Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dyah Roro Esti memperluas akses pasar produk dan investasi Indonesia di kawasan Asia Tengah melalui ajang Tashkent International Investment Forum (TIIF) 2026 di Uzbekistan.

Menurut Roro Esti, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Minggu, kehadirannya di forum investasi terbesar di Asia Tengah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia sekaligus memperluas peluang perdagangan dan investasi dengan Uzbekistan serta negara-negara di kawasan Asia Tengah.

Ia mengatakan Indonesia memandang Uzbekistan sebagai salah satu mitra strategis dalam memperluas kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tengah yang memiliki potensi pertumbuhan menjanjikan.

"Kehadiran Indonesia di Uzbekistan tidak hanya untuk mempererat hubungan bilateral, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha Indonesia," sebut Wamendag saat pembukaan forum, yang berlangsung di Tashkent, Uzbekistan.

Ia menambahkan pihaknya ingin memastikan produk-produk Indonesia semakin dikenal dan memiliki akses pasar yang lebih besar di kawasan Asia Tengah.

Sejalan dengan upaya diversifikasi pasar ekspor nasional, Indonesia juga memandang Uzbekistan dan kawasan Asia Tengah sebagai mitra strategis untuk memperluas kerja sama perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan.

TIIF 2026 dibuka secara resmi oleh Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev dan dihadiri sejumlah pemimpin dunia, antara lain Presiden Albania Bajram Begaj, Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin, Perdana Menteri Belarus Aleksandr Turchin, Perdana Menteri Azerbaijan Ali Asadov, Perdana Menteri Kazakhstan Olzhas Bektenov, Ketua Kabinet Menteri Kirgizstan Adylbek Kasymaliev, serta Perdana Menteri Tajikistan Kokhir Rasulzoda.

Kehadiran para pemimpin tersebut menunjukkan semakin pentingnya posisi Uzbekistan dan kawasan Asia Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi global.

Dalam pidato pembukaannya, Presiden Mirziyoyev menegaskan komitmen Uzbekistan untuk terus melanjutkan reformasi ekonomi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memperkuat iklim investasi yang terbuka dan kompetitif.

Forum tersebut juga menjadi wadah bagi para pemimpin dunia, investor, dan pelaku usaha untuk membahas peluang kerja sama ekonomi dan investasi lintas kawasan.

Menurut Roro Esti, kunjungan kerjanya ke Uzbekistan, juga dimanfaatkan untuk mendorong tindak lanjut berbagai agenda kerja sama ekonomi yang telah disepakati kedua negara.

Selain itu, Indonesia dan Uzbekistan juga terus menjajaki percepatan perundingan Indonesia-Uzbekistan Free Trade Agreement (IU-FTA) sebagai instrumen penting untuk meningkatkan akses pasar, mengurangi hambatan perdagangan, serta menciptakan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha kedua negara.

Ia menambahkan hubungan ekonomi Indonesia dan Uzbekistan menunjukkan tren yang positif dan masih memiliki ruang yang sangat besar untuk terus ditingkatkan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret guna memperluas diversifikasi produk perdagangan, meningkatkan kerja sama investasi, serta mempererat konektivitas bisnis antara pelaku usaha kedua negara.

Selama berada di Tashkent, Wamendag Roro juga melakukan serangkaian pertemuan dengan pejabat pemerintah, mitra usaha, dan pemangku kepentingan terkait guna mengidentifikasi berbagai peluang kerja sama yang dapat mendukung peningkatan perdagangan dan investasi Indonesia di kawasan Asia Tengah.

TIIF 2026 berlangsung pada 16-19 Juni 2026 dan diikuti ribuan peserta dari berbagai negara, termasuk pejabat pemerintah, investor global, lembaga keuangan internasional, serta pelaku usaha dari berbagai sektor strategis.

Forum ini menjadi salah satu platform utama bagi Uzbekistan dalam memperkuat posisinya sebagai pusat investasi dan perdagangan di kawasan Asia Tengah.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menceritakan sosok almarhum Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin di hari-hari terakhirnya sempat membantu satu keluarga lolos dari persoalan hukum.

Dedi Mulyadi mengenang terakhir dirinya bertemu Yusuf pada Selasa (11/11/2025) di City Tower, Jakarta dalam acara forum percepatan investasi Jawa Barat. Di sela acara, Yusuf turut menemani dirinya menemui seorang ibu yang tersangkut kasus di Karawang.

Adapun, kasus utang piutang menyebabkan sang ibu dan keluarganya sempat menjalani tahanan di penjara.

"Dia [Yusuf Saadudin] ikut membantu menyelesaikan kasus ibu yang ditahan di Karawang, agar BJB berpartisipasi menyelesaikan problem-nya. Dan itu direalisasikan," katanya usai menghadiri acara WJIS 2025 di Pullman Hotel, Bandung, Jumat (14/11/2025).

Menurutnya, Yusuf telah meninggalkan warisan kebaikan semasa hidupnya. Dedi Mulyadi menilai tindakan Yusuf, yang notabene seorang bankir, merupakan hal yang luar biasa.

"Menjelang akhir hidupnya, ada satu keluarga yang diselamatkan dari penjara. Bagi saya, seorang perbankan melakukan itu luar biasa," katanya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mendapatkan kabar jika Yusuf meninggal ketika dalam keadaan tengah berpuasa.

"Kita doakan semoga almarhum diterima iman dan Islamnya diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat yang layak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala," katanya.

Pihaknya juga menyampaikan doa agar keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan, kesabaran, dan kemuliaan atas kepergian figur yang dicintai. Menurut pemegang saham pengendali Bank BJB ini, Yusuf merupakan sosok pemimpin yang baik.

Sosok yang terpilih sebagai Dirut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024, di Menara Bank Bjb, Bandung pada Rabu (16/4/2025) menurut Dedi seorang pemimpin yang memiliki dedikasi yang sangat kuat.

"Loyal terhadap pekerjaan dan jujur dalam pelaksanaan tugas. Semoga almarhum pergi dalam keadaan bahagia," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bagian dari Pekan Iklim Bali 2025, Forum Investasi Iklim menjadi momentum bahwa transisi menuju ekonomi hijau bukan sekadar wacana global, melainkan kebutuhan mendesak bagi Bali dan Indonesia untuk menjaga daya saing dan ketahanan iklim perkotaan, serta ekonomi nasional.

Dihadiri oleh figur-figur kunci seperti Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Retno Marsudi, Utusan Khusus PBB untuk Air, juga para pimpinan lembaga keuangan nasional dan internasional, forum ini mempertemukan aktor lintas sektor dan tingkatan untuk bersama menelusuri potensi arsitektur pendanaan iklim yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya di tingkat daerah seperti Provinsi Bali.

Rachmat Kaimuddin menyampaikan, “Nilai investasi transisi iklim yang dibutuhkan di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar 4 triliun, sedangkan APBN hanya mampu menutup sekitar 34 persen, yaitu sekitar 1,5 triliun. Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan yang dapat mengurangi ketergantungan pada APBN dan APBD, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat berjalan lebih cepat dan inklusif”, ungkapnya pada pidato kunci.

Setiap daerah di Indonesia menghadapi risiko dan tantangan iklim yang berbeda, sehingga membutuhkan skema pembiayaan yang adaptif dan kontekstual. Dengan demikian, arus pendanaan yang selama ini masih terkunci di tingkat nasional perlu dikanalisasi ke tingkat daerah dengan memperkuat kerangka kebijakan dan perencanaan struktur pembiayaan yang komprehensif. Melalui dukungan dari pemerintah pusat, sektor swasta, dan lembaga keuangan, diharapkan agar Pemerintah Provinsi Bali dapat merumuskan solusi iklim yang diambil benar-benar tepat guna dan berkelanjutan secara finansial.

Provinsi Bali sendiri berambisi mencapai target emisi nol bersih di tahun 2045, dan telah mengembangkan program Nangun Sat Kerthi Loka, yang mencakup empat pilar utama, yaitu inisiatif rendah emisi, solusi berbasis alam dan kewirausahaan berkelanjutan, ekonomi hijau, serta tata kelola daerah. Serta rencana Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang menguji ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata, untuk segera dikembangkan pada sektor potensial lainnya.

Sayangnya, pencapaian target ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya kapasitas pemerintah dan pelaku usaha dalam menavigasi rencana pembangunan rendah karbon menjadi proyek strategis, serta minimnya rencana pembiayaan transisi pembangkit energi fosil yang menyumbang mayoritas emisi. Hal ini ditengarai terbatasnya akses pembiayaan hijau akibat minimnya informasi ketersediaan produk, serta profil risiko kreditur yang masih volatil.

Menjawab permasalahan tersebut, Forum Investasi Iklim hadir untuk membuka akses yang lebih luas ke berbagai produk pembiayaan iklim yang ada di Indonesia, dan menjembatani penyedia solusi berbasis iklim dengan lembaga pembiayaan.

Salah satu inisiatif terobosan dari agenda Forum Investasi Iklim, telah diluncurkan Bali Climate Financing Platform (BCFP) yang dirancang untuk menghubungkan pemerintah, pelaku proyek, lembaga keuangan, dan investor dalam satu ekosistem pembiayaan yang lebih terarah. Dengan demikian, proyek-proyek energi bersih, transportasi rendah emisi, hingga solusi berbasis alam dapat dipadankan dengan sumber dana yang tepat, dan dieksekusi lebih cepat.

Forum Investasi Iklim dan Pekan Iklim Bali secara keseluruhan dirancang untuk mengangkat pentingnya transisi hijau yang adil dan inklusif, agar kelompok rentan dan wilayah terdampak tidak tertinggal. Bagi dunia usaha, peluang investasi dalam energi bersih, pariwisata berkelanjutan, dan inovasi lokal semakin terbuka, sementara pemerintah daerah sebagai motor transisi di tengah dampak krisis iklim.

Selama sepekan, Pekan Iklim Bali telah menghadirkan berbagai rangkaian seperti forum lintas sektor (Forum Nasional dan Forum Investasi Iklim), kunjungan lapangan (Jelajah Inovasi), hingga dukungan bagi UMKM berkelanjutan (Pasar Rakyat). Hal menjadi pengingat bahwa kerja sama erat antara bisnis, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci untuk mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata.