan dibawa ke pengadilan pemakzulan. Akan ada persidangan berdasarkan informasi yang dirilis oleh Trillanes,” kata Cy kepada Arab News. “Saya pikir ini adalah kasus-kasus yang kuat.”

MANILA - Puluhan ribu orang berunjuk rasa di ibu kota Filipina , Manila, menuntut pengunduran diri Presiden Ferdinand Marcos Jr. terkait skandal korupsi yang terkait dengan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur pengendalian banjir. Gerakan Generasi Z itu menjadi gelombang yang mengguncang politik Filipina.

Aksi unjuk rasa yang diselenggarakan oleh Kilusang Bayan Kontra-Kurakot atau Gerakan Rakyat Anti Korupsi (KBKK) ini dimulai di Taman Nasional Luneta, Manila, pada hari Minggu, dengan para pengunjuk rasa berbaris menuju istana presiden.

Melansir Al Jazeera, beberapa orang membawa patung Marcos dan Wakil Presiden Sara Duterte, menggambarkan kedua politisi tersebut sebagai buaya dan dijuluki "koruptor-codile", sementara yang lain membawa spanduk bertuliskan "Marcos Mundur" dan "Semua politisi korup harus bertanggung jawab".

Penyelenggara mengatakan mereka memperkirakan jumlah massa lebih dari 20.000 orang.

Ini adalah wujud terakhir kemarahan publik atas skandal "Triliun Peso", di mana para politisi berpengaruh, termasuk sekutu Marcos, dituduh mengantongi miliaran peso sebagai suap untuk kontrak infrastruktur pengendalian banjir yang ternyata cacat atau bahkan tidak pernah dibangun sama sekali.

Kerusakan parah akibat dua topan dahsyat baru-baru ini, yang menewaskan lebih dari 250 orang, telah memicu kemarahan publik.

Dua menteri kabinet telah mengundurkan diri akibat skandal tersebut, sementara mantan anggota parlemen yang dituduh dalam kasus ini, Zaldy Co, menuduh Marcos memerintahkannya untuk menambahkan $1,7 miliar ke anggaran untuk "pekerjaan umum yang meragukan" saat ia memimpin komite alokasi anggaran.

Presiden telah membantah klaim tersebut.

Di antara mereka yang berunjuk rasa pada hari Minggu adalah mahasiswa berusia 21 tahun, Matt Wovi Villanueva, yang juga ikut serta dalam protes serupa di istana presiden pada bulan September. Protes tersebut berujung kekerasan dengan penangkapan sekitar 300 orang oleh polisi.

Villanueva mengatakan ia dipukuli dan ditahan selama lima hari saat itu.

“Dibandingkan dengan bulan September, kami punya lebih banyak alasan untuk kembali turun ke jalan sekarang,” ujar Villanueva kepada Al Jazeera. “Mereka terus memperlakukan kami seperti orang bodoh. Jika kami menginginkan keadilan sejati, kami butuh Marcos dan [Wakil Presiden Sara] Duterte untuk mengundurkan diri.”

Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, yang berselisih dengan Marcos, menghadapi tuduhan terpisah atas penyalahgunaan dana pemerintah.

Sementara itu, kelompok oposisi arus utama, yang didukung oleh Gereja Katolik, menyelenggarakan “Pawai Triliun Peso” terpisah di sepanjang Jalan EDSA yang bersejarah. Kelompok tersebut mengatakan mereka hanya mendesak Duterte untuk mengundurkan diri sambil menunggu bukti konkret terkait aktivitas kriminal Marcos.

Kepolisian mengatakan telah mengerahkan lebih dari 12.000 petugas ke Manila untuk protes tersebut, dan memblokade semua jalan menuju Istana Kepresidenan Malacanang dengan kawat berduri dan mobil kontainer, menghentikan para pengunjuk rasa KBKK yang berjarak sekitar satu blok dari gerbangnya.

Para pengunjuk rasa merobohkan patung di depan barikade, mengutuk pemerintahan Marcos dan meneriakkan "Penjarakan semua koruptor!"

Awal bulan ini, Co, mantan anggota parlemen, mengklaim bahwa Marcos menerima lebih dari 50 miliar peso (USD852 juta) suap dari proyek infrastruktur sejak 2022, dan memerintahkan penyisipan 100 miliar peso (USD1,7 miliar) untuk apa yang disebut "proyek hantu" dalam anggaran 2025.

Co juga mengklaim bahwa pada 2024 ia secara pribadi mengirimkan koper berisi uang tunai satu miliar peso (US$17 juta) ke kediaman Marcos.

Co sendiri dituduh mengantongi miliaran dari proyek yang sama dan telah menjadi buronan sejak Juli, dengan Jepang sebagai lokasi terakhirnya yang diketahui.

"Siapa pun bisa mengakses internet dan membuat berbagai macam klaim," kata Marcos menanggapi. "Agar itu berarti, dia harus pulang," tambah presiden.

Terlepas dari tuduhan Co, Raymond Palatino dari Bagong Alyansang Makabayan (Aliansi Patriotik Baru) atau Bayan, salah satu kelompok di KBKK, mengatakan presiden memikul tanggung jawab yang tak terbantahkan atas kecurangan belanja publik.

"Dia berpura-pura terkejut dengan tingkat korupsi, tetapi dialah yang menyusun, menandatangani, dan melaksanakan anggaran tersebut, anggaran yang sarat dengan proyek-proyek pork barrel dan penyisipan yang anomali," ujar Palatino kepada Al Jazeera.

Palatino menyebut kehadiran polisi yang besar sebagai "berlebihan" dan "pemborosan sumber daya publik". Ia mengatakan baik Marcos maupun Duterte harus mundur "agar bangsa ini dapat mulai pulih dan membangun kembali".

Setelah pemecatan mereka, Palatino mendesak pembentukan dewan transisi yang dipimpin warga sipil, sebuah entitas sementara untuk membimbing negara menuju pembaruan politik.

Namun, petugas pers kepresidenan, Claire Castro, telah menolak seruan untuk memecat presiden, dengan mengatakan bahwa seruan tersebut inkonstitusional dan berasal dari "kepentingan pribadi".

Marcos menyuarakan kekhawatiran atas skandal tersebut pada bulan Juli, dalam pidato kenegaraannya di hadapan Kongres. Pada bulan September, ia membentuk Komisi Independen untuk Infrastruktur (ICI) yang bertugas menyelidiki pejabat yang terkait dengan korupsi.

Sekitar 9.855 proyek pengendalian banjir, senilai lebih dari 545 miliar peso (USD9 miliar) sedang diselidiki.

Senat dan DPR juga mengadakan sidang mereka sendiri terkait kasus tersebut.

Menteri Keuangan memberi tahu anggota parlemen pada bulan September bahwa hingga 118,5 miliar peso (USD2 miliar) untuk proyek pengendalian banjir mungkin telah hilang akibat korupsi sejak tahun 2023.

Di antara mereka yang terlibat adalah sepupu dan sekutu utama Marcos, Martin Romualdez, yang membantah terlibat tetapi telah mengundurkan diri sebagai ketua DPR.

Sementara itu, ICI belum menyelidiki tuduhan pelanggaran yang dilakukan presiden.

“Investigasi ICI belum membebaskannya dari tuduhan melakukan kesalahan,” kata Profesor ilmu politik Sol Iglesias dari Universitas Filipina.

Ia mengatakan “pemerintahan Marcos telah kehilangan kredibilitasnya” setelah protes bulan September dan tindakan keras polisi.

“Akan sangat sulit dipercaya bahwa tangan presiden bersih, meskipun kita masih belum melihat bukti yang jelas,” kata Iglesias kepada Al Jazeera.