Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

PEMAKZULAN Wakil Presiden Sara Duterte oleh parlemen Filipina pada 12 Mei 2026 lalu, menjadi salah satu peristiwa politik paling penting di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan juga pertarungan kekuasaan antar-elite yang sangat terbuka di depan publik.

Di Filipina, konflik antara keluarga Rodrigo Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr telah berkembang dari koalisi politik menjadi perang politik terbuka.

Ketika Sara Duterte dimakzulkan DPR Filipina dengan dukungan mayoritas anggota parlemen, publik melihat bahwa hukum, parlemen, dan kekuasaan sedang bergerak dalam satu arena yang sama: perebutan pengaruh menuju pemilu berikutnya.

Pertanyaannya kemudian, apakah dinamika serupa bisa terjadi di Indonesia terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?

Politik Filipina Sangat Personal

Filipina memiliki tradisi politik yang sangat personalistik. Dinasti politik memainkan peran dominan. Ketika hubungan Marcos dan Duterte memburuk, maka institusi negara ikut terseret ke dalam pertarungan.

Pemakzulan Sara Duterte tidak bisa dilihat semata-mata sebagai proses hukum mengenai dugaan korupsi, penyalahgunaan dana rahasia, atau ancaman terhadap presiden.

Semua itu memang menjadi pintu masuk formal. Namun secara substantif, proses tersebut memperlihatkan upaya kubu Marcos Jr untuk melemahkan pengaruh Duterte menjelang kontestasi politik berikutnya. Artinya, impeachment di Filipina menjadi instrumen politik sekaligus hukum.

Dalam sistem presidensial, langkah seperti ini sangat berisiko karena dapat memicu polarisasi elite, ketidakstabilan birokrasi, hingga konflik horizontal di masyarakat.

Filipina memiliki sejarah panjang rivalitas elite yang kerap melibatkan militer, polisi, dan mobilisasi massa.

Indonesia Tidak Sepenuhnya Aman

Indonesia memang berbeda dengan Filipina dalam banyak hal. Sistem politik Indonesia relatif lebih terkonsolidasi setelah reformasi. TNI tidak lagi menjadi pemain politik langsung seperti masa lalu, dan mekanisme konstitusional lebih ketat.

Namun, bukan berarti wacana pemakzulan terhadap Gibran tidak memiliki dimensi politik yang serius. Dalam konteks Indonesia, dorongan pemakzulan terhadap Gibran sejauh ini lebih banyak datang dari kelompok oposisi, aktivis demokrasi, dan sebagian kalangan akademik.

Umumnya mereka menyoroti kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres pada Pilpres 2024.

Ada pula kritik mengenai dugaan konflik kepentingan karena hubungan keluarga dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Tetapi secara politik, situasi Gibran berbeda jauh dibanding Sara Duterte. Ada tiga alasan yang dapat dijelaskan.

Pertama, hingga saat ini belum ada pecah kongsi terbuka antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Bahkan, stabilitas pemerintahan masih bergantung pada soliditas keduanya.

Kedua, koalisi pemerintah di parlemen Indonesia sangat besar. Tanpa retaknya dukungan partai-partai utama, pemakzulan hampir mustahil terjadi.

Ketiga, konstitusi Indonesia membuat proses pemakzulan sangat berat. Tidak cukup hanya tekanan opini publik. Harus ada dugaan pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela yang dibuktikan secara konstitusional melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi sebelum sampai ke MPR.

Dengan kata lain, pemakzulan di Indonesia tidak mudah dijadikan alat politik praktis seperti yang sering terlihat di sejumlah negara Amerika Latin atau Filipina.

Wacana Pemakzulan Tetap Muncul

Meski peluangnya kecil, wacana pemakzulan Gibran tetap muncul karena ada persoalan legitimasi politik yang belum sepenuhnya selesai sejak Pilpres 2024.

Bagi sebagian kelompok masyarakat, proses pencalonan Gibran dianggap menimbulkan preseden buruk terhadap independensi lembaga negara.

Oleh karena itu, isu pemakzulan menjadi simbol perlawanan politik dan moral terhadap apa yang mereka anggap sebagai praktik nepotisme politik.

Di sisi lain, pendukung pemerintah melihat isu tersebut lebih sebagai manuver politik oposisi ketimbang gerakan konstitusional yang realistis. Di sinilah letak bahayanya.

Jika isu pemakzulan terus dipelihara tanpa basis hukum yang kuat, maka ia bisa berubah menjadi instrumen delegitimasi permanen terhadap pemerintahan. Akibatnya, energi politik nasional habis untuk konflik elite, bukan untuk pemerintahan dan kebijakan publik.

Pelajaran Penting dari Filipina

Kasus Sara Duterte memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa ketika hubungan elite pecah, maka institusi negara dapat ikut terbelah. Demokrasi akhirnya bukan lagi arena kompetisi gagasan, melainkan pertarungan survival politik elite.

Indonesia perlu menghindari situasi seperti itu. Sebab, stabilitas politik Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan elite sipil, partai politik, aparat keamanan, dan legitimasi publik.

Jika pemakzulan dijadikan alat balas dendam politik, maka demokrasi akan kehilangan substansi hukumnya. Namun sebaliknya, jika mekanisme pemakzulan dianggap tabu dan tidak boleh disentuh sama sekali, maka pengawasan terhadap kekuasaan juga melemah.

Jalan tengah yang sehat adalah menjaga agar impeachment tetap menjadi instrumen konstitusional luar biasa (extraordinary constitutional mechanism), bukan alat perang politik harian.

Pemakzulan Sara Duterte menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, konflik elite politik bisa berkembang menjadi krisis institusional. Filipina sedang mengalami fase itu.

Indonesia sejauh ini masih berada dalam situasi yang lebih stabil. Namun kemunculan wacana pemakzulan terhadap Gibran menunjukkan bahwa residu polarisasi politik pasca-Pilpres belum sepenuhnya hilang.

Tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa hukum tidak dipakai sebagai senjata politik, dan politik tidak mematikan hukum.

Sebab ketika hukum dan kekuasaan saling diperalat, demokrasi akan berubah menjadi arena pertarungan elite tanpa akhir.

MANILA - Pendukung Wakil Presiden Filipina Sara Duterte merebut kendali Senat negara itu, mempertanyakan upaya pemakzulan yang — hingga saat ini — secara luas diperkirakan akan lolos melalui Kongres. Selain skandal korupsi, pemakzulan itu juga menjadi dampak atas rivalitas Sara Duterte dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Senator Alan Cayetano, mantan menteri luar negeri selama pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte — ayah Sara, dan kepala negara Filipina dari tahun 2016 hingga 2022 — telah terpilih sebagai Ketua Senat.

Pengangkatan ini terjadi bahkan ketika Dewan Perwakilan Rakyat Filipina bersiap untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte untuk kedua kalinya.

Pemungutan suara pemakzulan terhadap Sara Duterte, yang dijadwalkan pada Senin, adalah episode terbaru dalam perseteruan politik yang sedang berlangsung antara keluarga Duterte dan Presiden petahana Ferdinand Marcos Jr., yang menjerumuskan negara ke dalam gejolak politik yang lebih dalam, bahkan ketika menghadapi ketidakpastian ekonomi yang serius karena krisis energi global.

'

Tuduhan terhadap Duterte mencakup dua pelanggaran konstitusi dan pengkhianatan kepercayaan publik atas penyalahgunaan dana pemerintah yang bersifat rahasia, kegagalan untuk mengungkapkan kekayaannya, penyuapan, dan terkait dengan ancaman kematian terhadap Marcos, istrinya Liza Araneta, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez.

Salah satu tuduhan paling memberatkan dalam pengaduan terhadap wakil presiden tersebut termasuk transaksi bank pribadi yang ditandai oleh badan anti pencucian uang senilai lebih dari USD110 juta.

“Besarnya transaksi ini tidak dapat dijelaskan secara wajar oleh pendapatan yang sah, aset yang dinyatakan, atau bisnis dan kegiatan profesional yang dikaitkan dengan pasangan tersebut,” kata Terry Ridon, anggota DPR lainnya dan salah satu pengadu utama, dalam sebuah pernyataan yang diposting di X pada hari Senin.

“Oleh karena itu, pemungutan suara hari ini bukan sekadar latihan politik. Ini adalah tindakan pertanggungjawaban konstitusional.”

DPR menginginkan Senat untuk menyatakan Duterte “bersalah” atas keempat pasal pemakzulan, meminta pencopotannya sebagai wakil presiden dan “diskualifikasi permanennya dari memegang jabatan apa pun” di pemerintahan.

Proses pemakzulan membutuhkan sepertiga suara dari Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat disetujui dan diteruskan ke Senat untuk diadili.

Ambang batas suara telah tercapai karena Pada tanggal 7 Mei, seorang anggota DPR dari Mindanao, daerah basis pendukung Duterte, mengatakan kepada Al Jazeera.

Anggota legislatif tersebut, yang meminta namanya dirahasiakan, mengatakan jumlah suara akhir bisa mendekati jumlah suara saat pertama kali Duterte dimakzulkan, dan menambahkan bahwa mereka bermaksud untuk memberikan suara mendukung pemakzulan tersebut.

Mosi pemakzulan sebelumnya terhadap Duterte disahkan pada tahun 2025 — mosi tersebut menerima 215 suara di DPR yang beranggotakan 313 orang, tidak hanya jauh di atas sepertiga yang dibutuhkan, tetapi lebih dari dua pertiga dari perwakilan. Namun, pemakzulan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena masalah teknis.

Tetapi bahkan jika DPR memakzulkan Duterte, suara mayoritas dua pertiga di Senat diperlukan untuk menghukumnya dan mencopotnya dari jabatan — sebuah skenario yang sekarang jauh dari kepastian, dengan pengangkatan Cayetano sebagai ketua lembaga tersebut.

Duterte dan Marcos mencalonkan diri sebagai tim pada tahun 2022, tetapi aliansi politik mereka kemudian berantakan, menyebabkan perpecahan pahit dan penangkapan Duterte senior atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan sekarang pemakzulan wakil presiden, yang telah menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2028.

Minggu lalu, anggota Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara bulat, 53-0, untuk menemukan adanya alasan yang cukup untuk memakzulkan Duterte, dan mendukung pengaduan tersebut untuk dibahas di DPR.

Pada 7 Mei, Duterte mengatakan apa pun hasil pemakzulan tersebut “telah ditentukan oleh Tuhan”.

“Berdasarkan diskusi kita sebelumnya dengan [mantan] Presiden Duterte, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan seseorang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi, jika saya dimakzulkan, itu telah ditentukan oleh Tuhan. Jika saya tidak dimakzulkan, sampai jumpa besok,” kata Duterte kepada para pendukungnya setelah mengunjungi ayahnya di Den Haag, Belanda, pada 6 Mei.

MANILA - Komite Kehakiman Kongres Filipina telah menemukan bukti yang cukup untuk memakzulkan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte. Proses pemakzulan ini semakin dekat, yang pada akhirnya dapat menggagalkan upayanya untuk menjadi presiden Filipina berikutnya.

Temuan bukti tersebut akan diajukan ke sidang pleno untuk pemungutan suara ketika Kongres kembali bersidang bulan depan, dengan dukungan sepertiga anggotanya diperlukan untuk melanjutkan ke persidangan pemakzulan di Senat. Jika terbukti bersalah, Wapres Sara Duterte akan dicopot dari jabatannya dan dilarang berpolitik seumur hidup.

Pemakzulan Wapres Filipina ini diupayakan oleh masyarakat sipil dan kelompok sayap kiri, yang menuduhnya menyalahgunakan dana publik, menumpuk kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, dan mengancam nyawa saingannya; Presiden Ferdinand Marcos Jr, istrinya, dan sepupunya, mantan ketua Parlemen.

Dalam pemungutan suara komite, sebagaimana dikutip dari Reuters, Kamis (30/4/2026), seluruh 53 anggota sepakat bahwa ada alasan yang cukup untuk memakzulkan Sara Duterte.

Wapres perempuanm tersebut membantah melakukan kesalahan dan mengatakan pengaduan tersebut bermotivasi politik. Dia tetap terlibat dalam perseteruan publik yang sengit dengan mantan sekutunya, Marcos Jr, yang dengannya dia menjadi pasangan dalam pemilu 2022 yang mereka menangkan dengan telak.

Dengan Marcos Jr yang dibatasi oleh konstitusi hanya untuk satu masa jabatan, Sara Duterte adalah kandidat favorit yang jelas untuk menggantikannya pada 2028. Saat mengumumkan keputusannya pada bulan Februari untuk mencalonkan diri sebagai presiden, Sara Duterte meminta maaf karena telah membantu Marcos Jr menjadi presiden.

Pihak pengacara Wapres Sara Duterte tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai keputusan Komite Kehakiman Kongres. Sara sebelumnya telah menepis pengaduan tersebut sebagai "hanya selembar kertas".

Wapres tersebut, yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, telah menjadi sasaran pengawasan ketat sejak perselisihan dengan Marcos Jr dan pertempuran terbarunya terjadi ketika ayahnya bersiap untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag atas ribuan pembunuhan selama "perang melawan narkoba" yang menjadi ciri khasnya.

Sara Duterte bisa menjadi pejabat senior kedua yang dimakzulkan di Filipina setelah mantan Presiden Joseph Estrada, yang persidangan Senat-nya pada tahun 2001 dibatalkan ketika beberapa jaksa mengundurkan diri.

Tiga pejabat tinggi lainnya telah dimakzulkan dan termasuk seorang ombudsman dan kepala komisi pemilu yang keduanya mengundurkan diri sebelum persidangan mereka, dan mantan ketua Mahkamah Agung Renato Corona, yang merupakan satu-satunya yang telah divonis bersalah sejauh ini.

Upaya sebelumnya untuk memakzulkan Sara Duterte atas tuduhan serupa didukung secara besar-besaran oleh Kongres yang dipenuhi sekutu Marcos Jr, tetapi upaya tersebut ditolak pada Juli tahun lalu oleh Mahkamah Agung, yang memutuskan bahwa upaya itu tidak konstitusional karena kesalahan prosedural.

Marcos Jr selamat dari upaya pemakzulan terpisah pada bulan Februari setelah sekutunya di Kongres memilih untuk menolaknya.

Isu pemakzulan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan luas di masyarakat. Wacana ini mulai mencuat sejak akhir Maret 2026, setelah Saiful Mujani menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan impeachment sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Pernyataan tersebut kemudian berkembang menjadi polemik hingga berujung pada laporan dugaan makar terhadap dirinya.

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menunjukkan sikap terbuka. Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik dan wacana politik merupakan hal yang wajar selama disampaikan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Ia juga menekankan bahwa proses pergantian kekuasaan harus berlangsung secara damai dan melalui jalur hukum yang berlaku.

Dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia, pemakzulan bukan sekadar persoalan politik, melainkan prosedur hukum yang memiliki tahapan ketat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, dan DPD (UU MD3), terdapat tiga proses utama yang harus dilalui.

Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. Kedua, usulan tersebut akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang memenuhi syarat pemakzulan. Ketiga, keputusan akhir berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui sidang resmi.

Pemakzulan hanya dapat dilakukan jika Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, praktik korupsi, penyuapan, tindak pidana serius lainnya, atau perbuatan yang dianggap tercela. Oleh karena itu, wacana politik semata tidak cukup untuk memulai proses tersebut tanpa didukung bukti hukum yang jelas.

Munculnya isu pemakzulan di awal masa pemerintahan memunculkan beragam tanggapan. Sebagian pihak melihatnya sebagai bentuk kebebasan berpendapat dalam demokrasi, sementara pihak lain mengkhawatirkan potensi gangguan terhadap stabilitas politik dan ekonomi nasional.

Para pengamat menilai bahwa situasi ini merupakan ujian bagi kematangan demokrasi Indonesia. Di satu sisi, ruang kritik perlu dijaga sebagai bagian dari kebebasan sipil. Namun di sisi lain, stabilitas pemerintahan juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi.

Wacana impeachment merupakan hak dalam sistem demokrasi, tetapi harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat.

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengalami pemberhentian Presiden pada 2001 terhadap Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Peristiwa tersebut menjadi referensi penting dalam diskursus ketatanegaraan terkait pemakzulan.

Namun, kondisi saat ini dinilai berbeda. Setelah reformasi, sistem demokrasi Indonesia mengalami penguatan signifikan, termasuk hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang memastikan proses pemakzulan berjalan secara objektif dan berbasis hukum.

Polemik yang berkembang saat ini menegaskan pentingnya kedewasaan dalam berpolitik. Pemerintah menekankan bahwa setiap proses pergantian kekuasaan harus mengacu pada konstitusi, baik melalui pemilu maupun mekanisme pemakzulan yang sah.

Dari perspektif hukum tata negara, stabilitas politik dan supremasi konstitusi harus berjalan beriringan. Demokrasi tidak hanya menjamin kebebasan berpendapat, tetapi juga menuntut kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

Di tengah dinamika tersebut, masyarakat diharapkan tetap bersikap kritis namun rasional, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu memiliki dasar hukum yang kuat. Stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi pada akhirnya menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mengimbau seluruh elemen bangsa tetap menjaga stabilitas nasional dengan tidak terprovokasi isu-isu berkembang di ruang publik. Dinamika demokrasi harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi yang bersifat provokatif dan berpotensi memecah persatuan bangsa.

“Masyarakat khususnya pemuda sebagai pilar bangsa harus mampu menjadi penyejuk di tengah situasi berkembang. Jangan sampai terjebak dalam arus informasi yang belum tentu benar dan justru memicu perpecahan,” ujar Haris, Senin (13/4/2026).

Dia menilai isu-isu yang mendorong pemakzulan di luar mekanisme konstitusional tidak hanya menimbulkan kegaduhan publik, tetapi juga berpotensi mengganggu agenda pembangunan nasional.

"Pemerintahan Presiden Prabowo sedang running dan mengakselerasi program prioritasnya di tengah gejolak geopolitik global, namun kok ada saja kelompok-kelompok yang menghasut dengan berbagai opini miring," katanya.

Haris mengajak seluruh jajaran KNPI di tingkat pusat hingga daerah untuk aktif mengampanyekan pentingnya persatuan dan kesatuan serta memperkuat solidaritas kebangsaan.

“KNPI memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keutuhan NKRI. Kami mengajak seluruh kader dan elemen pemuda untuk terus menyuarakan semangat persatuan,” ujarnya.

Dia menegaskan pentingnya dukungan terhadap program pembangunan nasional yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo. Keberhasilan pembangunan memerlukan stabilitas politik dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda sebagai agen perubahan.

“Pemuda harus menjadi kekuatan konstruktif yang menjaga arah pembangunan bangsa. Persatuan adalah kunci utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaulat,” katanya.

"Kita mesti lebih bijak menyikapi berbagai isu provokatif dan tetap mengedepankan kepentingan bangsa", lanjutnya.

WASHINGTON - Anggota Kongres dari Partai Demokrat, John Larson, mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas tindakannya yang terkait dengan perang Iran. Larson, Demokrat dari Connecticut, mengatakan pada hari Selasa bahwa ia telah mengajukan 13 dakwaan.

Dia menuduh Trump melancarkan "perang ilegal" dan meningkatkan ancaman terhadap Iran yang membahayakan keamanan AS dan nyawa warga Amerika. Ia menambahkan Trump semakin "tidak terkendali" dan "semakin tidak stabil dari hari ke hari."

"Donald Trump telah melampaui setiap persyaratan untuk dicopot dari jabatannya. Dan itu semakin buruk," kata Larson.

Larson juga menunjuk pada ancaman, termasuk "bukalah Selat ... atau Anda akan hidup di neraka," mengatakan pernyataan tersebut "menjadi pertanda kejahatan perang."

Ia mengatakan Trump "tidak mampu atau tidak mau" untuk menjalankan tugasnya dengan setia.

Sekitar 70 anggota Partai Demokrat, termasuk mantan Ketua DPR Nancy Pelosi dan Senator Chris Murphy, menyerukan agar kabinet Trump menggunakan Amandemen ke-25 untuk mencopotnya dari jabatan, dengan alasan ia tidak layak menjabat.

Amandemen tersebut memungkinkan wakil presiden dan mayoritas anggota kabinet untuk menyatakan seorang presiden tidak mampu menjalankan tugasnya, yang memicu peralihan kekuasaan.

“Mereka memiliki kewajiban mengutamakan patriotisme daripada politik dan menggunakan Amandemen ke-25,” kata Larson.

Beberapa anggota Partai Demokrat memperkuat seruan tersebut. Anggota DPR Jim McGovern mengatakan pemerintah harus “segera menggunakan Amandemen ke-25,” sementara anggota Kongres Lauren Underwood mengatakan Trump “tidak stabil, berbahaya, dan tidak mampu berfungsi sebagai Panglima Tertinggi.”

Langkah ini terjadi ketika Trump menunda serangan yang direncanakan terhadap Iran selama dua minggu pada Selasa malam untuk mengejar proposal 10 poin yang “dapat diterapkan” dari Teheran.

Ia membalikkan arah setelah permohonan dari negosiator Pakistan, beberapa jam setelah memperingatkan “seluruh peradaban akan mati malam ini” jika Selat Hormuz tetap tertutup.

Serangan AS telah menghantam infrastruktur penting Iran, termasuk jembatan, jalur kereta api, dan stasiun kereta api, serta pusat minyak strategis di Pulau Kharg, dengan korban sipil di antara lebih dari 1.500 kematian sejak akhir Februari, menurut laporan.

Partai Republik dan pendukung Trump membela serangan tersebut, dengan mengatakan serangan itu bertujuan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Teheran membantah tuduhan itu, dan bersikeras programnya murni damai.

Pemakzulan akan membutuhkan suara mayoritas di DPR dan suara dua pertiga di Senat untuk mencopot presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Pati nonaktif, Sudewo (SDW) berperan melakukan pengkondisian sejumlah proyek di Kabupaten Pati melalui tim 8.

Pasalnya dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan calon perangkat desa (Caperdes) dengan mematok tarif tertentu. Adapun tim 8 berisikan tim sukses Sudewo yang betugas mengumpulkan uang seleksi perangkat desa itu.

Pendalaman ini dilakukan tim penyidik lembaga antirasuah dengan memeriksa 12 saksi di Polres Semarang, Selasa (24/2/2026).

"Penyidik mendalami sejumlah hal ya dari para saksi. Terkait saksi-saksi yang berkaitan dengan Dinas PUPR, didalami berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Pati yang diduga ada pengkondisian yang dilakukan oleh Tim 8 atas perintah saudara SDW," katanya kepada jurnalis.

Budi menjelaskan penyidik juga mendalami peran para anggota di tim 8 dengan memeriksa Ketua KPU Kab. Pati dan Plt. Bupati Pati.

Termasuk, katanya, didalami terkait dengan perencanaan dan penganggaran untuk para calon perangkat desa yang nanti akan masuk atau terpilih pada pemilihan Maret 2026.

"Sehingga penyidik ingin melihat bagaimana proses perencanaan dan juga penganggarannya. Kemudian dari pihak DPRD ya, ada juga yang diperiksa, didalami terkait dengan percakapan ataupun komunikasi yang dilakukan pihak saudara SDW dengan pihak di DPRD, terkait khususnya terkait dengan rencana atau isu pemakzulan ya yang waktu itu bergulir," jelas Budi.

Budi menyampaikan informasi yang telah dihimpun akan ditelaah dan dianalisis oleh penyidik KPK.

Sebelumnya, peristiwa tertangkap tangan Bupati Pati, Sudewo berlangsung pada Senin (19/1/2026). Penyidik mengamankan 8 orang, termasuk Sudewo. Dia diperiksa Polres Kudus karena alasan keamanan.

Dugaan kasusnya adalah pemerasan pengisian jabatan caperdes yang total uang terkumpul sampai Rp2,6 miliar.

Dia menetapkan tarif Rp165 juta hingga Rp225 juta yang telah di mark-up oleh kedua orang kepercayaannya dari sebelumnya Rp125 juta sampai dengan Rp150 juta. Pasalnya jika para calon perangkat desa tidak membayar uang, maka diancam tidak dapat mengikuti di tahun berikutnya karena proses seleksi ditutup.

Selain Sudewo, KPK menetapkan 3 orang lainnya, yakni:

1. Sumarjiono (JION) selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken

2. Karjan (JAN) selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken

3. Abdul Suyono (YON) selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan

MANILA - Komite keadilan DPR Filipina Pada hari Rabu, komite tersebut menyatakan bahwa dua pengaduan pemakzulan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang menuduhnya melakukan korupsi, melanggar konstitusi, dan mengkhianati kepercayaan publik, tidak memiliki substansi. Selain Marcos Jr, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte juga terancam dimakzulkan.

Pada hari ketiga diskusi tentang pengaduan yang diajukan secara terpisah oleh seorang pengacara dan aktivis, komite tersebut dengan suara bulat memutuskan bahwa keduanya tidak memiliki dasar. Marcos, yang berada di tengah masa jabatannya, telah membantah melakukan kesalahan.

Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan akan mengadakan sidang pleno untuk pemungutan suara di mana mereka dapat mendukung temuan komite atau menolaknya. Dewan tersebut saat ini didominasi oleh loyalis presiden.

Gerville Luistro, kepala komite kehakiman, mengatakan mereka berencana untuk menyelesaikan laporan tersebut dan menyerahkannya ke sidang pleno pada hari Senin minggu depan.

"Kami bermaksud untuk segera mengirimkannya ke sidang pleno, tetapi itu tergantung pada sidang pleno kapan hal yang sama akan dibahas di sidang pleno," kata Luistro dalam konferensi pers.

Agar Marcos dapat dimakzulkan, setidaknya sepertiga dari anggota majelis rendah harus mendukungnya. Jika itu terjadi, ia akan menjadi kepala negara Filipina kedua yang dimakzulkan setelah Joseph Estrada, yang persidangannya pada tahun 2001 dibatalkan ketika beberapa jaksa meninggalkan persidangan.

Keluhan terhadap Marcos termasuk keputusannya untuk mengizinkan pendahulunya, Rodrigo Duterte, ditangkap dan dibawa ke Den Haag untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional atas ribuan pembunuhan selama "perang melawan narkoba" yang terkenal kejam.

Marcos, 68 tahun, juga dituduh menyalahgunakan wewenangnya dalam menghabiskan dana publik yang menyebabkan skandal korupsi yang melibatkan proyek pengendalian banjir. Dugaan penggunaan narkoba, yang telah ia bantah, juga membuatnya tidak layak untuk memimpin negara, menurut salah satu keluhan.

Jika majelis rendah memutuskan untuk memakzulkannya, Senat akan diwajibkan untuk bersidang, di mana 24 anggotanya bertindak sebagai juri. Lima pejabat tinggi telah dimakzulkan di Filipina dan hanya satu di antaranya, mantan ketua Mahkamah Agung, yang dinyatakan bersalah dan dicopot dari jabatannya.

Sementara itu, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dihantam dengan upaya pemakzulan baru Pengaduan pemakzulan diajukan pada hari Senin, sebagai peluncuran kembali pertarungan politik yang berhasil ia lewati tahun lalu.

Kedua pengaduan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat yang menuduh Duterte menyalahgunakan dana pemerintah — tuduhan yang telah ia bantah pada tahun 2025, ketika Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara untuk mencopotnya dari jabatan, tetapi dicegah oleh putusan Mahkamah Agung, yang menghentikannya dengan alasan perlindungan konstitusional.

Putusan tersebut memberi Duterte kekebalan sementara terhadap pengaduan yang sama atau serupa selama satu tahun, yang berakhir pada pertengahan Januari.

Pengaduan pertama yang diajukan kembali didukung oleh blok Makabayan yang beranggotakan tiga orang — koalisi partai yang mewakili kelompok buruh, petani, pemuda, dan advokasi hak asasi manusia di Dewan Perwakilan Rakyat — sementara yang kedua oleh Tindig Pilipinas, koalisi kelompok pro-demokrasi dan masyarakat sipil.

Kedua pengaduan tersebut menuduh Sara Duterte mengkhianati kepercayaan publik atas dugaan penyalahgunaan dana publik dan korupsi, dan salah satunya menghidupkan kembali tuduhan bahwa ia mengancam akan membunuh mantan sekutunya, Presiden Ferdinand Marcos.

Perwakilan Leila De Lima dari Partai Liberal Mamamayang, yang mendukung pengaduan Makabayan, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa meskipun upaya pemakzulan tahun lalu dihentikan oleh Mahkamah Agung "berdasarkan alasan teknis."

Sara Duterte adalah wakil presiden petahana pertama yang menghadapi pemakzulan dalam sejarah negara itu. Ia terlibat dalam perselisihan dengan Marcos, menyusul runtuhnya aliansi kuat antara keluarga mereka yang membawa mereka pada kemenangan telak dalam pemilihan 2022.

Tahun lalu, ia menghadapi beberapa pengaduan pemakzulan oleh sejumlah anggota parlemen dan kelompok aktivis atas berbagai masalah, termasuk dugaan ancaman kematian yang secara terbuka ia sampaikan terhadap Marcos, istrinya, dan Ketua DPR pada tahun 2024, serta dugaan penyalahgunaan jutaan dolar dana publik.

Putri mantan presiden Rodrigo Duterte, yang secara luas dianggap sebagai kandidat terdepan untuk pemilihan presiden 2028, secara konsisten membantah melakukan kesalahan, menggambarkan langkah-langkah terhadapnya sebagai balas dendam politik.

Meskipun upaya tahun lalu untuk menggulingkan Duterte dari jabatannya dihentikan, kali ini upayanya lebih luas, menurut Ben Cy, seorang pengacara yang berpengalaman dalam kasus politik dan kriminal, karena pengaduan lain yang diajukan bulan lalu ke Kantor Ombudsman oleh mantan senator Antonio Trillanes — seorang kritikus vokal terhadap Keluarga politik Duterte — yang menuduh wakil presiden melakukan penjarahan, penggelapan, dan korupsi.

“Kasus ini akan dibawa ke pengadilan pemakzulan. Akan ada persidangan berdasarkan informasi yang dirilis oleh Trillanes,” kata Cy kepada Arab News. “Saya pikir ini adalah kasus-kasus yang kuat.”

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pati Sudewo (SDW) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Senin (19/1/2026). Saat ini, Sudewo sedang dilakukan pemeriksaan intensif oleh tim di Polres Kudus.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah saudara SDW," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Sudewo pernah menimbulkan kontroversi di Pati. Dia menaikkan lalu akhirnya membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 250 persen yang menjadi sorotan masyarakat.

Demo penolakan di Pati yang kemudian berisi tuntutan pemakzulan Sudewo sempat ricuh pada 5 Agustus 2025. Tak lama kemudian, dia menyampaikan permintaan maaf atas kericuhan yang terjadi.

Sekelumit tentang Sudewo. Dia merupakan lulusan S1 Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Sudewo melanjutkan studi Pascasarjana di Universitas Diponegoro (Undip) dengan mengambil program Teknik Pembangunan. Dia meraih gelar S2 pada tahun 2001.

Sudewo pernah menjadi anggota DPR dua periode (2009-2013 dan 2019-2024). Sebelum terjun ke dunia politik, dia menjadi PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jawa Timur dan Bali.

Dia pernah menjadi Ketua Keluarga Besar Marhaenis pada tahun 2000. Sudewo juga pernah menjabat Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia pada 2001.

Bisnis.com, JAKARTA — Rais Aam Miftachul Akhyar dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya sepakat menggelar Muktamar ke-35 setelah konflik pemakzulan Ketum PBNU.

Kesepakatan tersebut setelah Syuriyah (PBNU) menggelar rapat dengan Mustasyar PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis, (25/12/2025).

Pertemuan telah tersurat melalui surat nomor 4829/PB.02/A.I.01.02/99/12/2025 yang diterbitkan pada Rabu (24/2025) yang dijadwalkan oleh Kiai Miftach sebagai forum Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar.

Sedangkan kehadiran Gus Yahya tertuang dalam surat yang ditandatangani Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, KH M. Anwar Manshur bernomor 064/A/AZM/P2L/XII/2025.

"Menetapkan bahwa Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya oleh Rais ‘Aam PBNU (KH Miftachul Akhyar) dan Ketua Umum PBNU (KH Yahya Cholil Staquf), dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan Muktamar," tulis keterangan resmi sebagaimana dikutip dari nu.or.id, Jumat (26/12/2026).

Keputusan ini diambil setelah ekskalasi konflik di tubuh ormas Islam terbesar itu mulai meningkat dan mengganggu stabilitas PBNU. Gus Yahya mengatakan keputusan ini merupakan solusi terbaik bagi jami'yah melalui Muktamar bersama

Sebagai tindak lanjut, katanya, PBNU segera membentuk panitia Muktamar ke-35.

“Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam’iyah ini dengan damai dan bermartabat,” pungkas Gus Yahya.

Pertemuan itu turut dihadiri sejumlah petinggi Mustasyar, Rais Syuriyah, dan Katib Syuriyah. Salah satunya mantan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Gus Yahya telah didesak mundur berdasarkan keputusan dari Ketua Rais Aam dan Wakil Ketua Rais Aam dalam Rapat Keputusan Risalah Syuriyah pada 20 November 2025.

Pemberhentian Gus Yahya karena diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tinggi NU dinilai melanggar ajaran Ahlussunah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.

Selain itu, tata kelola keuangan PBNU dinilai bermasalah sehingga berpotensi memengaruhi Badan Pengelola Hukum PBNU. Meski begitu, Gus Yahya sempat menolak putusan tersebut.

JAKARTA - Polemik pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf ( Gus Yahya ) menjadi perbincangan banyak orang, termasuk dari kalangan Nahdliyin. Ramainya isu pemakzulan Gus Yahya berawal dari risalah rapat yang beredar ke publik, padahal risalah rapat itu hanya untuk kalangan internal.

"Benar, cuma saya sebetulnya tidak wise-nya di situlah. Masak pembicaraan internal disebar seenaknya itu kan ya dan tidak hanya pada jalur-jalur yang memang kalangan NU. Sekarang beredar di semua WA," ujar A’wan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Muhaimin, Sabtu (22/11/2025).

Isu pemakzulan Gus Yahya juga direspons tokoh muda NU Nadirsyah Hosen (Gus Nadir) dalam tulisan berjudul “Matinya Roda Jam'iyyah Kami” melalui Twitter atau X @na_dirs yang dikutip Minggu (23/11/2025).

Menurut dia, jam’iyyah ini sedang berjalan terbalik. Ketua Umum berkonflik dengan Sekjen dan Bendum. Ketua Umum juga tidak akur dengan Rais ‘Am. Sementara Rais ‘Am sendiri tidak sreg dengan Katib ‘Am (yang kebetulan masih keluarga dekat Ketum). Akhirnya, surat resmi Syuriyah hanya ditandatangani Rais ‘Am. Surat Tanfidziyah hanya diteken Ketum.

Padahal, aturan mengharuskan empat tanda tangan yakni Rais ‘Am, Katib ‘Am, Ketum, dan Sekjen. “Ini bukan lagi soal organisasi yang macet. Ini soal mesin yang mati dan dibiarkan karatan selama berbulan-bulan,” ujar Gus Nadir.

Dia menuturkan masing-masing kubu berjalan sendiri-sendiri. Jama’ah Nahdliyin bergerak tanpa arahan, tanpa bimbingan, tanpa kepemimpinan PBNU. Roda terkunci mati. Wa ba’du, jam’iyyah ini sakit parah. Kehilangan marwah, kehilangan arah. Bukan melayani jama’ah, bahkan menggerakkan roda organisasi saja sudah tak sanggup. AD/ART sudah menjadi dokumen mati.

Tagline ingin “menghidupkan kembali Gus Dur” kenyataannya sikap kritis justru hilang sama sekali. Mengaku ingin “governing NU”, tapi tata kelola PBNU sendiri remuk redam. Mengibarkan bendera khittah, malah tercebur dalam kubangan dukung-mendukung Pilpres.

Gus Nadir menambahkan niatan mengaku berkhidmat untuk bangsa malah gaduh sendiri soal tambang. Bicara ingin membangun peradaban dunia, tapi yang diundang justru tokoh zionis perusak peradaban.

“Satu Abad NU bukan dirayakan dengan kejayaan, tapi dilewati dengan perih dan prihatin yang menyesakkan dada. Mau sampai kapan kondisi jam’iyyah dibiarkan begini?” katanya.

JAKARTA - KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku belum menerima surat fisik terkait Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang meminta dirinya mundur dari jabatan Ketua Umum (Ketum) PBNU. Menurutnya, surat tersebut tak memenuhi standar.

“Saya belum menerima secara fisik surat apa pun dari Syuriah. Sampai sekarang secara fisik saya belum menerima,” kata Gus Yahya kepada wartawan, Minggu (23/11/2025).

Ia menilai, surat yang beredar itu tidak memenuhi standar resmi organisasi. Sebab, ia menuturkan, tanda tangan surat semestinya digital. Namun, yang beredar adalah tanda tangan manual.

“Karena kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital sehingga bisa benar-benar dipertanggungjawabkan, kapan tanda tangannya, oleh siapa itu bisa dipertanggungjawabkan kalau tandatangan digital,” ujar dia.

“Kalau tanda tangan manual itu bisa saja, sekarang kan zaman begini gampang sekali membuat tanda tangan scan. Maka kita lihat nanti, nah," jelas dia.

Sebelumnya, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari jabatan Ketua Umum (Ketum) PBNU. Permintaan itu, tertuang dalam kesimpulan Rapat Harian Syuriyah PBNU, Kamis (20/11/2025).

"Berdasarkan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Ketua Rais Aam memutuskan KH Yahya Cholil Staquf mundur sebagai Ketua Umum PBNU," bunyi petikan risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, yang dikutip Jumat (21/11/2025).

Berdasarkan hasil rapat tersebut, kakak eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas itu diberikan waktu tiga hari melepas jabatannya.

"Jika dalam tiga hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," bunyi risalah tersebut.