MANILA - Pemerintah Filipina memperingatkan mantan kepala kepolisian nasional Ronald “Bato” Dela Rosa untuk tidak melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari surat perintah penangkapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Sekutu mantan presiden Rodrigo Duterte ini diburu ICC terkait "perang anti-narkoba" di negara tersebut.

Bato, yang sekarang menjabat sebagai senator, nyaris lolos dari penangkapan pada hari Senin ketika dia mencari perlindungan di gedung Senat. Namun, dia pergi tanpa pemberitahuan ke lokasi yang tidak diketahui pada hari Kamis.

Menteri Kehakiman Fredderick Vida mengonfirmasi bahwa Manila telah menerima surat perintah penangkapan untuk Bato Dela Rosa dari ICC, tetapi sedang menunggu Mahkamah Agung Filipina untuk menyelesaikan petisi senator yang menantang legalitas surat perintah tersebut.

“Departemen Kehakiman akan menganggap setiap upaya Senator Bato Dela Rosa untuk meninggalkan negara sebagai ejekan terhadap keadilan,” kata Vida dalam konferensi pers, Jumat (15/5/2026).

"Petugas penegak hukum dan petugas perbatasan diinstruksikan bahwa jika Senator Bato Dela Rosa mencoba meninggalkan negara, maka penangkapan yang sesuai harus dilakukan," ujarnya, seperti dikutip dari AFP.

ICC pada hari Senin membuka segel surat perintah penangkapan terhadap Bato Dela Rosa (64), menuduhnya bersama Duterte dan “pelaku bersama” lainnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan di luar hukum.

Presiden Senat Alan Peter Cayetano mencegah agen pemerintah untuk menangkap Bato Dela Rosa—yang juga sekutu politiknya—pada hari Senin, memberinya perlindungan di gedung tersebut.

Bato Dela Rosa menjabat sebagai kepala kepolisian nasional dari tahun 2016 hingga 2018 selama fase awal kampanye anti-narkoba Duterte dan terpilih untuk dua periode enam tahun berturut-turut di Senat pada tahun 2019 setelah pensiun dari kepolisian.

Penindakan anti-narkoba tersebut menyebabkan ribuan orang tewas, banyak di antaranya pengguna narkoba dan pengedar narkoba tingkat rendah, menurut pengawas hak asasi manusia (HAM).

Bato Dela Rosa telah meminta Mahkamah Agung untuk menghentikan pemerintah dari penegakan surat perintah penangkapan ICC dan menyatakan preferensi untuk diadili di pengadilan Filipina jika dia didakwa.

Atasannya, Duterte, telah ditangkap pada Maret tahun lalu, diterbangkan ke Belanda pada hari yang sama, dan ditahan di Den Haag menunggu persidangan.

Selamat Ginting

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

PEMAKZULAN Wakil Presiden Sara Duterte oleh parlemen Filipina pada 12 Mei 2026 lalu, menjadi salah satu peristiwa politik paling penting di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini bukan sekadar perkara hukum, melainkan juga pertarungan kekuasaan antar-elite yang sangat terbuka di depan publik.

Di Filipina, konflik antara keluarga Rodrigo Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr telah berkembang dari koalisi politik menjadi perang politik terbuka.

Ketika Sara Duterte dimakzulkan DPR Filipina dengan dukungan mayoritas anggota parlemen, publik melihat bahwa hukum, parlemen, dan kekuasaan sedang bergerak dalam satu arena yang sama: perebutan pengaruh menuju pemilu berikutnya.

Pertanyaannya kemudian, apakah dinamika serupa bisa terjadi di Indonesia terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka?

Politik Filipina Sangat Personal

Filipina memiliki tradisi politik yang sangat personalistik. Dinasti politik memainkan peran dominan. Ketika hubungan Marcos dan Duterte memburuk, maka institusi negara ikut terseret ke dalam pertarungan.

Pemakzulan Sara Duterte tidak bisa dilihat semata-mata sebagai proses hukum mengenai dugaan korupsi, penyalahgunaan dana rahasia, atau ancaman terhadap presiden.

Semua itu memang menjadi pintu masuk formal. Namun secara substantif, proses tersebut memperlihatkan upaya kubu Marcos Jr untuk melemahkan pengaruh Duterte menjelang kontestasi politik berikutnya. Artinya, impeachment di Filipina menjadi instrumen politik sekaligus hukum.

Dalam sistem presidensial, langkah seperti ini sangat berisiko karena dapat memicu polarisasi elite, ketidakstabilan birokrasi, hingga konflik horizontal di masyarakat.

Filipina memiliki sejarah panjang rivalitas elite yang kerap melibatkan militer, polisi, dan mobilisasi massa.

Indonesia Tidak Sepenuhnya Aman

Indonesia memang berbeda dengan Filipina dalam banyak hal. Sistem politik Indonesia relatif lebih terkonsolidasi setelah reformasi. TNI tidak lagi menjadi pemain politik langsung seperti masa lalu, dan mekanisme konstitusional lebih ketat.

Namun, bukan berarti wacana pemakzulan terhadap Gibran tidak memiliki dimensi politik yang serius. Dalam konteks Indonesia, dorongan pemakzulan terhadap Gibran sejauh ini lebih banyak datang dari kelompok oposisi, aktivis demokrasi, dan sebagian kalangan akademik.

Umumnya mereka menyoroti kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres pada Pilpres 2024.

Ada pula kritik mengenai dugaan konflik kepentingan karena hubungan keluarga dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Tetapi secara politik, situasi Gibran berbeda jauh dibanding Sara Duterte. Ada tiga alasan yang dapat dijelaskan.

Pertama, hingga saat ini belum ada pecah kongsi terbuka antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran. Bahkan, stabilitas pemerintahan masih bergantung pada soliditas keduanya.

Kedua, koalisi pemerintah di parlemen Indonesia sangat besar. Tanpa retaknya dukungan partai-partai utama, pemakzulan hampir mustahil terjadi.

Ketiga, konstitusi Indonesia membuat proses pemakzulan sangat berat. Tidak cukup hanya tekanan opini publik. Harus ada dugaan pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela yang dibuktikan secara konstitusional melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi sebelum sampai ke MPR.

Dengan kata lain, pemakzulan di Indonesia tidak mudah dijadikan alat politik praktis seperti yang sering terlihat di sejumlah negara Amerika Latin atau Filipina.

Wacana Pemakzulan Tetap Muncul

Meski peluangnya kecil, wacana pemakzulan Gibran tetap muncul karena ada persoalan legitimasi politik yang belum sepenuhnya selesai sejak Pilpres 2024.

Bagi sebagian kelompok masyarakat, proses pencalonan Gibran dianggap menimbulkan preseden buruk terhadap independensi lembaga negara.

Oleh karena itu, isu pemakzulan menjadi simbol perlawanan politik dan moral terhadap apa yang mereka anggap sebagai praktik nepotisme politik.

Di sisi lain, pendukung pemerintah melihat isu tersebut lebih sebagai manuver politik oposisi ketimbang gerakan konstitusional yang realistis. Di sinilah letak bahayanya.

Jika isu pemakzulan terus dipelihara tanpa basis hukum yang kuat, maka ia bisa berubah menjadi instrumen delegitimasi permanen terhadap pemerintahan. Akibatnya, energi politik nasional habis untuk konflik elite, bukan untuk pemerintahan dan kebijakan publik.

Pelajaran Penting dari Filipina

Kasus Sara Duterte memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa ketika hubungan elite pecah, maka institusi negara dapat ikut terbelah. Demokrasi akhirnya bukan lagi arena kompetisi gagasan, melainkan pertarungan survival politik elite.

Indonesia perlu menghindari situasi seperti itu. Sebab, stabilitas politik Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan elite sipil, partai politik, aparat keamanan, dan legitimasi publik.

Jika pemakzulan dijadikan alat balas dendam politik, maka demokrasi akan kehilangan substansi hukumnya. Namun sebaliknya, jika mekanisme pemakzulan dianggap tabu dan tidak boleh disentuh sama sekali, maka pengawasan terhadap kekuasaan juga melemah.

Jalan tengah yang sehat adalah menjaga agar impeachment tetap menjadi instrumen konstitusional luar biasa (extraordinary constitutional mechanism), bukan alat perang politik harian.

Pemakzulan Sara Duterte menunjukkan bahwa di Asia Tenggara, konflik elite politik bisa berkembang menjadi krisis institusional. Filipina sedang mengalami fase itu.

Indonesia sejauh ini masih berada dalam situasi yang lebih stabil. Namun kemunculan wacana pemakzulan terhadap Gibran menunjukkan bahwa residu polarisasi politik pasca-Pilpres belum sepenuhnya hilang.

Tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa hukum tidak dipakai sebagai senjata politik, dan politik tidak mematikan hukum.

Sebab ketika hukum dan kekuasaan saling diperalat, demokrasi akan berubah menjadi arena pertarungan elite tanpa akhir.

MANILA - Pendukung Wakil Presiden Filipina Sara Duterte merebut kendali Senat negara itu, mempertanyakan upaya pemakzulan yang — hingga saat ini — secara luas diperkirakan akan lolos melalui Kongres. Selain skandal korupsi, pemakzulan itu juga menjadi dampak atas rivalitas Sara Duterte dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Senator Alan Cayetano, mantan menteri luar negeri selama pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte — ayah Sara, dan kepala negara Filipina dari tahun 2016 hingga 2022 — telah terpilih sebagai Ketua Senat.

Pengangkatan ini terjadi bahkan ketika Dewan Perwakilan Rakyat Filipina bersiap untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte untuk kedua kalinya.

Pemungutan suara pemakzulan terhadap Sara Duterte, yang dijadwalkan pada Senin, adalah episode terbaru dalam perseteruan politik yang sedang berlangsung antara keluarga Duterte dan Presiden petahana Ferdinand Marcos Jr., yang menjerumuskan negara ke dalam gejolak politik yang lebih dalam, bahkan ketika menghadapi ketidakpastian ekonomi yang serius karena krisis energi global.

'

Tuduhan terhadap Duterte mencakup dua pelanggaran konstitusi dan pengkhianatan kepercayaan publik atas penyalahgunaan dana pemerintah yang bersifat rahasia, kegagalan untuk mengungkapkan kekayaannya, penyuapan, dan terkait dengan ancaman kematian terhadap Marcos, istrinya Liza Araneta, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez.

Salah satu tuduhan paling memberatkan dalam pengaduan terhadap wakil presiden tersebut termasuk transaksi bank pribadi yang ditandai oleh badan anti pencucian uang senilai lebih dari USD110 juta.

“Besarnya transaksi ini tidak dapat dijelaskan secara wajar oleh pendapatan yang sah, aset yang dinyatakan, atau bisnis dan kegiatan profesional yang dikaitkan dengan pasangan tersebut,” kata Terry Ridon, anggota DPR lainnya dan salah satu pengadu utama, dalam sebuah pernyataan yang diposting di X pada hari Senin.

“Oleh karena itu, pemungutan suara hari ini bukan sekadar latihan politik. Ini adalah tindakan pertanggungjawaban konstitusional.”

DPR menginginkan Senat untuk menyatakan Duterte “bersalah” atas keempat pasal pemakzulan, meminta pencopotannya sebagai wakil presiden dan “diskualifikasi permanennya dari memegang jabatan apa pun” di pemerintahan.

Proses pemakzulan membutuhkan sepertiga suara dari Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat disetujui dan diteruskan ke Senat untuk diadili.

Ambang batas suara telah tercapai karena Pada tanggal 7 Mei, seorang anggota DPR dari Mindanao, daerah basis pendukung Duterte, mengatakan kepada Al Jazeera.

Anggota legislatif tersebut, yang meminta namanya dirahasiakan, mengatakan jumlah suara akhir bisa mendekati jumlah suara saat pertama kali Duterte dimakzulkan, dan menambahkan bahwa mereka bermaksud untuk memberikan suara mendukung pemakzulan tersebut.

Mosi pemakzulan sebelumnya terhadap Duterte disahkan pada tahun 2025 — mosi tersebut menerima 215 suara di DPR yang beranggotakan 313 orang, tidak hanya jauh di atas sepertiga yang dibutuhkan, tetapi lebih dari dua pertiga dari perwakilan. Namun, pemakzulan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena masalah teknis.

Tetapi bahkan jika DPR memakzulkan Duterte, suara mayoritas dua pertiga di Senat diperlukan untuk menghukumnya dan mencopotnya dari jabatan — sebuah skenario yang sekarang jauh dari kepastian, dengan pengangkatan Cayetano sebagai ketua lembaga tersebut.

Duterte dan Marcos mencalonkan diri sebagai tim pada tahun 2022, tetapi aliansi politik mereka kemudian berantakan, menyebabkan perpecahan pahit dan penangkapan Duterte senior atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan sekarang pemakzulan wakil presiden, yang telah menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden 2028.

Minggu lalu, anggota Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara bulat, 53-0, untuk menemukan adanya alasan yang cukup untuk memakzulkan Duterte, dan mendukung pengaduan tersebut untuk dibahas di DPR.

Pada 7 Mei, Duterte mengatakan apa pun hasil pemakzulan tersebut “telah ditentukan oleh Tuhan”.

“Berdasarkan diskusi kita sebelumnya dengan [mantan] Presiden Duterte, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan seseorang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi, jika saya dimakzulkan, itu telah ditentukan oleh Tuhan. Jika saya tidak dimakzulkan, sampai jumpa besok,” kata Duterte kepada para pendukungnya setelah mengunjungi ayahnya di Den Haag, Belanda, pada 6 Mei.

MANILA - Komite Kehakiman Kongres Filipina telah menemukan bukti yang cukup untuk memakzulkan Wakil Presiden (Wapres) Sara Duterte. Proses pemakzulan ini semakin dekat, yang pada akhirnya dapat menggagalkan upayanya untuk menjadi presiden Filipina berikutnya.

Temuan bukti tersebut akan diajukan ke sidang pleno untuk pemungutan suara ketika Kongres kembali bersidang bulan depan, dengan dukungan sepertiga anggotanya diperlukan untuk melanjutkan ke persidangan pemakzulan di Senat. Jika terbukti bersalah, Wapres Sara Duterte akan dicopot dari jabatannya dan dilarang berpolitik seumur hidup.

Pemakzulan Wapres Filipina ini diupayakan oleh masyarakat sipil dan kelompok sayap kiri, yang menuduhnya menyalahgunakan dana publik, menumpuk kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, dan mengancam nyawa saingannya; Presiden Ferdinand Marcos Jr, istrinya, dan sepupunya, mantan ketua Parlemen.

Dalam pemungutan suara komite, sebagaimana dikutip dari Reuters, Kamis (30/4/2026), seluruh 53 anggota sepakat bahwa ada alasan yang cukup untuk memakzulkan Sara Duterte.

Wapres perempuanm tersebut membantah melakukan kesalahan dan mengatakan pengaduan tersebut bermotivasi politik. Dia tetap terlibat dalam perseteruan publik yang sengit dengan mantan sekutunya, Marcos Jr, yang dengannya dia menjadi pasangan dalam pemilu 2022 yang mereka menangkan dengan telak.

Dengan Marcos Jr yang dibatasi oleh konstitusi hanya untuk satu masa jabatan, Sara Duterte adalah kandidat favorit yang jelas untuk menggantikannya pada 2028. Saat mengumumkan keputusannya pada bulan Februari untuk mencalonkan diri sebagai presiden, Sara Duterte meminta maaf karena telah membantu Marcos Jr menjadi presiden.

Pihak pengacara Wapres Sara Duterte tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai keputusan Komite Kehakiman Kongres. Sara sebelumnya telah menepis pengaduan tersebut sebagai "hanya selembar kertas".

Wapres tersebut, yang merupakan putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, telah menjadi sasaran pengawasan ketat sejak perselisihan dengan Marcos Jr dan pertempuran terbarunya terjadi ketika ayahnya bersiap untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag atas ribuan pembunuhan selama "perang melawan narkoba" yang menjadi ciri khasnya.

Sara Duterte bisa menjadi pejabat senior kedua yang dimakzulkan di Filipina setelah mantan Presiden Joseph Estrada, yang persidangan Senat-nya pada tahun 2001 dibatalkan ketika beberapa jaksa mengundurkan diri.

Tiga pejabat tinggi lainnya telah dimakzulkan dan termasuk seorang ombudsman dan kepala komisi pemilu yang keduanya mengundurkan diri sebelum persidangan mereka, dan mantan ketua Mahkamah Agung Renato Corona, yang merupakan satu-satunya yang telah divonis bersalah sejauh ini.

Upaya sebelumnya untuk memakzulkan Sara Duterte atas tuduhan serupa didukung secara besar-besaran oleh Kongres yang dipenuhi sekutu Marcos Jr, tetapi upaya tersebut ditolak pada Juli tahun lalu oleh Mahkamah Agung, yang memutuskan bahwa upaya itu tidak konstitusional karena kesalahan prosedural.

Marcos Jr selamat dari upaya pemakzulan terpisah pada bulan Februari setelah sekutunya di Kongres memilih untuk menolaknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte akan menjalani persidangan atas kejahatan kemanusiaan di Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Keputusan itu muncul setelah para hakim ICC mengonfirmasi dakwaan Duterte.

Duterte, yang kini berusia 81 tahun, dituduh melakukan pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) terhadap ribuan orang dalam program “perang melawan narkoba” ketika dia menjabat sebagai Presiden Filipina, seperti dilansir dariBBC News, Jumat (24/4/2026). Tindakan tersebut terjadi antara 2011 dan 2019.

Para hakim praperadilan mengonfirmasi secara bulat dakwaan tersebut. ICC pada Kamis (23/4/2026) mengatakan bahwa para hakim memiliki “alasan yang kuat untuk meyakini” bahwa Duterte telah melakukan dugaan kejahatan tersebut.

MengutipDeutsche Welle, belum ada tanggal pasti mengenai pelaksanaan persidangan tersebut.

Konfirmasi persidangan Duterte ini muncul setelah dia beberapa kali melakukan upaya banding agar dirinya dibebaskan dari penahanan. Duterte memang telah ditahan di Den Haag (The Hague), Belanda selama lebih dari setahun.

Duterte telah menolak untuk mengakui proses persidangan ICC. Alasannya, saat masa kepresidenannya pada 2019, Filipina telah keluar dari Statuta Roma, yaitu perjanjian pendirian ICC.

Meski begitu, pada Rabu (24/4/2026), hakim-hakim di Kamar Praperadilan ICC memutuskan bahwa pengadilan tersebut masih dapat menyidangkan kasus Duterte. Hal itu disimpulkan karena dugaan kejahatan tersebut terjadi antara tahun 2011 dan 2019, ketika Filipina masih menjadi anggota ICC.

Para hakim juga telah memberikan izin kepada lebih dari 500 korban untuk ikut serta dalam proses persidangan tersebut, kata ICC.

Di lain pihak, tim kuasa hukum Duterte mengatakan kepada media Filipina bahwa mereka akan meminta izin untuk mengajukan banding atas putusan Kamar Praperadilan tersebut pada Kamis (24/4/2026).

Sebelumnya, pengacara-pengacara Duterte berargumen bahwa sang mantan presiden tersebut tidak layak untuk berpartisipasi dalam proses persidangan ICC. Para pengacara menilai Duterte mengalami gangguan kognitif.

Para hakim ICC menolak argumen tersebut. Mengutip pendapat para ahli medis, para hakim mengatakan bahwa mereka meyakini Duterte dalam keadaan sehat dan mampu untuk mengikuti proses persidangan. Duterte juga dinilai dapat menjalankan hak-hak proseduralnya secara efektif.

Respons Positif

Persidangan ICC ini telah dipuji sebagai momen yang bersejarah oleh para pengkritik tindakan keras Duterte yang mematikan terhadap narkoba.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Filipina Leila de Lima, yang juga merupakan salah satu pengkritik Duterte yang paling keras, mengatakan bahwa konfirmasi atas dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan ini menandai sesuatu yang baik bagi mereka yang mencoba melawan tindakan-tindakan nirpidana.

“Hari yang luar biasa bagi para pejuang yang menentang impunitas dan kekerasan yang disponsori negara,” katanya.

Inti dari persidangan Duterte di ICC adalah adalah program “perang melawan narkoba” Duterte. Menurut kelompok-kelompok hak asasi manusia, aksi rezim Duterte tersebut telah menargetkan dan membunuh pengedar narkoba kelas teri, tetapi justru gagal menangkap gembong narkoba utamanya.

Duterte membantah tuduhan tersebut dan mengecam dakwaan terhadap dirinya sebagai “kebohongan yang keterlaluan”. Kepolisian Filipina pun bersikeras bahwa mereka hanya membunuh sebagai upaya membela diri.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperkirakan terdapat 30.000 orang yang tewas selama enam tahun masa jabatan Duterte. Sementara itu kepolisian Filipina melaporkan 6.000 kasus kematian. Para tersangka sering dieksekusi secara sewenang-wenang tanpa melalui proses pengadilan, seperti dikutip dariDeutsche Welle.

Amnesty International mengatakan bahwa polisi “mengikuti daftar yang belum terverifikasi berisi nama-nama orang yang diduga menggunakan atau menjual narkoba, menyerbu rumah mereka, dan menembak mati orang-orang yang tidak bersenjata, termasuk mereka yang tidak menimbulkan ancaman maupun tidak melawan saat ditangkap.”

Jaksa-jaksa penuntut pun mengatakan bahwa polisi dan kelompok yang main hakim sendiri melakukan pembunuhan atas perintah Duterte. Mereka didorong oleh janji uang atau, bahkan, untuk menghindari dirinya sendiri menjadi sasaran.

Di samping respons positif terhadap pengadilan itu, Duterte masih memiliki basis pendukung setia yang terus menggelar protes untuk menentang penahanannya.

Duterte datang ke Den Haag pada tahun lalu, setelah ia ditangkap di bandara Manila, Filipina. Penangkapan itu bisa terjadi setelah dia berselisih dengan putrinya, Sara, yang merupakan Wakil Presiden Filipina, dan juga dengan presiden petahana Ferdinand Marcos Jr. (Laurensius Katon Kandela)

MANILA - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte menyatakan pencalonannya sebagai presiden dalam pemilihan 2028. Pengumuman wanita berusia 47 tahun ini datang saat ia terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sengit dengan Presiden petahana Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Meskipun pemilihan presiden masih dua tahun lagi, para kandidat dalam pemilihan yang sebagian besar berbasis kepribadian di Filipina dikenal mempersiapkan diri bertahun-tahun sebelumnya.

Marcos tidak memenuhi syarat untuk terpilih kembali dan sekutunya belum mengajukan penantang untuk Duterte - yang juga putri dari pendahulunya, mantan presiden Rodrigo Duterte.

"Saya menawarkan hidup saya, kekuatan saya, dan masa depan saya untuk melayani bangsa kita," kata wakil presiden, dilansir BBC.

"Saya Sara Duterte. Saya akan mencalonkan diri sebagai presiden Filipina."

Marcos dan Duterte mencalonkan diri dalam tiket yang sama pada pemilihan 2022, yang mereka menangkan dengan telak. Tetapi aliansi itu segera terurai karena mereka mengejar kepentingan politik yang berbeda.

Perseteruan itu meledak secara spektakuler pada Maret 2025, ketika Marcos mengizinkan Mahkamah Pidana Internasional untuk menangkap ayah Sara. Duterte senior sekarang ditahan di Den Haag, menunggu persidangan atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang melawan narkoba yang dilakukannya dengan kekerasan.

Dua bulan kemudian, pemungutan suara legislatif pertengahan masa jabatan, yang dilihat sebagai barometer dukungan untuk pemerintah yang berkuasa, memberikan kemenangan bagi kandidat yang didukung oleh keluarga Duterte, melawan kandidat yang dipilih langsung oleh Marcos.

Lebih dari seminggu yang lalu, anggota klerus Katolik mengajukan pengaduan pemakzulan terhadap wakil presiden atas tuduhan korupsi, yang dibantahnya.

Siapakah Sara Duterte?

Sara adalah putri sulung Rodrigo Duterte dan secara luas dianggap sebagai pewaris politiknya.

Duterte senior pernah menggambarkan putrinya sebagai "alfa" dalam keluarga mereka, orang yang diikuti semua orang.

Sara menjabat sebagai wakil walikota untuk ayahnya ketika ia memimpin kota Davao pada tahun 2010-an. Di kota metropolitan selatan itulah keluarga Duterte membangun reputasi mereka sebagai pihak yang tegas terhadap kejahatan, yang mereka gambarkan sebagai hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan masyarakat dan mendorong pertumbuhan bisnis.

Sara menjadi sorotan nasional ketika, dalam membela penduduk permukiman kumuh, ia meninju seorang sheriff Davao di depan kamera berita TV.

Ia menjabat sebagai walikota Davao ketika ayahnya menjadi presiden dari tahun 2016 hingga 2022, dan aliansinya dengan Marcos dalam pemilihan 2022 sangat penting bagi kemenangan pemilihan mereka berdua.

Wakil presiden, seperti ayahnya, memproyeksikan citra yang tangguh. Dia mengendarai sepeda motor besar dan memberi anak-anaknya julukan seperti Sharky, Stonefish, dan Stingray. Dia juga memiliki tato yang sama dengan kedua saudara laki-lakinya.

MANILA - Komite keadilan DPR Filipina Pada hari Rabu, komite tersebut menyatakan bahwa dua pengaduan pemakzulan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang menuduhnya melakukan korupsi, melanggar konstitusi, dan mengkhianati kepercayaan publik, tidak memiliki substansi. Selain Marcos Jr, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte juga terancam dimakzulkan.

Pada hari ketiga diskusi tentang pengaduan yang diajukan secara terpisah oleh seorang pengacara dan aktivis, komite tersebut dengan suara bulat memutuskan bahwa keduanya tidak memiliki dasar. Marcos, yang berada di tengah masa jabatannya, telah membantah melakukan kesalahan.

Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan akan mengadakan sidang pleno untuk pemungutan suara di mana mereka dapat mendukung temuan komite atau menolaknya. Dewan tersebut saat ini didominasi oleh loyalis presiden.

Gerville Luistro, kepala komite kehakiman, mengatakan mereka berencana untuk menyelesaikan laporan tersebut dan menyerahkannya ke sidang pleno pada hari Senin minggu depan.

"Kami bermaksud untuk segera mengirimkannya ke sidang pleno, tetapi itu tergantung pada sidang pleno kapan hal yang sama akan dibahas di sidang pleno," kata Luistro dalam konferensi pers.

Agar Marcos dapat dimakzulkan, setidaknya sepertiga dari anggota majelis rendah harus mendukungnya. Jika itu terjadi, ia akan menjadi kepala negara Filipina kedua yang dimakzulkan setelah Joseph Estrada, yang persidangannya pada tahun 2001 dibatalkan ketika beberapa jaksa meninggalkan persidangan.

Keluhan terhadap Marcos termasuk keputusannya untuk mengizinkan pendahulunya, Rodrigo Duterte, ditangkap dan dibawa ke Den Haag untuk diadili di Mahkamah Pidana Internasional atas ribuan pembunuhan selama "perang melawan narkoba" yang terkenal kejam.

Marcos, 68 tahun, juga dituduh menyalahgunakan wewenangnya dalam menghabiskan dana publik yang menyebabkan skandal korupsi yang melibatkan proyek pengendalian banjir. Dugaan penggunaan narkoba, yang telah ia bantah, juga membuatnya tidak layak untuk memimpin negara, menurut salah satu keluhan.

Jika majelis rendah memutuskan untuk memakzulkannya, Senat akan diwajibkan untuk bersidang, di mana 24 anggotanya bertindak sebagai juri. Lima pejabat tinggi telah dimakzulkan di Filipina dan hanya satu di antaranya, mantan ketua Mahkamah Agung, yang dinyatakan bersalah dan dicopot dari jabatannya.

Sementara itu, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte dihantam dengan upaya pemakzulan baru Pengaduan pemakzulan diajukan pada hari Senin, sebagai peluncuran kembali pertarungan politik yang berhasil ia lewati tahun lalu.

Kedua pengaduan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat yang menuduh Duterte menyalahgunakan dana pemerintah — tuduhan yang telah ia bantah pada tahun 2025, ketika Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara untuk mencopotnya dari jabatan, tetapi dicegah oleh putusan Mahkamah Agung, yang menghentikannya dengan alasan perlindungan konstitusional.

Putusan tersebut memberi Duterte kekebalan sementara terhadap pengaduan yang sama atau serupa selama satu tahun, yang berakhir pada pertengahan Januari.

Pengaduan pertama yang diajukan kembali didukung oleh blok Makabayan yang beranggotakan tiga orang — koalisi partai yang mewakili kelompok buruh, petani, pemuda, dan advokasi hak asasi manusia di Dewan Perwakilan Rakyat — sementara yang kedua oleh Tindig Pilipinas, koalisi kelompok pro-demokrasi dan masyarakat sipil.

Kedua pengaduan tersebut menuduh Sara Duterte mengkhianati kepercayaan publik atas dugaan penyalahgunaan dana publik dan korupsi, dan salah satunya menghidupkan kembali tuduhan bahwa ia mengancam akan membunuh mantan sekutunya, Presiden Ferdinand Marcos.

Perwakilan Leila De Lima dari Partai Liberal Mamamayang, yang mendukung pengaduan Makabayan, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa meskipun upaya pemakzulan tahun lalu dihentikan oleh Mahkamah Agung "berdasarkan alasan teknis."

Sara Duterte adalah wakil presiden petahana pertama yang menghadapi pemakzulan dalam sejarah negara itu. Ia terlibat dalam perselisihan dengan Marcos, menyusul runtuhnya aliansi kuat antara keluarga mereka yang membawa mereka pada kemenangan telak dalam pemilihan 2022.

Tahun lalu, ia menghadapi beberapa pengaduan pemakzulan oleh sejumlah anggota parlemen dan kelompok aktivis atas berbagai masalah, termasuk dugaan ancaman kematian yang secara terbuka ia sampaikan terhadap Marcos, istrinya, dan Ketua DPR pada tahun 2024, serta dugaan penyalahgunaan jutaan dolar dana publik.

Putri mantan presiden Rodrigo Duterte, yang secara luas dianggap sebagai kandidat terdepan untuk pemilihan presiden 2028, secara konsisten membantah melakukan kesalahan, menggambarkan langkah-langkah terhadapnya sebagai balas dendam politik.

Meskipun upaya tahun lalu untuk menggulingkan Duterte dari jabatannya dihentikan, kali ini upayanya lebih luas, menurut Ben Cy, seorang pengacara yang berpengalaman dalam kasus politik dan kriminal, karena pengaduan lain yang diajukan bulan lalu ke Kantor Ombudsman oleh mantan senator Antonio Trillanes — seorang kritikus vokal terhadap Keluarga politik Duterte — yang menuduh wakil presiden melakukan penjarahan, penggelapan, dan korupsi.

“Kasus ini akan dibawa ke pengadilan pemakzulan. Akan ada persidangan berdasarkan informasi yang dirilis oleh Trillanes,” kata Cy kepada Arab News. “Saya pikir ini adalah kasus-kasus yang kuat.”

LONDON - Dari Asia hingga Amerika Latin dan Eropa, pengadilan mengadili mantan pemimpin atas kejahatan mulai dari korupsi dan pencucian uang hingga penyalahgunaan kekuasaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dahulu simbol kekuasaan nasional yang tak tersentuh, semakin banyak mantan kepala negara yang kini berada di balik jeruji besi atau ditahan — sebuah refleksi mencolok tentang bagaimana akuntabilitas, politik, dan keadilan bertabrakan di berbagai benua.

Beberapa kasus dipuji oleh para pendukungnya sebagai keadilan yang sudah lama tertunda; Yang lainnya ditentang keras oleh sekutu yang melihatnya sebagai tindakan yang didorong oleh motif politik.

Dari Istana ke Penjara, 8 Mantan Pemimpin Negara yang Dipenjara pada 2025

1. Pakistan – Imran Khan (Usia 71)

Melansir Gulf News, mantan Perdana Menteri Imran Khan menjalani beberapa hukuman penjara di Pakistan. Pada Desember 2025, pengadilan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara kepadanya bersama istrinya, Bushra Bibi, dalam kasus korupsi terkait pembelian hadiah negara dengan harga di bawah nilai sebenarnya, bagian dari serangkaian hukuman yang lebih luas termasuk hukuman 14 tahun untuk korupsi tanah.

Khan dan partainya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), menyebut tuduhan tersebut bermotivasi politik dan berencana untuk mengajukan banding. Pada tahun 2026, tim hukumnya kemungkinan akan mengajukan banding yang lebih tinggi sementara ketegangan politik terus berlanjut, seiring pendukungnya memobilisasi diri dan partai tersebut menavigasi perannya sebagai oposisi.

2. Malaysia – Najib Razak (Usia 72)

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dijatuhi hukuman pada 26 Desember 2025 berupa 15 tahun penjara dan denda sekitar 13,5 miliar ringgit ($3,3 miliar) karena penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang terkait skandal 1MDB.

Hukuman ini akan dimulai setelah masa hukumannya yang sekarang berakhir. Pengadilan Tinggi Malaysia baru-baru ini menolak permintaannya untuk menjalani sisa hukuman di bawah tahanan rumah. Pada tahun 2026, Najib diperkirakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut dan menantang denda yang dijatuhkan, yang dapat memperpanjang peninjauan yudisial dan berdampak pada pengaruh politiknya di dalam UMNO dan politik nasional.

3. Peru – Martin Vizcarra (Usia 63)

Ketika ia menjadi presiden pada November 2018, Martín Vizcarra berjanji untuk "memerangi korupsi dengan segala cara". Pada November 2025, ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena menerima suap selama masa jabatannya sebagai gubernur sebelum menjadi presiden. Ia juga didenda dan dilarang menduduki jabatan publik selama sembilan tahun, dan menjalani hukumannya di Penjara Barbadillo di Lima.

Pada tahun 2026, proses banding Vizcarra akan berlanjut sementara ia tetap dipenjara, dan ia tidak akan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan publik setidaknya hingga tahun 2033. Kasusnya menyoroti penindakan berkelanjutan Peru terhadap korupsi politik.

4. Peru – Pedro Castillo (Usia 56)

Mantan Presiden Pedro Castillo, yang digulingkan pada tahun 2022 setelah mencoba membubarkan Kongres, dijatuhi hukuman sekitar 11,5 tahun penjara pada akhir tahun 2025 karena konspirasi untuk melakukan pemberontakan.

Ia tetap ditahan di Lima dan menghadapi larangan menduduki jabatan publik. Pada tahun 2026, Castillo dapat mengajukan banding, meskipun vonisnya secara signifikan mengurangi masa depan politiknya. Kasusnya menggarisbawahi ketidakstabilan politik Peru yang berkepanjangan dan perhitungan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.

5. Filipina – Rodrigo Duterte (Usia 80)

Ia diterbangkan ke Den Haag untuk menghadapi proses internasional dan ditahan di pusat penahanan ICC. Pada tahun 2026, proses ICC akan berlanjut dengan sidang pra-persidangan dan kemungkinan tanggal persidangan.

Permohonan pembebasan sementara dan sengketa prosedural akan membentuk status hukumnya, tetapi pembebasan sementara tetap tidak mungkin menurut aturan ICC, yang berarti ia diperkirakan akan tetap berada dalam tahanan sepanjang tahun 2026, menurut Human Rights Watch.

6. Prancis – Nicolas Sarkozy (Usia 70)

Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mulai menjalani hukuman lima tahun pada Oktober 2025 karena konspirasi kriminal terkait pendanaan kampanye ilegal dari Libya pada tahun 2007.

Ia dipenjara di Penjara La Santé, Paris, karena berkonspirasi untuk membiayai kampanye presidennya tahun 2007 secara ilegal dengan dana dari mendiang diktator Libya, Muammar Gaddafi. Ia menjadi mantan kepala negara Prancis pertama, dan mantan pemimpin negara Uni Eropa pertama, yang dipenjara.

Pada 10 November 2025, pengadilan banding mengabulkan permintaan Sarkozy untuk dibebaskan, mengakhiri masa hukumannya selama tiga minggu di penjara. Syarat pembebasan: Ia ditempatkan di bawah pengawasan ketat pengadilan, dilarang menghubungi pejabat kementerian kehakiman, dan dilarang meninggalkan Prancis.

Setelah dibebaskan, Sarkozy mengumumkan bahwa ia sedang menulis buku, "Buku Harian Seorang Tahanan," tentang masa hukumannya di penjara, dengan cuplikan yang dipublikasikan di media sosial.

Sarkozy sebelumnya telah dinyatakan bersalah atas upaya ilegal untuk mendapatkan keuntungan dari seorang hakim.

7. Alejandro Toledo (Usia 79)

Alejandro Toledo adalah seorang ekonom dan politikus Peru yang menjabat sebagai Presiden Peru dari tahun 2001 hingga 2006. Lahir pada 28 Maret 1946, Toledo berasal dari keluarga sederhana di pedesaan Peru dan meraih gelar pendidikan tinggi di Amerika Serikat — termasuk gelar doktor — dan menjadi tokoh kunci dalam memulihkan pemerintahan demokratis setelah era otoriter Alberto Fujimori.

Kepresidenan Toledo di awal tahun 2000-an berfokus pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan integrasi ke pasar global. Ia kemudian terlibat dalam penyelidikan terkait skandal korupsi Odebrecht — bagian dari penyelidikan "Operasi Cuci Mobil" (Lava Jato) yang lebih luas yang melibatkan pejabat di seluruh Amerika Latin. Jaksa Peru menuduh ia menerima suap sebesar $35 juta dari Odebrecht sebagai imbalan atas pemberian perlakuan istimewa kepada perusahaan tersebut dalam penawaran proyek jalan raya Interoceánica Sur, menurut Infobae.

Setelah bertahun-tahun berjuang secara hukum, ia ditangkap di Amerika Serikat pada tahun 2019 dan melawan ekstradisi selama beberapa tahun. Pada tahun 2022 ia diekstradisi ke Peru untuk menghadapi persidangan dan ditempatkan di fasilitas khusus untuk mantan presiden di Lima. Pada Oktober 2024, ia dijatuhi hukuman penjara 20 tahun karena menerima suap (kolusi dan pencucian uang) yang terkait dengan kontrak Odebrecht Interoceánica.

Ia dipenjara di Penjara Barbadillo, Peru, dengan hukuman puluhan tahun yang sedang dijalani. Pada September 2025, ia dijatuhi hukuman tambahan 13 tahun 4 bulan dalam kasus Ecoteva, terkait pencucian uang hasil suap yang diduga digunakan untuk membeli properti, menurut Radio Nacional.

Toledo berulang kali membantah melakukan kesalahan dan telah menyebutkan usia dan masalah kesehatannya — termasuk kanker dan masalah jantung — dalam permohonan keringanan hukuman atau perawatan alternatif.

8. Ollanta Humala (Usia 63)

Mantan Presiden Pedro Castillo, yang digulingkan pada tahun 2022 setelah mencoba membubarkan Kongres, dijatuhi hukuman sekitar 11,5 tahun penjara pada akhir tahun 2025 karena konspirasi untuk melakukan pemberontakan.

Ia tetap ditahan di Lima dan menghadapi larangan menduduki jabatan publik. Pada tahun 2026, Castillo dapat mengajukan banding, meskipun vonisnya secara signifikan mengurangi masa depan politiknya. Kasusnya menggarisbawahi ketidakstabilan politik Peru yang berkepanjangan dan perhitungan hukum terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.