Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat melakukan koordinasi dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pada Jumat (26/6/2026) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan.

Ferry mengatakan bahwa dirinya bersama Agrinas Pangan Nusantara berkoordinasi dengan KSP dan mendapatkan masukan terkait penyempurnaan serta perbaikan program KopDes Merah Putih.

Program tersebut saat ini sedang memasuki tahap pembangunan fisik serta memenuhi alat kelengkapannya.

"Salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk dikeluarkannya Perpres, Peraturan Presiden yang untuk operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih," ujar Ferry pada Jumat (26/6/2026).

Rekomendasi lainnya adalah akan adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan pengecekan langsung, terutama pada 1.061 KopDes Merah Putih yang sudah diresmikan.

"Jadi, mudah-mudahan itu nantu Pak Dudung tadi juga janji akan turun bersama untuk melihat kesiapan di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, Ferry juga mengatakan bahwa pemerintah telah memangkas target operasional KopDes Merah Putih dari 80.000 menjadi 40.000 unit hingga akhir 2026.

Pemerintah kini menempatkan operasionalisasi koperasi sebagai fokus utama agar KopDes Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ferry mengatakan pendekatan tersebut juga akan disertai penguatan aspek kualitatif, termasuk melalui kajian kelayakan (feasibility study) guna memastikan model bisnis koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Dudung mengatakan bahwa sebagai Kepala Staf Kepresidenan dirinya memiliki tugas memastikan bahwa program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto salah satunya adalah KopDes Merah Putih bisa berjalan sesuai dan berdampak kepada masyarakat.

"Banyak hal-hal kendala di lapangan sudah kami komunikasikan, kami koordinasikan, baik dengan Agrinas maupun dengan Kementerian Koperasi, tentunya kami akan mendukung penuh bagaimana hambatan-hambatan di lapangan, sehingga proses pembangunan, proses optimalisasi, dan bahkan bagaimana mekanisme di lapangan ini nantii bisa berjalan dengan baik," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset dan pertumbuhan usaha. Tata kelola yang baik, pendidikan anggota, serta kemampuan memberdayakan masyarakat menjadi faktor penting yang menentukan keberlanjutan koperasi.

Pengalaman tersebut telah lama dimiliki gerakan koperasi kredit atau credit union di berbagai daerah. Karena itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi mendorong gerakan koperasi kredit mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional, termasuk mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pesan itu disampaikan Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Kredit (INKOPDIT) Tahun Buku 2025 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Krisdianto menyampaikan apresiasi kepada gerakan koperasi kredit Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi salah satu pilar penguatan ekonomi rakyat. Menurut dia, koperasi kredit terbukti mampu membangun kemandirian anggota melalui sistem keuangan berbasis gotong royong yang sehat dan berkelanjutan.

Krisdianto mengatakan, Menteri Koperasi memiliki kesan positif terhadap perkembangan koperasi di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan sejumlah kunjungan kerja yang dilakukan, NTT dinilai sebagai salah satu provinsi dengan perkembangan koperasi terbaik di Indonesia.

“Beliau berkali-kali menyampaikan apresiasinya terhadap kemajuan koperasi di NTT. Ini menunjukkan bahwa gerakan koperasi yang dibangun dengan tata kelola yang baik dan semangat pemberdayaan mampu menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” katanya.

Direktur Utama LPDB Koperasi itu juga menyoroti hubungan erat antara LPDB Koperasi dan gerakan koperasi kredit nasional. Selama hampir dua dekade, LPDB Koperasi telah menyalurkan pembiayaan kepada puluhan koperasi kredit di berbagai daerah untuk memperkuat permodalan dan kapasitas usaha koperasi.

Menurut Krisdianto, keberhasilan koperasi kredit tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset dan usaha, tetapi juga dari kemampuannya menjaga jati diri, nilai, dan prinsip koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

“Koperasi kredit harus terus menjadi rumah bagi masyarakat untuk bertumbuh bersama. Di tengah perubahan ekonomi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, koperasi harus mampu bertransformasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang menjadi kekuatannya selama ini,” kata Krisdianto.

Ia mengajak seluruh gerakan koperasi kredit mengambil peran dalam agenda pembangunan koperasi nasional, termasuk mendukung penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, pengalaman panjang koperasi kredit dalam membangun pendidikan anggota, tata kelola kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi bekal penting bagi koperasi-koperasi baru di berbagai daerah.

Ketua Pengurus INKOPDIT Wara Sabon Dominikus mengingatkan gerakan koperasi kredit Indonesia untuk tetap menjaga ideologi dan jati diri koperasi di tengah berbagai tantangan. Menurut dia, gerakan koperasi kredit perlu terus melakukan transformasi dan memperkuat ketahanan organisasi agar mampu bertahan hingga satu abad ke depan.

“Gerakan koperasi kredit Indonesia harus kembali meneguhkan nilai dasar koperasi, memperkuat transformasi berbasis teknologi dan kebutuhan anggota, serta membangun daya tahan yang kuat menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan,” ujar Wara Sabon.

Ketua Pengurus INKOPDIT itu menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan pesaing bagi gerakan koperasi kredit, melainkan sesama elemen dalam ekosistem koperasi nasional yang perlu didukung bersama.

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukanlah pesaing, melainkan bagian dari keluarga besar gerakan koperasi Indonesia. Kesuksesan KDKMP adalah kesuksesan koperasi Indonesia, dan sebaliknya. Karena itu, INKOPDIT mendukung penuh penguatan KDKMP, terutama melalui pendidikan perkoperasian, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta transfer pengalaman tata kelola yang telah dimiliki gerakan koperasi kredit selama puluhan tahun," ujar Wara Sabon Dominikus.

RAT INKOPDIT Tahun Buku 2025 diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri atas pengurus, pengawas, manajemen, dan delegasi dari 34 Pusat Koperasi Kredit dari seluruh Indonesia. Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan strategi menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global.

Melalui sinergi antara pemerintah, LPDB Koperasi, dan gerakan koperasi kredit, penguatan kelembagaan koperasi diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan lima hal yang perlu diubah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kepada Komisi VI DPR RI, Rabu (17/6).

Ferry mengatakan UU Perkoperasian tersebut telah berumur 34 tahun sehingga dalam perkembangannya dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Adapun upaya perubahan UU Perkoperasian telah diamanatkan sejak 2014 sebagai implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XI/2013.

"Kemudian sembari menunggu revisi komprehensif tersebut, UU Perkoperasian mengalami revisi dalam beberapa pasal melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020, disusul kemudian revisi parsial kembali melalui UU Omnibus Law Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) tahun 2023," ujar Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, ia menilai koperasi menjadi usaha para anggotanya untuk tujuan kesejahteraan bersama.

"Atas dasar hal tersebut, Republik ini sudah sepantasnya memberikan perhatian yang besar kepada koperasi melalui pembinaan, pemberdayaan, perlindungan yang selaras dengan perkembangan dan tantangan zaman," terangnya.

Ferry menjelaskan terdapat lima sasaran besar RUU Perkoperasian tersebut yang diharapkan mampu membawa kemajuan besar bagi koperasi di Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Pertama, adopsi teknologi digital oleh koperasi. Ia menilai teknologi digital memberikan peluang besar terhadap kecepatan, kemudahan, keterjangkauan layanan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Kedua, pembentukan lembaga yang menyelenggarakan perizinan, pengaturan, dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi. Ferry menyampaikan lembaga pengawas ini memiliki tugas pengaturan, pengawasan tata kelola, kepatuhan, perlindungan anggota dan masyarakat dari praktik usaha koperasi yang merugikan, penjatuhan sanksi administratif, serta mencegah penyalahgunaan badan hukum korporasi.

Ketiga, pembentukan lembaga yang menyelenggarakan Penjaminan Simpanan Koperasi atau LPS Koperasi.

"Lembaga ini menyelenggarakan penjaminan simpanan anggota, diharapkan ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat untuk menggunakan layanan simpanan di koperasi tanpa ketakutan terjadinya gagal bayar sebagaimana terjadi pada tahun 2020," ungkap Ferry.

Keempat, ketentuan sanksi pidana. Ferry mengatakan ketentuan tersebut dibutuhkan untuk melindungi kepentingan anggota koperasi dan masyarakat luas. Namun, dibutuhkan kehati-hatian dalam perumusannya agar tidak kontraproduktif, tidak salah sasaran, dan tidak membuka peluang kriminalisasi.

Kelima, ketentuan terkait ekosistem dan peran pemerintah. Ia menyampaikan pada prinsipnya memberikan daya dukung bagi pembangunan dan pengembangan koperasi di Indonesia.

"Sehingga kami menilai pada akhirnya kelak bilamana disahkan, undang-undang ini dapat menjadi denominator perubahan wajah koperasi Indonesia di masa-masa mendatang. Dengan undang-undang ini, kami meyakini mimpi untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru (pilar utama) perekonomian Indonesia menjadi lebih mungkin dapat tercapai," pungkasnya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono merespons soal tuntutan aksi demo mahasiswa untuk mengevaluasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Menurut Ferry, program Kopdes Merah Putih bertujuan untuk menggerakkan ekonomi produktif sehingga mahasiswa perlu belajar tentang pemberian kesempatan supaya ekonomi masyarakat tetap produktif.

"Masa mahasiswa nggak setuju dengan itu? Yang nggak setuju apanya? Misalkan ada soal-soal pesimis, ini baru pertama kali kami dilakukan atas perintah Presiden membuat bangunan fisiknya, membuat badan hukumnya, kemudian operasionalisasinya. Memang enggak mudah mengoperasionalkan, tapi jangan pesimis," ungkap Ferry saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Ia mengungkapkan pembangunan fisik Kopdes Merah Putih telah disesuaikan menjadi maksimal 40 ribu dari sebelumnya 80 ribu hingga akhir tahun. Adapun, hingga kini, progres pembangunan fisik telah mencapai 30 ribu-an.

"Kan memang dari proses pembangunan fisik yang sekarang sedang dilakukan, kami menilai paling maksimal 40 ribu di tahun ini," terang Ferry.

Dengan demikian, operasionalisasi Kopdes Merah Putih membutuhkan pendekatan kualitatif, yakni berdasarkan studi kelayakan (feasibility study), termasuk peninjauan profit seperti yang disampaikan oleh DPR.

Ia menegaskan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

"Koperasi Desa ini amanatnya Undang-Undang 45 Pasal 33 dengan seluruh ayat-ayatnya seperti tadi. Kalau mahasiswanya anti Pasal 33, mahasiswa dari negara mana itu?" pungkasnya.

Mahasiswa dari sejumlah badan eksekutif mahasiswa (BEM) di Jabodetabek membawa lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di kawasan jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (12/6).

Aksi semula direncanakan digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Namun, polisi melakukan blokade dan melarang pemilihan tempat itu sebagai titik konsentrasi demo.

Pencegatan sempat dilakukan terhadap bus rombongan dengan mengalihkan mereka ke depan kompleks parlemen. Namun, mahasiswa yang tetap ngotot akhirnya melakukan long march.

Massa mahasiswa yang didominasi BEM se-UI dalam aksinya menyoroti sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian belakangan. Mulai dari pelemahan rupiah, APBN, kenaikan BBM, hingga MBG.

Berikut daftar lengkap tuntutan mahasiswa:

1. Stop pemborosan APBN

2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM

3. Hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

4. Hentikan militerisme di ranah sipil

5. Menuntut Prabowo berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memangkas hingga 50% target jumlah Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang dapat beroperasi hingga akhir 2026 dari awalnya 80.000 unit menjadi 40.000.

Hal ini dikemukakan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026) saat merespons pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengenai target operasional KopDes hingga akhir tahun.

"Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000, Pak, yang terbangun. Operasional ini 1.000, kami akan evaluasi sampai kejar Agustus ini, Pak. Yang sudah operasional baru 1.061," kata Ferry.

Ferry menyebut seluruh bangunan fisik yang telah selesai dibangun akan segera dioperasikan sehingga target 40.000 unit KopDes/Kel Merah Putih dapat tercapai pada akhir tahun.

“Sampai dengan akhir tahun ini, saya perkirakan ya… semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera operasional. Jadi maksimal 40.000, Pak,” terangnya.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi skeptis oleh Darmadi. Saat Ferry menyebut target tersebut dapat tercapai, Darmadi dari fraksi PDI Perjuangan langsung menyela dan menilai target tersebut tersebut sulit terealisasi.

“Tak mungkin, Pak,” katanya.

Meski demikian, Ferry tetap optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Ketika kembali ditanya apakah yang dimaksud adalah koperasi yang benar-benar beroperasi, dia menjawab bisa.

Ferry menjelaskan target tersebut telah disesuaikan dari rencana awal pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih. Menurutnya, pemerintah kini lebih realistis dengan fokus pada 40.000 koperasi yang dibangun dan dioperasikan secara bertahap.

“Ini saja kan sudah dari 80.000 [KopDes/Kel Merah Putih] yang berbadan hukum, kami sekarang melaksanakan bangunan fisiknya diperkirakan maksimal 40.000, operasionalnya 40.000. Jadi ini sebenarnya sudah ada penyesuaian dari target yang semula bangun 80.000, ini sudah setengahnya, Pak, tahun ini, Pak,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi semata-mata mengejar kuantitas. Menurutnya, operasionalisasi koperasi membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, termasuk dari sisi tata kelola, model bisnis, dan studi kelayakan usaha.

Ferry menjelaskan saat ini proses pembangunan KopDes Merah Putih masih berlangsung. Dari total lebih dari 83.000 koperasi yang telah mengantongi badan hukum, baru sebagian yang memasuki tahap pembangunan fisik.

Secara terperinci, dia menyampaikan sebanyak 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik 100%, sementara 22.737 unit masih dalam proses pembangunan. Adapun lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Di sisi lain, Ferry mengakui pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan koperasi, terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu, pemerintah telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan KopDes Merah Putih akan difokuskan terlebih dahulu pada sekitar 40.000 titik.

Ferry menambahkan pemerintah juga tidak akan memaksakan target pembangunan hingga 80.000 unit dalam waktu singkat. Sebaliknya, pengembangan KopDes Merah Putih akan dilakukan bertahap dengan mengedepankan aspek kualitas dan keberlanjutan usaha.

“Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tetapi kami akan melakukan secara bertahap dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Saya setuju memang feasibility study yang akan menjadi poin penting untuk di tahap operasionalisasi ini,” pungkasnya.

Pemerintah Didesak Setop KopDes Merah Putih

Pembangunan KopDes Merah Putih sendiri merupakan salah satu isu yang disorot Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dalam unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026). Selain mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp268 triliun, BEM UI turut menyerukan agar pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih dihentikan.

Sementara itu, Kemenkop tercatat telah mengajukan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp1,34 triliun pada 2027 untuk mendukung percepatan operasionalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hingga pengembangan koperasi secara nasional.

Menkop Ferry Juliantono mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut diajukan mengingat besarnya mandat dan cakupan program yang harus dijalankan kementeriannya pada tahun depan.

“Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp1,88 triliun,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor S-228/MK.03/2026 dan Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Koperasi untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp542,88 miliar.

Ferry menjelaskan tambahan anggaran senilai Rp1,34 triliun terdiri atas kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan program perkoperasian senilai Rp1,11 triliun. Menurutnya, dukungan Komisi VI DPR diperlukan agar anggaran Kemenkop pada 2027 dapat meningkat signifikan seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2026.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan sebanyak 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dapat beroperasi hingga akhir 2026. Namun, target tersebut mendapat respons tak terduga dari Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto yang meragukan capaian tersebut.

Dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026), Darmadi menanyakan target operasional KopDes Merah Putih yang akan dicapai pemerintah hingga akhir tahun ini.

“Jadi berapa targetnya Pak sampai tahun ini, KDMP ini [KopDes Merah Putih]?" tanya Darmadi.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono sontak menjawab Kemenkop memperkirakan setidaknya akan ada 40.000 KopDes Merah Putih yang dapat beroperasi hingga akhir tahun. Sebagai informasi, jumlah koperasi yang telah beroperasi sampai saat ini adalah 1.061 unit.

"Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000, Pak, yang terbangun. Operasional ini 1.000, kami akan evaluasi sampai kejar Agustus ini, Pak. Yang sudah operasional baru 1.061," kata Ferry.

Ferry menyebut seluruh bangunan fisik yang telah selesai dibangun akan segera dioperasikan sehingga target 40.000 unit KopDes/Kel Merah Putih dapat tercapai pada akhir tahun.

“Sampai dengan akhir tahun ini, saya perkirakan ya… semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera di operasional. Jadi maksimal 40.000, Pak,” terangnya.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi skeptis oleh Darmadi. Saat Ferry menyebut target tersebut dapat tercapai, Darmadi dari fraksi PDI Perjuangan langsung menyela dan menilai target tersebut tersebut sulit terealisasi.

“Tak mungkin, Pak,” katanya.

Meski demikian, Ferry tetap optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Ketika kembali ditanya apakah yang dimaksud adalah koperasi yang benar-benar beroperasi, dia menjawab bisa. Darmadi kemudian merespons singkat, “Hebat, ya.”

Ferry menjelaskan target tersebut telah disesuaikan dari rencana awal pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih. Menurutnya, pemerintah kini lebih realistis dengan fokus pada 40.000 koperasi yang dibangun dan dioperasikan secara bertahap.

“Ini saja kan sudah dari 80.000 [KopDes/Kel Merah Putih] yang berbadan hukum, kami sekarang melaksanakan bangunan fisiknya diperkirakan maksimal 40.000, operasionalnya 40.000. Jadi ini sebenarnya sudah ada penyesuaian dari target yang semula bangun 80.000, ini sudah setengahnya, Pak, tahun ini, Pak,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi semata-mata mengejar kuantitas. Menurutnya, operasionalisasi koperasi membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, termasuk dari sisi tata kelola, model bisnis, dan studi kelayakan usaha.

Ferry menjelaskan saat ini proses pembangunan KopDes Merah Putih masih berlangsung. Dari total lebih dari 83.000 koperasi yang telah mengantongi badan hukum, baru sebagian yang memasuki tahap pembangunan fisik.

Secara terperinci, dia menyampaikan sebanyak 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik 100%, sementara 22.737 unit masih dalam proses pembangunan. Adapun lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Di sisi lain, Ferry mengakui pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan koperasi, terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu, pemerintah telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan KopDes Merah Putih akan difokuskan terlebih dahulu pada sekitar 40.000 titik.

Ferry menambahkan pemerintah juga tidak akan memaksakan target pembangunan hingga 80.000 unit dalam waktu singkat. Sebaliknya, pengembangan KopDes Merah Putih akan dilakukan bertahap dengan mengedepankan aspek kualitas dan keberlanjutan usaha.

“Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tetapi kami akan melakukan secara bertahap dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Saya setuju memangfeasibility studyyang akan menjadi poin penting untuk di tahap operasionalisasi ini,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Hal itu disampaikan Ferry dalam sambutan pada Indonesia Strategic Alliance Evening 2026 yang diselenggarakan oleh RMN Rantai Makanan Sejahtera, Kadin Indonesia, dan EA GreenX di Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam.

"Kemitraan strategis antara swasta dan koperasi sangat penting untuk saling melengkapi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki," ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ferry menyampaikan forum tersebut menjadi momentum untuk mempererat kemitraan strategis sekaligus mendorong kolaborasi investasi yang berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Ferry mengatakan kemitraan dan kolaborasi antara sektor swasta dan koperasi dapat saling memperkuat satu sama lain. Sektor swasta berkontribusi pada inovasi, investasi, dan konektivitas pasar.

"Koperasi memberi ruang keterlibatan masyarakat dan partisipasi yang inklusif. Kemitraan semacam ini mulai kita lihat di berbagai sektor," ucap Ferry.

Ia menjelaskan kemitraan yang saling menguntungkan tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat masyarakat, memperluas kesejahteraan, dan membangun fondasi pertumbuhan yang lebih kokoh dalam jangka panjang. Ia menekankan posisi koperasi sebagai instrumen ekonomi yang menghubungkan kepentingan usaha dengan kepentingan masyarakat.

"Ketika banyak negara mencari model pembangunan yang lebih inklusif, koperasi menawarkan pendekatan yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi," lanjutnya.

Bagi Indonesia, ujar dia, koperasi merupakan bagian penting dari struktur perekonomian nasional yang terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Ferry menyampaikan pemerintah mengembangkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini telah terbentuk sebanyak 83 ribu badan hukum di seluruh Indonesia.

"Program ini lahir dari keyakinan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak akan kokoh tanpa fondasi ekonomi desa yang kuat," sambung Ferry.

Ferry menyampaikan KDKMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan berbagai layanan usaha sesuai kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan menghadirkan akses ekonomi yang lebih dekat, memperkuat usaha warga, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di daerah.

"Namun, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan kemitraan dan kolaborasi yang luas di antara semua pemangku kepentingan," kata Ferry.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengajukan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp1,34 triliun pada 2027 untuk mendukung percepatan operasionalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hingga pengembangan koperasi secara nasional.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut diajukan mengingat besarnya mandat dan cakupan program yang harus dijalankan kementeriannya pada tahun depan.

“Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp1,88 triliun,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor S-228/MK.03/2026 dan Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Koperasi untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp542,88 miliar.

Ferry menjelaskan tambahan anggaran senilai Rp1,34 triliun terdiri atas kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan program perkoperasian senilai Rp1,11 triliun. Menurutnya, dukungan Komisi VI DPR diperlukan agar anggaran Kemenkop pada 2027 dapat meningkat signifikan seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2026.

Secara garis besar, tambahan anggaran itu akan diarahkan pada dua kelompok utama. Pertama, untuk operasionalisasi organisasi yang mencakup penguatan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), komunikasi publik, penguatan infrastruktur, regulasi perkoperasian, pengawasan internal, hingga sosialisasi khusus program KopDes/Kel Merah Putih.

Kedua, anggaran akan digunakan untuk penguatan dan pengembangan koperasi melalui dukungan program prioritas nasional dan arahan Presiden, peningkatan kapasitas usaha koperasi, penguatan kelembagaan dan tata kelola, peningkatan daya saing SDM koperasi, serta penguatan fungsi pengawasan.

“Kami menyadari bahwa pagu indikatif yang ditetapkan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan Kementerian Koperasi dalam menjalankan seluruh amanat program khususnya untuk mendukung percepatan operasionalisasi 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pengembangan koperasi secara nasional,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap Komisi VI DPR dapat memberikan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran tersebut agar target strategis pembangunan koperasi dapat tercapai secara optimal.

“Harapan kami seluruh pihak dapat terus menjaga optimisme, meningkatkan kolaborasi dan mengerahkan upaya yang terbaik agar kebijakan dari program presiden, khususnya untuk program Desa dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, per 10 Juni 2026, realisasi pagu anggaran Kementerian Koperasi 2026 adalah Rp385,04 miliar atau 44,12% dari total pagu Rp872,68 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong koperasi mengambil peran lebih besar dalam industri gula nasional untuk memperkuat hilirisasi tebu dan mengurangi ketergantungan terhadap impor gula. Langkah tersebut dilakukan dengan menghubungkan petani, koperasi, industri pengolahan, hingga jaringan pemasaran dalam satu rantai pasok yang terintegrasi.

Dorongan itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat, Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri, dan PT Indogula Jayabaya di Kediri, Jawa Timur, Sabtu (6/6/2026). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri gula nasional dari hulu hingga hilir.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, model kemitraan seperti itu menjadi salah satu strategi untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian sekaligus mendukung target swasembada gula nasional.

"Kerja sama ini menunjukkan koperasi mampu menjadi pelaku utama dalam sektor produksi, distribusi, dan hilirisasi untuk memperkuat ekonomi rakyat. Koperasi perlu terus didorong agar tidak hanya bergerak pada sektor pembiayaan, tetapi juga berperan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi. Untuk menuju swasembada gula sesuai arahan Presiden, kita akan mengurangi impor gula dan pada sisi lain menggenjot produksi gula nasional," ujar Ferry dalam keterangan yang diterima pada Ahad (7/6/2026).

Menurut Ferry, pengembangan industri gula berbasis koperasi juga perlu melibatkan lebih banyak petani tebu dan masyarakat sekitar. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sentra tebu.

Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat merupakan mitra penerima pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi pada 2025 yang bergerak di bidang komoditas dan ekspor. Saat ini koperasi tersebut mengembangkan industri gula melalui PT Indogula Jayabaya di Kediri.

Sementara itu, Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri memiliki basis usaha pada pemasaran dan distribusi komoditas pertanian, termasuk tebu. Sinergi kedua koperasi dengan industri pengolahan dinilai dapat memperkuat mata rantai usaha gula nasional yang selama ini masih terfragmentasi.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, kolaborasi antara koperasi dan industri pengolahan merupakan model yang dapat memperkuat koperasi sektor riil sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

"LPDB Koperasi tidak hanya hadir sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator pengembangan ekosistem usaha koperasi. Kerja sama antara Koperasi KANA, Koperasi Putra Harapan Jaya, dan PT Indogula Jayabaya menjadi contoh nyata bagaimana pembiayaan koperasi dapat mendorong tumbuhnya industri berbasis koperasi yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi anggota dan petani," ujar Krisdianto.

Krisdianto menjelaskan, sektor gula menjadi salah satu sektor strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Karena itu, kata dia, LPDB Koperasi mendorong pembiayaan kepada koperasi produktif yang memiliki orientasi pengembangan industri dan hilirisasi.

"Kami melihat model bisnis yang dibangun dalam kerja sama ini sangat menjanjikan karena mengintegrasikan petani tebu, koperasi pemasaran, industri pengolahan, hingga akses pasar. Dengan ekosistem yang kuat, koperasi tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri gula nasional," kata Krisdianto.

Ia berharap model kemitraan tersebut dapat direplikasi di berbagai daerah penghasil komoditas pertanian lainnya. Menurutnya, penguatan koperasi sektor riil menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Melalui kerja sama tersebut, para pihak menargetkan terbentuknya rantai pasok gula yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selain meningkatkan produktivitas tebu dan kapasitas pengolahan gula nasional, kolaborasi itu juga diharapkan dapat memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri serta memperbesar kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan proses rekrutmen 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah memasuki tahap akhir seleksi dan segera berlanjut ke pelatihan.

Para calon manajer ditargetkan mulai ditempatkan di koperasi desa pada Agustus 2026 untuk mendukung operasional program tersebut.

"Kami sekarang pada saat yang sama sedang melakukan proses rekrutmen manajer-manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih karena memang menyangkut aspek profesionalitas untuk bisa mengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Akhir Juli sudah selesai, sekarang tahap seleksinya sudah selesai dan memasuki tahap persiapan pelatihan," kata Ferry dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Selasa (2/6).

Menurut Ferry, pemerintah merekrut sekitar 35 ribu tenaga pengelola koperasi yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih dan 5.000 manajer Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Kita kemarin merekrut sekitar 35 ribu manager Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dibagi 30 ribunya itu untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, 5.000-nya adalah sebagai manager di Kampung Nelayan Merah Putih," ujarnya.

Ia menjelaskan para calon manajer yang lolos seleksi saat ini tengah dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan sebelum ditempatkan di lapangan.

"Nanti ini sekarang masuk tahap seleksinya sudah selesai. Sekarang mau memasuki tahap persiapan pelatihan bagi calon manajer-manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang insya Allah nanti Agustus akan ditempatkan di seluruh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih," ujarnya.

Ferry menyebut kebutuhan manajer profesional menjadi bagian penting dalam tahap operasionalisasi Kopdes Merah Putih yang kini mulai berjalan.

Menurut dia, pengelolaan koperasi tak hanya mencakup aktivitas ritel, tetapi juga berbagai layanan lain yang membutuhkan sumber daya manusia terlatih.

Selain menjual barang kebutuhan pokok dan barang subsidi seperti LPG 3 kilogram, pupuk, minyak goreng, dan beras, Kopdes Merah Putih juga akan mengelola gerai obat dan klinik, lembaga keuangan mikro, hingga layanan logistik.

Karena itu, kata Ferry, proses operasionalisasi tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga penyiapan model bisnis, digitalisasi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Di sisi pembangunan, Ferry mengatakan hingga saat ini sekitar 11.030 bangunan Kopdes Merah Putih telah selesai 100 persen, lengkap dengan gudang, gerai, dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara sekitar 23 ribu bangunan lainnya masih dalam tahap pembangunan.

"Yang sudah selesai 100 persen pembangunan fisik, gudang, gerai serta alat kelengkapannya per hari ini update-nya sekitar 11.030 bangunan fisik yang 100 persen sudah selesai. Tapi yang sedang dibangun sudah ada sekitar 23 ribuan bangunan fisik," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur. Ribuan koperasi tersebut menjadi proyek percontohan sebelum implementasi yang lebih luas.

Pemerintah menargetkan sedikitnya 20 ribu Kopdes Merah Putih dapat diluncurkan pada Agustus mendatang dengan kesiapan tidak hanya dari sisi bangunan fisik, tetapi juga operasional.

"Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo), rencananya bulan Agustus nanti kita bisa me-launching sekitar minimal 20 ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mudah-mudahan tidak hanya siap bangunan fisik, gudang dan gerainya serta alat kelengkapannya tetapi juga siap untuk operasionalisasi," ujar Ferry.

Ia menambahkan keberhasilan Kopdes Merah Putih nantinya diukur dari kemampuan koperasi menghasilkan keuntungan, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, serta menghadirkan layanan pembiayaan dengan bunga rendah bagi masyarakat desa.

Program rekrutmen manajer Kopdes sebelumnya mendapat respons tinggi dari masyarakat. Pemerintah mencatat jumlah pendaftar mencapai 383.830 orang untuk memperebutkan 35.476 formasi yang terdiri dari 30 ribu manajer Kopdes dan 5.476 pengelola KNMP.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan para peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan manajerial dan perkoperasian selama sekitar dua bulan sebelum resmi menjalankan tugas di lapangan.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan manajer Kopdes akan berstatus pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara pada masa penugasan awal.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengapresiasi kinerja Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit (KSP Kopdit) Obor Mas yang berhasil mencatatkan nilai aset lebih dari Rp1,52 triliun sepanjang tahun 2025 dan tetap dipercaya pemerintah sebagai salah satu koperasi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ferry menilai keberhasilan koperasi tersebut tidak lepas dari konsistensi dalam pelayanan dan inovasi yang terus dikembangkan sehingga mampu memperluas manfaat bagi anggota maupun masyarakat.

“Pada tanggal 12 Juli yang akan datang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional, kami ingin memberikan penghargaan khusus kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur dan juga pemerintah Provinsi karena koperasi ini membawa nama harum di kancah nasional,” ujar Ferry dalam Pembukaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Paripurna XLII Tahun Buku 2025 KSP Kopdit Obor Mas, Sabtu (30/5/2026).

Meski mencatat kinerja positif di sektor simpan pinjam, Ferry mendorong KSP Kopdit Obor Mas untuk mulai memperluas usaha ke sektor riil dan produktif guna memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

“Saya mengharapkan KSP Kopdit Obor Mas sudah mulai masuk ke sektor riil, sektor produktif yang bisa mendukung UMKM lokal dan pariwisata,” katanya.

Menurut Ferry, pengembangan usaha di sektor riil berpotensi meningkatkan pendapatan koperasi sekaligus memperbesar sisa hasil usaha (SHU) yang diterima anggota. Ia optimistis koperasi tersebut dapat tumbuh lebih besar dan memperluas kontribusinya bagi perekonomian masyarakat.

Kemenkop juga memastikan tetap memberikan pendampingan kepada koperasi eksisting di tengah percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurut Ferry, pengembangan KDKMP tidak akan mengurangi perhatian pemerintah terhadap koperasi yang telah lebih dahulu berkembang.

“Salah satu tanggung jawab besar dari Kementerian Koperasi tidak hanya fokus mengurus KDKMP tetapi kami juga tetap harus membina koperasi yang sudah ada terlebih dahulu termasuk KSP Kopdit Obor Mas dan KSP lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyebut KSP Kopdit Obor Mas menjadi salah satu kebanggaan daerah karena berhasil berkembang dari koperasi sederhana menjadi lembaga keuangan anggota berskala nasional.

Saat ini KSP Kopdit Obor Mas memiliki 162.412 anggota yang tersebar di seluruh Nusa Tenggara Timur dan menjadi salah satu andalan pemerintah dalam penyaluran KUR. Selain itu, koperasi tersebut juga tercatat memiliki aset sebesar Rp1,52 triliun.

Plt Ketua Pengurus KSP Kopdit Obor Mas Valerianus Samador mengatakan fokus koperasi pada 2026 adalah memperkuat disiplin anggota melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan literasi keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani resmi dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 1447–1452 Hijriah (H).

"Selamat bertugas kepada seluruh Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah [MES] periode 1447–1452 H," tulis Rosan melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (26/5/2026).

Rosan menekankan komitmen kepengurusan baru untuk memastikan ekonomi syariah tidak sekadar besar dalam angka, tetapi dalam manfaat dan dampak bagi masyarakat.

“Pemikiran, wacana, visi, misi tanpa implementasi hanyalah menjadi halusinasi. Ekonomi syariah tidak boleh hanya besar di angka, tetapi kecil dalam dampak nyata,” ucap Rosan dalam video yang diunggahnya.

Adapun, pelantikan pengurus pusat MES periode 1447–1452 H dilaksanakan di Jakarta pada Minggu (24/5/2026). Pelantikan dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan PP MES Ma’ruf Amin.

Mengutip laman resmi MES, Ma’ruf Amin dalam arahannya menyampaikan optimisme tinggi terhadap laju pertumbuhan sektor syariah Tanah Air.

“Saya mengatakan bahwa ekonomi syariah masa depannya cerah, tidak gelap,” ujar Ma'ruf.

Dia memaparkan, ekonomi syariah telah berkontribusi sekitar 30%-40% terhadap ekonomi nasional. Meski Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga global, ia mendorong penyusunan strategi agar Indonesia segera menduduki peringkat pertama dunia.

Lebih lanjut, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia tersebut mengingatkan bahwa ekonomi syariah tidak boleh hanya mencari keuntungan finansial. Sistem ini harus senantiasa mengedepankan pelayanan dan kemaslahatan publik.

“Syariah hadir sebagai buku petunjuk agar inovasi tersebut berjalan dengan baik, membawa keadilan, dan tidak ada rakyat yang dirugikan,” tuturnya.

Selain Rosan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga dilantik sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat MES periode 1447–1452 H.

Senada, Ferry meyakini ekonomi syariah akan semakin kuat ke depannya dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki lembaga keuangan syariah agar benar-benar hadir di tengah masyarakat melalui program-program yang nyata dan produktif.

Dia juga mendorong agar MES masuk ke sektor riil dan mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muslim baru di berbagai daerah di Indonesia.

"Jika ada 9 naga dan 9 haji, maka saya katakan jangan hanya 9 haji. Kalau perlu harus lahir 90 bahkan 900 pengusaha muslim baru dari gerakan Masyarakat Ekonomi Syariah," kata Ferry, dikutip dari akun Instagramnya.