REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Polymer Award (IPA) 2026 diluncurkan untuk mendorong lahirnya inovasi material polimer yang mampu mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Ajang tersebut juga diharapkan mempercepat hilirisasi hasil riset agar dapat diterapkan di sektor manufaktur nasional.

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia Meysia Stephannie mengatakan, inovasi material menjadi kebutuhan penting di tengah kenaikan biaya bahan baku dan dinamika rantai pasok global yang memengaruhi daya saing industri.

“Industri polimer memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari manufaktur, otomotif, elektronik, hingga kemasan. Di tengah tantangan global terkait biaya bahan baku dan keberlanjutan, inovasi material menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri Indonesia. Melalui Indonesia Polymer Award 2026, kami ingin memperkuat kolaborasi antara dunia riset dan industri agar inovasi dapat memberikan dampak nyata bagi perkembangan industri nasional,” kata Meysia dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Indonesia Polymer Award 2026 diselenggarakan Himpunan Polimer Indonesia (HPI) bersama Pamerindo Indonesia sebagai rangkaian pameran Plastic Material & Chemical Indonesia dan Plastics & Rubber Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada November mendatang.

Ajang tersebut mempertemukan peneliti, akademisi, industri, startup, dan regulator untuk mendorong penerapan inovasi polimer yang mendukung efisiensi industri, ekonomi sirkular, serta penguatan ekosistem manufaktur nasional.

Berdasarkan kajian LPEM FEB UI bertajukKrisis Plastik Nasional di Tengah Shock Globalyang terbit pada April 2026, harga sejumlah resin utama mengalami kenaikan sepanjang tahun ini. Harga polypropylene (PP) naik 23,8 persen, polyethylene (PE) meningkat 16,3 persen, dan polyvinyl chloride (PVC) bertambah 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor plastik dan barang dari plastik Indonesia mencapai 1,65 juta ton dengan nilai sekitar Rp44,11 triliun pada kuartal I 2026. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya pengembangan inovasi material lokal dan peningkatan kapasitas daur ulang untuk memperkuat ketahanan rantai pasok industri.

Ketua Himpunan Polimer Indonesia Chalid mengatakan, inovasi polimer kini menjadi kebutuhan strategis bagi industri, bukan sekadar agenda penelitian.

“Indonesia memiliki potensi besar melalui sumber daya manusia, kapasitas riset, dan pengalaman industri dalam bidang polimer. Tantangan berikutnya adalah mempercepat hilirisasi agar hasil inovasi dapat diterapkan dan memberikan nilai tambah bagi industri. Kolaborasi antara akademisi, peneliti, industri, masyarakat dan pemerintah menjadi kunci untuk menjembatani kebutuhan pasar dengan pengembangan teknologi yang mendukung efisiensi, ekonomi sirkular, dan kemandirian industri nasional,” ujar Chalid.

Selain ajang penghargaan, IPA 2026 juga akan menghadirkan webinar dan roadshow sebagai ruang kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, peneliti, dan regulator untuk membahas pengembangan material berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan transformasi teknologi polimer.

Penilaian dilakukan oleh panel yang terdiri atas pakar polimer, praktisi industri, regulator, dan pakar keberlanjutan dengan mempertimbangkan aspek implementasi teknologi, efisiensi sumber daya, serta kontribusi terhadap keberlanjutan. Malam penganugerahan Indonesia Polymer Award 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026.

momentum pemulihan masih sangat mungkin terjadi, sepanjang kebijakan pemerintah mampu mengurangi tekanan biaya, menjaga daya beli masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai dunia usaha membutuhkan kepastian arah kebijakan dan sinyal optimisme dari pemerintah, menyusul Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dan masuk zona kontraksi.

Sebelumnya pada Mei 2026, PMI Manufaktur Indonesia dari S&P Global tercatat berada pada level 50,0.

“Ketika dunia usaha menghadapi tekanan biaya yang meningkat, pemerintah perlu mengurangi berbagai bentuk intervensi yang menambah ketidakpastian. Yang dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan confidence,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dunia usaha akan kembali berinvestasi apabila mereka melihat pemerintah memiliki arah kebijakan yang jelas, konsisten, serta memberikan ruang bagi sektor swasta untuk tumbuh.

Fakhrul juga menilai pemerintah perlu segera menyiapkan stimulus yang secara langsung menurunkan biaya produksi industri. Ketika tekanan berasal dari sisi biaya, ujar dia, maka solusi terbaik adalah membantu dunia usaha mengurangi beban biaya produksinya sehingga mereka dapat mempertahankan kapasitas produksi maupun tenaga kerjanya.

Di sisi lain, ia menilai pelemahan daya beli masyarakat juga harus segera direspons. Fakhrul mengusulkan pemerintah agar memberikan diskon tarif listrik sebesar 20 persen sebagai stimulus konsumsi rumah tangga.

Ia memandang diskon tarif listrik memiliki multiplier effect yang relatif cepat karena langsung mengurangi pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian, ruang belanja masyarakat akan meningkat tanpa harus menunggu proses penyaluran bantuan yang lebih panjang.

“Di tengah meningkatnya inflasi, langkah seperti ini dapat membantu menjaga konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Fakhrul.

Menurutnya, kondisi global saat ini juga menuntut peran fiskal yang lebih aktif sebagai penyangga perekonomian.

"Di tengah meningkatnya tekanan inflasi global dan perlambatan aktivitas manufaktur, APBN harus kembali diberdayakan sebagai shock absorber. Fungsi fiskal memang hadir untuk menjaga keberlangsungan ekonomi ketika sektor swasta sedang mengalami tekanan,” jelas Fakhrul.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa ruang fiskal tersebut harus dibangun melalui realokasi anggaran yang baik, terarah, dan kredibel, bukan melalui ekspansi belanja yang tidak terukur.

Secara umum, Fakhrul menilai penurunan PMI Manufaktur Indonesia dari S&P Global ke level 46,9 pada Juni 2026 merupakan sinyal bahwa tekanan terhadap sektor industri nasional semakin meningkat.

Penurunan tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur telah kembali berada di zona kontraksi, seiring melemahnya permintaan dan meningkatnya tekanan biaya produksi.

Angka PMI menggunakan skala 0 hingga 100, kondisi di atas 50 menunjukkan sektor dimaksud sedang tumbuh atau meningkat (ekspansi), angka 50 menunjukkan tidak ada perubahan (stagnan) dan kurang dari 50 menunjukkan sektor dimaksud sedang menyusut (kontraksi).

Menurut Fakhrul, laporan S&P Global menunjukkan bahwa kontraksi kali ini bukan hanya dipicu oleh pelemahan permintaan, tetapi juga oleh lonjakan biaya produksi yang semakin berat.

Bahkan, inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sepanjang sejarah survei sejak 2011, didorong oleh kenaikan harga bahan baku serta pelemahan nilai tukar.

Pada saat yang sama, perusahaan juga mulai mengurangi pembelian bahan baku, mengurangi tenaga kerja, dan memangkas produksi sebagai respons terhadap melemahnya pesanan baru.

“Ini menggambarkan bahwa industri saat ini sedang menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus,” kata dia.

Fakhrul menambahkan bahwa pada satu sisi, permintaan melemah karena daya beli konsumen tertekan. Pada sisi lain, biaya produksi justru meningkat akibat gejolak global, terutama setelah meningkatnya tensi geopolitik dan perang yang mendorong kenaikan berbagai harga komoditas dan bahan baku.

Meski begitu, laporan S&P Global sendiri masih menunjukkan adanya optimisme pelaku industri terhadap prospek 12 bulan ke depan apabila tekanan harga mulai mereda.

Fakhrul menilai hal tersebut menunjukkan bahwa momentum pemulihan masih sangat mungkin terjadi, sepanjang kebijakan pemerintah mampu mengurangi tekanan biaya, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja manufaktur Indonesia yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur mengalami penurunan pada periode Juni 2026.

Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

"Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025.," ujar Usamah Bhatti, Ekonom S&P Global Market Intelligence dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Penyebab utama penurunan PMI Manufaktur pada Juni adalah melemahnya permintaan atas barang manufaktur Indonesia. S&P mencatat, jumlah pesanan baru turun untuk pertama kali dalam tiga bulan dan pada laju tercepat dalam setahun.

Para anggota panel mengaitkan penurunan dengan melemahnya daya beli, umumnya karena tekanan harga.

Sementara itu, penurunan total pesanan baru diikuti oleh penurunan lanjutan pada pesanan ekspor baru. Bukti anekdotal mengarah pada penurunan permintaan dari pasar luar negeri karena kenaikan harga. Penurunan permintaan ekspor baru merupakan yang paling tajam sejak Agustus 2021.

Penurunan pesanan yang masuk membantu perusahaan mengurangi tumpukan pekerjaan. Sehingga volume pekerjaan yang belum terselesaikan turun untuk ketiga kali dalam empat bulan.

Selanjutnya, inflasi harga input kembali mengalami percepatan pada akhir triwulan kedua. Panelis secara umum mengaitkan kenaikan beban biaya terkini dengan kenaikan harga bahan baku dan pergerakan nilai tukar yang buruk.

Kenaikan biaya tersebut merupakan yang tertinggi kedua sepanjang survei yang dimulai pada April 2011, yang menyebabkan kenaikan besar pada harga jual dari pabrik.

"Tingkat inflasi harga jual merupakan yang paling besar sejak bulan September 2013," demikian kutipan laporan tersebut.

Tekanan harga dilaporkan juga berperan pada penundaan rantai pasokan pada bulan Juni. Waktu pengiriman dari pemasok diperpanjang selama sembilan bulan berjalan, meskipun merupakan yang paling ringan sepanjang tahun 2026.

Ke depannya, S&P menyebut tingkat keyakinan terhadap perkiraan 12 bulan mendatang akan membaik dibandingkan dengan periode Mei dan mencapai posisi tertinggi dalam tiga bulan. Optimisme tersebut didorong oleh harapan bahwa tekanan harga akan berkurang, sehingga membantu mendorong penjualan dan pertumbuhan output.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia James T. Riady meminta agar para pengusaha Belarus menanamkan modalnya di Indonesia dengan membangun industri manufaktur.

Hal ini disampaikan James dalam acara Indonesian-Belarusian Business Forum, Selasa (30/6/2026). Menurutnya, negara anggota kawasan Eurasian Economic Union (EAEU) ini telah mengembangkan industri, teknologi pertanian, produksi pupuk, alat berat serta pendidikan sains maupun teknologi dengan pesat.

James menilai kedua negara saling melengkapi. Dengan perkembangan industri yang pesat, Belarus hanya berpopulasi 9 juta orang. Indonesia di sisi lain memiliki populasi 285 juta orang, dengan sumber daya alam yang berlimpah serta banyaknya generasi muda.

"Inilah mengapa saya mendorong Belarus tidak hanya melihat Indonesia sebagai pasar ekspor. Saya mendorong anda untuk melihat Indonesia sebagai rumah kedua bagi anda untuk investasi. Bangun pabrik di sini, transfer teknologi anda, kembangkan manufaktur di sini bermitra dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," tutur James di forum yang diselenggarakan Kadin Indonesia dan Belarus, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

James menjamin pengusaha Belarus tidak akan kehabisan mitra berusaha di Indonesia. Upaya mengembangkan sektor manufaktur ini, lanjutnya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

Terkait dengan iklim usaha, konglomerat grup Lippo ini turut menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang pro bisnis dan investasi. Apalagi, berbagai kelebihan yang dimiliki Belarus sejalan dengan agenda prioritas nasional Indonesia yaitu pengembangan industri, ketahanan pangan, serta industri penghiliran.

Pemerintah juga disebut terus mendorong upaya pembenahan regulasi berusaha. Dia menyebut hal ini merupakan komitmen kuat Indonesia untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Menurut James, posisi Belarus tak ubahnya saat pertama kali perusahaan-perusahaan Jepang masuk ke Indonesia. Dia mengklaim Jepang turut melokalisasi produksi mereka di Indonesia, serta mengembangkan talenta di dalam negeri dan bermitra dengan dunia usaha setempat.

Apalagi, ujar James, Indonesia merupakan pintu dari pasar Asia Tenggara yang berpopulasi total sekitar 685 juta orang.

"Kini operasi di Indonesia adalah salah satu cerita keberhasilan pertumbuhan Jepang. Mungkin salah satu cerita sukses terbesar di Asia, dan mungkin Belarus bisa menciptakan kesuksesan di Indonesia," tuturnya.

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai sekitar 43.000 orang hingga Juni 2026. Sektor manufaktur diduga menjadi penyumbang terbesar dalam gelombang PHK tersebut.

"Kalau tidak salah, kemarin di bulan Juli kan 43.000-an, ya. Yang di bulan Juni kemarin ya, sampai bulan Juni," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi saat ditemui di Kantor Kemnaker, dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Pihaknya masih melakukan pengecekan lebih lanjut terkait rincian sektor penyumbang PHK terbesar. Namun, industri manufaktur disebut menjadi salah satu sektor yang paling terdampak. "Saya cek ya, ini kalau tidak salah ya, manufaktur salah satunya ya. Itu mungkin nanti bisa saya cek, bisa saya sampaikan," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menekan peningkatan angka PHK sekaligus memberikan perlindungan kepada pekerja terdampak, salah satunya melalui penguatan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan. Karena bagi seorang-seorang yang ter-PHK, JKP itu sangat penting," kata Anwar.

Ia menjelaskan program JKP memberikan manfaat berupa bantuan tunai atau cash benefit selama pekerja berada dalam masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan baru. Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan kerja melalui program reskilling dan upskilling.

Kemnaker turut menyediakan layanan informasi lowongan kerja dan bimbingan penempatan kerja bagi peserta JKP agar lebih mudah kembali masuk ke dunia kerja. “Akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” ujar Anwar.

Bisnis.com, JAKARTA - Rentetan pemadaman listrik dalam dua bulan terakhir—mulai dari blackout besar di Sumatera (22 Mei 2026) hingga pemadaman bergilir di Pulau Jawa—sepantasnya tidak lagi dipandang sebagai gangguan teknis semata. Peristiwa ini merupakan alarm keras bahwa fondasi ketahanan energi Indonesia sedang menghadapi kerentanan struktural. Ketika listrik padam di kawasan industri dan pusat bisnis seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang terganggu bukan hanya aktivitas harian, melainkan denyut utama perekonomian nasional.

Dalam ekonomi modern yang makin bergantung pada digitalisasi dan industrialisasi, listrik bukan lagi sekadar utilitas. Ia adalah infrastruktur strategis yang menentukan kelangsungan produksi, distribusi, dan layanan. Ketika listrik berhenti, mesin industri bungkam, sistem logistik terputus, dan aktivitas bisnis lumpuh.

Setiap detik pemadaman berarti kehilangan nilai ekonomi yang nyata. Studi global dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa biaya pemadaman listrik— dikenal sebagai Value of Lost Load (VoLL)—jauh melampaui harga listrik itu sendiri karena efek berantai terhadap seluruh aktivitas ekonomi.

Indonesia pernah membayar mahal harga listrik yang tidak andal. Dalam peristiwa blackout Jawa (4 Agustus 2019), PLN memperkirakan kerugian langsung sekitar Rp90 miliar dari kehilangan penjualan listrik, sementara kompensasi kepada pelanggan mencapai Rp865 miliar. Namun, angka tersebut hanyalah bagian kecil dari total kerugian ekonomi yang sebenarnya. Sektor industri mengalami downtime, logistik terganggu, dan layanan publik terhambat.

Bagi UMKM, misalnya, dampaknya bahkan lebih terasa secara langsung. Pemadaman listrik selama beberapa jam saja dapat menghilangkan omzet harian sebesar Rp1 juta—Rp10 juta, terutama di sektor makanan, ritel, dan jasa. Sementara itu, industri besar menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Dalam sektor manufaktur berbasis proses kontinu—seperti tekstil, kimia, atau logam—downtime produksi dapat menyebabkan kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah per jam, ditambah risiko kerusakan bahan baku dan mesin.

Skala kerugian ini makin jelas bila dilihat secara global. Merujuk pada laporan Bank Dunia (World Bank Vietnam Economic Update), pemadaman Listrik di Vietnam pada Mei—Juni 2023 menyebabkan kerugian ekonomi sekitar US$1,4 miliar atau setara 0,3% dari PDB nasional. Sektor industri di negara tersebut bahkan mengalami penurunan pendapatan hingga 10%. Ini menegaskan bahwa ketidakandalan listrik bukan sekadar masalah operasional, melainkan ancaman nyata terhadap kinerja ekonomi nasional.

Studi lintas negara memperkuat kesimpulan tersebut. Analisis makroekonomi yang mencakup 152 negara menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi dan durasi pemadaman listrik secara langsung menurunkan produktivitas dan efisiensi modal nasional (Chen et al., 2023). Di tingkat perusahaan, data World Bank Enterprise Survei di 28 negara berkembang menunjukkan bahwa setiap peningkatan gangguan listrik berdampak pada penurunan penjualan tahunan rata-rata perusahaan sebesar US$114,9, sementara usaha kecil menjadi yang paling rentan dengan kerugian hingga US$408,89. Dengan kata lain, listrik yang tidak stabil secara langsung melemahkan daya saing industri dan minat investasi.

Ironinya, krisis ini terjadi di tengah klaim bahwa Indonesia tidak kekurangan listrik. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas sebesar 69,5 GW hingga 2034, dengan lebih dari 60% berasal dari energi terbarukan. Reserve margin pasokan listrik juga dirancang berada di atas 34% untuk memastikan kecukupan daya nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas yang besar tidak otomatis menjamin keandalan sistem. Gangguan tetap terjadi, menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada kelemahan dalam reliability dan resilience jaringan listrik.

AMBISI & RISIKO BARU

Lebih kompleks lagi, semua ini terjadi di tengah fase transisi energi yang ambisius. Indonesia sedang bergerak menuju dominasi energi baru terbarukan dengan target lebih dari 60% kapasitas baru berasal dari sumber hijau, didukung oleh sistem penyimpanan energi. Namun, energi terbarukan memiliki sifat intermiten, sebagaimana kajian IEA—bergantung pada cuaca dan waktu—yang membutuhkan sistem jaringan yang jauh lebih fleksibel.

Tanpa kesiapan infrastruktur seperti smart grid, storage, dan sistem balancing, penetrasi energi terbarukan justru dapat meningkatkan volatilitas sistem dan memperbesar risiko blackout. Dengan kata lain, transisi energi tidak hanya membutuhkan investasi pada pembangkit, tetapi juga transformasi menyeluruh pada jaringan dan sistem operasi.

Bagi dunia usaha, kebutuhan utamanya tetap sederhana: kepastian. Kepastian bahwa listrik tersedia setiap saat, dengan kualitas yang stabil, dan risiko gangguan yang minimal. Tanpa kepastian tersebut, pelaku usaha akan mengambil langkah defensif—mulai dari investasi pada pembangkit sendiri, peningkatan biaya operasional, hingga relokasi ke negara lain. Dalam konteks ini, listrik menjadi faktor kunci dalam kompetisi antarnegara. Keandalan listrik menjadi nilai jual yang jauh lebih penting dibandingkan sekadar insentif fiskal. Sebaliknya, ketidakstabilan listrik (di Indonesia) berpotensi mengurangi daya tarik investasi. Investor global tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, tetapi juga risiko operasional. Dalam kondisi listrik yang tidak andal, biaya investasi meningkat, risiko kegagalan proyek membesar, dan pada akhirnya keputusan investasi dapat bergeser ke negara lain yang lebih stabil. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menekan pertumbuhan ekonomi dan melemahkan daya saing nasional.

Di titik inilah Indonesia menghadapi pilihan strategis yang krusial. Pertama, menggeser paradigma dari sekadar penambahan kapasitas menuju penguatan keandalan sistem. Kedua, mempercepat investasi pada jaringan transmisi dan distribusi untuk menghilangkan bottleneck dan single point of failure. Ketiga, mengembangkan fleksibilitas sistem melalui storage, demand-side management, dan digitalisasi jaringan. Keempat, mempercepat penerapan smart grid yang memungkinkan respons real-time terhadap gangguan. Kelima, memastikan bahwa transisi energi dilakukan secara realistis dengan menyeimbangkan ambisi dekarbonisasi dan kebutuhan stabilitas.

Pada akhirnya, listrik bukan sekadar sektor energi—ia adalah fondasi daya saing ekonomi nasional. Negara yang mampu menjamin listrik stabil dan andal akan memenangkan kompetisi investasi. Sebaliknya, negara yang gagal akan terus membayar harga mahal dalam bentuk kerugian ekonomi, hilangnya investasi, dan melemahnya posisi dalam persaingan global.

Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Pilihan yang diambil hari ini—antara memperkuat ketahanan sistem atau mempertahankan pendekatan lama—akan menentukan arah ekonomi di masa depan. Tanpa listrik yang andal, mimpi industrialisasi dan transformasi ekonomi berisiko tinggal menjadi narasi.

EKONOMI dunia saat ini sudah terhubung melalui jaringan logistik di seluruh dunia.

Tidak ada satu negara pun yang benar-benar bisa mandiri dalam produksi maupun distribusi tanpa masuk ke sistem jaringan rantai pasok global yang telah terintegrasi.

Bahkan kebutuhan bahan dasar manufaktur negara raksasa ekonomi seperti Tiongkok, Amerika Serikat (AS), dan negara yang tergabung dalam kaukus G-7 maupun aliansi BRICS saling terhubung satu sama lain meski terlibat konflik dagang sekalipun.

Elemen signifikan yang menghubungkan produsen dengan pasar adalah rantai pasok.

Sebagai gambaran, ketika Beijing membatalkan pembelian sejumlah pesawat Boeing sebagai respons atas besaran tarif resiprokal AS secara sepihak, imbasnya akan merembet dan mendisrupsi semua lini jaringan rantai pasok produsen pesawat, seperti para pemasok bahan baku dan suku cadang pesawat yang melibatkan ratusan bahkan ribuan supplier industri manufaktur.

Mimpi buruk akan munculnya pengangguran jelas menghantui semua elemen rantai pasok.

Demikian pula, Apple juga tidak ketinggalan memindahkan sebagian produksinya dari Tiongkok ke India untuk menghindari risiko tarif dan ketegangan geopolitik.

Menurut laporan Bloomberg, meski demikian, Apple masih mempertahankan basis pabriknya di Tiongkok meskipun saat ini 20 persen dari total produksinya diproduksi di India.

Kasus Apple dan Boeing menunjukkan, untuk mempertahankan competitive advantage, produsen “dipaksa” untuk mampu mengelola rantai pasok dengan baik di tengah ketidakpastian pasar.

Rantai pasok (supply chain) adalah serangkaian proses untuk mengolah suatu produk dari bahan dasar hingga produk tersebut dapat didistribusikan kepada pasar atau konsumen akhir.

Jika supply chain produsen tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan dampak yang sangat mengganggu.

Efektivitas kelangsungan rantai pasok secara fundamental akan terbangun jika menggunakan strategi biaya yang berbasis efisiensi, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan korporasi.

Rantai pasok yang efisien merupakan bentuk pengintegrasian dari berbagai pelaku bisnis yang mencakup, supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan konsumen.

Oleh karena itu, ketika politik tarif muncul dan digunakan sebagai senjata untuk melakukan tekanan pada lawan dagang, konsekuensinya sangat berdampak eskalatif pada semua variabel yang terlibat dalam rantai pasok.

Secara logis, perang tarif sering kali menghasilkan pola pikir saling balas, mendorong langkah retaliasi yang mengganggu ritme perdagangan internasional.

Gangguan semacam itu pada akhirnya bisa berujung pada tantangan ekonomi yang lebih luas, termasuk mengganggu rantai pasok dan menciptakan fragmentasi pasar.

Imbas yang lebih buruk dapat menyebabkan biaya lebih tinggi yang harus ditanggung konsumen, dan peningkatan volatilitas di pasar saham dengan dinamika perdagangan yang baru.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap ekonomi politik global telah mengalami perubahan signifikan yang dipicu oleh persaingan hegemoni antara AS versus Tiongkok.

Perang dagang yang dimulai pada era Trump telah menciptakan dampak riak yang jauh lebih luas dari sekadar pertarungan tarif.

Bagaimana agresivitas AS dan Tiongkok saling melakukan retaliasi telah mengubah arsitektur geoekonomi dan geopolitik, yang sangat berimplikasi pada proses transformasi rantai pasok global dan realignment ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

Fragmentasi Pasar

Keputusan Presiden AS Donald Trump yang telah memberlakukan tarif signifikan terhadap Tiongkok, Meksiko, dan Kanada, serta sejumlah negara di dunia mencerminkan pendekatan antitesis terhadap globalisasi dan liberalisasi perdagangan.

Pendekatan Washington yang sangat proteksionis itu dapat dianggap sebagai kebijakan radikal dan berpotensi mengganggu lanskap perdagangan global.

Kebijakan Trump benar-benar telah mendekonstruksi rezim perdagangan bebas yang telah dibangun selama beberapa dekade belakangan.

Padahal, perspektif globalisasi mendorong kuatnya kohesivitas keterhubungan ekonomi dunia tanpa batas (Thomas Friedman, “The World is Flat”, 2005).

Akan tetapi, dengan adanya kebijakan tarif Trump, justru dibangun tembok ekonomi yang membatasi transaksi perdagangan barang dan jasa melalui instrumen tarif sebagai politik entry barrier.

Proteksi pasar dengan politik tarif sangat berpotensi memantik perang dagang yang bersifat destruktif dan dapat melemahkan ekonomi global. Rantai pasokan global bakal terdisrupsi akibat kebijakan unilateral.

Kecemasan publik dunia akan tekanan perang tarif pada pelemahan ekonomi global sangat beralasan karena beberapa dampaknya sangat eskalatif dan merambah ke segala sektor.

Pertama, terjadi penurunan volume ekspor. Ketika AS membebankan tarif impor yang tinggi kepada lawan dagang, permintaan global terhadap komoditas (seperti minyak sawit, batubara, nikel, dan produk hortikultura) cenderung menurun.

Imbasnya, akan mengurangi pendapatan eksportir, seperti Indonesia. Menurut catatan Kementerian Perdagangan (Kemendag), ekspor Indonesia ke AS dalam kurun 2019-2023 rata-rata tumbuh 11 persen hingga 12 persen per tahun.

Kedua, memicu gangguan rantai pasok global. Banyak industri manufaktur di dunia, termasuk Indonesia, bergantung pada bahan baku impor dari Tiongkok atau negara lain yang terkena tarif AS.

Kenaikan tarif impor dapat mengurangi daya saing produk eksporter. Pada kasus Apple, bagaimana raksasa teknologi yang berpusat di Paman Sam itu menyikapi perang tarif yang dikobarkan Donald Trump.

Sebagai perusahaan raksasa teknologi terbesar di dunia, Apple sangat bergantung pada produksi komponen yang berasal dari Tiongkok, dan banyak membangun pabrik untuk merakit iPhone.

Saat AS mengenakan tarif tambahan sebesar 25 persen pada barang-barang elektronik yang diimpor dari Tiongkok, Apple segera mempertimbangkan untuk memindahkan rantai pasokannya ke negara lain seperti Vietnam dan India untuk menghindari tekanan tarif.

Pada tahun 2019, Apple mulai memindahkan beberapa lini produksi iPhone ke Vietnam, yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya akibat tarif (Baker, 2019).

Ketiga, melambatnya investasi asing. Ketidakpastian perdagangan global mendorong investor asing makin berhati-hati,

Mereka akan mengurangi bahkan menahan aliran modal ke pasar emerging market, seperti Indonesia.

Keempat, meningkatnya tarif impor juga meningkatkan risiko perlambatan ekonomi AS sendiri.

Publik AS harus menanggung biaya konsumsi dua-tiga kali lipat daripada biasanya karena adanya komponen bea masuk yang ditambahkan pada harga barang dan jasa.

Kelima, efek perang tarif kian menekan nilai tukar dan suku bunga.

Kurs rupiah mengalami tekanan depresiasi, jika ekspor Indonesia melemah dan impor menjadi lebih mahal, defisit neraca perdagangan akan menghantui, dan berpotensi melemahkan nilai rupiah.

Di sisi lain, kebijakan The Fed yang cenderung tetap mempertahankan suku bunga US dollar, akan mendorong terjadinya capital outflow.

Investor asing sangat mungkin akan memindahkan dana dari pasar Indonesia ke aset yang lebih aman (seperti USD).

Jelas, hal ini akan mendorong pelemahan IDR semakin tak terkendali.

Bagaimana Peluang Indonesia?

Peningkatan tarif impor antara AS dan China telah menyebabkan penurunan volume perdagangan global.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan, perdagangan barang global akan mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen pada tahun 2025, dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan sebelumnya sebesar 3,0 persen.

Meskipun perang tarif membawa tantangan, situasi ini juga membuka peluang bagi negara-negara seperti Indonesia.

Dengan banyak perusahaan mencari alternatif basis produksi di luar China, Indonesia dapat menarik investasi asing dengan menawarkan lingkungan bisnis yang kompetitif.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing, termasuk reformasi regulasi, perizinan, dan pengembangan infrastruktur.

Diversifikasi pasar ekspor juga menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional yang terimbas konflik dagang.

Perang tarif ini juga menggerakkan sejumlah perusahaan raksasa multinasional untuk mendiversifikasi rantai pasok global mereka demi mengurangi ketergantungan pada Tiongkok.

Negara-negara Asia Tenggara menjadi incaran investor sebagai basis manufaktur alternatif.

Indonesia, dengan populasi besar yang berpotensi menjelma sebagai pasar yang kuat, serta resiliensi makroekonomi yang relatif tangguh, muncul sebagai kandidat strategis.

Namun, dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, atau Thailand, Indonesia belum cukup optimal dalam menangkap limpahan relokasi industri karena beberapa hambatan birokrasi yang masih banyak dikeluhkan investor.

Peluang memacu industri substitusi ekspor negara yang terdampak tarif Washington terbuka lebar.

Adanya pergeseran atau relokasi episentrum industri manufaktur yang berbasis di Tiongkok, Vietnam, dan India harus mampu ditangkap oleh Indonesia.

Pembenahan fundamental terhadap hambatan regulasi dan birokrasi perizinan investasi dinilai sangat urgen untuk mendongkrak preferensi dan profil Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok global yang prospektif di mata investor.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA - Para pemimpin perusahaan di seluruh Asia-Pasifik (APAC) tengah berinvestasi dalam berbagai sistem otomasi hingga kecerdasan buatan (AI) . Riset terbaru Accenture bertajuk Pulse of Change menunjukkan 86% pimpinan perusahaan di APAC berkomitmen meningkatkan nilai investasi pada sektor AI secara signifikan.

Namun di banyak gudang, hub logistik, dan fasilitas manufaktur , data yang dibutuhkan masih kerap tiba berjam-jam kemudian, dicatat secara manual, dan seringkali tidak lengkap. Kesenjangan ini menjadi sorotan dalam acara “Commsult Executive Exchange” yang digelar di Jakarta, 6 Mei 2026.

Commsult mengundang PT Bayer Indonesia, PT Astra Tol Nusantara, Garuda Yamato Steel, Sinar Mas Land, dan lebih dari 10 perusahaan besar lainnya untuk membahas tantangan bersama. Mengusung tema "Leading in the Age of AI: How Technology is Transforming the Way Businesses Operate," acara ini mempertemukan para pemimpin perusahaan untuk membahas mengapa ambisi AI kerap terhambat di lantai gudang.

Belanja Online Naik, Bisnis Layanan Fulfillment Tumbuh Double Digit di 2024

Perusahaan menyadari bahwa AI membutuhkan data yang lengkap untuk menghasilkan analisis yang akurat. Meski sudah mengadopsi Systems Applications and Products (SAP), banyak perusahaan di APAC yang belum mempunyai data gudang lengkap dan real-time.

Founder dan CEO commsult AG, Michael Buschner menyoroti manajemen pergudangan yang tidak efektif. Ia mengatakan masih banyak perusahaan yang melakukan pencatatan manajemen pergudangan secara manual.

“Banyak perusahaan yang kami kunjungi masih bekerja dengan pena dan kertas, sehingga prosesnya memakan waktu. Anda harus mengukur data, mengirimkannya, belum lagi masih harus dimasukkan ke dalam sistem SAP," katanya dalam keterangan pers, Jumat (26/6/2026).

Ia menilai kehadiran teknologi manajemen gudang yang didukung AI akan membantu perusahaan untuk meningkatkan bisnisnya. Michael berpendapat, isu ini perlu dipikirkan oleh perusahaan agar transformasi bisnis berjalan dengan baik.

Sementara itu, CIO Sinar Mas Land, Stefanus Mulianto yang hadir sebagai pembicara dalam sesi fireside chat acara ini, menekankan bahwa perubahan hanya akan terjadi di tangan manusia, bukan teknologi. “Manusia, proses, teknologi. Jangan dibalik ya. Jangan menjadikan teknologi sebagai alat untuk membuat perubahan, itu tidak akan terjadi. Anda harus punya pola pikir yang tepat, people mindset dulu, Anda punya proses yang tepat, lalu gunakan teknologi sebagai alat untuk menjawab masalah,” ujarnya.

Pakar digital ICT Institute, Heru Sutadi menjelaskan penggunaan AI dalam operasional gudang di Indonesia perlahan makin berkembang walaupun masih tahap awal. Namun, tantangan yang harus dijawab adalah kebutuhan data yang berkualitas untuk diolah oleh AI.

“Tantangannya adalah integrasi dengan sistem yang sudah ada serta kebutuhan data yang berkualitas. Namun secara umum, tren digitalisasi logistik mendorong semakin banyak pelaku industri untuk mulai bereksperimen dengan solusi berbasis AI,” katanya.

Di Indonesia, Singapura, dan Australia, perusahaan yang telah mengadopsi teknologi SAP seringkali mengandalkan terminal desktop atau komputer yang jauh dari lantai gudang. Hal ini menyebabkan keterlambatan pencatatan antara peristiwa yang terjadi dan catatan dalam SAP.

Bahkan, seringkali membutuhkan beberapa hari sampai catatan gudang masuk ke dalam sistem. Hambatan ini jelas mengganggu perusahaan yang ingin mengejar manajemen pergudangan berbasis AI.

Membaca hambatan ini, commsult menghadirkan Ontego, platform manajemen gudang mobile yang membawa proses SAP ke tablet dan smartphone–perangkat yang sudah digunakan pekerja.

Platform ini memiliki sejumlah keunggulan utama, pertama yakni integrasi data real-time ke SAP. Data di dalam sistem merupakan peristiwa yang sedang terjadi, sehingga keterlambatan pencatatan tidak lagi menjadi hambatan.

Kemudian, keunggulan kedua adalah pencatatan ke dalam SAP tetap bisa dilakukan meski tanpa koneksi internet. Jika koneksi terputus, maka data akan tersinkronisasi ketika terhubung kembali dan sistem SAP akan diperbarui kembali. Awas, AI dalam Beberapa Bulan Lagi Bisa Lumpuhkan Pemerintahan di Berbagai Negara

Keunggulan selanjutnya adalah Ontego langsung terintegrasi dengan SAP tanpa aplikasi tambahan. Hal ini membantu menjaga keamanan karena mencegah kebocoran data. "Perusahaan di Indonesia yang telah berinvestasi pada SAP kini bisa membawa sistem tersebut langsung ke lantai gudang secara real-time melalui perangkat yang dapat digunakan langsung oleh pekerja. Ontego memungkinkan hal ini tanpa kompleksitas dan biaya tinggi dari pengembangan sistem yang disesuaikan," ujar Direktur commsult Indonesia Leonardo Kurnia.

Selain itu, Ontego bisa diintegrasikan dengan cepat di perusahaan yang sudah menggunakan SAP. Dalam 8-12 minggu, penerapan standar sudah bisa dilakukan dan membantu mempermudah manajemen pergudangan perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai memetakan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung percepatan program hilirisasi nasional yang tengah didorong Presiden Prabowo Subianto bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Perguruan tinggi diminta memastikan lulusan yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan industri strategis agar ekspansi sektor hilirisasi tidak terkendala kekurangan tenaga terampil.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengatakan Presiden memberikan arahan agar pengembangan SDM menjadi bagian integral dari agenda percepatan hilirisasi di berbagai sektor, mulai dari farmasi hingga industri manufaktur nasional.

"Pembahasannya umum. Intinya adalah bagaimana percepatan ya, industri hilirisasi yang diminta Bapak Presiden bersama Danantara ya, banyak program mulai dari farmasi, pengembangan industri farmasi, pengembangan apa namanya, mobil nasional, motor nasional, dan lain-lain ya. Program-program yang hilirisasi itu bisa dipercepat," kata Brian usai bertemu Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut Brian, pemerintah tidak ingin percepatan industrialisasi yang tengah digencarkan justru terkendala oleh ketidaksesuaian kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

Karena itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diminta melakukan perhitungan kebutuhan tenaga kerja secara lebih presisi, terutama untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas hilirisasi nasional.

"Kami diminta memastikan SDM-SDM, lulusan-lulusan perguruan tinggi kita itu nantinya betul-betul bisa memenuhi apa? Bisa memenuhi kebutuhan SDM untuk pengembangan industri hilirisasi yang memang tidak sedikit itu kan ya, mulai dari mineral, kemudian ada aquaculture, aquafarming, itu juga banyak," ujarnya.

Dia menambahkan, kebutuhan talenta diperkirakan akan meningkat signifikan seiring rencana percepatan investasi dan pengembangan industri berbasis hilirisasi di berbagai sektor.

"Jadi, kami diminta betul-betul memastikan, jangan sampai nanti industri yang akan diboosting ini akan dikembangkan secara cepat ini kemudian mengalami kekurangan SDM, ataupun SDM-nya nanti nggak sesuai, misalkan kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya nggak sesuai. Jadi, kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada," tandas Brian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas produksi di tengah perubahan permintaan pasar yang berlangsung semakin cepat. Penggunaan teknologi digital dan otomatisasi mulai menjadi salah satu pilihan pelaku industri untuk mempercepat proses produksi sekaligus meningkatkan akurasi pengambilan keputusan.

Kementerian Perindustrian mencatat industri tekstil dan produk tekstil nasional menyerap 3,96 juta tenaga kerja serta menarik investasi Rp20,23 triliun. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, peningkatan produktivitas dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga daya saing industri.

Perkembangan tersebut mendorong sejumlah penyedia teknologi menawarkan sistem manufaktur yang mengintegrasikan perangkat produksi dengan kecerdasan buatan (AI) dan analisis data. Salah satunya dilakukan Jack Technology melalui peluncuran SmartLink Master dalam ajang di Ho Chi Minh City, Vietnam, pada 16 Juni 2026.

CEO Jack Technology Moli mengatakan, kebutuhan modernisasi industri tekstil dan garmen semakin terlihat di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

"Transformasi menuju manufaktur cerdas semakin relevan bagi industri tekstil dan garmen di kawasan Asia Tenggara, termasuk di sejumlah negara seperti Indonesia dan Vietnam. Di Indonesia, misalnya, pemerintah setempat bertekad merevitalisasi industri tekstil dan garmen," ujar Moli dalam siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Menurut dia, industri garmen saat ini menghadapi tuntutan untuk memproduksi barang dalam jumlah yang lebih beragam dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Kondisi tersebut membuat sistem produksi yang terhubung dan berbasis data semakin dibutuhkan.

Teknologi yang diperkenalkan perusahaan menggabungkan sistem AI, analisis data produksi, serta pengelolaan alur kerja dalam satu platform. Sistem tersebut juga dikembangkan menggunakan platform Mendix milik Siemens.

Senior Vice President Siemens Digital Industries Software Asia Pacific Jornt Moerland mengatakan, Siemens dan Jack Technology tengah menjajaki pengembangan lini produksi berbasis digital twin serta proyek percontohan pabrik pintar untuk industri garmen.

Prospek industri tekstil Indonesia sendiri masih menunjukkan tren pertumbuhan dalam jangka panjang. Berdasarkan laporan IMARC Group, nilai pasar manufaktur tekstil Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar 42 miliar dolar AS pada 2025 menjadi 64,2 miliar dolar AS pada 2034.

Moli mengatakan, pertumbuhan tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan efisiensi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar.

"Sejalan dengan perkembangan industri, perusahaan tekstil dan garmen tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kapasitas produksi, namun juga mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan dinamika pasar. Karena itu, penerapan teknologi digital dan otomatisasi kelak menentukan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan operasional yang lebih optimal," ujar Moli.

Penggunaan AI, otomatisasi, dan sistem produksi berbasis data diperkirakan akan semakin luas di industri tekstil dan garmen seiring meningkatnya kebutuhan terhadap efisiensi, ketepatan produksi, dan kecepatan merespons perubahan pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemadaman listrik bergilir di wilayah Jawa pada Jumat (19/6/2026) membuat perekonomian rugi. Adapun pemadaman bergilir itu berlangsung di sejumlah wilayah Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Depok. Lalu, wilayah Pati dan Banjarnegara di Jawa Tengah.

Tak hanya itu, wilayah Jawa Timur juga mengalami pemadaman bergilir. Ini khususnya di wilayah Surabaya, Pasuruan, hingga Sidoarjo.

Pemadaman listrik bergilir itu berlangsung mulai dari 3 hingga 5 jam, tergantung daerah. Pemadaman disebut dilakukan demi menjaga keandalan sistem kelistrikan, meningkatkan kualitas layanan, dan mencegah gangguan yang memicu pemadaman tidak terencana.

Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita berpendapat, dampak pemadaman listrik bergilir sifatnya cukup asymmetric, kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan potensi manfaatnya.

Dari sisi kerugian ekonomi, yang paling langsung adalah output loss. Menurutnya, industri manufaktur, terutama yang berbasis 'continuous process' seperti makanan-minuman, kimia, dan tekstil, sangat sensitif terhadap gangguan listrik.

"Sekali berhenti, bukan hanya produksi tertunda, tapi juga bisa merusak bahan baku dan mesin. Ini berarti biaya tambahan dan penurunan produktivitas," ujar Ronny kepada Bisnis.

Usaha yang terdampak pemadaman berikutnya adalah sektor UMKM dan jasa. Ronny mengatakan, banyak usaha kecil, seperti ritel, kuliner, hingga jasa digital, sangat bergantung pada listrik harian.

Oleh karena itu, pemadaman beberapa jam saja bisa langsung memotong omzet harian mereka. Dalam skala luas, ini menggerus konsumsi dan aktivitas ekonomi lokal.

Berikutnya, pemadaman juga berdampak pada kepercayaan investor. Ronny menuturkan, keandalan listrik adalah salah satu indikator utama 'ease of doing business'.

"Kalau pemadaman terjadi di wilayah seperti Jawa, yang merupakan pusat industri nasional, ini bisa memberi sinyal negatif bagi investor, terutama untuk industri yang membutuhkan kepastian pasokan energi," jelas Ronny.

Selanjutnya, pemadaman listrik bergilir juga berdampak pada biaya ekonomi tidak langsung. Ronny menilai, perusahaan harus menyiapkan backup seperti genset, yang berarti biaya energi lebih mahal dan tidak efisien.

"Dalam jangka panjang, ini tentu akan menurunkan daya saing," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ronny memberi sejumlha rekomendasi untuk pemerintah dan PT PLN (Persero) terkait maraknya pemadaman bergilir itu.

Pertama, menurutnya ini bukan hanya gangguan teknis, tapi sebagai systemic risk. Artinya, perlu evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir, pasokan energi primer seperti batu bara/gas, kesiapan pembangkit, hingga keandalan jaringan transmisi dan distribusi.

Kedua, ketahanan pasokan. Ronny menuturkan bahwa jika akar masalahnya ada di pasokan, misalnya batu bara atau gas, maka pengamanan pasokan harus menjadi prioritas utama, termasuk kontrak jangka panjang dan manajemen stok yang lebih disiplin.

Ketiga, ketahanan sistem transmisi. Ronny mengatakan, sistem Jawa seharusnya memiliki redundancy yang cukup. Kalau pemadaman bergilir sampai terjadi, itu berarti margin cadangan atau reserve margin atau fleksibilitas sistem sedang tertekan.

"Ini perlu diperkuat, termasuk dengan integrasi pembangkit yang lebih fleksibel," kata Ronny.

Keempat, komunikasi publik. Menurut Ronny, ini bahkan sering diremehkan. Dia menuturkan, pemadaman tanpa informasi yang jelas akan memperbesar ketidakpastian dan kepanikan pelaku usaha.

Dia pun mengingatkan bahwa transparansi soal penyebab, durasi, dan mitigasi padahal sangat penting untuk menjaga kepercayaan.

Kelima, percepatan diversifikasi energi. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu sumber energi seperti batu bara, misalnya, membuat sistem rentan terhadap gangguan pasokan.

"Dalam jangka menengah-panjang, bauran energi yang lebih beragam akan meningkatkan ketahanan sistem," kata Ronny.

Sebelumnya, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto menuturkan, sejatinya sistem kelistrikan Jawa saat ini beroperasi dan terkendali secara baik.

Namun demikian, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.

"Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," tutur Gregorius dalam keterangannya.

PLN, kata dia, terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem. Upaya ini guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," kata Gregorius.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembukaan kembali Selat Hormuz mulai 19 Juni 2026 diperkirakan menjadi sentimen positif bagi sektor manufaktur nasional setelah beberapa bulan dibayangi lonjakan harga energi dan terganggunya rantai pasok global. Namun, normalisasi jalur perdagangan tersebut belum otomatis mengembalikan kinerja manufaktur dalam waktu singkat.

Tidak dipungkiri, aktivitas manufaktur terutama sektor yang bergantung pada energi dan bahan baku impor sangat terdampak ketika jalur perdagangan Selat Hormuz ditutup. Sebelum konflik, sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintasi Selat Hormuz.

Gangguan pada jalur pelayaran strategis tersebut sempat mendorong kenaikan harga minyak, ongkos logistik, hingga premi asuransi pengiriman yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi industri.

Dengan dibukanya kembali jalur tersebut, harga minyak dunia mulai terkoreksi sehingga biaya impor energi maupun transportasi diperkirakan ikut menurun. Namun, transmisi ke sektor riil menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, akan berlangsung bertahap karena penyesuaian tarif pengiriman, harga bahan baku antara, hingga kontrak pembelian membutuhkan waktu.

"Manfaat terbesar kemungkinan baru akan lebih terasa pada kuartal III/2026 ketika rantai logistik global mulai kembali stabil," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Adapun sektor yang paling diuntungkan dengan dibukanya Selat Hormuz adalah industri dengan struktur biaya yang didominasi energi dan bahan baku impor, seperti petrokimia, plastik, tekstil, baja, keramik, dan kaca. Penurunan harga energi memberi ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan utilisasi pabrik sekaligus memperbaiki efisiensi operasional.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa keputusan perusahaan untuk meningkatkan produksi maupun melakukan ekspansi investasi tetap ditentukan oleh prospek permintaan. Selama beberapa bulan terakhir, aktivitas manufaktur lebih banyak ditopang oleh membaiknya permintaan domestik dibandingkan faktor eksternal.

"Stabilitas biaya memang penting, tetapi faktor penentu utama tetap berada pada kekuatan pasar. Pelaku usaha juga masih mencermati perkembangan geopolitik, arah suku bunga global, dan kondisi perdagangan internasional," katanya.

Recovery Tidak Singkat

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pemulihan industri tetap membutuhkan waktu karena implementasi kesepakatan geopolitik masih harus diterjemahkan ke dalam kondisi riil di lapangan. Dia memperkirakan proses normalisasi dapat berlangsung dalam 30 hingga 60 hari ke depan.

"Kita lihat, mungkin dalam waktu 30-60 hari ini sudah bisa kembali senormal mungkin. Kita lihat hasilnya," ujarnya kepada Bisnis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Anin menyampaikan, pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut diharapkan mampu mengurangi gangguan rantai pasok global yang selama konflik, menyebabkan kenaikan harga bahan baku serta kelangkaan sejumlah komoditas.

Menurutnya, membaiknya arus logistik internasional akan menjadi katalis positif bagi aktivitas manufaktur, meski dampaknya tidak akan dirasakan secara instan. "Dengan sumbatan ini sudah mulai dibuka lebih sedikit, kita berharap ekonomi bisa kembali lebih baik lagi, tapi tidak akan se-normal seolah-olah belum ada perang," sebut Anin.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa momentum pemulihan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan daya tahan ekonomi domestik. Menurutnya, Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada membaiknya kondisi global mengingat sekitar 50% hingga 55% pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi domestik.

Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah memperkuat konsumsi rumah tangga, perdagangan, dan investasi agar pemulihan industri memiliki fondasi yang lebih kuat. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus menjadi bagian dari proses pemulihan karena secara agregat memiliki kontribusi investasi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Anin menuturkan, momentum pascapembukaan Selat Hormuz perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional menghadapi potensi disrupsi global di masa mendatang.

Dia berpendapat, Indonesia perlu mempercepat kemandirian di sektor pangan, energi, dan sumber daya strategis lainnya agar dampak gejolak geopolitik dapat diminimalkan. Anin juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan pertanian, sekaligus menjaga iklim investasi bagi industri padat modal agar ekspansi usaha dapat terus berlanjut.

“Itu kita mesti proteksi supaya, investasinya masuk. Jadi, padat modal, tapi juga padat karya itu penting sekali ditingkatkan,” tambahnya.

Industri Pantau Harga

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menyampaikan, industri tekstil menyambut positif meredanya konflik di Timur Tengah.

"Iya bagus kalau memang ada gencatan senjata. Semoga hasil ini sifatnya permanen dan tidak ada eskalasi lagi," harapnya.

Meski demikian, dia mengatakan harga bahan baku tekstil hingga kini masih bergerak fluktuatif karena sebagian besar industri masih menggunakan persediaan yang dibeli saat harga minyak berada pada level tinggi.

Menurutnya, penurunan harga bahan baku baru akan terjadi setelah harga petrokimia menyesuaikan pelemahan harga minyak dunia.

"Kalau bahan baku petrokimianya turun karena dampak turunnya harga minyak, pasti akan di-adjust juga harganya," kata Aqil.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, industri plastik nasional kini tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan bahan baku dari Timur Tengah karena telah melakukan diversifikasi sumber impor sejak konflik terjadi. Akan tetapi, pembukaan Selat Hormuz tetap diperkirakan mempercepat penurunan harga bahan baku karena pasokan energi global kembali meningkat.

"Sekarang memang trennya turun karena harga energi lagi turun dan nanti kalau Selat Hormuz dibuka, pasokannya lebih banyak, akan mempercepat penurunan tadi," tuturnya kepada Bisnis.

Selain faktor tersebut, Fajar menilai pelemahan harga juga dipengaruhi kondisi pasar China yang tengah mengalami keterbatasan bahan baku sehingga mengurangi ekspor produk petrokimia ke pasar global.

Di pasar domestik, permintaan produk plastik disebut masih cukup baik. Namun, sejumlah produsen memilih menurunkan utilisasi sementara waktu, untuk menghabiskan stok lama yang dibeli pada harga tinggi sebelum membeli bahan baku dengan harga baru yang lebih murah.

Menurutnya, harga bahan baku telah turun sekitar Rp4.000 per kilogram dalam beberapa pekan terakhir. Harga resin juga diperkirakan turun mendekati US$1.100 per metrik ton atau semakin dekat dengan level sebelum konflik.

"Artinya harga barang plastik lebih murah lagi dan makin dekat ke harga normal," katanya.

Meski prospek biaya produksi membaik, Fajar mengingatkan industri masih menghadapi tantangan lain, terutama ketersediaan feedstock dan keandalan pasokan listrik. Pemadaman listrik yang lebih sering terjadi di sejumlah kawasan industri, khususnya di Jawa Timur, disebut telah menekan utilisasi pabrik karena proses produksi membutuhkan waktu berjam-jam hingga beberapa hari untuk kembali normal.

Dia berharap penurunan harga energi juga diikuti perbaikan keandalan pasokan listrik sehingga utilisasi industri dapat kembali meningkat. “Dengan turunnya harga komoditi ini PLN bisa menjaga konsistensi dan stabilitas pasokan listrik,” sebutnya.

Sementara itu, untuk mempercepat pemulihan daya saing manufaktur, Inaplas mendorong pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengawasan impor yang lebih ketat, khususnya terhadap produk plastik jadi.

“Impor bahan baku jadi plastik jangan sampai banjir. Bahan baku juga diamankan biar supply-demand bisa memberikan napas untuk pasokan lokal. Tapi yang jelas kali ini harga lokal jauh lebih murah daripada harga impor,” tambah Fajar.

PMI Manufaktur Indonesia

• Jan 2025: 51,9
• Feb 2025: 53,6
• Mar 2025: 52,4
• Apr 2025: 46,7
• Mei 2025: 47,4
• Jun 2025: 46,9
• Jul 2025: 49,2
• Agt 2025: 51,5
• Sep 2025: 50,4
• Okt 2025: 51,2
• Nov 2025: 53,5
• Des 2025: 51,2
• Jan 2026: 52,6
• Feb 2026: 53,8
• Mar 2026: 50,1
• Apr 2026: 49,1
• Mei 2026: 50,0

Sumber: S&P Global

Total Nilai Indeks Kepercayaan Industri

• Mei 2025: 52,11
• Juni 2025: 51,84
• Juli 2025: 52,89
• Agustus 2025: 53,55
• September 2025: 53,02
• Oktober 202553,50
• November 2025: 53,45
• Desember 2025: 51,90
• Januari 2026: 54,62
• Februari 2026: 54,02
• Maret 2026: 51,86
• April 2026: 51,75
• Mei 2026: 53,56

Sumber: Kemenperin