Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat total lahan sawah terdampak bencana banjir Sumatra mencapai 94.740 hektare di tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat per 10 Februari 2026. Adapun, pemerintah menargetkan rehabilitasi dilakukan secara bertahap.

Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi mengatakan, dari total lahan terdampak, sekitar 52.560 hektare masuk kategori rusak ringan, 19.000 hektare rusak sedang, 23.180 hektare mengalami rusak berat, serta sawah hilang seluas 0,8 hektare.

“Lahan sawah yang terdampak total 94.000 hektare, rusak ringan 52.000 ha, sedang 19.000 ha, dan rusak berat 23.000 ha untuk 3 provinsi,” kata Suwandi dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Kementan mencatat, tanaman padi dan jagung juga mengalami puso atau gagal panen mencapai 46.510 hektare, sementara perkebunan terdampak seluas 29.310 hektare dan hortikultura yang terdiri dari sayuran, buah, serta tanaman obat terdampak seluas 2.569 hektare.

Selain itu, dampak terjadi pada subsektor peternakan, meliputi sapi/kerbau sebanyak 26.000 ekor, kambing/domba 43.000 ekor, babi 5.000 ekor, dan unggas 750.000 ekor.

Fasilitas penunjang pertanian turut mengalami kerusakan akibat banjir Sumatra, antara lain 58 unit rumah potong hewan (RPH)/puskeswan/pos IB/bank pakan rusak. Kemudian, alsintan hilang atau rusak sebanyak 2.309 unit, balai penyuluhan pertanian (BPP) rusak 70 unit, serta jaringan irigasi rusak sepanjang 691,08 km.

Lebih lanjut, Suwandi menjelaskan rehabilitasi sawah rusak berat seluas 23.180 hektare itu membutuhkan waktu lebih panjang karena memerlukan koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait irigasi serta Kementerian ATR/BPN terkait tata ruang.

“Untuk yang rehab berat ini akan dilakukan tahun 2027 karena memerlukan upaya yang keras baik dengan koordinasi dengan PU irigasi dan ATR. Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang, total 71.564 hektare di 12 provinsi terutama, ini sedang on progres, sedang dikerjakan,” jelasnya.

Di sisi lain, sawah rusak ringan dan sedang seluas 71.564 hektare yang tersebar di 12 kabupaten/kota saat ini masih dalam proses rehabilitasi.

Sebagai langkah percepatan pemulihan dampak banjir Sumatra, Kementan telah melakukan groundbreaking rehabilitasi secara serentak pada 15 Januari 2026 di tiga provinsi. Saat ini, detail lokasi serta perancangan fisik di 12 provinsi telah rampung dan sebagian wilayah sudah memasuki tahap pekerjaan lapangan.

“Sesuai petunjuk Pak Mendagri, siap melakukan rehab, rekonstruksi. Dan untuk rusak ringan, sekitar Rp5 jutaan per hektare biayanya. Kemudian rusak sedang antara Rp13 juta-15 juta per hektare biayanya,” ujarnya.

Namun demikian, Kementan masih melakukan kajian mendalam terhadap sawah dengan kategori rusak berat. Menurutnya, kondisi lahan yang relatif rata antara sungai dan sawah membuat opsi pemulihan menjadi lebih kompleks.

“Rusak berat ini sebenarnya kami kaji dulu karena antara jalan sungai dan sawah itu rata semua. Malah mungkin ada pemikiran hasil kajian itu langsung bisa ditanam untuk tanaman tahunan kebon dan lainnya. Kalau untuk kembali ke sawah terlalu berat,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berpotensi meningkatkan risiko gagal panen tanaman padi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, bencana di tiga wilayah itu menyebabkan sekitar 11,43 persen lahan pertanian yang biasa ditanami padi berpotensi gagal panen.

Bencana tersebut salah satunya disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi pada November 2025 di sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Proporsi potensi gagal panen ini meningkat tajam dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya," ujarnya saat konferensi pers, Senin (5/1/2026).

Standing Crop di Tiga Wilayah

Selain itu, BPS juga mencatat proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 sebesar 34,63 persen.

Luas lahan standing crop ini lebih kecil dibandingkan dengan kondisi November 2024 yang sebesar 36,70 persen.

"Kondisi tersebut di atas berdampak pada luas panen November 2025 dan dapat mempengaruhi potensi luas panen 3 bulan ke depan," ucapnya.

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) BPS pada November 2025, secara nasional mayoritas lahan pertanian tercatat berada pada fase ditanami padi atau standing crop dengan proporsi mencapai 33,25 persen.

Selain standing crop, BPS mencatat lahan yang ditanami selain padi mencapai 26,26 persen, sementara lahan dalam tahap persiapan sebesar 17,16 persen.

Adapun lahan yang sedang dibererakan atau dibiarkan tercatat sebesar 14,87 persen, lahan yang sedang dipanen 7,19 persen, dan lahan yang berpotensi gagal panen secara nasional sebesar 1,26 persen.

"Pada November 2025 seiring dengan peningkatan proporsi fase standing crop terjadi penurunan lahan yang diberakan atau dibiarkan dan lahan yang ditanami selain padi dibandingkan dengan kondisi Oktober 2025," tuturnya.

Sebagai catatan, BPS menyebutkan tanaman padi pada fase generatif umumnya akan dipanen dalam satu bulan ke depan.

Sementara itu, padi pada fase vegetatif akhir diperkirakan dipanen dalam dua bulan ke depan dan fase vegetatif awal akan dipanen sekitar tiga bulan mendatang.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang