Yang dibutuhkan saat ini bukan kepanikan, melainkan keberanian untuk melakukan pembenahan struktural secara konsisten dan bersama-sama.

Jakarta (ANTARA) - Di banyak negara berkembang, nilai tukar mata uang sering kali dipahami hanya sebagai angka di layar pasar keuangan. Padahal, di balik setiap pelemahan kurs, tersimpan cerita panjang tentang ketahanan ekonomi, kepercayaan investor, struktur industri, hingga arah kebijakan negara.

Misalnya saja ketika di Indonesia, rupiah menembus batas psikologis Rp17.750 per dolar AS pada 19 Mei 2026, publik tentu tidak hanya melihat perubahan angka, tetapi juga membaca sinyal bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi ujian besar yang menuntut respons lebih mendalam dan menyeluruh.

Pelemahan rupiah kali ini memang tidak datang tiba-tiba. Rupiah bergerak perlahan, dari kisaran Rp16.000, lalu menembus Rp17.000 pada awal April, hingga akhirnya mencapai titik terlemah sepanjang sejarah.

Justru karena berlangsung bertahap, situasi ini menjadi penting untuk dicermati secara serius. Sebab pelemahan yang perlahan sering kali menunjukkan adanya persoalan struktural yang sudah lama terbentuk, bukan sekadar gejolak sesaat akibat sentimen global.

Banyak pihak mengaitkan situasi ini dengan memanasnya konflik Amerika Serikat dan Iran yang mendorong harga minyak dunia naik di atas 100 dolar AS per barel. Kondisi tersebut membuat dolar menguat karena investor global mencari aset yang dianggap aman.

Penjelasan ini memang masuk akal. Namun, bila dilihat lebih dalam, ada fakta lain yang perlu direnungkan.

Mata uang negara lain di kawasan seperti Won Korea Selatan dan Peso Filipina memang ikut melemah, tetapi tekanan terhadap rupiah terlihat lebih dalam dan berlangsung lebih lama.

Di sinilah letak tantangan sesungguhnya. Faktor global memang mempengaruhi semua negara, tetapi daya tahan setiap ekonomi ditentukan oleh fondasi domestiknya masing-masing.

Artinya, persoalan rupiah hari ini bukan hanya tentang gejolak internasional, melainkan juga tentang bagaimana struktur ekonomi Indonesia merespons tekanan global tersebut.

Bank Indonesia patut diapresiasi karena terus bekerja menjaga stabilitas pasar keuangan. Berbagai instrumen dikeluarkan, mulai dari intervensi pasar valas, penerbitan SRBI, pembelian surat berharga negara di pasar sekunder, hingga berbagai langkah stabilisasi lainnya.

Upaya ini menunjukkan bahwa otoritas moneter bergerak cepat untuk meredam gejolak dan menjaga kepercayaan pasar.

Menjaga stabilitas

Namun, tantangan yang dihadapi memang tidak ringan. Dalam situasi seperti sekarang, kebijakan moneter tidak bisa bekerja sendirian.

Bahkan ada pandangan bahwa sudah waktunya BI mempertimbangkan kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5 persen untuk membantu menahan tekanan terhadap rupiah.

Langkah semacam itu tentu memiliki konsekuensi, tetapi sering kali diperlukan untuk menjaga stabilitas yang lebih luas.

Di balik gejolak nilai tukar, terdapat persoalan fiskal yang juga perlu menjadi perhatian bersama. Defisit APBN pada kuartal pertama 2026 tercatat sekitar Rp240 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Bagi investor global, kondisi ini menjadi indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Ketika defisit membesar bersamaan dengan penurunan proyeksi peringkat kredit oleh lembaga internasional seperti Moody’s dan Fitch, pasar membaca adanya peningkatan risiko.

Karena itu, keluarnya modal asing dari pasar domestik tidak selalu dapat dipahami sebagai kepanikan semata. Dalam banyak kasus, investor mengambil keputusan berdasarkan pembacaan terhadap fundamental ekonomi.

Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kredibilitas fiskal, terutama di tengah ketidakpastian global yang sedang tinggi.

Namun, tantangan Indonesia sebenarnya lebih dalam dari sekadar defisit anggaran. Struktur ekonomi nasional masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap ekspor komoditas mentah.

Ketika harga komoditas berfluktuasi atau harga energi dunia melonjak, tekanan terhadap perekonomian domestik menjadi sulit dihindari.

Di sisi lain, musim repatriasi dividen perusahaan asing setiap kuartal kedua juga selalu menambah permintaan dolar AS di pasar domestik.

Fenomena ini sebenarnya dapat diprediksi setiap tahun, sehingga membutuhkan antisipasi yang lebih sistematis dan terintegrasi.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat fondasi ekonominya agar tidak terlalu mudah terbawa arus global.

Negara dengan struktur industri kuat biasanya memiliki bantalan yang lebih kokoh ketika menghadapi gejolak internasional. Mereka memiliki ekspor bernilai tambah tinggi, investasi produktif yang stabil, serta cadangan devisa yang ditopang industri domestik yang kompetitif.

Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar menuju arah itu. Potensi hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri manufaktur, pengembangan ekonomi digital, hingga transformasi energi dapat menjadi fondasi baru ekonomi nasional.

Tetapi transformasi semacam ini membutuhkan konsistensi kebijakan dan keberanian dalam eksekusi. Hilirisasi, misalnya, tidak cukup berhenti sebagai slogan pembangunan. Hilirisasi harus benar-benar menghasilkan nilai tambah domestik, lapangan kerja berkualitas, dan devisa yang lebih kuat bagi negara.

Pergerakan ekonomi

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada kuartal pertama memang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang tetap bergerak.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama, dan belanja pemerintah membantu menjaga momentum pertumbuhan. Ini merupakan modal penting di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Namun, banyak ekonom juga mengingatkan bahwa pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi dan belanja pemerintah memiliki kerentanan tersendiri.

Ketahanan jangka panjang akan jauh lebih kuat bila ditopang investasi produktif dan ekspor bernilai tambah tinggi. Dari situlah devisa berkelanjutan dapat tercipta untuk menjaga stabilitas rupiah.

Oleh karena itu, momentum pelemahan rupiah seharusnya dapat menjadi titik refleksi nasional. Krisis sering kali menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga harus memperkuat kualitas struktur ekonomi itu sendiri.

Indonesia membutuhkan konsolidasi fiskal yang sehat, pengendalian belanja tidak produktif, perbaikan penerimaan pajak, serta keberanian mempercepat transformasi industri nasional.

Yang paling penting, kepercayaan investor dan masyarakat dibangun melalui konsistensi kebijakan yang nyata. Pasar bukan hanya mendengar pidato atau janji, tetapi melihat apakah kebijakan benar-benar dijalankan secara disiplin dan berkelanjutan.

Di era ekonomi global yang sangat cepat berubah, kredibilitas menjadi salah satu aset terpenting sebuah negara.

Rupiah di atas Rp17.750 memang merupakan peringatan serius, tetapi bukan akhir dari segalanya. Indonesia pernah menghadapi berbagai krisis dan mampu bangkit dengan pembelajaran baru.

Yang dibutuhkan saat ini bukan kepanikan, melainkan keberanian untuk melakukan pembenahan struktural secara konsisten dan bersama-sama.

Justru dalam tekanan seperti inilah sebuah bangsa diuji kematangannya. Apakah akan terus sibuk menambal persoalan jangka pendek, atau mulai membangun pondasi ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan global.

Masa depan rupiah perlu dipahami bukan hanya ditentukan oleh pasar valuta asing, tetapi oleh seberapa serius Indonesia membangun ekonomi yang produktif, bernilai tambah, dan mampu berdiri lebih kokoh di tengah dunia yang terus berubah.

*) Penulis adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

Itu masalah sentimen yang agak pendek. Jadi saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan perkembangan ekonomi tidak terganggu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pemerintah fokus menjaga fondasi ekonomi agar pertumbuhan tidak terganggu di tengah melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Senin.

Menurutnya, saat ini fondasi ekonomi Indonesia cukup bagus, sedangkan kinerja pasar modal hari ini dipengaruhi oleh sentimen pasar yang tidak berlangsung lama. Oleh karena itu, ia optimistis IHSG dapat diperbaiki.

"Nggak apa-apa nanti kita perbaiki. Fondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen yang agak pendek. Jadi saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan perkembangan ekonomi tidak terganggu," ujar Purbaya di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Ia menyebut pemerintah melalui Himbara telah masuk ke pasar obligasi untuk menjaga kinerja pasar tidak semakin bergejolak.

Menkeu memastikan bahwa intervensi pemerintah akan memberikan peningkatan signifikan secara bertahap. Menurutnya, strategi tersebut akan membantu pergerakan nilai rupiah.

"Mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi sehingga pasar obligasinya terkendali, sehingga asing yang pegang obligasi nggak keluar karena takut misalnya ada capital loss gara-gara harga obligasi turun. Itu sekarang kan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit," kata Purbaya.

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, bergerak melemah seiring kekhawatiran pelaku pasar terhadap era suku bunga tinggi akibat ketidakpastian konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran yang menyebabkan harga minyak mentah naik.

IHSG dibuka melemah 94,34 poin atau 1,40 persen ke posisi 6.628,98. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 9,37 poin atau 1,42 persen ke posisi 648,51.

Pada penutupan sesi I hari ini, IHSG sempat melemah hingga 320,76 poin atau 4,77 persen ke posisi 6.402,56 pada perdagangan pukul 11.04 WIB di BEI pada Senin (18/05) hari ini.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, mengungkapkan fondasi industri manufaktur nasional masih kuat di tengah dinamika global dan domestik.

Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Desember 2025 yang berada di angka 51,90 atau masih dalam zona ekspansi.

Angka ini turun 1,55 poin dibandingkan capaian November 2025 sebesar 53,45, serta lebih rendah 1,03 poin dibandingkan IKI Desember 2024 yang sebesar 52,93.

Kondisi ini mencerminkan sikap kehati-hatian pelaku industri dalam merespons tekanan eksternal global serta faktor musiman di penghujung tahun.

Febri mengatakan pelemahan IKI pada bulan Desember merupakan pola yang lazim terjadi setiap akhir tahun.

"Meskipun mengalami penurunan secara bulanan, IKI Desember 2025 tetap berada pada zona ekspansi," imbuhnya, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Rabu (31/12).

Secara historis, IKI pada bulan Desember memang cenderung melemah dibandingkan bulan November. Pada Desember 2023, IKI tercatat sebesar 51,32 atau turun 1,11 poin, sedangkan pada Desember 2024 sebesar 52,93 atau turun 0,02 poin. Pelemahan tersebut sejalan dengan berkurangnya hari kerja efektif akibat libur Natal dan akhir tahun yang berdampak pada penyesuaian jadwal produksi industri pengolahan nonmigas.

Dari sisi struktur subsektor, 17 dari 23 subsektor industri pengolahan masih berada pada fase ekspansi dan berkontribusi sekitar 79,4 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas Triwulan III 2025. Dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi adalah Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional (KBLI 21) serta Industri Pengolahan Lainnya (KBLI 32). Sementara itu, enam subsektor tercatat mengalami kontraksi, antara lain Industri Kayu dan Barang dari Kayu (KBLI 16), Industri Karet dan Plastik (KBLI 22), Industri Logam Dasar (KBLI 24), Industri Barang Logam (KBLI 25), Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik (KBLI 26), serta Industri Alat Angkutan Lainnya (KBLI 30).

Pelemahan IKI Desember 2025 terutama dipengaruhi oleh penurunan kinerja 13 subsektor dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan terbesar terjadi pada subsektor Industri Alat Angkutan Lainnya, seiring melemahnya penjualan sepeda motor domestik pada November 2025 yang turun 11,31 persen (m to m) menjadi 523.591 unit, serta penurunan ekspor sepeda motor secara Completely Built Up (CBU) sebesar 11,39 persen dan Completely Knocked Down (CKDsebesar 14,86 persen. Penurunan serupa secara historis juga kerap terjadi setiap bulan Desember.

Penurunan IKI pada periode tertentu sepanjang 2025 juga turut dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan produk impor di pasar domestik yang berdampak pada melemahnya permintaan industri manufaktur, khususnya pada produk jadi. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap variabel pesanan yang memiliki bobot terbesar dalam pembentukan IKI.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus memperkuat langkah pengendalian masuknya produk impor secara terukur dan terkoordinasi, dengan tetap memperhatikan dinamika global yang diwarnai oleh kebijakan perdagangan negara mitra serta gejolak geopolitik yang memengaruhi rantai pasok dan kinerja ekspor industri nasional.

Sementara itu, Kontraksi pada subsektor Industri Kayu dan Barang dari Kayu dipengaruhi keterbatasan bahan baku akibat bencana alam di Sumatra, gangguan logistik, serta ketidakpastian pasar global, termasuk penyelidikan dumping di Amerika Serikat dan kebijakan sertifikasi India.

Pelemahan IKI Desember 2025 dipengaruhi penurunan variabel pesanan yang masih berada pada fase ekspansi di level 52,76 meski turun 3,17 poin, serta persediaan sebesar 54,99 atau turun 1,20 poin.

Sementara itu, variabel produksi tetap berada pada fase kontraksi di level 48,41 selama tujuh bulan berturut-turut. Industri berorientasi ekspor dan domestik masih berada di zona ekspansi meski melemah, dengan IKI ekspor 52,36 dan IKI domestik 51,33, seiring perlambatan ekonomi global, meningkatnya risiko proteksionisme, dan faktor musiman akhir tahun.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap dua hal krusial yang mampu menarik investasi ke Indonesia, yaitu tata kelola dan akuntabilitas yang menjadi fondasi kuat kepercayaan investor.

Di sinilah profesi akuntansi menjadi sangat penting, karena peran akuntan, auditor, dan profesional keuangan adalah sebagai arsitek terpercaya yang tak tergantikan.

"Kepatuhan seorang akuntan atau auditor terhadap standar internasional merupakan jaminan bahwa data tersebut akurat, sebanding, dan andal. Pasalnya, ketika seorang investor membaca laporan keuangan atau seorang pembuat kebijakan meninjau anggaran nasional, maka mereka sepenuhnya bergantung pada profesionalisme dan objektivitas dari hasil kerja akuntan itu sendiri," ujarnya dalam Pembukaan Acara HUT ke-68 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan International Federation of Accountants (IFAC) Connect Asia Pacific 2025, di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dalam hal ini, laporan keuangan dan keberlanjutan yang kredibel memainkan peranan kunci untuk menarik investasi, memastikan dampak sosial dan ekologis yang nyata yang membawa menuju visi Indonesia Emas 2045.

Profesi akuntan juga menjadi mitra penting yang mengiringi percepatan reformasi struktural Indonesia, dari transformasi digital hingga transisi energi.

“Saya mendorong IAI, bermitra dengan IFAC, untuk terus memperjuangkan standar tertinggi kompetensi profesional, perilaku etis, dan inovasi. Mari bekerja sama untuk memastikan bahwa laporan yang kita hasilkan dan sistem yang kita tegakkan cukup tangguh untuk menghadapi turbulensi global, dan cukup transparan untuk menerangi jalan menuju visi Indonesia Emas 2045,” ucap Airlangga.

Dalam perjalanan menuju 2045, tentunya diperlukan pertumbuhan ekonomi yang selalu on the track setiap tahunnya, termasuk untuk 2026 yang juga masih menunjukkan tren positif.

Hal itu antara lain terlihat dari aktivitas manufaktur Indonesia yang tetap ekspansif dengan indeks PMI Manufaktur mencapai 53,3 (November 2025), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencapai 121,2 (Oktober 2025), pengeluaran rumah tangga terus menguat dengan Mandiri Spending Index mencapai 312,8 (per 26 Oktober 2025).

"Dengan indikator-indikator ini, seluruh risiko pertumbuhan untuk 2026 telah terkelola dan terserap pada tahun ini. Pada 2026, risiko positif diperkirakan akan lebih dominan daripada negative," kata dia.

Sejalan dengan target APBN, Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi di 2026 dapat melampaui target dasar 5,4 persen.

"Kami juga akan mengakselerasi mesin ekonomi baru yang menjadi prioritas yakni ekonomi hijau dan ekonomi digital,” kata Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

Pertumbuhan 5-5,8 persen pada 2025 dan 5-6 persen pada 2026 menunjukkan Indonesia sebagai ekonomi dengan ketahanan tinggi dan struktur kebijakan yang konsisten.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom IQI Global Shan Saeed menilai Indonesia berada pada lintasan pertumbuhan kuat dengan fondasi makro yang semakin solid.

Penilaian ini selaras dengan hasil laporan IMF Article IV Consultation 2025, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kondisi ekonomi yang tetap resilien di tengah volatilitas global. Saeed menyebut proyeksi pertumbuhan 5-5,8 persen pada 2025 dan 5-6 persen pada 2026 sebagai indikasi bahwa stabilitas Indonesia tidak hanya terjaga, tetapi terus menguat.

"Pertumbuhan 5-5,8 persen pada 2025 dan 5-6 persen pada 2026 menunjukkan Indonesia sebagai ekonomi dengan ketahanan tinggi dan struktur kebijakan yang konsisten," ujar Saeed dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Saeed menilai kerangka kebijakan pemerintah, seperti investasi infrastruktur, penguatan industrialisasi hilir, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, telah membentuk basis pertumbuhan yang lebih kokoh dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menyebut bauran kebijakan fiskal dan moneter Indonesia sebagai bentuk rekayasa presisi yang menjaga stabilitas makro sekaligus memperluas daya tarik investasi.

Menurutnya, berbagai indikator utama menunjukkan ketahanan struktural yang signifikan. Bank Indonesia dinilai menjalankan pelonggaran terukur sambil menjaga stabilitas eksternal, didukung inflasi yang stabil di sekitar 2,8 persen, cadangan devisa yang kuat, serta nilai tukar rupiah yang relatif terjaga.

Selain itu, regulator seperti Otoritas Jas Keuangan (OJK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disebut memperkuat kepastian pasar melalui percepatan perizinan dan pendalaman arus investasi ke sektor hilirisasi mineral dan batu bara (minerba), kendaraan listrik, digital finance, dan transisi energi.

Sejalan dengan itu, Saeed melihat respons pasar keuangan sebagai validasi terhadap arah kebijakan Indonesia. Ia merujuk pada pergerakan IHSG yang bertahan pada area 8.100-8.300 serta aliran modal asing yang tetap solid.

"Pasar tidak hanya merespons, mereka memvalidasi kerangka makro Indonesia," katanya pula.

Pandangan Saeed semakin relevan, setelah IMF sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi bright spot di tengah tantangan global dalam hasil konsultasi Article IV-2025.

Konsistensi antara penilaian IMF dan sentimen pasar disebut memperkuat persepsi bahwa Indonesia berada pada jalur kebijakan yang kredibel dan berorientasi jangka panjang.

Dalam proyeksinya, Saeed menyebut stabilitas akan menjadi aset strategis Indonesia di tahun-tahun mendatang.

Ia menggambarkan stabilitas tersebut sebagai mata uang strategis yang memperkuat posisi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045. Kejelasan kebijakan, konsistensi regulasi, dan disiplin fiskal dinilai menciptakan lingkungan yang secara struktural investable.

Dengan fondasi makro yang terus menguat dan validasi berulang dari lembaga internasional maupun pelaku pasar, kata Saeed lagi, Indonesia berada pada posisi yang menguntungkan untuk mempertahankan ketahanan ekonomi serta menarik investasi berkualitas pada fase transformasi berikutnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan peta jalan karbon biru menjadi fondasi utama aksi iklim Indonesia melalui perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan pesisir untuk memperkuat ketahanan ekosistem dan ekonomi nasional.

"Ekosistem karbon biru adalah aset iklim yang sangat berharga bagi Indonesia," kata Trenggono dalam peluncuran Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru di Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30), di Belém, Brasil sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurutnya peta jalan itu bukan hanya panduan kebijakan, tetapi kerangka aksi yang menghubungkan sains, kebijakan, dan pendanaan, untuk memastikan kualitas dan integritas ekosistem karbon biru dalam sistem nilai ekonomi karbon nasional.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru Indonesia di COP30 Brasil sebagai upaya memperkuat perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan pesisir menuju ekonomi kelautan rendah karbon dan tahan iklim.

Dokumen itu memberikan arah kebijakan dan langkah terkoordinasi untuk melindungi, memulihkan, dan mengelola ekosistem karbon biru, yakni mangrove, padang lamun, dan rawa asin pasang surut secara berkelanjutan.

Selain itu, dokumen tersebut menyediakan kerangka kerja yang menghubungkan sains, kebijakan, sistem pemantauan, dan pembiayaan, guna memperkuat transisi Indonesia menuju ekonomi kelautan rendah karbon dan tangguh iklim.

“Ekosistem karbon biru adalah aset iklim yang sangat berharga bagi Indonesia. Peta jalan ini bukan hanya panduan kebijakan, tetapi kerangka aksi yang menghubungkan sains, kebijakan, dan pendanaan, untuk memastikan kualitas dan integritas ekosistem karbon biru dalam sistem nilai ekonomi karbon nasional,” ujar Trenggono.

Ia menegaskan pentingnya koalisi global untuk aksi iklim berbasis laut. Dia juga menekankan peluncuran dokumen itu bertepatan dengan tonggak penting dalam peningkatan ambisi iklim Indonesia.

Dikatakannya Second Nationally Determined Contribution (SNDC) atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional kedua Indonesia kini memasukkan sektor kelautan dan perikanan secara eksplisit dalam agenda mitigasi dan adaptasi.

"Langkah ini menandai pengakuan bahwa laut bukan hanya korban perubahan iklim, tetapi juga sumber solusi global,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan pendekatan lintas ekosistem menjadi inti dari peta jalan itu. Dengan memandang mangrove, padang lamun, dan rawa asin pasang surut sebagai satu sistem pesisir–laut yang saling terhubung, akan membuka manfaat yang lebih luas untuk keanekaragaman hayati, ketahanan pesisir, keamanan pangan biru, dan peluang ekonomi berkelanjutan.

“Perjuangan global menghadapi perubahan iklim membutuhkan kepemimpinan, kebijakan yang konsisten, dan solidaritas yang nyata. Dari hutan dan laut Indonesia, kami menawarkan solusi iklim untuk masa depan yang lebih berkelanjutan,” imbuh Trenggono.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan peluncuran dokumen itu menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam menghubungkan aksi darat dan laut.

“Melalui penguatan ilmu pengetahuan, kebijakan strategis, dan kerja sama internasional, Indonesia ingin memastikan bahwa kontribusi karbon biru dapat terintegrasi ke dalam sistem nilai ekonomi karbon dan pasar karbon nasional,” ujarnya.

Penyusunan dokumen dilakukan bersama oleh KLH, KKP dan Kemenhut dengan dukungan teknis dari Lembaga Pertumbuhan Hijau Global (Global Green Growth Institute) serta pendanaan Pemerintah Kanada.

Dokumen itu akan menjadi acuan utama bagi pelaksanaan karbon biru yang berintegritas tinggi di seluruh kawasan pesisir dan laut Indonesia, sekaligus mendukung penyelarasan kebijakan dengan kerangka Hutan dan Penggunaan Lahan (FOLU) Net Sink 2030 dan Nilai Ekonomi Karbon.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Sebagai pengelola investasi daerah, NTB Capital diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan peluang bisnis yang tersedia.

Mataram (ANTARA) - Di banyak daerah, kebutuhan akan instrumen pembangunan yang lebih modern dan adaptif semakin terasa mendesak.

Perubahan struktur ekonomi global, volatilitas pasar komoditas, serta tekanan fiskal yang membebani pemerintah daerah menuntut hadirnya strategi baru yang mampu menjaga momentum pertumbuhan.

Pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya mengandalkan skema anggaran tradisional untuk membiayai pembangunan jangka panjang. Dibutuhkan terobosan yang mampu memperkuat fondasi ekonomi, membuka akses pendanaan yang lebih luas, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam kerangka tantangan itulah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan fondasi baru bagi penguatan struktur ekonomi daerah.

Setelah bertahun-tahun bergantung pada sektor tambang dan pariwisata, kebutuhan akan instrumen yang mampu memperluas basis investasi semakin mendesak.

Kondisi global yang tidak stabil, tekanan fiskal daerah, dan tuntutan pembangunan yang terus meningkat mendorong hadirnya gagasan pembentukan "NTB Capital" sebagai motor baru bagi pengelolaan investasi daerah.

Gagasan ini berangkat dari kebutuhan untuk menata ulang arah pembangunan ekonomi. Instrumen yang lebih luwes, modern, dan mampu menjangkau sumber-sumber pendanaan jangka panjang diperlukan agar NTB dapat melompat lebih jauh.

Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana memastikan NTB Capital dapat bekerja efektif sekaligus memberi manfaat langsung bagi masyarakat luas?.

Menata ulang

Selama satu dekade terakhir, struktur perekonomian NTB menunjukkan pola yang fluktuatif. Ketergantungan pada komoditas tambang membuat pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi siklus produksi.

Ketika produksi emas menurun, laju pertumbuhan ikut terkontraksi. Di sisi lain, pariwisata yang sempat menjadi harapan baru belum sepenuhnya pulih akibat dinamika global, perubahan pola perjalanan, dan ketersediaan infrastruktur pendukung yang masih terbatas.

Dalam situasi tersebut, ruang fiskal daerah tidak cukup kuat untuk membiayai program-program strategis jangka panjang.

Pendapatan asli daerah yang relatif kecil serta keterbatasan belanja modal membuat pemerintah provinsi perlu mencari instrumen alternatif agar dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi baru. Inilah ruang yang hendak diisi NTB Capital.

Sebagai pengelola investasi daerah, NTB Capital diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan peluang bisnis yang tersedia.

Instrumen ini dapat menjadi jembatan antara program pembangunan daerah dengan dunia usaha, lembaga keuangan, hingga investor nasional maupun global.

Pada saat yang sama, NTB Capital perlu menjaga tata kelola yang kuat agar tidak terjebak pada risiko komersial yang tidak terukur.

Tantangan lain adalah memastikan orientasi investasi tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Instrumen ini tidak boleh semata mengejar keuntungan jangka pendek.

Fungsi strategisnya adalah menghadirkan nilai tambah yang dapat dirasakan masyarakat, terutama pada sektor riil yang menyentuh banyak tenaga kerja seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan industri pengolahan.

Arah ini penting agar lompatan ekonomi tidak hanya terjadi di atas kertas tetapi menjangkau wilayah pedesaan hingga pesisir.

Sektor produktif

Salah satu peluang terbesar NTB berada pada sektor pertanian dan perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung mata pencaharian masyarakat.

Namun sektor tersebut belum berkembang optimal akibat lemahnya hilirisasi, terbatasnya teknologi pascapanen, dan minimnya akses ke pembiayaan modern.

Jika NTB Capital dapat masuk sebagai katalis, percepatan hilirisasi dapat terjadi lebih cepat dan lebih terukur.

Instrumen ini bisa menjadi penggerak dalam memperkuat ekosistem industri pengolahan hasil pertanian, komoditas kelautan, hingga pengembangan logistik dingin yang selama bertahun-tahun menjadi titik lemah rantai pasok.

Dukungan investasi pada sektor-sektor tersebut tidak hanya memperbesar nilai tambah tetapi juga membuka peluang kerja baru yang tersebar merata di berbagai kabupaten.

Di luar sektor primer, peluang besar juga muncul di industri energi terbarukan, manufaktur ringan, dan ekonomi digital.

Pembangunan kawasan industri terpadu, penyediaan energi bersih yang stabil, serta peningkatan kualitas infrastruktur telekomunikasi membuka ruang bagi masuknya investasi berteknologi menengah.

NTB Capital dapat berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan investor yang membutuhkan kepastian regulasi dan prosedur yang lebih ringkas.

Peran penting lainnya adalah meningkatkan daya saing UMKM yang selama ini menjadi mayoritas pelaku usaha di NTB. Banyak pelaku UMKM yang memiliki produk potensial tetapi kesulitan memperbesar kapasitas akibat kendala modal, manajemen, dan akses pasar.

Melalui pola pembiayaan terukur dan pendampingan komersial, NTB Capital dapat menjadi penggerak bagi UMKM untuk naik kelas.

Jika ekosistem industri baru ini terbentuk secara konsisten, NTB akan memiliki mesin pertumbuhan ekonomi baru yang tidak lagi bergantung pada satu atau dua sektor saja. Diversifikasi inilah yang dapat mengurangi kerentanan ekonomi daerah terhadap guncangan eksternal.

Tata kelola

Keberhasilan NTB Capital tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya proyek yang dihasilkan. Hal paling penting adalah kualitas tata kelola yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Instrumen investasi daerah yang baik harus memiliki prosedur seleksi proyek yang ketat, analisis risiko yang jelas, dan mekanisme pengawasan yang independen.

Selain itu, NTB Capital perlu memastikan keterbukaan informasi kepada publik, terutama terkait rencana investasi, kerja sama dengan pihak ketiga, serta proyeksi manfaat bagi daerah.

Keterbukaan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus memastikan arah investasi tetap berada pada rel pembangunan daerah.

Penting pula memastikan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. Investasi yang dilakukan harus memiliki dampak jangka panjang. Proyek infrastruktur yang dibangun perlu benar-benar mendukung pertumbuhan sektor riil.

Pendanaan pada UMKM harus menghasilkan peningkatan kapasitas usaha yang dapat diukur. Kemitraan dengan investor harus membawa alih teknologi, transfer pengetahuan, dan pembukaan lapangan kerja baru.

Dengan tata kelola yang kuat, NTB Capital dapat menjadi model baru pengelolaan investasi daerah yang efektif dan progresif.

Instrumen ini berpotensi mempercepat transformasi ekonomi NTB melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan pembangunan.

Keberadaan NTB Capital adalah peluang untuk keluar dari pola lama pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan tidak merata. Namun peluang itu hanya dapat diwujudkan jika desain kelembagaan, tata kelola, dan arah investasinya disusun dengan cermat.

Dengan strategi yang tepat, NTB Capital dapat menjadi mesin lompatan ekonomi yang membuka jalan bagi terciptanya pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat NTB.

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju 2045.

“Setiap infrastruktur yang kita bangun bukan hanya tentang kemajuan hari ini, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Infrastruktur yang bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa setiap jembatan, bendungan dan fasilitas publik yang dibangun Kementerian PU bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi nilai dan warisan untuk generasi mendatang.

Infrastruktur merupakan penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan, bukan pilihan.

Kementerian PU mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan mengacu pada komitmen global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

Prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan menjadi standar teknis dan sistem pengawasan nasional yang konkret dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengatakan operasional serta pemeliharaan bangunan "gedung hijau" lebih mudah dibanding bangunan konvensional.

Kementerian PU telah mengeluarkan aturan mengenai bangunan gedung hijau, dan kehadiran bangunan hijau di Indonesia sudah sesuai dengan Paris Agreement dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Diana berharap daerah-daerah mengembangkan gedung hijau dan Jakarta dapat menjadi contoh.

International Finance Corporation (IFC) mencatat bahwa Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat pertumbuhan pasar bangunan hijau tertinggi di Indonesia, dengan total 171 bangunan hijau tersertifikasi, selain Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut laporan yang dirilis lembaga yang merupakan bagian dari Bank Dunia tersebut, terdapat 45 bangunan hijau tersertifikasi di Jawa Barat, masing-masing 26 bangunan di Banten dan Jawa Timur, serta 16 bangunan di Jawa Tengah.

Lembaga keuangan internasional tersebut menyatakan wilayah Jawa memiliki jumlah proyek gedung hijau tersertifikasi terbanyak, diikuti dengan Sumatera dan Kalimantan yang juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025