Bisnis.com, BATAM - Penyederhanaan layanan kepabeanan melalui penggunaan dokumen tunggal Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri di Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pusat manufaktur nasional.

Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam Rafki Rasyid mengatakan kalangan pelaku usaha menilai kebijakan yang diterapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus barang, efisiensi biaya logistik, serta kemudahan berusaha di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

"Kecepatan dan kemudahan layanan kepabeanan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan distribusi barang ke berbagai wilayah di Indonesia," kata Rafki, Rabu.

Menurut dia, selama ini pelaku usaha masih menghadapi sejumlah tantangan administratif dalam proses pengeluaran barang dari kawasan FTZ Batam menuju wilayah pabean Indonesia.

"Batam merupakan kawasan industri yang sangat bergantung pada kelancaran arus barang. Ketika proses administrasi bisa dipercepat, maka aktivitas industri dan distribusi juga menjadi lebih efisien," ujar dia.

Ia menjelaskan berbagai masukan yang disampaikan dunia usaha selama ini tidak hanya berkaitan dengan aspek perpajakan, tetapi juga menyangkut proses pemeriksaan dan pengurusan dokumen yang dinilai memerlukan waktu cukup panjang.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efisiensi operasional perusahaan, terutama bagi sektor industri yang membutuhkan kepastian waktu dalam rantai pasok dan distribusi barang.

Melalui kebijakan dokumen tunggal PPFTZ, pemerintah dinilai telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dengan memangkas sejumlah tahapan administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara terpisah.

"Dengan proses yang lebih sederhana, perusahaan bisa lebih fokus pada kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Ini tentu akan berdampak positif terhadap iklim investasi di Batam," ujarnya.

Rafki menambahkan kemudahan layanan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan investor ketika memilih lokasi investasi.

Karena itu, berbagai upaya reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah diyakini dapat meningkatkan daya tarik Batam sebagai tujuan investasi baru.

Selain itu, penyederhanaan administrasi juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik yang pada akhirnya berkontribusi terhadap daya saing produk industri Batam di pasar domestik.

APINDO Batam juga mengapresiasi langkah Bea dan Cukai Batam yang dinilai responsif dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Menurut Rafki, komunikasi antara dunia usaha dan otoritas kepabeanan selama ini berjalan cukup baik sehingga berbagai kendala dapat diselesaikan melalui koordinasi maupun forum diskusi bersama.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk tetap mematuhi ketentuan kepabeanan dan perpajakan yang berlaku agar kemudahan yang diberikan pemerintah dapat berjalan optimal.

"Kami berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pelaku usaha sehingga tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri benar-benar tercapai," katanya.

Untuk informasi, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam menetapkan penggunaan satu dokumen PPFTZ untuk seluruh kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2025.

Melalui aturan yang berlaku sejak 31 Maret 2025 tersebut, dokumen PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan PPFTZ-03 dihapus dan digantikan dengan satu format dokumen tunggal.

Kebijakan itu ditujukan untuk menyederhanakan proses administrasi kepabeanan, mempercepat pelayanan, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih kompetitif di kawasan FTZ Batam.

Pertamina merilis daftar lengkap harga BBM terbaru yang berlaku mulai 1 November 2025.

Dalam daftar harga terbaru itu, Pertamina memutuskan untuk tetap menahan harga pertalite Rp10 ribu.

Pertamina juga tidak mengubah harga pertamax RON 92. Di Jakarta, harga pertamax RON 92 tetap di banderol Rp12.200 per liter.

Dengan kebijakan itu, berikut daftar lengkap harga BBM terbaru Pertamina per 1 November 2025;

- Harga tetap dibanderol Rp10 ribu

a. Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Rp12.500 per literb. FTZ Sabang Rp11.500 per literc. Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau Rp12.800 per literd. DKI jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB Rp12.200 per liter

a. Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua Rp13.400b. Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau Rp13.700 per literc. FTZ Batam Rp12.450 per literd. Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur,Bali, NTT, NTB Rp13.100

a. Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulut, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta Papua Barat Rp14.500 per literb. FTZ Batam Rp13.500 per literc. Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT Rp14.200 per liter

a. Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara Rp14.200 per literb. FTZ Batam Rp13 ribuc. Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau Rp14.500d. Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT Rp14.200 per liter