JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan raibnya dana investasi nasabah PT Mirae Asset Sekuritas hingga Rp 200 miliar kembali memantik kekhawatiran soal keamanan investasi di pasar modal.

Kasus ini dinilai berpotensi menggerus kepercayaan investor ritel, segmen yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perkara ini bermula dari laporan seorang nasabah bernama Irman ke Bareskrim Polri pada Jumat (28/11/2025). Dalam laporannya, Irman mengaku kehilangan dana investasi senilai Rp 71 miliar yang tersimpan di akun Mirae Asset Sekuritas.

“Hari ini kami melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Mirae Sekuritas, dengan adanya klien kami yang kehilangan uang di situ dengan jumlah Rp 71 miliar,” ujar kuasa hukum Irman, Krisna Murti, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Namun, angka kerugian tersebut belakangan disebut melonjak tajam. Pengacara para korban menyebut total dugaan kerugian kini mencapai Rp 200 miliar. Lonjakan ini terjadi seiring bertambahnya nasabah lain yang mengaku mengalami peristiwa serupa dan memberikan kuasa hukum untuk melapor ke polisi.

“Kami mendapat surat kuasa baru dari beberapa orang korban sehingga total kerugian, jika dihitung sampai sekarang, sudah menyentuh angka Rp 200 miliar,” kata pengacara korban, Aloys Ferdinand, kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

Tak hanya ditangani Bareskrim Polri, kasus dugaan penggelapan dana nasabah ini juga menarik perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dikabarkan turut memantau dan menelusuri persoalan tersebut sebagai bagian dari pengawasan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen.

Sementara itu, Mirae Asset Sekuritas menyatakan tengah melakukan investigasi internal terkait laporan tersebut. Perusahaan menegaskan akan menempuh langkah hukum apabila ditemukan adanya penyalahgunaan, laporan palsu, atau tindakan yang merugikan pihak tertentu.

Mirae Asset juga mengimbau seluruh nasabah untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Kata sandi, PIN, dan kode OTP diminta tidak dibagikan kepada siapa pun, termasuk kepada orang terdekat, guna mencegah penyalahgunaan akun investasi.

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa keamanan sistem, perlindungan investor, dan pengawasan pasar modal tetap menjadi isu krusial, terutama di tengah meningkatnya partisipasi investor ritel di pasar saham.

Pembahasan lebih mendalam mengenai kronologi kasus, potensi celah keamanan, serta dampaknya terhadap kepercayaan investor dapat disimak dalam program Filonomics: Saham di Akun Mirae Tiba-tiba Lenyap, Nasabah Rugi Rp 200 Miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyiapkan serangkaian kebijakan layaknya “jamu penguat” untuk ekonomi Indonesia pada 2026, di tengah kondisi ekonomi global yang loyo.

Gubernur BI Perry Warjiyo menilai kewaspadaan harus menjadi pegangan utama. Ia mengingatkan pentingnya sikap “eling lan waspodo” atau "ingat dan waspada" menghadapi ketidakpastian global 2026.

"Penting untuk eling lan waspodo, seperti nasehat Ronggowarsito (Pujangga Keraton Surakarta Abad ke-19)," ujar Gubernur BI dalam Pertemuan Tahunan BI (PTBI) 2025, Jumat (28/11/2025).

Ekonomi global 2026 redup

International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya 3,1 persen pada 2026, sementara Bank Dunia bahkan lebih pesimistis dengan prediksi 2,4 persen.

BI juga menilai prospek global masih “redup” hingga 2027. Selain itu sejumlah negara besar juga tidak menunjukkan pemulihan yang solid. Di Eropa, pertumbuhan hampir tidak bergerak dari kisaran 1,3 persen. Jepang menghadapi proyeksi pertumbuhan yang terus turun hingga mendekati nol pada 2031.

China yang selama ini menjadi mesin utama ekonomi global, juga terseret tensi dagang Amerika Serikat (AS). Pertumbuhannya diperkirakan melambat dari 4,8 persen pada 2026 menjadi hanya sekitar 3 persen dalam beberapa tahun ke depan.

Tenaga ekstra

Di dalam negeri, pelemahan juga tercermin dari daya beli yang menurun, penyaluran kredit yang melambat, hingga dunia usaha yang menahan ekspansi.

Karena itulah, BI menyiapkan “jamu" berupa rangkaian kebijakan untuk menambah tenaga ketahanan ekonomi Indonesia.

"Jamu" penguat tersebut mulai dari menjaga stabilisasi nilai tukar, penguatan likuiditas, hingga dorongan kredit yang sehat.

Lewat racikan tersebut, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 4,9–5,7 persen pada 2026, dan meningkat menjadi 5,1–5,9 persen pada 2027.

Pembahasan lengkap mengenai racikan kebijakan BI ini dapat disimak dalam program Filonomics: Jamu Penguat Ekonomi Indonesia 2026 Racikan BI di YouTube Kompas.com.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono blak-blakan soal dilibatkannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih.

Ia mengatakan TNI dilibatkan untuk membantu percepatan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih. Hal itu ia sampaikan dalam Filonomics Podcast di Youtube Kompas.com yang tayang pada Jumat (14/11/2025).

“Menurut saya boleh kok (TNI dilibatkan), justru itu malah lebih murah (anggarannya). Kalau ditenderin malah lebih mahal," ujarnya

"Kalau ini dibantu keterlibatan dengan unsur TNI pertama dari sisi waktunya akan lebih cepat, kemudian juga biayanya lebih murah,” sambung dia.

Ia menyatakan PT Agrinas Pangan Nusantara, sebagai BUMN yang ditugaskan membangun fasilitas fisik Koperasi Desa Merah Putih, sudah meneken kesepakatan dengan TNI untuk terlibat membangun 80.000 kopdes hingga Maret 2026.

Menurutnya, pelibatan Agrinas dan TNI mencerminkan Program Kopdes Merah Putih tak hanya Proyek Strategis Nasional (PSN), namun juga sebagai gerakan negara untuk membangun ekonomi desa.

“Kita beruntung punya Presiden Prabowo Subianto yang punya pemilihan, punya ideologi yang sejalan untuk mengembalikan lagi ke arah sistem ekonomi yang konstitusional,” kata dia.

Selain itu, Menkop juga membahas peran Kopdes Merah Putih di Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengawasan anggaran yang mencapai Rp 240 triliun, hingga upaya mewujudkan cita-cita pendiri bangsa lewat koperasi.

Simak obrolan lengkap Menkop Ferry Juliantono di Youtube Kompas.com dalam FILONOMICS: Menkop Blak-blakan soal Peran TNI di Kopdes Merah Putih.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono blak-blakan soal dilibatkannya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih.

Ia mengatakan TNI dilibatkan untuk membantu percepatan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih. Hal itu ia sampaikan dalam Filonomics Podcast di Youtube Kompas.com yang tayang pada Jumat (14/11/2025).

“Menurut saya boleh kok (TNI dilibatkan), justru itu malah lebih murah (anggarannya). Kalau ditenderin malah lebih mahal," ujarnya

"Kalau ini dibantu keterlibatan dengan unsur TNI pertama dari sisi waktunya akan lebih cepat, kemudian juga biayanya lebih murah,” sambung dia.

Ia menyatakan PT Agrinas Pangan Nusantara, sebagai BUMN yang ditugaskan membangun fasilitas fisik Koperasi Desa Merah Putih, sudah meneken kesepakatan dengan TNI untuk terlibat membangun 80.000 kopdes hingga Maret 2026.

Menurutnya, pelibatan Agrinas dan TNI mencerminkan Program Kopdes Merah Putih tak hanya Proyek Strategis Nasional (PSN), namun juga sebagai gerakan negara untuk membangun ekonomi desa.

“Kita beruntung punya Presiden Prabowo Subianto yang punya pemilihan, punya ideologi yang sejalan untuk mengembalikan lagi ke arah sistem ekonomi yang konstitusional,” kata dia.

Selain itu, Menkop juga membahas peran Kopdes Merah Putih di Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengawasan anggaran yang mencapai Rp 240 triliun, hingga upaya mewujudkan cita-cita pendiri bangsa lewat koperasi.

Simak obrolan lengkap Menkop Ferry Juliantono di Youtube Kompas.com dalam FILONOMICS: Menkop Blak-blakan soal Peran TNI di Kopdes Merah Putih.