Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mencatat realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP mencapai 6.749 unit sepanjang periode 1—31 Januari 2026, lampaui Himbara lainnya.

Jumlah itu lebih besar dibanding data yang dirilis Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yakni sebesar 4.160 unit. Perbedaan angka tersebut dikarenakan beberapa KPR Sejahtera FLPP yang sudah diakadkan BTN masih dalam proses penagihan ke BP Tapera.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, kinerja positif ini melanjutkan konsistensi BTN sepanjang tahun lalu. Pada 2025, perseroan tercatat menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 192.208 unit.

“Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah,” kata Nixon dalam keterangannya, dikutip pada Senin (16/2/2026).

Adapun tahun ini pemerintah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350.000 unit. Dari total tersebut, BTN mendapat alokasi kuota sebanyak 172.000 unit.

BTN lantas menyatakan kesiapannya mengoptimalkan alokasi kuota yang diberikan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah.

“Transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi akan terus kami dorong agar proses pembiayaan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

BP Tapera sebelumnya telah merilis realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP periode 1–31 Januari 2026. Secara nasional, realisasi mencapai 7.312 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp912,4 miliar.

Dari jumlah tersebut, BTN memimpin dengan total penyaluran mencapai 4.160 unit, melampaui Himbara lainnya. Setelah BTN, Bank Syariah Nasional (BSN) mencatatkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP sebanyak 861 unit, disusul Bank Mandiri 699 unit, BNI 616 unit, serta BRI 587 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengaku optimistis dapat menyalurkan dukungan pembiayaan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tembus 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa pada bulan pertama 2026, pihaknya telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp912,4 miliar untuk mendukung penyaluran 7.312 unit rumah subsidi.

Dalam penjelasannya, apabila dibandingkan secara tahunan, penyaluran FLPP pada tahun ini tercatat tumbuh 177,7% dibandingkan dengan penyaluran pada Januari 2025 sebesar 2.633 unit rumah.

"Penyaluran ini meningkat hingga 177,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ada peningkatan signifikan penyaluran FLPP bulan Januari tahun ini jika dibandingkan tahun lalu,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (3/1/2026).

Sejalan dengan hal itu, dia mengaku optimistis bahwa penyaluran FLPP akan menyerap seluruh kuota yang disediakan pada tahun ini.

Dia menekankan, realisasi FLPP pada Januari 2026 ini didorong oleh kontribusi 2.435 pengembang yang tersebar di 33 provinsi di 293 kabupaten/kota.

Berdasarkan profil penerima, pekerja swasta masih mendominasi serapan hingga 75,85%, disusul wiraswasta 14,33%, PNS 6,37% dan lainnya 3,45%.

"Selain itu, bank penyalur FLPP juga telah menargetkan secara mingguan kepada bank penyalur yang ada di cabang-cabang mereka. Sehingga target lebih terukur," tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, BP Tapera mencatat akumulasi penyaluran FLPP telah menyasar 1.877.747 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak 2010 hingga 2025. Manajemen BP Tapera mengatakan, total dana yang telah digelontorkan pemerintah untuk membantu MBR memiliki hunian pertama tersebut mencapai Rp185,87 triliun.

Sementara itu, realisasi pada 2025 bahkan mencatatkan sejarah tertinggi dengan penyaluran 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun.

Bisnis.com, SEMARANG - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mendapatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 12.000 unit rumah subsidi di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada tahun 2026.

"Tahun lalu, untuk Jawa Tengah-DI Yogyakarta, terus terang kuotanya masih tersisa seribuan. Jadi masih 11.000-an yang terserap. Mudah-mudahan tahun 2026 ini kita bisa serap 12.000 unit keseluruhan," jelas Fitri Novianty Ratna Kusuma, Kepala Kantor Wilayah Bank BTN Jawa Tengah-DI Yogyakarta, dikutip Selasa (27/1/2026).

Fitri menjelaskan, sisa kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP pada tahun lalu disebabkan oleh adanya penambahan kuota di tengah tahun. Meskipun permintaan konsumen masih tinggi, namun kesiapan dan ketersediaan hunian bersubsidi masih belum mencukupi.

"Ini kejar-kejaran, karena penambahan kuota itu terjadi di pertengahan tahun. Jadi sebelumnya kan kuotanya enggak sebesar itu, ketika ditambah, kecepatan pembangunan [hunian bersubsidinya] belum bisa mengejar," ungkapnya.

Daya beli konsumen yang dibuktikan dengan keterangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI Checking juga menjadi permasalahan tersendiri. Fitri mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, banyak calon pembeli rumah subsidi yang gagal mengajukan kredit perumahan lantaran memiliki sisa piutang akibat pinjaman daring.

"Banyak pinjol yang kolektibilitasnya enggak bagus, ini fenomena di masyarakat saat ini. Tetapi, kalau pinjolnya lancar, sebetulnya tidak masalah. Akan kami hitung Repayment Capacity [RPC] atau kemampuan membayarnya, apakah memenuhi atau tidak, itu saja," jelas Fitri.

Lebih lanjut, Fitri mengungkapkan bahwa wilayah penyangga kota-kota besar di Jawa Tengah menjadi pilihan utama masyarakat yang mengajukan FLPP. Beberapa wilayah tersebut antara lain di Kabupaten Semarang seperti Ungaran, Kota Salatiga, juga Kabupaten Kendal. Selain itu, kawasan Solo Raya serta Kota Pekalongan juga menjadi dua wilayah dengan pengajuan FLPP terbanyak di Jawa Tengah sepanjang tahun 2025.

"Developer masih terus bergerak, meskipun belum pulih seperti sebelum Covid-19. Tetapi sudah meningkat. Jadi, realisasi [penyaluran KPR FLPP] kami di 2025 pun meningkat jika dibandingkan dengan 2024, dan peningkatannya cukup besar juga," tutur Fitri.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran dana FLPP sepanjang 2010-2025 telah menyentuh 1.877.747 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Total dana yang digelontorkan mencapai Rp185,87 triliun, dimana penyaluran FLPP pada 2025 mencapai Rp34,64 triliun.

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya mendukung agenda perumahan nasional dengan memperluas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi BNI dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah guna menekan backlog perumahan nasional.

Komitmen tersebut tercermin dari partisipasi BNI dalam pelaksanaan akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit rumah yang dirangkai dengan serah terima kunci pada 2025. Akad massal ini digelar secara hibrid dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025.

Sebanyak 300 akad dilaksanakan secara langsung di lokasi dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya dilakukan secara daring oleh 39 bank penyalur di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Komisioner BP Tapera. Dari BNI, hadir Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan beserta jajaran manajemen.

“BNI berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR melalui pembiayaan KPR FLPP yang mudah, cepat, dan akuntabel,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2025.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula serah terima kunci secara simbolis kepada 10 perwakilan MBR dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tenaga pendidik, pelaku UMKM, buruh, nelayan, hingga anggota TNI.

Mandat FLPP 2026

Sejalan dengan pencapaian tersebut, BNI kembali memperoleh mandat penyaluran 17.356 unit KPR FLPP pada 2026 setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BP Tapera. Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025), bersama 43 bank penyalur.

BNI termasuk dalam 10 bank dengan kuota FLPP terbesar dan diwakili Direktur Network & Retail Funding Rian Eriana Kaslan. Penandatanganan disaksikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Rian menyatakan penugasan tersebut merupakan kesinambungan peran BNI sebagai agen pembangunan di sektor perumahan. “Dengan jaringan BNI yang tersebar nasional dan sinergi erat bersama BP Tapera serta Kemen PKP, kami optimistis penyaluran FLPP 2026 dapat berjalan tepat sasaran, prudent, dan memberi kemudahan bagi MBR memiliki rumah pertama,” ujarnya.

Ke depan, BNI akan terus mengoptimalkan peran jaringan kantor dan seluruh area kerja untuk mendukung program perumahan nasional, mulai dari kesiapan debitur, dukungan teknis pelaksanaan akad secara hibrid, hingga edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan skema pembiayaan KPR FLPP.

Melalui kontribusi berkelanjutan di sektor perumahan, BNI menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga turut membangun fondasi kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

(ANN)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda perumahan nasional melalui perluasan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Langkah ini menjadi bagian dari kontribusi BNI dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah untuk menekan backlog perumahan nasional.

Komitmen tersebut tercermin dari partisipasi BNI dalam pelaksanaan akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit rumah yang dirangkai dengan serah terima kunci pada 2025. Kegiatan ini digelar secara hibrid dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12).

Sebanyak 300 akad dilaksanakan secara langsung di lokasi dengan melibatkan 11 bank penyalur. Sementara itu, 49.730 akad lainnya dilakukan secara daring oleh 39 bank penyalur yang tersebar di 33 provinsi, mencakup 110 titik kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Acara tersebut turut dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta jajaran Komisioner BP Tapera. Dari BNI, hadir Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan bersama jajaran manajemen.

"BNI berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR melalui pembiayaan KPR FLPP yang mudah, cepat, dan akuntabel," ujar Putrama dalam keterangan tertulis.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula serah terima kunci secara simbolis kepada 10 perwakilan MBR dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tenaga pendidik, pelaku UMKM, buruh, nelayan, hingga anggota TNI.

Mandat FLPP 2026

Sejalan dengan pencapaian tersebut, BNI kembali memperoleh mandat penyaluran 17.356 unit KPR FLPP pada 2026 setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BP Tapera. Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12), bersama 43 bank penyalur.

BNI termasuk dalam 10 bank dengan kuota FLPP terbesar dan diwakili Direktur Network & Retail Funding Rian Eriana Kaslan. Penandatanganan disaksikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Rian menyatakan penugasan tersebut merupakan kesinambungan peran BNI sebagai agen pembangunan di sektor perumahan.

"Dengan jaringan BNI yang tersebar nasional dan sinergi erat bersama BP Tapera serta Kemen PKP, kami optimistis penyaluran FLPP 2026 dapat berjalan tepat sasaran, prudent, dan memberi kemudahan bagi MBR memiliki rumah pertama," ujarnya.

Ke depan, BNI akan terus mengoptimalkan peran jaringan kantor dan seluruh area kerja untuk mendukung program perumahan nasional, mulai dari kesiapan debitur, dukungan teknis pelaksanaan akad secara hibrid, hingga edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan skema pembiayaan KPR FLPP.

Melalui kontribusi berkelanjutan di sektor perumahan, BNI menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga turut membangun fondasi kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melalui Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat mencapai 285.000 unit pada 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyebut total kebutuhan anggaran untuk memenuhi rencana penyaluran rumah subsidi tersebut mencapai Rp37,1 triliun.

"Target penyaluran dana FLPP tahun 2026 sebanyak 285.000 unit rumah dengan total kebutuhan dana sebesar Rp37,1 triliun," jelasnya saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Perinciannya, anggaran Rp37,1 triliun itu bakal berasal dari anggaran DIPA sebesar Rp25,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp10,4 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun.

"Sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah juga mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah di tahun depan," ujar Heru.

Untuk mempercepat realisasi penyaluran di tahun depan, BP Tapera menggandeng 43 Bank Penyalur terdiri dari 5 bank Himbara, 4 bank swasta dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyalurkan FLPP Sejahtera.

Sementara itu, hingga periode 22 Desember 2025, penyaluran dana FLPP telah mencapai 270.985 unit rumah sebesar Rp33,66 triliun.

Penyaluran dana ini disalurkan melalui 39 bank penyalur dengan rumah yang dibangun oleh 8.058 pengembang yang terdiri dari 13.118 perumahan yang tersebar di 33 provinsi di 401 kabupaten/kota.

Sebelumnya, BP Tapera menargetkan penyaluran rumah subsidi sepanjang tahun ini ditargetkan akan mencapai 280.000 unit. Di mana, saat ini BP Tapera mengaku tengah memacu berbagai strategi untuk mengejar target tersebut di sisa waktu akhir tahun. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperpanjang tenggat waktu realisasi akad kredit.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya maksimal akad itu sampai dengan 15 Desember, tahun ini kita perpanjang sampai tanggal 30 Desember pukul 12.00 WIB," ujar Heru saat ditemui di sela-sela agenda Akad Massal 50.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 di Banten, Sabtu (20/12/2025).