Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai bagian dari Pekan Iklim Bali 2025, Forum Investasi Iklim menjadi momentum bahwa transisi menuju ekonomi hijau bukan sekadar wacana global, melainkan kebutuhan mendesak bagi Bali dan Indonesia untuk menjaga daya saing dan ketahanan iklim perkotaan, serta ekonomi nasional.

Dihadiri oleh figur-figur kunci seperti Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Retno Marsudi, Utusan Khusus PBB untuk Air, juga para pimpinan lembaga keuangan nasional dan internasional, forum ini mempertemukan aktor lintas sektor dan tingkatan untuk bersama menelusuri potensi arsitektur pendanaan iklim yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya di tingkat daerah seperti Provinsi Bali.

Rachmat Kaimuddin menyampaikan, “Nilai investasi transisi iklim yang dibutuhkan di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar 4 triliun, sedangkan APBN hanya mampu menutup sekitar 34 persen, yaitu sekitar 1,5 triliun. Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan yang dapat mengurangi ketergantungan pada APBN dan APBD, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat berjalan lebih cepat dan inklusif”, ungkapnya pada pidato kunci.

Setiap daerah di Indonesia menghadapi risiko dan tantangan iklim yang berbeda, sehingga membutuhkan skema pembiayaan yang adaptif dan kontekstual. Dengan demikian, arus pendanaan yang selama ini masih terkunci di tingkat nasional perlu dikanalisasi ke tingkat daerah dengan memperkuat kerangka kebijakan dan perencanaan struktur pembiayaan yang komprehensif. Melalui dukungan dari pemerintah pusat, sektor swasta, dan lembaga keuangan, diharapkan agar Pemerintah Provinsi Bali dapat merumuskan solusi iklim yang diambil benar-benar tepat guna dan berkelanjutan secara finansial.

Provinsi Bali sendiri berambisi mencapai target emisi nol bersih di tahun 2045, dan telah mengembangkan program Nangun Sat Kerthi Loka, yang mencakup empat pilar utama, yaitu inisiatif rendah emisi, solusi berbasis alam dan kewirausahaan berkelanjutan, ekonomi hijau, serta tata kelola daerah. Serta rencana Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang menguji ketergantungan ekonomi Bali pada sektor pariwisata, untuk segera dikembangkan pada sektor potensial lainnya.

Sayangnya, pencapaian target ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya kapasitas pemerintah dan pelaku usaha dalam menavigasi rencana pembangunan rendah karbon menjadi proyek strategis, serta minimnya rencana pembiayaan transisi pembangkit energi fosil yang menyumbang mayoritas emisi. Hal ini ditengarai terbatasnya akses pembiayaan hijau akibat minimnya informasi ketersediaan produk, serta profil risiko kreditur yang masih volatil.

Menjawab permasalahan tersebut, Forum Investasi Iklim hadir untuk membuka akses yang lebih luas ke berbagai produk pembiayaan iklim yang ada di Indonesia, dan menjembatani penyedia solusi berbasis iklim dengan lembaga pembiayaan.

Salah satu inisiatif terobosan dari agenda Forum Investasi Iklim, telah diluncurkan Bali Climate Financing Platform (BCFP) yang dirancang untuk menghubungkan pemerintah, pelaku proyek, lembaga keuangan, dan investor dalam satu ekosistem pembiayaan yang lebih terarah. Dengan demikian, proyek-proyek energi bersih, transportasi rendah emisi, hingga solusi berbasis alam dapat dipadankan dengan sumber dana yang tepat, dan dieksekusi lebih cepat.

Forum Investasi Iklim dan Pekan Iklim Bali secara keseluruhan dirancang untuk mengangkat pentingnya transisi hijau yang adil dan inklusif, agar kelompok rentan dan wilayah terdampak tidak tertinggal. Bagi dunia usaha, peluang investasi dalam energi bersih, pariwisata berkelanjutan, dan inovasi lokal semakin terbuka, sementara pemerintah daerah sebagai motor transisi di tengah dampak krisis iklim.

Selama sepekan, Pekan Iklim Bali telah menghadirkan berbagai rangkaian seperti forum lintas sektor (Forum Nasional dan Forum Investasi Iklim), kunjungan lapangan (Jelajah Inovasi), hingga dukungan bagi UMKM berkelanjutan (Pasar Rakyat). Hal menjadi pengingat bahwa kerja sama erat antara bisnis, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci untuk mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata.