SPBU swasta kompak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Juli 2026. Penurunan tersebut berlaku hanya pada beberapa jenis bahan bakar, seperti yang dilakukan Shell dan BP.

Per hari ini, Shell dan BP menurunkan harga untuk produk diesel. Hal ini sejalan dengan penurunan harga minyak dunia.

SPBU Shell menurunkan harga produk Shell V-Power Diesel dari sebelumnya Rp24.490 per liter menjadi Rp21.340 per liter.

Begitu juga dengan BP menurunkan harga produk Ultimate Diesel dari sebelumnya Rp25.060 per liter menjadi sebesar Rp21.340 per liter.

Sementara itu, untuk produk RON92, baik Shell ataupun BP tetap mempertahankan harganya seperti bulan sebelumnya.

Keputusan SPBU swasta ini juga sejalan dengan langkah PT Pertamina yang tetap mempertahankan harga Pertamax di RpRp 16.250 per liter.

[Gambas:Youtube]

Pertamina per hari ini hanya menurunkan harga BBM untuk jenis Pertamax Turbo dari Rp20.750 per liters menjadi Rp19.300 per liter.

Adapun harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter, serta Dexlite turun dari Rp23.000 liter menjadi Rp19.700 per liter.

Berikut daftar harga BBM di Pertamina, Shell dan BP:

Pertamina-Pertalite: Rp10.000 per liter-Solar Subsidi: Rp6.800 per liter-Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter-Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter-Pertamax Turbo (RON 98): Rp19.300 per liter-Dexlite: Rp19.700 per liter-Pertamina DEX: Rp21.150 per liter

Shell-Shell V-Power Diesel: Rp21.340 per liter

BP-AKR-BP 92: Rp16.670 per liter-BP Ultimate: Rp17.240 per liter-BP Ultimate Diesel: Rp21.340 per liter

Bisnis.com, SURABAYA — PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mengoptimalkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk menjaga pasokan di tengah peningkatan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan selama sepekan terakhir Pertamina meningkatkan volume penyaluran BBM di atas rata-rata konsumsi harian sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan di Jawa Timur.

“Penyaluran dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SPBU agar masyarakat tetap dapat memperoleh BBM dengan mudah,” katanya, Minggu (28/6/2026).

Hingga saat ini, realisasi penyaluran Pertalite telah mencapai 96,6% dari kuota kumulatif tahun berjalan, sedangkan Biosolar mencapai 103,3%.

Untuk mendukung distribusi, Pertamina mengoperasikan seluruh Fuel Terminal (FT) dan Integrated Terminal (IT) di Jawa Timur selama 24 jam.

Perseroan juga menerapkan skema alih suplai dengan memanfaatkan pasokan dari Integrated Terminal Tanjungwangi serta Fuel Terminal Malang, Madiun, Tuban, dan Boyolali di Jawa Tengah guna menjaga kelancaran distribusi BBM di Jawa Timur.

Selain itu, Pertamina menambah kapasitas angkut armada mobil tangki sebesar 608 kiloliter sehingga total kapasitas distribusi mencapai 22.196 kiloliter per hari. Penambahan kapasitas tersebut ditujukan untuk mempercepat pengiriman BBM ke SPBU.

Perseroan juga mengoptimalkan pola distribusi dengan memberangkatkan mobil tangki lebih awal agar pasokan tiba di SPBU sebelum aktivitas masyarakat dimulai pada pagi hari. Langkah ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan stok sekaligus mengurangi antrean pada jam sibuk.

Di tingkat SPBU, Pertamina bersama pengelola melakukan pengaturan arus kendaraan agar antrean tetap tertib dan tidak mengganggu lalu lintas maupun aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.

“Seluruh proses distribusi juga dipantau secara real time melalui sistem monitoring operasional. Dengan pemantauan yang berlangsung secara berkelanjutan, Pertamina dapat segera menyesuaikan pola suplai apabila terjadi peningkatan kebutuhan di suatu wilayah sehingga penyaluran BBM tetap berlangsung cepat dan merata,” ujarnya.

Menurut Ahad, berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina menjaga keandalan pasokan energi di wilayah Jatimbalinus.

"Pertamina terus mengoptimalkan seluruh infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi. Penyaluran kami tingkatkan di atas rata-rata kebutuhan normal, operasional Fuel Terminal dan Integrated Terminal berlangsung selama 24 jam, armada mobil tangki kami tambah, serta pola distribusi terus kami evaluasi secara berkala agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal," ujarnya.

Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying). Perseroan memastikan pasokan BBM tetap disalurkan secara berkelanjutan dan dalam kondisi aman.

Jakarta: Masyarakat tak perlu khawatir dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). Pertamina Patra Niaga terus memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan mengoptimalkan penyaluran BBM di seluruh Indonesia.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan secara nasional kondisi pasokan BBM di Terminal BBM Pertamina Patra Niaga tersedia dan mencukupi.

“Pertamina Patra Niaga terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara real time di seluruh wilayah operasional. Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Juni 2026.

Kitty menjelaskan, fenomena terjadinya antrean bukan disebabkan keterbatasan stok, Pertamina Patra Niaga sudah menyalurkan BBM baik produk gasoline dan gasoil di atas rerata kebutuhan.

Berbagai langkah operasional dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan seperti di Sumatera, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi dan beberapa lokasi lainnya antara lain mengoperasikan Fuel Terminal selama 24 jam di wilayah dengan tingginya permintaan untuk memastikan proses penerimaan, penyiapan, dan penyaluran BBM berlangsung tanpa henti.

Lalu, menambah armada mobil tangki (MT) pada wilayah-wilayah dengan kebutuhan yang meningkat guna mempercepat distribusi ke SPBU, mengatur pola operasi mobil tangki agar pengiriman dilakukan lebih awal, sehingga pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari, melakukan pengaturan jalur masuk kendaraan di SPBU bersama pengelola dan aparat setempat untuk menjaga kelancaran akses masyarakat dan arus lalu lintas, dan elaksanakan monitoring pola suplai secara berkelanjutan termasuk implementasi pola suplai Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta membeli produk sesuai peruntukannya. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying) karena distribusi terus berjalan.

“Kami akan terus mengoptimalkan distribusi di seluruh wilayah, khususnya pada daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan bersama-sama mendukung penyaluran BBM yang tepat sasaran agar kebutuhan energi seluruh masyarakat dapat terus terpenuhi,” tutur Kitty.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite tetap aman, meski terjadi peralihan dari pengguna Pertamax.

Tren peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite terjadi usai BBM non-subsidi itu mengalami kenaikan per 10 Juni 2026 lalu.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, realisasi konsumsi Pertalite hingga saat ini masih sesuai dengan perhitungan pemerintah.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi saat ini bukan pada ketersediaan stok, melainkan pengaturan distribusi agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU.

"Kita kan menjaga stok (Pertalite), jangan sampai stoknya tidak tersedia, tapi kenyataannya stok semua tersedia. Hanya bagaimana kita memanage pola suplainya ke konsumen ini biar tidak terjadi antrean yang panjang," ujar Laode di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Ia menuturkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi seiring meningkatnya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite.

Tim dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), kata dia, bekerja selama 24 jam untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah meminta PT Pertamina mempercepat pengiriman Pertalite ke SPBU.

Menurut Laode, volume pasokan harian sebenarnya tetap tersedia, namun proses distribusi perlu dipercepat agar mampu mengimbangi lonjakan permintaan di sejumlah wilayah.

Dia menyebut, kondisi distribusi pada kemarin malam mulai membaik dibandingkan siang hingga sore hari sebelumnya.

"Jadi, bekerja 24 jam memastikan ke Pertamina agar waktu pengiriman dipercepat. Karena kan intinya ini setiap hari dikirim sejumlah itu. Tapi karena yang butuh panjang maka jumlahnya kan jadi harus cepat dipasok agar tidak terjadi antrean yang panjang," kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui terjadi peralihan pola konsumsi BBM subsidi jenis Pertalite, pasca kenaikan harga Pertamax yang diumumkan pada awal Juni lalu. Lantaran ini PT Pertamina (Persero) diminta mempercepat pendistribusian Pertalite ke SPBU, agar permintaan yang sedang tinggi tidak menimbulkan kelangkaan.

"Jadi kita memastikan ke Pertamina agar waktu pengiriman dipercepat. Karena kan intinya ini setiap hari dikirim, tapi karena yang butuh banyak, maka jumlah itu harus cepat dipasok agar tidak terjadi antrean yang panjang," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).

Migrasi Pertamax ke Pertalite, Subsidi BBM Terancam Jebol Rp19,5 Triliun

https://ekbis.sindonews.com/read/1717255/33/migrasi-pertamax-ke-pertalite-subsidi-bbm-terancam-jebol-rp195-triliun-1781352405

Laode mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait wacana pembatasan konsumsi pertalite, meski permintaannya mengalami peningkatan pasca kenaikan harga BBM non-subsidi.

Menurutnya, hingga saat ini realisasi konsumsi pertalite masih dalam batas target yang ditentukan. Hanya saja perlu melakukan pengaturan terkait pola suplai ke konsumen agar tidak terjadi antrean dan fenomena kelangkaan.

"Masih sesuai, kalau realisasi konsumsi, kita kan menjaga stok. Jangan sampai stoknya tidak tersedia, tapi kenyataan kan stok semua tersedia. Hanya bagaimana kita memanage pola supply-nya ke konsumen ini biar tidak terjadi antrean yang panjang," kata Laode.

Bahlil Jamin Harga BBM Pertalite dan LPG 3 Kg Tidak Naik



Sebelumnya Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, kenaikan harga BBM nonsubsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global.

Pertamina menaikan harga jual BBM jenis Pertamax dan Pertamax green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Harga pertamax saat ini Rp16.250/liter atau naik sekitar Rp3.950 dari harga sebelumnya Rp12.300/liter. Sementara pertamax green naik Rp4.100, dari Rp12.900 menjadi Rp17.000.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar Internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6).

IDXChannel- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui terjadi peralihan pola konsumsi yang signifikan dari BBM non subsidi ke BBM subsidi, pasca kenaikan yang diumumkan pada awal Juni lalu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman mengatakan pihaknya telah meminta PT Pertamina (Persero) untuk mempercepat pendistribusian pertalite ke SPBU, agar permintaan yang sedang tinggi tidak menimbulkan kelangkaan.

"Jadi kita memastikan ke Pertamina agar waktu pengiriman dipercepat. Karena kan intinya ini setiap hari dikirim, tapi karena yang butuh banyak, maka jumlah itu harus cepat dipasok agar tidak terjadi antrean yang panjang," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).

Hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut terkait wacana pembatasan konsumsi pertalite, meski permintaannya mengalami peningkatan pasca kenaikan harga BBM non subsidi.

Menurutnya, hingga saat ini realisasi konsumsi pertalite masih dalam batas target yang ditentukan. Hanya saja perlu melakukan pengaturan terkait pola suplai ke konsumen agar tidak terjadi antrean dan fenomena kelangkaan.

"Masih sesuai, kalau realisasi konsumsi, kita kan menjaga stok. Jangan sampai stoknya tidak tersedia, tapi kenyataan kan stok semua tersedia. Hanya bagaimana kita memanage pola supply-nya ke konsumen ini biar tidak terjadi antrean yang panjang," kata Laode.

Sebelumnya Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan kenaikan harga bbm non subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global.

Pertamina menaikan harga jual BBM jenis Pertamax dan Pertamax green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Harga pertamax saat ini Rp16.250/liter atau naik sekitar Rp3.950 dari harga sebelumnya Rp12.300/liter. Sementara pertamax green naik Rp4.100, dari Rp12.900 menjadi Rp17.000.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar Internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6).


(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, SURABAYA — PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM subsidi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dalam kondisi aman di tengah munculnya informasi mengenai antrean Biosolar dan Pertalite di sejumlah SPBU dalam sepekan terakhir.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan penyaluran BBM subsidi tetap dilakukan sesuai kuota dan titik layanan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Penyaluran BBM subsidi dipastikan sesuai peruntukan sebagaimana ditetapkan pemerintah, kuota, dan titik layanan jual yang telah ditetapkan,” ujarnya, Jumat (27/6/2026).

Menurut Ahad, Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mempercepat distribusi BBM subsidi seiring meningkatnya konsumsi masyarakat.

Dia menyebut hingga Juni 2026 realisasi penyaluran Biosolar di Jawa Timur telah melampaui 100% dari kuota berjalan, sedangkan Pertalite telah mencapai 96%.

"Sebagai informasi per bulan Juni ini sendiri, realisasi di Jawa Timur untuk produk Biosolar sudah melebihi 100% dari kuota berjalan dan 96% untuk produk Pertalite,” ujarnya.

Pertamina juga telah berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat pemenuhan pasokan melalui prioritas pengiriman dari terminal BBM utama maupun skema alih suplai dari terminal terdekat.

Sebagai tambahan, sejak Jumat (27/6/2026), perusahaan menerapkan skema double alih suplai guna meningkatkan volume distribusi ke wilayah yang mengalami lonjakan permintaan.

"Sebagai upaya mendorong percepatan penyaluran, per hari ini (Jumat, 26/6/2026) sendiri juga telah dilaksanakan mitigasi tambahan melalui double alih suplai sehingga BBM yang dikirimkan semakin bertambah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, distribusi mobil tangki diprioritaskan ke wilayah dengan tingkat permintaan dan kendala pasokan tertinggi. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean di SPBU dan mempercepat normalisasi distribusi BBM subsidi.

Ahad menambahkan Pertamina terus memantau kondisi pasokan dan distribusi secara berkala dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan operasional.

"Pertamina Patra Niaga masif laksanakan monitoring berkala terkait pasokan dan distribusi di lapangan dan terus mengedepankan aspek keselamatan dalam setiap aktivitas operasional demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat."

Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga pertamax.

Jakarta (ANTARA) - Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah menilai, pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan harga pertamax mengikuti perkembangan pasar dengan tetap menjaga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran.

Peluang tersebut muncul seiring melandainya harga minyak dunia, setelah tercapainya kesepakatan damai sementara pada pertengahan Juni. Pada perdagangan 22 Juni 2026, harga minyak Brent berada di kisaran 80 dolar AS per barel.

"Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," ujar Piter, di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, ia mengingatkan kondisi pasar minyak masih rentan karena Iran beberapa kali kembali menutup Selat Hormuz dan perundingan lanjutan belum tuntas.

Piter menjelaskan, gejolak harga minyak dunia turut mempengaruhi harga energi domestik dan menunjukkan bahwa asumsi makro APBN, terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah sangat terpapar risiko global.

Maka perlu pemisahan yang jelas antara BBM subsidi dan nonsubsidi agar perekonomian lebih terkendali.

"Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi seharusnya dibiarkan mengikuti harga pasar. Dengan begitu masyarakat paham mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang mengikuti pasar," kata Piter.

Lebih lanjut, Piter menilai penyesuaian harga pertamax penting untuk mencegah perpindahan konsumen ke pertalite yang berpotensi membebani kuota BBM subsidi.

"Antrean pertalite yang memanjang menandakan sebagian konsumen sudah beralih. Kalau dibiarkan, kuota pertalite yang terbatas bisa tidak mencukupi. Pasokan dan permintaan tidak lagi cocok. Risikonya bisa sampai kelangkaan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi pertalite tetap tepat sasaran melalui perbaikan mekanisme penyaluran.

"Pemerintah perlu memastikan distribusi pertalite tetap tepat sasaran. Mekanisme penyalurannya harus diperbaiki agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak," kata Piter.

Dalam jangka menengah, ia menekankan pentingnya percepatan perbaikan bauran energi. Indonesia memiliki potensi besar dari sumber energi baru terbarukan dan biomassa untuk mengurangi konsumsi BBM serta menekan beban subsidi.

"Indonesia sangat kaya sumber energi, termasuk energi baru terbarukan dan biomassa. Langkah ini bisa menekan konsumsi BBM dan gas sekaligus meringankan beban subsidi," ujar Piter.

Sementara dari sisi fiskal, ruang pemerintah lebih banyak berada pada pengelolaan belanja dibandingkan penerimaan negara.

"Penerimaan negara bertumpu pada pajak, sehingga menekannya bisa berdampak negatif. Yang paling tepat adalah efisiensi belanja dan penyusunan ulang prioritas program," katanya lagi.

Piter memandang pelandaian harga minyak dunia sebagai momentum yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menata kebijakan energi dan fiskal secara lebih efektif.

Penyesuaian harga pertamax dinilai dapat mengurangi perpindahan konsumen ke BBM subsidi, sementara perbaikan distribusi dan bauran energi akan membantu menjaga kesehatan APBN di tengah ketidakpastian global.

"Di tengah gejolak ini, keberanian untuk efisiensi dan penyusunan kembali program prioritas justru menjadi modal agar APBN kita lebih kebal terhadap guncangan," kata Piter pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyaki memproyeksikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax turun secara bertahap dari Rp 16.250 per liter pada Juni 2026 menuju kisaran Rp 12.100–Rp 13.500 per liter pada Desember 2026.

“Ruang penurunan harga BBM nonsubsidi sudah terbuka. Dexlite dan Pertamina Dex sudah turun,” ujar Yayan di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Ia memproyeksikan harga Pertamax turun ke level Rp 15.228 per liter pada Juli, kemudian Rp 14.557 per liter pada Agustus, Rp 14.112 per liter pada September, Rp 13.814 per liter pada Oktober, Rp 13.614 per liter pada November, lalu Rp 13.479 per liter pada Desember.

Proyeksi tersebut dibuat dengan memperkirakan Indonesian Crude Price (ICP) berangsur turun menuju level 90,6 dolar AS per barel pada Desember 2026 dan kurs rupiah yang berangsur menguat dari Rp 17.927 menjadi Rp 16.959 per dolar AS pada Desember 2026.

Lebih lanjut, Yayan menyampaikan dinamika konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran memang masih dinamis. Harga minyak mentah Brent sempat menyentuh 117 dolar AS per barel pada April, lalu terkoreksi cepat ke kisaran 78 dolar AS per barel setelah kerangka damai AS-Iran yang semula akan ditandatangani di Swiss pada Jumat (19/6/2026).

Kemudian, harga minyak mentah Brent naik kembali di atas 80 dolar AS per barel pada Jumat (19/6/2026), seiring investor mempertimbangkan meningkatnya risiko geopolitik setelah dibatalkannya perundingan yang direncanakan antara Amerika Serikat dan Iran, serta serangan baru Israel di Lebanon.

Harga minyak mentah dunia turut memengaruhi harga minyak mentah rata-rata Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang digunakan untuk menentukan harga BBM nonsubsidi. Dalam APBN 2026, asumsi makro mematok ICP berada di level 70 dolar AS per barel.

“Rekomendasi saya, pemerintah perlu menyiapkan simulasi skenario, misalkan ICP 70–90 dolar AS per barel, karena ketidakpastian regime jauh lebih besar daripada error statistik biasa,” kata Yayan.

Meskipun demikian, ia meyakini bantalan fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi skenario penutupan kembali Selat Hormuz, meski akan banyak porsi yang terpakai.

Ia memaparkan pemerintah memiliki bantalan SAL (Saldo Anggaran Lebih) sekitar Rp 420 triliun dan menjaga defisit di kisaran 2,9 persen. Dengan rata-rata ICP di level 90 dolar AS per barel, akan terjadi pelebaran defisit sekitar Rp 136 triliun.

Sementara itu, dengan asumsi penutupan ulang Selat Hormuz yang menyebabkan rata-rata ICP berada di level 100 dolar AS per barel, akan terjadi pelebaran defisit sekitar Rp 204 triliun.

“Artinya, SAL Rp 420 triliun masih dapat menutup skenario penutupan ulang tanpa memotong belanja, tetapi sebagai asuransi sekali pakai, bukan solusi struktural,” kata Yayan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dinilai akan memberikan 'ruang bernapas' ke APBN melalui prospek penurunan harga minyak. Masalahnya, kalangan ekonom memprakirakan situasi ini tidak akan otomatis meringankan beban belanja subsidi energi sehingga ruang fiskal pemerintah kembali longgar.

Kalangan ekonom mengamini bahwa tercapainya kesepakatan AS-Iran, yang dimediasi Pakistan dan beberapa negara, bisa mulai meredam tekanan harga minyak dunia. Untuk APBN, ini bisa berpengaruh langsung kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi energi.

Akan tetapi, sampai dengan akhir Mei 2026 saja, keseluruhan belanja subsidi dan kompensasi tercatat sudah tembus Rp203,7 triliun atau meningkat hingga 208,2% (yoy).

Kenaikan ini terutama didorong oleh beban belanja subsidi energi, yakni BBM. Penyalurannya sudah mencapai 6,3 juta kiloliter atau tumbuh 8,6% (yoy) sampai akhir bulan lalu. Kenaikan ini sejalan dengan harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) yang sudah mengalami deviasi dari target US$70 per barel ke US$91,9 per barel secara rata-rata sampai akhir Mei (ytd).

Sebagaimana diketahui, ICP merupakan asumsi dasar ekonomi makro yang paling sensitif terhadap pergerakan APBN. Untuk setiap kenaikan ICP US$1 per barel saja, pemerintah harus menambah belanja Rp10,3 triliun dan memicu pelebaran defisit Rp6,8 triliun.

Masalahnya, Indonesia juga adalah negara pengimpor bersih minyak (net oil importer). Dengan demikian, asumsi kurs juga memengaruhi kondisi APBN. Rupiah yang sudah sempat melemah ke Rp18.100 per dolar AS juga turut meningkatkan biaya impor energi.

Laporan Bank Dunia 'Commodity Markets Outlook' pada April 2026 memprakirakan harga minyak bisa menyentuh rata-rata US$94 per barel. Proyeksi ini berdasarkan skenario apabila perang berlanjut sehingga terus memicu disrupsi di Selat Hormuz.

Oleh sebab itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman pun mengakui kesepakatan damai AS-Iran berpotensi memperbaiki ruang fiskal Indonesia. Namun dia mewanti-wanti agar dampaknya tidak dibesar-besarkan.

Wanti-wanti ini tidak lepas dari fakta bahwa belanja subsidi dan kompensasi sudah mencapai Rp200 triliun lebih dalam kurun waktu lima bulan saja. Belum lagi, asumsi harga minyak atau ICP sampai bulan lalu secara tahun berjalan sudah mengalami deviasi 31,2% dari target APBM.

"Dengan kondisi tersebut, tekanan terhadap APBN sudah terjadi sebelum adanya kesepakatan damai sehingga ruang fiskal yang hilang tidak dapat dipulihkan hanya oleh penurunan harga minyak dalam jangka pendek," jelas Rizal kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Di sisi lain, kendati adanya perubahan harga energi global secara permanen, beban subsidi APBN dinilai tetap tinggi selama pemerintah masih mempertahankan harga Pertalite dan Solar. Faktor lain yang juga menentukan adalah depresiasi nilai tukar.

Terkait ICP, Rizal turut menilai peluang harga minyak kembali ke kisaran US$70 per barel dalam waktu dekat sangat kecil. Dengan demikian, beban fiskal APBN akan tetap ada. Sebab, postur APBN termasuk defisit sebesar 2,68% terhadap PDB (Rp689,1 triliun) disusun dengan salah satunya asumsi dasar tersebut.

Menurut dosen di Universitas Trilogi ini, skenario yang lebih realistis adalah harga minyak mengalami koreksi dan bergerak di kisaran US$75 sampai US$85 per barel. Dengan demikian, tekanan terhadap subsidi energi diyakini akan berkurang dibandingkan beberapa bulan terakhir.

Untuk itu, Rizal menilai pemerintah sebaiknya tidak menggunakan skenario optimistis sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal.

"Melainkan memanfaatkan potensi penurunan harga minyak untuk memperkuat cadangan fiskal, mengendalikan defisit, dan mempercepat realokasi belanja ke sektor-sektor yang lebih produktif agar ketahanan APBN terhadap guncangan eksternal semakin kuat," paparnya.

Faktor Kurs Rupiah

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede juga menilai kesepakatan damai AS dan Iran turut membawa prospek positif ke Indonesia khususnya APBN. Hanya saja, ini tidak langsung meringankan beban subsidi.

Josua menilai ada setidaknya tiga faktor yang masih perlu diwaspadai pemerintah ke depan terkait dengan subsidi. Pertama, harga minyak internasional tidak langsung turun dalam sekejap. Penurunannya akan memakan waktu, tidak hanya satu-dua hari.

Kedua, nilai tukar rupiah harus ikut stabil karena harga energi impor dihitung dalam dolar AS. Rupiah yang tetap lemah di kalan harga minyak turun menjadikan penghematan APBN lebih terbatas.

Ketiga, volume konsumsi barang bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, LPG 3 kg, dan listrik bersubsidi tetap menentukan besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Apalagi, kenaikan harga Pertamax bisa mendorong masyarakat beralih ke Pertalite.

Josua juga memandang prospek ICP kembali ke US$70 per barel dalam waktu dekat tidak mudah terjadi. Belum lagi, jika ada risiko kesepakatan damai batal ke depannya seperti pola berulang saat periode gencatan senjata.

Untuk itu, target ICP US$70 per barel dinilai tak lagi realistis. Apalagi kalau rata-rata tahun berjalan (ytd) sudah melewati US$91 per barel. Berdasarkan perhitungannya, rata-rata ICP Juni-Desember harus berada di sekitar US$54 per barel agar rata-rata sepanjang tahun bisa kembeli ke target APBN.

Masalahnya, hal ini hanya bisa terjadi apabila permintaan global merosot tajam, atau adanya kelebihan pasokan yang besar. Tak jauh berbeda dengan Rizal, Josua memproyeksikan rata-rata ICP sepanjang tahun ini berpotensi mendekati US$80-US$85 per barel. Itu pun apabila rata-rata harga pada paruh kedua 2026 sebesar US$70–US$80 per barel.

Untuk itu, dampak kesepakatan perang ke APBN dinilai lebih parsial. Pemerintah bisa memeroleh ruang fiskal untuk menambah belanja kompensasi, memperkecil kebutuhan penyesuaian harga energi, dan mengurangi tekanan defisit. Akan tetapi, dia menyarankan sebaiknya kelegaan ini tidak langsung dipakai untuk menambah belanja baru.

"Risiko yang perlu diantisipasi adalah pemerintah terlalu cepat merasa memiliki ruang fiskal baru. Jika penurunan harga minyak hanya sementara, sementara pemerintah menambah belanja permanen, maka APBN justru bisa kembali tertekan ketika harga minyak naik lagi," jelas Josua kepada Bisnis.

Oleh sebab itu, alih-alih langsung membuat belanja baru, pemerintah disarankan untuk menjadikan kesempatan ini untuk memperbaiki kualitas belanja dan mempercepat reformasi subsidi energi. Hal ini dinilai bisa turut memperbaiki sentimen investor.

Pesan yang sama soal perlunya reformasi subsidi energi turut disampaikan oleh DPR. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dalam konteks Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 yang sudah disepakati DPR dan pemerintah, Rabu (17/6/2026).

Landasan untuk RAPBN 2027 ini turut mencantumkan target pertumbuhan ekonomi 5,8% sampai 6,5%, serta rentang defisit APBN 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB.

Pria yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan, target pertumbuhan tahun depan bisa tercapai salah satunya dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sekitar 5,3% sampai 5,6%.

"Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu menyempurnakan kebijakan bantuan sosial, subsidi dan kompensasi, agar lebih tepat sasaran mendorong perluasan lapangan kerja dan pengendalian inflasi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Berdasarkan catatan Bisnis, Komisi XI DPR pada Desember 2025 lalu telah menggelar rapat bersama dengan Menkeu Purbaya dan CEO Danantara Rosan Roeslani. Salah satu bahasannya adalah untuk menata ulang skema subsidi.

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprakirakan kesepakatan damai AS dan Iran bisa memberikan kelonggaran ke APBN. Sebab, pemerintah sebelumnya telah mengalihkan anggaran dari sejumlah pos belanja untuk kebutuhan subsidi dan kompensasi.

Berdasarkan konferensi pers yang digelar pemerintah 31 Maret 2026 lalu, potensi 'efisiensi' anggaran hasil refocusing dan prioritisasi belanja kementerian/lembaga bisa mencapai sekitar Rp130 triliun. Hal ini dibarengi dengan skema kerja dari rumah (work from home) sejak 1 April 2026.

Purbaya menyebut akan segera mengkaji kembali alokasi pos belanja pemerintah dan melakukan penyesuaian. Apabila mengacu ke data hingga 31 Mei 2026, belanja APBN sudah terealisasi Rp1.365,4 triliun. Dengan penerimaan terkumpul Rp1.185 triliun, maka defisit tercatat sebesar Rp180,4 triliun (0,7% terhadap PDB).

"Kan kemarin sebagian anggaran sudah kami sisihkan untuk subsidi, sehingga akan jauh berkurang ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden. Jadi kami lihat seperti apa dan baru kami adjust," terangnya kepada wartawan usai rapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk Pertamax, berpeluang mengalami penurunan apabila harga minyak mentah dunia turun. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan harga keekonomian, sehingga pergerakan harga minyak global akan berpengaruh langsung terhadap harga jual di dalam negeri.

"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun," ujar Anggia di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan prinsip yang sama berlaku ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Dalam kondisi ini, penyesuaian dengan harga keekonomiannya harus dilakukan. Pemerintah telah berupaya menahan kenaikan harga BBM non-subsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta sempat berdiskusi untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi di tengah gejolak pasar energi global.

Dengan meningkatnya harga minyak dunia, kata Anggia, BUMN pada akhirnya perlu melakukan penyesuaian.

"Dengan fluktuasi harga yang semakin dinamis, para pelaku usaha mau tidak mau harus menyesuaikan dengan harga keekonomian. Jadi kalau ditanya akan turun nggak harga minyak dunia, turun. Pasti akan ada penyesuaian juga untuk penurunan harga BBM non-subsidi," jelasnya.

Anggia menekankan masyarakat perlu memahami perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi. Menurutnya, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar subsidi tetap dipertahankan untuk melindungi kelompok masyarakat rentan.

Sementara itu, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, Dex Series dan lainnya mengikuti mekanisme pasar dan perkembangan harga minyak mentah dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar subsidi, tidak akan mengalami kenaikan meskipun dinamika harga minyak dunia masih berfluktuasi akibat kondisi geopolitik global.

Juru Bicara sekaligus Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

"Namun sesuai arahan Presiden kepada Pak Menteri juga, untuk BBM subsidi, Pertalite dan juga Solar subsidi, ini dipastikan tidak mengalami kenaikan," kata Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Menurut Dwi, pemerintah memandang stabilitas harga BBM subsidi sebagai instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang dapat muncul akibat kenaikan harga energi.

"Tujuannya untuk memproteksi masyarakat di kelas paling bawah, masyarakat rentan, memproteksi masyarakat miskin, dan juga menjaga daya beli masyarakat sehingga dijamin untuk BBM subsidi ini tidak naik," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah terus melanjutkan program transisi energi melalui implementasi biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Dwi menjelaskan, kebijakan pencampuran solar dengan 50 persen biodiesel berbahan baku sawit itu diyakini akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian nasional.

Sebagai gambaran, ia menyebut implementasi mandatori B40 sepanjang 2025 telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kebutuhan impor bahan bakar sekaligus memperkuat neraca perdagangan Indonesia.

"Kalau kita berbicara di tahun lalu, di 2025, dengan implementasi B40 saja kita sudah bisa berhasil melakukan penghematan devisa sebesar Rp133 triliun," katanya.

Penghematan devisa tersebut berasal dari berkurangnya impor solar karena sebagian kebutuhan bahan bakar dapat digantikan oleh biodiesel yang diproduksi dari bahan baku domestik. Dengan peningkatan campuran menjadi B50, pemerintah berharap manfaat ekonomi yang diperoleh dapat semakin besar

Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi impor, implementasi B50 juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan nilai tambah industri sawit, serta mendukung target pengurangan emisi dan transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Pemerintah optimistis kombinasi antara menjaga stabilitas harga BBM subsidi dan memperluas penggunaan biodiesel domestik akan menjadi strategi penting dalam menghadapi ketidakpastian pasar energi global sekaligus menjaga daya tahan ekonomi nasional.