REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap bertahan di level 5 persen. Kebijakan tersebut dipertahankan meski terjadi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah menjaga bunga FLPP tetap 5 persen flat hingga akhir masa kredit agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses hunian dengan cicilan yang terjangkau.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Maruarar di Jakarta, Jumat.

Maruarar juga memastikan kebijakan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut dia, pembahasan mengenai kebijakan tersebut telah dilakukan secara intensif bersama berbagai pihak terkait.

"Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan dan BP BUMN Pak Dony. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada," katanya.

Dalam rapat bersama Danantara Indonesia, pemerintah juga membahas dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Selain itu, dibahas optimalisasi aset rumah susun milik BUMN untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.

Maruarar mengungkapkan realisasi penyaluran FLPP hingga saat ini mencapai 78.277 unit rumah atau sekitar 22,36 persen dari target 350.000 unit pada 2026.

Pemerintah dan Danantara juga membahas perkembangan penyelesaian proyek rumah susun Meikarta. Pembahasan mencakup proses hibah, percepatan due diligence legalitas tanah, penugasan BUMN pelaksana, hingga penetapan harga jual unit agar proses sosialisasi kepada masyarakat dapat segera dilakukan.

Selain itu, rapat turut membahas penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang diinisiasi Danantara untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perumahan Rakyat (Gasperra) Junaidi Abdillah menilai dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,50% tidak akan dirasakan secara langsung pada skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Namun, dia menilai kondisi tersebut berisiko meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Menurut Junaidi, karakteristik kedua program subsidi perumahan tersebut berbeda sehingga respons terhadap perubahan suku bunga acuan juga tidak sama.

"KPR FLPP tidak berpengaruh terhadap kenaikan BI Rate karena perbankan sudah terikat komitmen di awal oleh BP Tapera," kata Junaidi ketika dihubungi, Minggu (14/6/2026).

Sebaliknya, pada skema KPR Subsidi Selisih Bunga, pemerintah harus menanggung selisih bunga yang muncul akibat kenaikan suku bunga pasar. Karena itu, kenaikan BI Rate berpotensi meningkatkan kewajiban subsidi yang harus dibayarkan negara.

"KPR SSB, jenis subsidi ini akan membebani pemerintah jika mengalami kenaikan BI Rate, karena selisih akibat kenaikan suku bunganya menjadi beban APBN," ujarnya.

Meski demikian, Junaidi menilai persoalan utama kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini bukan lagi terkait tingkat bunga kredit maupun uang muka (down payment/DP).

Menurutnya, berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah, seperti bunga KPR subsidi 5% dan DP rendah, telah berhasil mengurangi hambatan pembiayaan bagi calon pembeli rumah.

"Isu suku bunga dan DP sudah bukan lagi menjadi hambatan," katanya.

Junaidi menjelaskan tantangan terbesar saat ini justru berasal dari tingginya harga tanah dan bangunan, terutama di wilayah perkotaan. Kenaikan harga lahan membuat pengembang semakin sulit menyediakan rumah murah di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi.

"Harga tanah makin mahal, dampaknya perolehan tanah makin ke pinggiran. Tentunya ini tidak efektif buat MBR jika tempat tinggal makin jauh dari tempat kerja," ujarnya.

Selain itu, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di kota-kota besar juga tergerus oleh berbagai kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari biaya transportasi, konsumsi, hingga biaya sewa tempat tinggal.

"Daya beli MBR yang tinggal di kota besar terbebani biaya operasional, transportasi, makan, kontrakan dan lain-lain. Sulit untuk menabung dan tidak lagi ada kemampuan untuk mengangsur KPR," katanya.

Masalah lainnya adalah dominasi pekerja sektor informal yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 60% dari total tenaga kerja. Kelompok ini, menurut Junaidi, masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratan perbankan dalam pengajuan KPR.

"Pekerja informal sebanyak 60 persen, susah lolos di perbankan," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Junaidi mendorong pemerintah memperbanyak pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat tinggal lebih dekat dengan tempat kerja.

"Solusinya adalah penyediaan rumah vertikal di wilayah perkotaan khusus MBR di perkotaan," katanya.

Lebih lanjut, Junaidi mengapresiasi berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah untuk sektor perumahan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis, DP rendah, bunga KPR 5%, hingga perlindungan asuransi bagi penerima KPR subsidi.

Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut merupakan langkah positif yang membantu baik masyarakat maupun pengembang.

"BPHTB gratis, DP 1 persen, bunga 5 persen, asuransi merupakan vitamin bagi MBR dan ini langkah maju pemerintah. PBG gratis dan lain-lain merupakan vitamin buat pengembang," ujarnya.

Namun, Junaidi menilai pemerintah perlu mulai memfokuskan perhatian pada persoalan harga tanah yang terus meningkat dan berbagai biaya transaksi yang menyertai proses pengadaan lahan.

Dia berpandangan keberhasilan program perumahan rakyat ke depan tidak hanya ditentukan oleh kemudahan pembiayaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengendalikan biaya penyediaan lahan.

"Problem-nya sekarang bagaimana insentif terhadap harga tanahnya, komponen biaya akibat transaksi tanah, kebijakan apa yang harus diambil?" katanya.

Junaidi menegaskan bahwa upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi MBR memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui subsidi pembiayaan, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu menekan biaya tanah dan meningkatkan pasokan hunian terjangkau di kawasan perkotaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 54.961 unit hingga 4 Mei 2026.

Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera, Muhammad Nauval Al-Ammari menyatakan capaian tersebut dibarengi dengan peningkatan tingkat keterhunian rumah FLPP yang naik menjadi 94,02% dari posisi sebelumnya sebesar 93,62%.

"Realisasi penyaluran FLPP hingga 4 Mei 2026 tercatat sebanyak 54.961 MBR [Masyarakat Berpenghasilan Rendah] telah menerima manfaat pembiayaan rumah FLPP dari BP Tapera," kata Nauval dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan sebaran wilayah, Jawa Barat masih mendominasi realisasi penyaluran tertinggi dengan total mencapai 13.032 unit rumah subsidi.

Posisi berikutnya diikuti oleh Sulawesi Selatan sebanyak 4.675 unit, Jawa Tengah 4.672 unit, Sumatra Selatan 3.697 unit, dan Jawa Timur sebesar 3.654 unit.

Nauval menilai kenaikan angka keterhunian mencerminkan perbaikan kualitas penyaluran serta efektivitas pemanfaatan rumah subsidi oleh para penerima manfaat.

“BP Tapera menyampaikan apresiasi kepada seluruh Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang atas kolaborasi yang telah terjalin dengan baik, sehingga tingkat keterhunian rumah FLPP dapat meningkat dari 93,62% menjadi 94,02%,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan kuota rumah subsidi FLPP sebesar 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 50.021 unit hingga periode 13 April 2026.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa total pembiayaan yang telah digelontorkan untuk penyaluran 50.021 unit rumah subsidi tersebut mencapai Rp6,22 triliun.

“Saat ini baru terserap 14,29% dari target 350.000 unit," kata Heru dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

Haru merinci, rumah subsidi yang telah disalurkan saat ini tersebar di 33 provinsi dan 364 Kabupaten/Kota.

Kemudian, dalam rangka mempercepat penyaluran rumah subsidi, BP Tapera baru saja mengalihkan layanan SiKasep ke Aplikasi Tapera Mobile yang diklaim mempermudah akses bagi masyarakat per tanggal 13 April 2026.

"Kehadiran Tapera Mobile semakin mendekatkan pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) juga tengah melancarkan sejumlah strategi dalam rangka mendorong laju penyaluran rumah subsidi sepanjang tahun ini.

Terbaru, Kementerian PKP menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur ulang batas kredit macet yang akan tercantum dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Di mana, relaksasi ini diharapkan mampu meningkatkan Masyarakat Berpengahsilan Rendah (MBR) mendapat fasilitas KPR Subsidi.

"Mulai detik ini, yang ada catatan SLIK OJK Rp1 juta ke bawah boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat," ujar Ara.

Ara menegaskan kebijakan ini baru terealisasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah melalui sejumlah pertemuan intensif untuk memperjuangkan nasib calon debitur KPR Subsidi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengonfirmasi bahwa dalam aturan baru, laporan SLIK hanya akan menampilkan rincian kredit dengan nominal di atas Rp1 juta.

Selain batasan nominal, OJK mewajibkan pembaruan data pelunasan kredit dilakukan maksimal H+3 serta memberikan akses data SLIK secara langsung kepada BP Tapera untuk mempercepat verifikasi.

"Kami memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk penyesuaian sistem. Selambat-lambatnya kebijakan ini berjalan pada akhir Juni 2026," ujar Friderica.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi akan terakselerasi seiring keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menyatakan kebijakan baru ini menjadi angin segar untuk mengejar target kuota FLPP yang telah ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit tahun ini.

Selama ini, tambah Joko, catatan merah pada SLIK akibat tunggakan kecil menjadi penghambat utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses pembiayaan hunian bersubsidi.

"Hampir 80% MBR yang mengajukan KPR subsidi terhambat di SLIK, mayoritas menyangkut paylater atau pinjaman online," kata Joko dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Joko menyebut hambatan tersebut telah menjadi keluhan anggota REI sejak 1,5 tahun terakhir. Namun, baru di era kepemimpinan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi keputusan tersebut tercapai.

Dalam kesepakatan terbaru, OJK menetapkan ambang batas catatan SLIK yang menjadi pertimbangan bank berada di atas Rp1 juta. Artinya, tunggakan di bawah nominal tersebut tidak lagi menjegal akses kredit rakyat.

“Masalah SLIK akibat paylater dan pinjaman online di bawah Rp1 juta akan diakomodir untuk dapat mengakses kredit perumahan,” kata CEO Buana Kassiti Group tersebut.

Selain ambang batas, OJK mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada akhir Juni 2026.

Langkah strategis lainnya adalah pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera. OJK juga menegaskan bahwa data tersebut tidak secara otomatis menjadi penentu mutlak diterima atau ditolaknya permohonan kredit.

REI menilai kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah, khususnya Kementerian PKP, dalam menuntaskan hambatan birokrasi demi menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini terkendala SLIK untuk memiliki rumah subsidi melalui skema FLPP, sekaligus memberi harapan target kuota 350 ribu unit bisa tercapai," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) mengungkap penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi akan terakselerasi seiring keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menyatakan kebijakan baru ini menjadi angin segar untuk mengejar target kuota FLPP yang telah ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit tahun ini.

Selama ini, tambah Joko, catatan merah pada SLIK akibat tunggakan kecil menjadi penghambat utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses pembiayaan hunian bersubsidi.

"Hampir 80% MBR yang mengajukan KPR subsidi terhambat di SLIK, mayoritas menyangkut paylater atau pinjaman online," kata Joko dalam keterangan resmi, Selasa (14/4/2026).

Joko menyebut hambatan tersebut telah menjadi keluhan anggota REI sejak 1,5 tahun terakhir. Namun, baru di era kepemimpinan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi keputusan tersebut tercapai.

Dalam kesepakatan terbaru, OJK menetapkan ambang batas catatan SLIK yang menjadi pertimbangan bank berada di atas Rp1 juta. Artinya, tunggakan di bawah nominal tersebut tidak lagi menjegal akses kredit rakyat.

“Masalah SLIK akibat paylater dan pinjaman online di bawah Rp1 juta akan diakomodir untuk dapat mengakses kredit perumahan,” kata CEO Buana Kassiti Group tersebut.

Selain ambang batas, OJK mempercepat pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi maksimal tiga hari kerja. Kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada akhir Juni 2026.

Langkah strategis lainnya adalah pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera. OJK juga menegaskan bahwa data tersebut tidak secara otomatis menjadi penentu mutlak diterima atau ditolaknya permohonan kredit.

REI menilai kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah, khususnya Kementerian PKP, dalam menuntaskan hambatan birokrasi demi menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini terkendala SLIK untuk memiliki rumah subsidi melalui skema FLPP, sekaligus memberi harapan target kuota 350 ribu unit bisa tercapai," pungkasnya.

Pemerintah akan membangun rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT). Program ini digarap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan regulasi khusus untuk segmen MBT-nya terlebih dahulu.

Badan Pusat Statistik (BPS), sambungnya, akan dilibatkan dalam penyusunan aturan, terutama dalam penyediaan data perumahan.

"(Bu Kepala BPS) tolong disiapkan aturannya mungkin yang istilahnya menengah tanggung," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, di kantor BP BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Menurut Ara, kelompok MBT memiliki karakteristik berbeda dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), baik dari sisi kemampuan ekonomi maupun preferensi hunian.

"Jadi dia (MBT) tidak di bawah, tapi dia menengah tanggung dan itu juga tentu punya kemampuan ekonomi yang berbeda. Mungkin selera, desain, dan lokasi yang berbeda. Jadi kita juga akan menyiapkan itu," ujarnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan rusun MBT, Kementerian PKP akan melibatkan Badan Pengaturan (BP) BUMN.

"Kita akan juga beranjak untuk bisa bersinergi dengan BUMN untuk menyiapkan perumahan. Tentunya sifatnya ke atas ya, rusun untuk kelas menengah tanggung," ujar Maruarar.

Saat ini, Kementerian PKP dan BP BUMN memang sedang memetakan aset-aset yang dimiliki BUMN di kota-kota besar untuk pembangunan perumahan.

Beberapa wilayah yang tengah dipetakan antara lain Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, Bandung, Tangerang, Depok, dan Bogor.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut aturan yang sedang digodok ini akan memuat kriteria detail terkait kelompok MBT.

Menurut Heru, penentuan kategori akan mengacu pada tingkat desil pendapatan, yang akan dirumuskan bersama BPS.

Saat ini, regulasi yang ada baru mengatur pembelian rumah subsidi bagi MBR, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025.

Peraturan itu membagi MBR ke dalam empat kategori berdasarkan zona wilayah. Batas maksimal gaji juga dibedakan berdasarkan status perkawinan dan keanggotaan Tapera.

Zona 1 meliputi Pulau Jawa, kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Batas maksimal gaji MBR di Zona 1 Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp9 juta untuk lajang dan Rp11 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp10,5 juta untuk lajang dan Rp12 juta untuk yang sudah menikah.

Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Batas gaji maksimal MBR di zona ini Rp12 juta untuk lajang dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah.

Ada perbedaan maksimal gaji MBR untuk peserta Tapera. Batas maksimal gaji MBR peserta Tapera di Zona 1 Rp10 juta, Zona 2 Rp11 juta, Zona 3 Rp12 juta, dan Zona 4 Rp14 juta.

Rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberi akses perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada tiga skema rumah subsidi, yaitu subsidi bantuan uang muka (KPR SBUM), subsidi selisih bunga (KPR SSB), dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Beberapa perbedaan rumah subsidi dengan rumah biasa adalah suku bunga tetap 5 persen hingga cicilan berakhir, cicilan KPR maksimal 20 tahun, serta uang muka mulai dari 1 persen dan bebas PPN.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan perumahan jangka panjang PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF ingin terus membangun keberlanjutan usaha pada 2026. Langkah itu diambil untuk mengoptimalkan peran SMF di sektor pembiayaan perumahan.

SMF, yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengharapkan bahwa upaya pembangunan usaha yang berkelanjutan tersebut juga bisa membuat perusahaan makin tangguh dan adaptif pada 2026

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menyebut bahwa SMF akan menjalankan dua fungsinya pada 2026, yaitu sebagai penyedia likuiditas (liquidity provider) dan menjadi alat fiskal pemerintah Indonesia. Sebagai penyedia likuiditas, SMF akan terus menyediakan dana jangka panjang melalui inovasi produk keuangan yang berkelanjutan.

“Kita fungsinya [sebagai] liquidity provider, baik untuk recycling asset, baik itu recycling untuk komersial KPR [kredit pemilikan rumah] maupun KPR FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] yang sedang kita coba,” ucap Ananta, dikutip pada Senin (10/3/2026).

Pada 2026, dia mengatakan bahwa SMF akan mencari pembiayaan yang sumber dananya dari luar negeri atau offshore. Hal itu dilakukan utamanya apabila SMF melihat bahwa pasar pendanaan lokal sudah tersaturasi (saturated market) atau potensinya sudah penuh.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai alat fiskal pemerintah, SMF akan terus menjalankan tugasnya sebagai badan yang memiliki tugas khusus untuk melaksanakan pembangunan alias Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Secara nyata, SMF akan meminimalisasi beban fiskal pemerintah dalam pembangunan sektor perumahan.

Pada 2026, Ananta menegaskan bahwa SMF akan tetap menyediakan porsi pendanaan sebesar 25% atas penyaluran KPR FLPP sebagai alat fiskal pemerintah. Sementara itu, sisa porsi 75% lainnya akan disalurkan melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

“Dengan cara SMF mendapatkan PMN [Penyertaan Modal Negara], kemudian SMF menerbitkan surat utang, dijadikan satu jadi jumlahnya banyak, porsinya menjadi 25%,” jelas Ananta.

Sebagai alat fiskal, dia juga menyebut bahwa SMF akan mengoptimalkan pusat pengembangan dan pengetahuannya, yaitu SMF Research Institute. Hal yang akan dioptimalisasi, tuturnya, mencakup kajian, laporan kebijakan (policy paper), dan rekomendasi dalam sektor perumahan.

Ananta pun menegaskan perlunya penguatan kapasitas internal SMF apabila ingin strategi-strategi tersebut dapat benar-benar dijalankan pada tahun ini.

Dia mengatakan bahwa perlu dilakukan penguatan implementasi tata kelola perusahaan berbasis faktor lingkungan, sosial, pengaturan, risiko, dan kepatuhan (environmental, social, governance, risk, and compliance/ESGRC). Selain itu, dia menilai perlu adanya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendayagunaan aspek digital serta teknologi dan informasi, dan pengelolaan keuangan agar selalu sehat. (Laurensius Katon Kandela)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menyalurkan dana pembiayaan perumahan sebesar Rp20,88 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut meningkat dibandingkan penyaluran pada 2024 yang mencapai Rp17,01 triliun, sekaligus menegaskan peran perseroan sebagai penyedia likuiditas dalam ekosistem pembiayaan perumahan nasional.

Sepanjang 2025, SMF memperoleh pendanaan sebesar Rp10,6 triliun untuk menopang ekspansi penyaluran pembiayaan. Kepercayaan pasar tercermin dari peringkat kredit yang diperoleh perseroan, yakni BBB dari S&P Global, id(AAA) dari Pefindo, serta AAA(idn) dari Fitch Ratings.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, peringkat tersebut menunjukkan kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu sekaligus mencerminkan dukungan pemerintah terhadap peran SMF di sektor pembiayaan perumahan.

“Peringkat tersebut mencerminkan kemauan dan kemampuan SMF dalam memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu, sekaligus menunjukkan dukungan kuat Pemerintah terhadap peran SMF sebagai alat fiskal dalam sektor pembiayaan perumahan,” kata Ananta Wiyogo di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dalam menjalankan mandat sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan, SMF terus mendukung Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sejak 2018, SMF menyediakan 25 persen porsi pendanaan KPR FLPP yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hingga Desember 2025, SMF telah menyalurkan Rp34,37 triliun atau setara pembiayaan bagi 904.568 unit rumah melalui skema FLPP. Perseroan juga memanfaatkan blended financing melalui penerbitan surat utang, dengan skema leverage mencapai 1,9 kali dari PMN atau senilai Rp17,94 triliun.

Ananta mengatakan setiap PMN yang diterima dikelola secara prudent dan terukur agar memberikan dampak optimal bagi akses pembiayaan perumahan. Pendekatan leverage yang disiplin dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sektor perumahan nasional.

Dari sisi pendanaan, SMF juga menjadi korporasi pertama yang surat utangnya memenuhi syarat sebagai underlying transaksi repo Bank Indonesia. Perseroan menghadirkan sejumlah inovasi pembiayaan, antara lain program Griya Nusantara dan Griya Tunas yang menyasar pembiayaan mikro perumahan.

Melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan, pembiayaan Griya Tunas sepanjang 2025 telah mendukung renovasi 52.142 rumah. Realisasi tersebut melampaui target pemerintah yang sebesar 50.000 unit renovasi rumah.

Direktur Bisnis SMF Heliantopo mengatakan, skema kredit mikro tersebut membantu masyarakat melakukan renovasi rumah agar lebih layak huni sekaligus mendukung aktivitas ekonomi rumah tangga.

“Skema pembiayaan ini memungkinkan masyarakat memperbaiki rumah agar lebih layak huni sekaligus menunjang aktivitas produktif berbasis rumah tangga,” ujar Direktur Bisnis SMF.

Kinerja keuangan SMF juga mencatatkan pertumbuhan positif. Hingga Desember 2025, total aset perseroan mencapai Rp66,814 triliun atau meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan laba bersih tumbuh 5 persen menjadi Rp565 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko SMF Bonai Subiakto mengatakan, pertumbuhan tersebut mencerminkan ketahanan model bisnis perseroan yang ditopang tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

“Capaian ini menunjukkan komitmen Perseroan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan risiko yang prudent di tengah dinamika ekonomi,” ujar Bonai.

Ke depan, SMF akan memperkuat sosialisasi surat utang sebagai instrumen repo Bank Indonesia untuk mendukung likuiditas pasar. Perseroan juga akan mengoptimalkan peran SMF Research Institute dalam mendukung kebijakan sektor perumahan serta menyiapkan inovasi produk pembiayaan jangka panjang.

“Pada tahun 2026, kami akan terus mengakselerasi peran strategis SMF dalam membangun sektor pembiayaan perumahan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sejalan dengan program Pemerintah untuk memastikan akses hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Ananta.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai penyedia likuiditas dalam ekosistem pembiayaan perumahan nasional sepanjang 2025.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan sepanjang tahun lalu, perseroan menyalurkan dana sebesar Rp 20,88 triliun kepada lembaga penyalur pembiayaan perumahan, meningkat dari Rp 17,01 triliun pada 2024.

“Peringkat tersebut mencerminkan kemauan dan kemampuan SMF dalam memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu, sekaligus menunjukkan dukungan kuat Pemerintah terhadap peran SMF sebagai alat fiskal dalam sektor pembiayaan perumahan,” ujar Ananta dalam Konpers di Jakarta pada, Rabu (4/3/2026).

DOK KEMENTERIAN PUPR Ilustrasi perumahan sederhana.

Ia mengatakan capaian tersebut didukung pendanaan yang diterima perseroan sepanjang 2025 sebesar Rp 10,6 triliun, serta penguatan peringkat dari lembaga pemeringkat internasional dan domestik.

Dalam menjalankan mandat sebagai special mission vehicle Kementerian Keuangan, SMF juga terus mendukung Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sejak 2018.

Perseroan menyediakan porsi pendanaan sebesar 25 persen atas penyaluran KPR FLPP melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang kemudian dioptimalkan melalui skema blended financing dan penerbitan surat utang.

Hingga Desember 2025, SMF telah menyalurkan Rp 34,37 triliun atau setara 904.568 unit rumah.

Penyaluran tersebut merupakan hasil optimalisasi PMN dengan skema leveraging sebesar 1,9 kali melalui penerbitan surat utang senilai Rp 17,94 triliun.

“Sebagai alat fiskal Pemerintah, SMF memastikan setiap PMN yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal melalui skema leverage yang prudent dan terukur. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam mendukung akses dan keterjangkauan pembiayaan perumahan secara berkelanjutan,” kata Ananta.

Dok. APERSI Banten Ilustrasi perumahan.

Sepanjang 2025, SMF juga melakukan sejumlah langkah strategis, termasuk menjadi korporasi pertama yang surat utangnya eligible pada transaksi repo Bank Indonesia.

Selain itu, perseroan menghadirkan produk pembiayaan baru seperti Griya Nusantara dan Griya Tunas yang menyasar pembiayaan mikro perumahan.

Dalam mendukung Program Perumahan Nasional, khususnya Program Tiga Juta Rumah, SMF memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan pekerja sektor informal.

Sepanjang 2025, SMF bersama lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan Griya Tunas sebanyak 52.142 rumah, melampaui target pemerintah sebesar 50.000 rumah.

Dari sisi kinerja keuangan, total aset SMF hingga Desember 2025 tercatat Rp 66,814 triliun atau tumbuh 15 persen secara tahunan.

Laba bersih juga meningkat 5 persen menjadi Rp 565 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ke depan, SMF akan mengoptimalkan peran strategisnya melalui sosialisasi surat utang sebagai underlying instrument repo Bank Indonesia, penguatan peran SMF Research Institute, serta inovasi produk keuangan jangka panjang.

“Pada tahun 2026, kami akan terus mengakselerasi peran strategis SMF dalam membangun sektor pembiayaan perumahan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan,” tutup Ananta.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyalurkan dana sebesar Rp20,88 triliun kepada lembaga penyalur pembiayaan perumahan. Angka tersebut meningkat 22,75% (year on year/YoY) dari Rp17,01 triliun.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan untuk mendukung penyaluran tersebut, total pendanaan yang diterima Perseroan mencapai Rp10,6 triliun sepanjang 2025.

Di lain sisi, dia membeberkan bahwa SMF memperoleh peringkat BBB dari S&P Global, id(AAA) dari Pefindo, serta AAA(idn) dari Fitch Ratings. Peringkat ini dinilai mencerminkan kemauan dan kemampuan SMF dalam memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu.

“Sekaligus menunjukkan dukungan kuat Pemerintah terhadap peran SMF sebagai alat fiskal dalam sektor pembiayaan perumahan,” ucapnya dalam konferensi pers kinerja full year 2025 SMF di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dia meneruskan, sebagai fiscal tools dan mendukung Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), SMF sejak tahun 2018 telah menyediakan porsi pendanaan sebesar 25%.

Adapun, penyediaan porsi pendanaan tersebut dipenuhi dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang selanjutnya dioptimalkan melalui skema blended financing melalui penerbitan surat utang.

Hal itu dilakukan guna memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hingga Desember 2025, SMF telah menyalurkan Rp34,37 triliun yang setara dengan 904.568 unit rumah.

“Penyaluran tersebut merupakan hasil optimalisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan skema leveraging sebesar 1,9 kali melalui penerbitan surat utang senilai Rp17,94 triliun,” tutur Ananta.

Ananta turut membeberkan total aset Perseroan tercatat sebesar Rp66,814 triliun, tumbuh 15% YoY. Kemudian, laba bersih juga meningkat 5% YoY menjadi Rp565 miliar.

“Sebagai alat fiskal Pemerintah, SMF memastikan setiap PMN yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal melalui skema leverage yang prudent dan terukur. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam mendukung akses dan keterjangkauan pembiayaan perumahan secara berkelanjutan,” katanya.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 1-31 Januari 2026 mencapai 7.312 unit secara nasional, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp912,4 miliar.

Dari total tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi penyalur terbesar dengan 4.160 unit, melampaui capaian bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya.

Berdasarkan data BP Tapera, setelah BTN, penyaluran FLPP pada Januari 2026 diikuti Bank Syariah Nasional sebanyak 861 unit, Bank Mandiri 699 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) 616 unit, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) 587 unit.

Namun, berdasarkan data internal BTN, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP perseroan hingga akhir Januari 2026 tercatat lebih tinggi, yakni 6.749 unit. Perbedaan angka tersebut terjadi karena sebagian kredit yang telah diakadkan masih dalam proses penagihan ke BP Tapera.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kinerja awal tahun ini melanjutkan konsistensi BTN sepanjang 2025, di mana perseroan berhasil menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 192.208 unit. Rekam jejak tersebut memperkuat posisi BTN sebagai bank dengan pengalaman dan jaringan terluas dalam pembiayaan perumahan rakyat.

"Dominasi BTN pada Januari 2026 menunjukkan kesiapan sistem, jaringan, dan kemitraan yang telah kami bangun secara konsisten. Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah," ujar Nixon.

Pada 2026, lanjut Nixon, pemerintah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350.000 unit. Dari jumlah tersebut, BTN memperoleh alokasi sebanyak 172.000 unit.

Karena itu, Nixon menegaskan, BTN siap mengoptimalkan alokasi kuota yang diberikan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah.

"Transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi akan terus kami dorong agar proses pembiayaan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran," tutur Nixon.

Dengan konsistensi kinerja sejak 2025 hingga awal 2026, BTN menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembiayaan perumahan rakyat serta institusi perbankan dengan kapasitas terbesar dalam mendukung pemerataan akses hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia.