Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional kian tertekan akibat lonjakan biaya produksi bahan baku hulu yang melambung tinggi.

Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga minyak dunia menjadi pemantik utama melesatnya harga modal manufaktur.

Imbasnya, serapan pasar domestik cenderung melemah lantaran daya beli konsumen gagal mengimbangi penyesuaian harga jual dari produsen.

"Ini dirasakan anggota kami pada bulan ini karena daya belinya menurun dan pasar sulit menerima harga yang kami berikan di tengah kondisi fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga minyak dunia. Mungkin ini adalah bulan terberat kami selama tahun 2026," ujar Farhan saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Farhan menjelaskan bahwa struktur biaya bahan baku industri hulu tekstil sangat sensitif terhadap pergerakan komoditas global karena berbasis nafta. Oleh karena itu, pihaknya menekankan bahwa intervensi pemerintah mulai diperlukan.

Dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengguyur insentif fiskal guna menekan biaya beban manufaktur dan menjaga stabilitas industri,

Selain itu, pelaku usaha juga tengah menanti realisasi penyesuaian harga gas bumi dari Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Pasalnya, kepastian tarif liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBTU dinilai krusial untuk menjaga napas efisiensi pabrik.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menekan harga bahan baku kami. Bahan baku kami mengikuti harga minyak dunia karena berasal dari NAFTA. Usulan kami seperti diskon PPn atau insentif pajak lainnya untuk menekan harga produksi kami,” pungkasnya.

Kondisi tersebut tampak sejalan dengan laporan kinerja manufaktur Indonesia yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI). Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun ke zona kontraksi menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa kesehatan sektor manufaktur Indonesia telah menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, sekaligus menutup kinerja semester pertama 2026 dengan catatan lesu.

"Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," terang Usamah.

Lebih lanjut, S&P Global mencatat bahwa penurunan PMI Manufaktur RI dipicu oleh melemahnya permintaan atas barang manufaktur domestik akibat lesunya daya beli dan tekanan harga. Penurunan permintaan juga terjadi pada pasar ekspor akibat kenaikan harga, yang tercatat sebagai penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,25% dinilai berpotensi menekan sektor properti, terutama dari sisi psikologis konsumen dan kenaikan biaya kredit pemilikan rumah (KPR). Meski demikian, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) tetap optimistis mampu menjaga kinerja penjualan tahun ini.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan kenaikan suku bunga dalam beberapa waktu terakhir berpotensi memengaruhi kecepatan masyarakat dalam mengambil keputusan membeli hunian.

“Secara umum, kenaikan suku bunga akan memberikan dampak terhadap sektor properti, terutama dari sisi psikologis konsumen dan kenaikan biaya pembiayaan KPR. Dalam jangka pendek, hal ini dapat memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan pembelian, khususnya untuk segmen yang sensitif terhadap cicilan bulanan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (25/5/2026).

Meski demikian, Hermawan menilai fundamental perseroan masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan suku bunga tinggi. Hal itu ditopang oleh landbank yang besar, portofolio produk yang beragam, kondisi keuangan yang sehat, serta pengembangan kawasan terpadu yang terus berkembang.

BSDE juga masih mencermati dampak kenaikan suku bunga terhadap target marketing sales tahun ini. Hingga kuartal I/2026, perseroan telah membukukan marketing sales sebesar Rp2,54 triliun atau sekitar 25% dari target sepanjang tahun ini.

“Kami akan terus memantau perkembangan suku bunga dan kondisi pasar. Saat ini kami masih melihat permintaan tetap terjaga, meskipun kami mengantisipasi potensi penyesuaian laju penjualan pada segmen tertentu apabila suku bunga tinggi berlangsung lebih lama,” lanjutnya.

Hermawan mengungkapkan mayoritas pembelian hunian BSDE masih mengandalkan fasilitas KPR. Secara historis, sekitar 90% transaksi penjualan hunian perseroan menggunakan pembiayaan perbankan.

Besarnya ketergantungan pada KPR membuat perubahan suku bunga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi daya beli konsumen properti.

Untuk menjaga penjualan pada kuartal II/2026, BSDE menyiapkan sejumlah strategi adaptif. Perseroan akan tetap menjalankan program pemasaran nasional secara prudent dengan fokus pada produk-produk yang memiliki permintaan kuat dan sesuai kebutuhan pasar.

Selain itu, BSDE juga memperkuat kolaborasi dengan perbankan guna menghadirkan program pembiayaan yang lebih menarik bagi konsumen.

“BSDE terus memperkuat kolaborasi dengan institusi perbankan untuk menghadirkan program pembiayaan yang menarik bagi konsumen di tengah dinamika suku bunga saat ini,” ujar Hermawan.

Sementara itu, Direktur CTRA Harun Hajadi mengatakan pasar properti saat ini memang sedang berada dalam fase perlambatan. Karena itu, kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin diperkirakan akan berdampak langsung terhadap industri, terutama apabila diikuti kenaikan bunga KPR oleh perbankan.

“Ya kan kita juga sedang memasuki cycle di bawah, jadi memang properti sudah slow. Kenaikan 50 basis point tentu akan pengaruh jika bunga KPR ikut naik, yang mana kemungkinan besar pasti ikut naik. Naiknya berapa kita belum tahu,” ujarnya.

Menurut Harun, mayoritas pembelian rumah di Indonesia masih menggunakan fasilitas KPR. Kondisi tersebut membuat perubahan suku bunga menjadi faktor yang sangat sensitif terhadap daya beli konsumen.

Dia menilai minat masyarakat terhadap properti mulai menurun seiring pertumbuhan ekonomi yang belum kuat. Situasi itu membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengambil komitmen finansial jangka panjang seperti KPR.

“Iya mayoritas KPR. Ya minat atau demand memang menurun sekarang, karena ekonomi kurang bertumbuh, apalagi mereka yang harus membuat komitmen baru seperti KPR,” katanya.

Hingga kuartal I/2026, CTRA mencatat marketing sales sebesar Rp2,4 triliun atau setara 26% dari target tahun ini.

Sementara itu, Analis Maybank Sekuritas Kevin Halim mengatakan kenaikan BI Rate berpotensi memicu kenaikan bunga mortgage sehingga dapat berdampak negatif terhadap marketing sales emiten properti.

Namun, dia menilai langkah BI menaikkan suku bunga diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, pelemahan rupiah juga berdampak negatif terhadap penjualan properti karena meningkatkan harga bahan bangunan dan biaya konstruksi rumah.

“Secara keseluruhan, kami melihat marketing sales emiten properti di bawah cakupan kami hanya mengalami kenaikan moderat sebesar 1,5%, setelah sebelumnya turun 7% pada tahun lalu. Hal ini masih merefleksikan pasar properti yang menghadapi tantangan pada tahun ini,” ujarnya.

Maybank Sekuritas memberikan rekomendasi beli untuk saham BSDE dengan target harga Rp1.050, CTRA Rp1.150, PWON Rp580, dan SMRA Rp520.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate menjadi 5,25% menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh industri multifinance.

Perlu diketahui, keputusan kenaikan BI Rate itu disampaikan langsung Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada Rabu (20/5/2026). “Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin 5,25%,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility sebesar 50 basis poin menjadi masing-masing 4,25% dan 6%.

Perry mengatakan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tinggi gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Kenaikan ini juga menjadi langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%-1% yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menilai kenaikan BI Rate sejalan dengan ekspektasi pasar, sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

“Ya semua orang udahexpectbahwa ini akan naik. Kalau bicara pengaruh ke dunia pembiayaan, tentu terkait dengan yang kontrak berjalan kan kita nggak mungkin naik [bunga kredit],” ucapny Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, dikutip pada Jumat (22/5/2026),

Namun, bila terdapat penyesuaian suku bunga pinjaman baru dari perbankan kepada perusahaan pembiayaan, maka multifinance juga akan menyesuaikan bunga pembiayaan kepada nasabah baru.

“Pembiayaan akan mengikuti gitu loh. Ya kita lihat apakah perbankan langsung melakukanadjustment, atau mungkin juga kan sekarang kredit boleh dikatakan enggak dalam keadaan banyak permintaan gitu,” tutur Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) tersebut.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance melihat kenaikan BI Rate berpotensi berdampak pada peningkatan biaya dana ataucost of fund.

Sebab itu, Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani menyebut hal utama yang perlu diperhatikan industri multifinance adalah potensi kenaikan biaya pendanaan, tekanan terhadap margin, serta dampaknya terhadap daya beli dan kemampuan bayar konsumen.

“Karena itu, perusahaan pembiayaan perlu semakin disiplin dalam mengelola struktur pendanaan, menerapkan pricing yang selektif, serta menjaga kualitas akuisisi pembiayaan agar risiko kredit tetap terkendali,” ucapnya kepadaBisnis, Kamis (21/5/2026).

Penyesuaian Bunga Pembiayaan Terus Dievaluasi

Dilanjutkan Gani, karena kenaikan BI Rate dapat memberikan tekanan terhadap biaya pendanaan, sehingga penyesuaian bunga pembiayaan menjadi salah satu aspek yang terus dievaluasi.

Kendati begitu, penyesuaian tersebut tidak dilakukan secara otomatis, melainkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi pasar, segmentasi produk, profil risiko konsumen, tingkat persaingan, dan lainnya.

“Sementara itu, terkait target penyaluran pembiayaan, Perusahaan tetap akan menjalankan strategi pertumbuhan secara selektif danprudent. Kami akan terus mencermati perkembangan kondisi makroekonomi dan pasar, tetapi tetap berupaya menjaga momentum pertumbuhan pembiayaan yang sehat,” tegas Gani.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan dalam menjaga profitabilitas, perusahaan akan terus mengelola margin yang disiplin, diversifikasi sumber pendanaan, serta efisiensi biaya operasional

Dari sisi risiko kredit, Adira Finance tetap fokus menjaga kualitas aset sejak awal proses akuisisi melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, memperkuat aktivitas penagihan danmonitoringportofolio secara berkala untuk menjaga risiko kredit bermasalah tetap terkendali.

“Dengan strategi tersebut, Perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan, profitabilitas, dan kualitas aset di tengah kondisi suku bunga yang lebih tinggi,” ucapnya.

Senada, EVP Corporate Communication PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC), Riadi Prasodjo menyebut perusahaan terus memperkuat pengelolaan risiko yangprudentdan menjaga kualitas portofolio untuk terus menjaga profitabilitas.

Dia turut mengatakan bahwa kenaikan BI Rate merupakan salah satu faktor yang perlu dicermati oleh industri multifinance. Namun, ACC saat ini masih terus memantau dampaknya seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan pasar.

“Perusahaan tetap fokus menjaga pertumbuhan yang sehat dan kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, kami terus memantau perkembangan kondisi pasar serta biaya pendanaan sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembiayaan ke depan,” tegas Riadi.

Kenaikan BI Rate Jadi Tantangan Industri Multifinance

Sementara itu, PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menilai naiknya BI Rate menjadi 5,25% memberikan tantangan bagi industri multifinance, terutama dari sisi biaya pendanaan, daya beli masyarakat, dan kualitas pembiayaan.

“Industri perlu lebih fokus pada prinsipprudentfinancing, menjaga kualitas portofolio, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat sinergi bisnis dancaptivemarketguna menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” ucap Corporate Secretary BRI Finance Aditia Fakhri Ramadhani kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Adita melanjutkan bahwa penyesuaian bunga kredit/pembiayaan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar, daya beli masyarakat, serta daya saing perusahaan

“Untuk menjaga profitabilitas, Perseroan akan terus mengedepankan strategiselective growthdanprudentfinancing dengan fokus pada kualitas portofolio, penguatan manajemen risiko, serta optimalisasicaptive marketdanJoint Financingbersama Grup BRI,” bebernya.

Praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody berpendapat kemungkinan dampak dari kenaikan BI Rate menjadi 5,25% akan terjadi pada kuartal III/2026

“Tentunya kita berharap kondisi ekonomi lebih baik, sehingga kemampuan menyerap kenaikancostini bisa dilakukan,” ucapnya kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Jodjana menyoroti bahwa segmenlow cost green car(LCGC) sebagai sektor yang paling rentan terdampak. Pasalnya,retail sales(RS) LCGC hingga April 2026 tercatat terkontraksi 39% YoY. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri mengingat porsi pasar LCGC mencapai hampir 14% dari total pasar otomotif.

“Kemudian, ya ini yang beli mayoritasmedium class peopledan sangat rentan dengan cicilan dan bunga. Jadi dengan kondisi ekonomi saat ini yang sangat menekan kelas menengah, mereka inilah yang terkena,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah dan konflik geopolitik global mulai memberi tekanan terhadap harga jual smartphone di pasar domestik. Meski demikian, peritel produk elektronik PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) memastikan ketersediaan produk di jaringan distribusinya masih tetap terjaga di tengah tantangan rantai pasok global.

CEO Erajaya Active Lifestyle Joy Wahjudi mengatakan fluktuasi kurs menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi struktur biaya industri smartphone lantaran sebagian besar produk dan komponennya masih bergantung pada impor.

Kendati demikian, dia menegaskan penyesuaian harga jual smartphone dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan mempertimbangkan strategi prinsipal, kondisi pasar, hingga daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan. Bersama para prinsipal dan mitra bisnis, Erajaya katanya terus berupaya menjaga harga tetap kompetitif di tengah kenaikan biaya impor dan ketidakpastian global.

“Penyesuaian harga dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk strategi prinsipal, kondisi pasar, hingga daya beli konsumen,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/52026).

Di tengah kenaikan harga, konsumen disebut mulai makin selektif dalam membeli smartphone. Menurut Joy, masyarakat kini lebih mempertimbangkan keseimbangan antara harga, fitur, dan kebutuhan penggunaan sehari-hari.

Di sisi lain, permintaan terhadap perangkat premium dan berteknologi tinggi juga masih tetap terjaga, khususnya dari konsumen yang mencari inovasi, performa dan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Dia menilai kondisi ini menunjukkan bahwa pasar smartphone di Indonesia tetap memiliki segmentasi yang kuat dengan preferensi konsumen yang makin beragam.

“Hingga saat ini permintaan terhadap smartphone di Indonesia masih menunjukkan resiliensi yang cukup baik,” tambah Joy.

Selain tekanan harga, Erajaya juga mencermati dampak konflik geopolitik terhadap rantai pasok dan distribusi produk teknologi global. Namun, perseroan memastikan stok smartphone di seluruh jaringan distribusi hingga saat ini masih dalam kondisi aman.

Joy mengatakan kondisi tersebut didukung koordinasi yang erat dengan prinsipal dan mitra logistik untuk menjaga kelancaran pasokan produk ke pasar domestik.

“Secara umum hingga saat ini kami masih dapat menjaga ketersediaan produk dengan baik di seluruh jaringan distribusi kami,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi risiko gangguan pasokan global, emiten berkode saham ERAA itu mulai menerapkan strategi pengelolaan inventori yang lebih adaptif dan prudent. Perseroan juga memperkuat forecasting kebutuhan pasar serta melakukan diversifikasi pasokan produk.

“Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisir potensi gangguan operasional serta memastikan kebutuhan konsumen tetap dapat terpenuhi dengan baik,” jelas Joy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja sektor manufaktur Indonesia semakin tertekan akibat konflik global yang menimbulkan berdampak pada ketersediaan bahan baku dan distribusi logistik. Hal ini tercermin dari penurunan Purchasing Managers’ Index atau PMI Manufaktur yang kembali masuk zona kontraksi pada April 2026.

Data S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia turun dari 50,1 pada Maret menjadi 49,1 pada April 2026. Posisi di bawah ambang batas netral 50,0 menandakan penurunan kondisi operasional sektor manufaktur, sekaligus menjadi kontraksi pertama dalam sembilan bulan terakhir.

“Sektor manufaktur Indonesia mulai merasakan tekanan inflasi yang semakin intensif di tengah perang Timur Tengah,” ujar Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya aktivitas produksi. Volume output tercatat mengalami kontraksi selama dua bulan berturut-turut, dengan laju penurunan yang semakin cepat dan menjadi yang terdalam dalam hampir satu tahun terakhir.

Bhatti menyebut, pelaku usaha mengaitkan kondisi ini dengan lonjakan harga bahan baku, gangguan pasokan, serta melemahnya daya beli konsumen.

“Perusahaan mencatat kontraksi solid pada output pada bulan April, dengan bukti anekdotal mengarah pada dampak kenaikan harga bahan baku dan kekurangan pasokan produksi,” jelasnya.

Di sisi lain, permintaan baru masih mencatatkan kenaikan tipis. Namun, peningkatan tersebut lebih didorong oleh aksi pembelian awal untuk mengantisipasi kenaikan harga dan potensi gangguan rantai pasok. Perbaikan permintaan juga lebih banyak ditopang pasar domestik, sedangkan pesanan ekspor justru mengalami penurunan.

Tekanan dari sisi biaya menjadi tantangan utama pada April. Inflasi biaya input melonjak ke level tertinggi dalam empat tahun terakhir, dipicu oleh kenaikan harga bahan baku dan kelangkaan pasokan. Bahkan, laju kenaikan harga jual menjadi yang paling tajam sejak Oktober 2013, mencerminkan upaya produsen meneruskan beban biaya ke konsumen.

Kondisi tersebut tidak lepas dari dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang turut menekan harga dan distribusi bahan baku. “Biaya yang lebih tinggi dibebankan kepada klien, yang mengakibatkankenaikan harga jual paling tajam dalam 12 setengah tahun terakhir,” sebut Usamah.

Data S&P Global juga mencatat, terdapat penundaan pengiriman dari pemasok yang telah berlangsung selama tujuh bulan berturut-turut, memperpanjang waktu tunggu dan mengganggu kelancaran produksi.

Seiring dengan penurunan kebutuhan produksi, perusahaan juga mulai menyesuaikan aktivitas operasional. Pembelian bahan baku dikurangi, sementara sebagian produsen memanfaatkan stok yang ada untuk menjaga keberlanjutan produksi. Di saat yang sama, persediaan barang jadi meningkat akibat tertahannya penjualan.

Dari sisi ketenagakerjaan, perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dengan tingkat moderat. Meski tidak signifikan, laju pemutusan hubungan kerja (PHK) tercatat menjadi yang tertinggi dalam sepuluh bulan terakhir.

Berkurangnya tekanan kapasitas juga terlihat dari menurunnya tumpukan pekerjaan yang belum diselesaikan. “Perusahaan juga mengalami penurunantenaga kerja dan pembelian dibandingkan dengan bulansebelumnya,“ tutur Bhatti.

Meski menghadapi tekanan, pelaku industri masih menyimpan optimisme terhadap prospek ke depan. Perusahaan memperkirakan produksi akan kembali meningkat dalam 12 bulan mendatang, didorong oleh rencana peluncuran produk baru serta harapan meredanya konflik geopolitik.

Kendati demikian, tingkat kepercayaan tersebut melemah dan berada di level terendah dalam lima bulan terakhir, seiring ketidakpastian global yang masih membayangi. “Selain itu, optimisme menurun ke level terendah dalam lima bulan di tengah ketidakpastiantentang lamanya perang,” jelas Bhatti.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST) akan menempuh upaya efisiensi hingga optimalisasi jaringan restoran untuk memperbaiki kinerja keuangan yang masih mencatat rugi tahun berjalan sebanyak Rp369 miliar sepanjang 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Senin (20/4/2026), manajemen beralasan kondisi tersebut dipengaruhi oleh tantangan makroekonomi yang lebih luas, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah, serta pelemahan sementara daya beli konsumen.

"Meskipun demikian, Grup terus menyesuaikan strategi dan operasionalnya untuk menghadapi dinamika kondisi pasar," tulis manajemen.

FAST menjelaskan upaya strategi untuk memperkuat posisi keuangan dan meningkatkan likuiditas Grup, yakni dengan memanfaatkan brand equity, mengoptimalkan product mix melalui peningkatan menu inti, serta menerapkan strategi harga dan bundling untuk meningkatkan nilai transaksi rata-rata dan marjin.

Selain itu, meningkatkan keterlibatan pelanggan dan saluran penjualan guna memperkaya pengalaman serta menambah transaksi. Selain itu, memperluas jangkauan pemasaran.

Manajemen juga akan melakukan sejumlah upaya pengendalian biaya, yakni efisiensi pada promosi, kemasan, pengelolaan pemasok, serta mengurangi ketergantungan terhadap penjualan yang didorong oleh program diskon.

Berupaya mengoptimalkan jaringan restoran KFC untuk meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya tetap, serta mencapai skala ekonomi.

FAST juga akan meningkatkan pengelolaan modal kerja melalui penguatan pengendalian persediaan serta disiplin terhadap belanja modal dengan memprioritaskan investasi penting.

"Manajemen tetap yakin bahwa Grup memiliki kemampuan untuk melanjutkan operasinya serta memenuhi kewajibannya dalam kegiatan usaha normal," lanjutnya.

Berdasarkan laporan keuangan FAST, posisi liabilitas jangka pendek sebesar Rp1,99 triliun yang melampaui aset lancar Rp667,89 miliar per akhir 2025. Kondisi tersebut terjadi saat perseroan juga mencatat akumulasi kerugian mencapai Rp507,62 miliar.

Dari sisi kinerja, pendapatan relatif stagnan di level Rp4,88 triliun pada 2025, hanya naik tipis dibandingkan Rp4,87 triliun pada 2024. Namun, tekanan beban operasional membuat perseroan masih mencatat rugi usaha Rp311,66 miliar, meski membaik dari rugi usaha Rp784 miliar pada tahun sebelumnya.

Setelah memperhitungkan beban keuangan dan pos lain, rugi sebelum pajak tercatat Rp397,54 miliar. Alhasil, rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai Rp366,04 miliar, membaik dibandingkan rugi Rp796,71 miliar pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset FAST melonjak menjadi Rp4,94 triliun dari Rp3,52 triliun pada 2024, terutama ditopang peningkatan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya. Namun, lonjakan aset tersebut diiringi kenaikan liabilitas menjadi Rp4,51 triliun dari Rp3,4 triliun.

Laporan auditor independen menilai kondisi rugi berulang, defisit modal kerja, serta tekanan likuiditas menjadi indikator utama yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan pengelola KFC mempertahankan kelangsungan usaha.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ajang Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS 2026) menutup penyelenggaraannya dengan capaian yang impresif. Pameran otomotif tahunan tersebut mencatatkan total transaksi sebesar Rp9,5 triliun, meningkat 18,75 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp8 triliun.

Lonjakan transaksi ini menjadi indikator daya beli masyarakat terhadap produk otomotif masih terjaga, bahkan di tengah dinamika ekonomi global. Project Manager IIMS 2026 Rudi MF menyebutkan, angka tersebut merupakan rekapitulasi transaksi selama penyelenggaraan pameran dan ikutannya.

“Rekap transaksi terkini mencapai Rp9,5 triliun,” kata Rudi dalam pemaparan evaluasi IIMS 2026 di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Selain nilai transaksi yang meningkat tajam, jumlah pengunjung juga menunjukkan stabilitas tinggi. Sepanjang pameran, IIMS 2026 berhasil menarik 580.250 pengunjung, sedikit naik 0,16 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 579.337 orang.

Motor listrik tumbuh paling cepat

Sorotan utama IIMS 2026 datang dari lonjakan penjualan kendaraan listrik. Kategori mobil listrik mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 31,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun pertumbuhan paling mencolok terjadi di segmen roda dua listrik. Penjualan motor listrik melonjak hingga 96,54 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, sektor kendaraan lain juga mencatat pertumbuhan positif. Penjualan mobil konvensional naik 15,91 persen, sedangkan sepeda motor konvensional tumbuh signifikan sebesar 67,90 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa meski kendaraan listrik semakin diminati, pasar kendaraan konvensional masih tetap kuat di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ajang Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS 2026) menutup penyelenggaraannya dengan capaian yang impresif. Pameran otomotif tahunan tersebut mencatatkan total transaksi sebesar Rp9,5 triliun, meningkat 18,75 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp8 triliun.

Lonjakan transaksi ini menjadi indikator daya beli masyarakat terhadap produk otomotif masih terjaga, bahkan di tengah dinamika ekonomi global. Project Manager IIMS 2026 Rudi MF menyebutkan, angka tersebut merupakan rekapitulasi transaksi selama penyelenggaraan pameran.

“Rekap transaksi terkini mencapai Rp9,5 triliun,” kata Rudi dalam pemaparan evaluasi IIMS 2026 di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Selain nilai transaksi yang meningkat tajam, jumlah pengunjung juga menunjukkan stabilitas tinggi. Sepanjang pameran, IIMS 2026 berhasil menarik 580.250 pengunjung, sedikit naik 0,16 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 579.337 orang.

Motor listrik tumbuh paling cepat

Sorotan utama IIMS 2026 datang dari lonjakan penjualan kendaraan listrik. Kategori mobil listrik mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 31,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun pertumbuhan paling mencolok terjadi di segmen roda dua listrik. Penjualan motor listrik melonjak hingga 96,54 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, sektor kendaraan lain juga mencatat pertumbuhan positif. Penjualan mobil konvensional naik 15,91 persen, sedangkan sepeda motor konvensional tumbuh signifikan sebesar 67,90 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa meski kendaraan listrik semakin diminati, pasar kendaraan konvensional masih tetap kuat di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- World Gold Council (WGC) menyampaikan total permintaan emas dunia pada 2025 mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yakni sebesar 5.002 ton.

"Kuartal keempat yang memecahkan rekor menjadi penutup bagi tahun yang sangat kuat, seiring berlanjutnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global yang mendorong lonjakan investasi emas dengan nilai tahunan mencapai 555 miliar dolar AS," kata Head of Asia-Pacific (ex-China) and Global Head of Central Banks WGC Shaokai Fan, dikutip dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (6/2/2026) LALU.

Ia menyampaikan permintaan investasi global mencapai level bersejarah sebesar 2.175 ton dan menjadi pendorong utama di balik kinerja emas tahun lalu. Di seluruh dunia, investor yang mencari aset lindung nilai (safe haven) dan diversifikasi berbondong-bondong masuk ke ETF emas, dengan total penambahan 801 ton sepanjang tahun.

Investor juga meningkatkan pembelian emas batangan dan koin, dengan permintaan global mencapai 1.374 ton atau setara 154 miliar dolar AS. Dua pasar utama, China dan India, mencatatkan kenaikan signifikan secara year on year (yoy) dengan masing-masing 28 persen dan 17 persen dalam kategori ini.

Di Indonesia, total permintaan emas konsumen mencapai 48,2 ton pada 2025 atau tumbuh secara tahunan 2 persen. Meski pertumbuhan secara keseluruhan relatif moderat, lanjutnya, pasar menunjukkan pergeseran yang signifikan ke arah produk investasi.

Permintaan emas batangan dan koin melonjak 29 persen menjadi 31,6 ton, didorong oleh kuatnya kebutuhan atas perlindungan nilai kekayaan di tengah pelemahan mata uang domestik dan ketidakpastian ekonomi, serta terbatasnya daya tarik aset investasi alternatif selama periode volatilitas pasar.

Menurut Shaokai, tren ini menegaskan peran emas sebagai aset strategis dalam pengambilan keputusan investasi rumah tangga dan ritel.

Bisnis.com, SEMARANG - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mendapatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 12.000 unit rumah subsidi di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada tahun 2026.

"Tahun lalu, untuk Jawa Tengah-DI Yogyakarta, terus terang kuotanya masih tersisa seribuan. Jadi masih 11.000-an yang terserap. Mudah-mudahan tahun 2026 ini kita bisa serap 12.000 unit keseluruhan," jelas Fitri Novianty Ratna Kusuma, Kepala Kantor Wilayah Bank BTN Jawa Tengah-DI Yogyakarta, dikutip Selasa (27/1/2026).

Fitri menjelaskan, sisa kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP pada tahun lalu disebabkan oleh adanya penambahan kuota di tengah tahun. Meskipun permintaan konsumen masih tinggi, namun kesiapan dan ketersediaan hunian bersubsidi masih belum mencukupi.

"Ini kejar-kejaran, karena penambahan kuota itu terjadi di pertengahan tahun. Jadi sebelumnya kan kuotanya enggak sebesar itu, ketika ditambah, kecepatan pembangunan [hunian bersubsidinya] belum bisa mengejar," ungkapnya.

Daya beli konsumen yang dibuktikan dengan keterangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI Checking juga menjadi permasalahan tersendiri. Fitri mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, banyak calon pembeli rumah subsidi yang gagal mengajukan kredit perumahan lantaran memiliki sisa piutang akibat pinjaman daring.

"Banyak pinjol yang kolektibilitasnya enggak bagus, ini fenomena di masyarakat saat ini. Tetapi, kalau pinjolnya lancar, sebetulnya tidak masalah. Akan kami hitung Repayment Capacity [RPC] atau kemampuan membayarnya, apakah memenuhi atau tidak, itu saja," jelas Fitri.

Lebih lanjut, Fitri mengungkapkan bahwa wilayah penyangga kota-kota besar di Jawa Tengah menjadi pilihan utama masyarakat yang mengajukan FLPP. Beberapa wilayah tersebut antara lain di Kabupaten Semarang seperti Ungaran, Kota Salatiga, juga Kabupaten Kendal. Selain itu, kawasan Solo Raya serta Kota Pekalongan juga menjadi dua wilayah dengan pengajuan FLPP terbanyak di Jawa Tengah sepanjang tahun 2025.

"Developer masih terus bergerak, meskipun belum pulih seperti sebelum Covid-19. Tetapi sudah meningkat. Jadi, realisasi [penyaluran KPR FLPP] kami di 2025 pun meningkat jika dibandingkan dengan 2024, dan peningkatannya cukup besar juga," tutur Fitri.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran dana FLPP sepanjang 2010-2025 telah menyentuh 1.877.747 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Total dana yang digelontorkan mencapai Rp185,87 triliun, dimana penyaluran FLPP pada 2025 mencapai Rp34,64 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti seperti PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) hingga PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) tengah meracik strategi untuk menggenjot kinerja pada 2026 di tengah lesunya daya beli masyarakat. Stabilnya suku bunga acuan serta keberlanjutan insentif PPN DTP dinilai menjadi angin segar bagi sektor properti yang masih berada dalam fase konsolidasi.

BSDE melihat pertumbuhan penjualan pada 2026 masih cukup menjanjikan. Optimisme tersebut ditopang oleh stabilnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) serta dukungan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan yang dinilai mampu menjaga daya beli konsumen.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan, sebagai perusahaan yang memperoleh porsi pembiayaan KPR cukup besar, tingkat suku bunga menjadi faktor krusial dalam mendorong minat beli. Keputusan BI menahan suku bunga di level saat ini memberikan ruang bagi konsumen untuk tetap agresif membeli properti.

“Dengan BI menahan suku bunga di level sekarang, peluang penjualan unit masih terbuka lebar. Ditambah lagi, banyak program bank yang menawarkan bunga KPR menarik, baik fix satu tahun, tiga tahun, hingga lima tahun,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).

Hermawan menambahkan, stabilnya suku bunga yang dibarengi perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir tahun ini menjadi dorongan tambahan bagi permintaan properti.

“Semoga nanti pemerintah bisa melihat efek dari PPN DTP ini bagus dan mendukung bisnis, sehingga itu bisa dilanjutkan pada tahun selanjutnya,” imbuhnya.

Sejauh ini, manajemen BSDE tetap optimistis target marketing sales 2025 senilai Rp10 triliun masih berada di jalur yang tepat. Hingga September 2025, realisasi marketing sales telah mencapai sekitar 72%.

“Kalau melihat marketing sales sampai September 2025 yang sudah mencapai sekitar 72% kemungkinan besar target Rp10 triliun masih bisa tercapai. Kalaupun tidak 100% masih mendekati dan tetap di atas 90%,” katanya.

Selain menjaga momentum suku bunga, BSDE juga memaksimalkan insentif PPN DTP. Saat ini, perseroan memiliki sekitar 1.400 unit ready stock, dengan 80%–90% di antaranya memenuhi kriteria PPN DTP karena harga jual berada di bawah Rp5 miliar.

“PPN DTP ini kan yang berhak adalah harga sampai Rp5 miliar gitu ya, meskipun yang diambil adalah yang Rp2 miliar-nya saja yang pajaknya 100% di-cover oleh pemerintah. Kalau dilihat dari total stok tadi, mungkin sebagian besar masuk ke dalam range tersebut,” imbuh Hermawan.

Sementara itu, Direktur MTLA Olivia Surodjo menilai stabilitas suku bunga mampu menjaga minat beli masyarakat, khususnya pada segmen hunian yang mengandalkan pembiayaan KPR. Dengan BI Rate yang tetap, bunga KPR dinilai masih berada di level yang cukup menarik bagi konsumen.

Menurutnya, kondisi tersebut membantu menjaga minat beli di tengah proses pemulihan daya beli dan kepercayaan konsumen yang masih berlangsung.

“Meski dampaknya tidak bersifat langsung, kebijakan suku bunga yang stabil dinilai cukup mendukung kinerja penjualan perseroan sepanjang tahun ini,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).

Olivia menambahkan, stabilnya suku bunga juga diyakini dapat mempercepat pengambilan keputusan pembelian, terutama pada segmen residensial. Ditambah dengan adanya insentif PPN DTP, peluang terjadinya transaksi di pasar properti dinilai semakin terbuka.

Meski demikian, MTLA tetap menerapkan strategi penjualan yang selektif dengan menghadirkan produk-produk yang sesuai kebutuhan pasar. Perseroan secara khusus menyasar segmen first home buyer yang dinilai masih memiliki potensi permintaan cukup besar.

Senada, PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) memanfaatkan PPN DTP untuk menopang kinerja penjualan, dengan mengandalkan proyek hunian vertikal Antasari Place sebagai motor pertumbuhan tahun ini.

Presiden Direktur INPP Anthony Prabowo Susilo menyampaikan insentif PPN DTP terbukti mendorong penjualan unit di proyek Antasari Place dan 31 Sudirman Suites, dengan sekitar 10%—20% pembeli memanfaatkan fasilitas tersebut. Perpanjangan PPN DTP hingga 31 Desember 2027 dinilai memberikan visibilitas lebih panjang terhadap penyerapan penjualan residensial.

“Proses handover Antasari Place yang masih berlanjut diproyeksikan tetap menjadi kontributor dominan terhadap marketing sales perseroan pada tahun ini,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip, Senin (19/1/2025).

Ke depan, INPP mengandalkan kombinasi proyek eksisting dan pengembangan baru, seraya memperkuat pendapatan berulang dari segmen komersial dan hospitality sebagai penopang kinerja di tengah pemulihan sektor yang bertahap.

Prospek Sektor Properti 2026

Secara umum, sektor properti diperkirakan bergerak relatif stabil pada 2026, seiring kondisi pasar yang masih berada dalam koridor ekspektasi pelaku usaha dan investor.

Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza, menilai keputusan BI menahan suku bunga acuan di level 4,75% berdampak netral bagi sektor properti. Di satu sisi, cicilan KPR tidak mengalami tekanan tambahan, namun di sisi lain tingkat bunga tersebut belum cukup rendah untuk mendorong lonjakan permintaan.

“Stabilitas suku bunga membantu menjaga sentimen, namun tidak cukup kuat memicu rebound penjualan,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).

Liza memperkirakan peluang penurunan suku bunga masih terbuka, tetapi lebih realistis terjadi pada paruh kedua 2026. Dengan demikian, awal 2026 diperkirakan masih menjadi fase stabilisasi, bukan periode akselerasi.

Meski demikian, sejumlah sentimen positif mulai terbentuk, mulai dari insentif PPN DTP, permintaan hunian untuk kebutuhan dasar, tren urbanisasi, hingga potensi dimulainya program pembangunan 3 juta rumah oleh pemerintah.

Selain itu, kontribusi pendapatan berulang dari aset sewaan seperti pusat perbelanjaan, apartemen, hingga properti logistik diperkirakan semakin signifikan dan menjadi penopang baru di tengah melambatnya penjualan unit.

Di sisi lain, tantangan masih membayangi. BI Rate yang belum turun, daya beli yang rapuh, serta overhang stock dari penjualan sebelumnya berpotensi menekan kinerja 2026 akibat efek keterlambatan pengakuan pendapatan.

“Ke depan, kinerja emiten properti akan semakin kurang bergantung pada penjualan unit dan lebih ditopang kestabilan arus kas dari aset sewaan,” terangnya.

Pandangan senada disampaikan Equity Research Analyst OCBC Sekuritas, Gani. Menurutnya, dalam waktu dekat tidak akan terjadi pergerakan signifikan pada sektor properti.

“Karena pergerakannya masih sesuai ekspektasi, kami memperkirakan tidak akan ada lonjakan atau koreksi yang terlalu besar,” katanya.

Meski demikian, Gani melihat potensi katalis ke depan, mulai dari peningkatan likuiditas dan pertumbuhan uang beredar (M2) hingga peluang penurunan suku bunga KPR. Namun, pemulihan permintaan dinilai masih berlangsung bertahap dan membutuhkan sentimen tambahan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) melihat pertumbuhan penjualan pada 2026 masih cukup menjanjikan. Optimisme tersebut ditopang oleh stabilnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) serta dukungan kuat dari fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditawarkan perbankan. Kondisi ini dinilai masih mampu menjaga daya beli konsumen di tengah dinamika ekonomi yang berlangsung.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan sebagai perusahaan yang mendapatkan dukungan pembiayaan KPR cukup besar, dia menegaskan tingkat suku bunga menjadi faktor krusial dalam mendorong minat beli konsumen. Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menahan BI-Rate pada level saat ini dinilainya memberikan ruang bagi konsumen untuk tetap agresif membeli properti.

“Dengan BI menahan suku bunga di level sekarang, peluang penjualan unit masih terbuka lebar. Ditambah lagi, banyak program bank yang menawarkan bunga KPR menarik, baik fix satu tahun, tiga tahun, hingga lima tahun,” ujarnya, Kamis (22/1/2026).

Hermawan melanjutkan dengan stabilnya suku bunga ditambah dengan perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir tahun ini akan menjadi dorongan besar bagi konsumen. "Semoga nanti pemerintah bisa melihat efek dari PPN DTP ini bagus dan mendukung bisnis, sehingga itu bisa dilanjutkan pada tahun selanjutnya," imbuhnya.

Sejauh ini, manajemen tetap optimistis target marketing sales pada 2025 senilai Rp10 triliun masih berada di jalur yang tepat. Berdasarkan perhitungan internal perusahaan, realisasi hingga akhir tahun lalu berada pada level yang dinilai sehat, meskipun belum tentu tercapai sepenuhnya.

"Kalau melihat marketing sales sampai September 2025 yang sudah mencapai sekitar 72% kemungkinan besar target Rp10 triliun masih bisa tercapai. Kalaupun tidak 100% masih mendekati dan tetap di atas 90%,” katanya.

Adapun untuk target marketing sales tahun 2026, BSDE masih melakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan tren properti ke depan. Manajemen belum mengumumkan angka target penjualan untuk tahun depan dan berencana menyampaikannya pada awal hingga pertengahan Februari 2026.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir September 2025, BSDE mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp8,76 triliun, terkoreksi 12,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp10,06 triliun.

Pendapatan segmen real estat tercatat sebesar Rp8,09 triliun atau turun 13,05% year on year (YoY). Sementara itu, segmen properti membukukan pertumbuhan 6,12% YoY menjadi Rp535,76 miliar pada kuartal III/2025.

Kontribusi pendapatan lainnya berasal dari segmen hotel sebesar Rp35,24 miliar, jalan tol Rp74,85 miliar, serta segmen lain-lain sebesar Rp23,04 miliar.

Setelah memperhitungkan pendapatan dan beban lainnya, BSDE mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp1,36 triliun atau melemah 49,53% dibandingkan Rp2,70 triliun pada kuartal III/2024. Laba per saham turut terkoreksi menjadi Rp65,20 dari sebelumnya Rp129,20