Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat total lahan sawah terdampak bencana banjir Sumatra mencapai 94.740 hektare di tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat per 10 Februari 2026. Adapun, pemerintah menargetkan rehabilitasi dilakukan secara bertahap.

Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi mengatakan, dari total lahan terdampak, sekitar 52.560 hektare masuk kategori rusak ringan, 19.000 hektare rusak sedang, 23.180 hektare mengalami rusak berat, serta sawah hilang seluas 0,8 hektare.

“Lahan sawah yang terdampak total 94.000 hektare, rusak ringan 52.000 ha, sedang 19.000 ha, dan rusak berat 23.000 ha untuk 3 provinsi,” kata Suwandi dalam konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Kementan mencatat, tanaman padi dan jagung juga mengalami puso atau gagal panen mencapai 46.510 hektare, sementara perkebunan terdampak seluas 29.310 hektare dan hortikultura yang terdiri dari sayuran, buah, serta tanaman obat terdampak seluas 2.569 hektare.

Selain itu, dampak terjadi pada subsektor peternakan, meliputi sapi/kerbau sebanyak 26.000 ekor, kambing/domba 43.000 ekor, babi 5.000 ekor, dan unggas 750.000 ekor.

Fasilitas penunjang pertanian turut mengalami kerusakan akibat banjir Sumatra, antara lain 58 unit rumah potong hewan (RPH)/puskeswan/pos IB/bank pakan rusak. Kemudian, alsintan hilang atau rusak sebanyak 2.309 unit, balai penyuluhan pertanian (BPP) rusak 70 unit, serta jaringan irigasi rusak sepanjang 691,08 km.

Lebih lanjut, Suwandi menjelaskan rehabilitasi sawah rusak berat seluas 23.180 hektare itu membutuhkan waktu lebih panjang karena memerlukan koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terkait irigasi serta Kementerian ATR/BPN terkait tata ruang.

“Untuk yang rehab berat ini akan dilakukan tahun 2027 karena memerlukan upaya yang keras baik dengan koordinasi dengan PU irigasi dan ATR. Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang, total 71.564 hektare di 12 provinsi terutama, ini sedang on progres, sedang dikerjakan,” jelasnya.

Di sisi lain, sawah rusak ringan dan sedang seluas 71.564 hektare yang tersebar di 12 kabupaten/kota saat ini masih dalam proses rehabilitasi.

Sebagai langkah percepatan pemulihan dampak banjir Sumatra, Kementan telah melakukan groundbreaking rehabilitasi secara serentak pada 15 Januari 2026 di tiga provinsi. Saat ini, detail lokasi serta perancangan fisik di 12 provinsi telah rampung dan sebagian wilayah sudah memasuki tahap pekerjaan lapangan.

“Sesuai petunjuk Pak Mendagri, siap melakukan rehab, rekonstruksi. Dan untuk rusak ringan, sekitar Rp5 jutaan per hektare biayanya. Kemudian rusak sedang antara Rp13 juta-15 juta per hektare biayanya,” ujarnya.

Namun demikian, Kementan masih melakukan kajian mendalam terhadap sawah dengan kategori rusak berat. Menurutnya, kondisi lahan yang relatif rata antara sungai dan sawah membuat opsi pemulihan menjadi lebih kompleks.

“Rusak berat ini sebenarnya kami kaji dulu karena antara jalan sungai dan sawah itu rata semua. Malah mungkin ada pemikiran hasil kajian itu langsung bisa ditanam untuk tanaman tahunan kebon dan lainnya. Kalau untuk kembali ke sawah terlalu berat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memperkirakan total dampak ekonomi dari risiko gagal panen padi akibat banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat menembus Rp6,5 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 11,43% lahan padi pada ketiga wilayah tersebut berpotensi mengalami gagal panen akibat banjir.

Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan, sekitar 11,43% lahan padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat itu setara kurang lebih 125.000 hektare saat ini berada dalam risiko gagal panen akibat banjir.

Dengan asumsi realisasi gagal panen mencapai sekitar 70% dari total lahan berisiko tersebut, potensi kehilangan produksi diperkirakan mencapai sekitar 440.000 ton gabah kering panen (GKP) atau setara dengan 270.000 ton beras

Dari sisi produksi, Core memperkirakan kerugian langsung ditaksir mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram. Namun demikian, dampak ekonomi tidak hanya berasal dari kehilangan produksi.

“Kalau dihitung bareng penurunan pendapatan petani dan kebutuhan stabilisasi pangan, total potensi kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp5,5 triliun – Rp6,5 triliunan besar sekali,” kata Eliza kepadaBisnis, Selasa (6/1/2025).

Eliza menuturkan, bencana banjir tidak hanya merusak lahan dan peralatan pertanian, melainkan juga berisiko memperdalam kemiskinan di kalangan petani.

Dia menyampaikan mayoritas penduduk miskin di wilayah terdampak bergantung pada sektor pertanian, sehingga kerugian akibat banjir bisa menjadipoverty trapyang sulit dipulihkan.

Core menilai banjir berpotensi menjebak petani dalampoverty trap, di mana kerusakan lahan dan alat pertanian menurunkan produksi dan pendapatan. Akibatnya, petani sulit mendapatkan modal untuk menanam kembali, sehingga kemiskinan terus berulang dan sulit diputus.

Dalam jangka pendek, Eliza menilai perlunya langkah cepat pemerintah melalui perbaikan jaringan irigasi dan drainase, percepatan pompanisasi di wilayah terdampak banjir, serta penyediaan benih dan sarana produksi seperti pupuk dan alat mesin pertanian untuk mendukung tanam ulang.

Di sisi lain, stabilisasi pasokan pangan juga menjadi kunci untuk menahan gejolak harga. Menurutnya, harga beras di wilayah terdampak berpotensi naik jika cadangan beras pemerintah di gudang Bulog tidak tersedia atau tidak disalurkan tepat waktu.

“Jadi kekurangan [beras] karena gagal panen harus dikompensasi sama cadangan pangan Bulog agar tidak membuat harga naik,” ujarnya.

Core menilai perbaikan tata kelola lingkungan agar risiko bencana tidak terus berulang. Menurutnya, dlam jangka menengah hingga panjang, pemulihan daerah aliran sungai serta pengetatan pengelolaan hutan dinilai menjadi langkah paling krusial.

Di samping itu, Eliza juga menyoroti pentingnya asuransi pertanian ketika risiko gagal panen bersifat struktural. Namun, sambung dia, asuransi tidak dapat berdiri sendiri tanpa pembenahan lingkungan.

“Asuransi juga nggak jamin kalo kerusakan hutan terus terjadi, asuransi hanya akan menjadi mekanisme kompensasi yang mahal secara fiskal. Karena itu, asuransi harus berjalan paralel dengan pembenahan tata kelola hutan dan mitigasi bencana berbasis ekosistem,” tuturnya.

Berdasarkan laporanCore InsightbertajukKonsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatra, Core mengestimasi pertumbuhan ekonomi daerah terdampak akan mengalami koreksi signifikan.

Aceh diproyeksikan menanggung beban terberat dengan pemangkasan pertumbuhan hingga -0,44%, diikuti Sumatra Barat (-0,36%) dan Sumatra Utara (-0,15%).

Tekanan juga diperkirakan terjadi pada investasi dan serapan tenaga kerja, terutama di sektor konstruksi dan transportasi. Sementara itu, biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan yang hanya sekitar Rp2,6 triliun per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan.

Untuk itu, Core mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional guna mempercepat penanganan dan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

Gagal Panen hingga Lonjakan Inflasi

Sebelumnya,Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan sekitar 11,43% lahan padi diprovinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Baratberisiko gagal panen.

BPS mencatat proporsi potensi gagal panen padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meningkat tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

“Khususnya di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November 2025, sebesar 11,43% lahan pertanian yang biasa ditanami padi di total tiga provinsi tersebut, berpotensi terjadi gagal panen,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).

Sementara itu, proporsi lahan yang sedang ditanami padi ataustanding cropdi ketiga provinsi tersebut hanya 34,63% pada November 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kondisi tersebut di atas berdampak pada luas panen November 2025 dan dapat memengaruhi potensi luas panen tiga bulan ke depan,” ujarnya.

Di sisi lain, lonjakan inflasi di sejumlah wilayah Sumatra pada Desember 2025, terutama di provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.

Data BPS menunjukkan, inflasi di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh sebesar 3,6% secara bulanan (month-to-month/mtm), Sumatra Utara 1,66% mtm, dan Sumatra Barat 1,48% mtm.

Padahal, pada November 2025, ketiga provinsi tersebut masih mencatat deflasi masing-masing sebesar -0,67% mtm di Aceh, -0,42% mtm di Sumatra Utara, dan -0,24% mtm di Sumatra Barat.

Pudji menyampaikan bencana hidrometeorologi tersebut dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra.

“Cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto,” ujarnya.

Dia menuturkan, kombinasi kedua sistem tersebut menyebabkan hujan sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sehingga memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap pergerakan harga di daerah tersebut.

Adapun, ketiga provinsi itu mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mencatat deflasi pada November 2025 dan masuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.

“Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025,” ujarnya.

Pudji menyampaikan lonjakan inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

Secara terperinci, inflasi di Aceh terutama didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80% mtm.Sementara itu, inflasi di Sumatra Utara dipicu kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,41% mtm dan di Sumatra Barat oleh bawang merah dengan andil 0,22% mtm.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa ratusan ribu rumah rusak tersebut tergolong ke dalam empat kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat hingga hanyut.

"Jadi total, yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam perinciannya, wilayah Aceh menjadi yang paling besar mengalami kerusakan. Di mana, berdasarkan catatannya terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut.

Dengan demikian, total rumah masyarakat wilayah Aceh terdampak bencana banjir hingga longsor tembus 100.569 unit rumah.

Kemudian, terdapat 29.766 unit rumah terdampak bencana di Sumatra Utara. Perinciannya, 19.936 unit rusak ringan, 4.304 unit rusak sedang, 4.351 unit rusak berat dan 1.135 unit hanyut.

Terakhir, total rumah terdampak wilayah Sumatra Barat mencapai 9.150 unit. Di antaranya 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat dan 765 unit dinyatakan hanyut.

Sejalan dengan hal itu, Ara mengungkap tengah menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Dia menjelaskan, 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti darimana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

"Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menargetkan penanganan jalan nasional pascabencana di Sumatra bakal dikebut rampung sebelum memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Adapun, saat ini konektivitas darat di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilaporkan masih dalam tahap penanganan dan pemulihan konstruksi.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa penanganan darurat bencana dilaksanakan selama 24 jam agar seluruh konektivitas utama di tiga provinsi tersebut dapat segera kembali tembus guna mendukung distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, khususnya pada Nataru 2025/2026.

"Sebagian besar jalur sudah kita upayakan. Beberapa daerah yang penting hari ini sudah bisa diakses tetapi belum terbuka sepenuhnya, termasuk jalur dari Sumatra Utara ke arah Tapanuli. Untuk di Aceh juga masih ada banjir di sejumlah titik, masih mencapai 80 cm sehingga alat berat belum bisa masuk,” kata Dody dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi Balai Teknis Kementerian PU hingga 2 Desember 2025, total terdapat 253 titik longsor dan 86 titik banjir yang mengakibatkan kerusakan pada jalan nasional. Di Provinsi Aceh, terdapat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang berdampak pada 35 ruas jalan nasional serta 14 jembatan putus.

Sebagai upaya penanganan darurat jembatan putus, Kementerian PU saat ini mulai melakukan pemasangan Jembatan Bailey pada jembatan-jembatan prioritas. Menteri Dody berharap kondisi cuaca di lokasi terdampak bencana Sumatera dapat membaik sehingga proses percepatan penanganan konektivitas infrastruktur dapat berjalan lancar.

“Di Sigli–Bireuen dan arah Sibolga, akses sudah terbuka, tetapi baru kemarin kendaraan kecil yang bisa lewat. Hari ini truk-truk kecil sudah bisa masuk sehingga bantuan bisa segera bergulir. Ini sangat krusial karena sebelumnya bantuan harus lewat laut,” kata Menteri Dody.

Di Sumatera Utara, terdapat 144 titik longsor dan 20 banjir yang mengakibatkan kerusakan pada 25 ruas jalan serta 4 jembatan nasional. Kondisi jalan menuju Tapanuli bagian utara, tengah, dan selatan masih menjadi fokus penanganan Kementerian PU karena menjadi satu-satunya akses logistik darat.

Selanjutnya di Provinsi Sumatra Barat terdapat 63 titik longsor dan 32 titik banjir mengakibatkan gangguan pada 30 ruas jalan nasional serta 3 jembatan mengalami scoring.

Selain mobilisasi Jembatan Bailey, Kementerian PU juga mengupayakan perbaikan-perbaikan pada jalan nasional dengan pengisian agregat dan aspal pada jalan amblas, pemasangan bronjong dan geotekstil, pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT), penutupan longsoran dengan terpal, penimbunan ulang dan pemadatan. Diharapkan, seluruh pekerjaan dapat selesai paling lambat 16 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui banyak tambak udang terdampak banjir yang melanda beberapa provinsi di Sumatra, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengatakan sebagian besar tambak udang di wilayah terdampak banjir mengalami kerusakan parah.

Kondisi ini mendorong KKP untuk bergerak cepat, menunjukkan respons yang sigap terhadap kebutuhan para penambak udang yang terdampak.

“Kita ketahui bersama banyak tambak-tambak udang dan itu rata semuanya. Inilah KKP dalam hal ini cepat bereaksi,” kata Ipung dalam acara Pelepasan Ekspor Udang Indonesia Bersertifikat Bebas Cesium-137 ke AS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pung mengungkap, kondisi tambak udang terdampak mengalami kerusakan cukup parah. Namun ke depan, pemerintah melalui KKP akan merevitalisasi tambak udang tersebut.

“Ini kan lumpur semua. Lumpur-lumpur semua. Nanti KKP ke depannya akan revitalisasi, barangkali. Pasti akan diperbaiki pemerintah dalam hal ini,” ujarnya.

Adapun, KKP telah membentuk Tim Satgas Aksi Tanggap dan Peduli Bencana Sumatra pada 1 Desember 2025. Satgas ini diharapkan dapat memastikan seluruh penanganan bencana oleh KKP berjalan terpadu, terukur, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berdampak.

Dia menuturkan, Satgas terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak, terutama dalam hal pangan, dengan pendistribusian melalui jalur laut.

“Kami pastikan KKP yang akan hadir di sana. Kami melewat laut ya, yang tidak bisa lewat darat itu kan kita ada armada laut kita. Sama Lhokseumawe [Aceh], kita lewat situ. Tamiang [Aceh] itu kita lewat Langsa [Aceh] dulu. Jadi kita punya tim di lapangan juga, termasuk Sibolga,” pungkasnya.

Dalam catatanBisnis, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, BNPB, hingga Basarnas terus melakukan evakuasi dan pengiriman bantuan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyatakan bantuan dari berbagai jalur mulai masuk, meski sejumlah daerah masih terisolasi dan akses kesehatan belum sepenuhnya pulih. Dia mengatakan bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten sudah mulai berdatangan sejak Senin (1/12/2025) malam.

Berdasarkan data Rekapitulasi Terdampak Bencana yang ditampilkan Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 BNPB pada Rabu (3/12/2025) pagi, jumlah korban meninggal mencapai 753 orang dan 650 orang dinyatakan hilang, serta 2.600 orang mengalami luka-luka.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menyampaikan korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Rinciannya, Sumatera Utara korban meninggal dunia 294 jiwa dan hilang 155 jiwa. Kemudian, Provinsi Aceh per hari ini meninggal dunia 218 jiwa, hilang 227 jiwa,” kata Abdul Muhari dalam konferensi pers update penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Untuk Sumatra Barat, korban jiwa ada 196 jiwa dan dinyatakan masih hilang ada 117 jiwa.

Sementara itu, kabupaten yang paling terdampak di Sumatra Utara adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Tapanuli Utara. Distribusi logistik untuk Sumut dilakukan lewat tiga moda transportasi.

“Untuk Sumatera Utara, proses distribusi logistik tetap kita upayakan dari tiga moda transportasi. Ada jalur darat, jalur udara dan jalur laut,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii mengungkap pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 447 korban jiwa dalam bencana banjir hingga longsor yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Sumatra.

Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Dalam penjelasannya, korban jiwa tersebut merupakan masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

"Di mana dari jumlah yang terdampak, kami telah mengevakuasi 447 jiwa dalam kondisi meninggal," kata Syafii dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (1/12/2025).

Syafii menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan pencarian terhadap 399 orang yang masih dinyatakan hilang.

Secara keseluruhan, bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah berdampak pada 33.620 jiwa. Meski demikian, Syafii menyebut pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 33.173 jiwa masyarakat.

"Untuk jumlah korban selamat yang dievakuasi oleh Badan SAR Nasional dan juga beserta seluruh potensi SAR yang terdata ada 33.173," tambahnya.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bencana banjir hingga longsor di sejumlah wilayah Sumatra dipicu cuaca ekstrem dan kondisi geografis.

Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan, bencana di lima kabupaten, yaitu Humbang Hasudutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dipicu oleh tiga faktor utama. Adapun, curah hujan tinggi hingga ekstrem sebagai faktor dominan.

Selain itu, kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi turut memperparah kerentanan wilayah tersebut.

Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat desa rawan bencana melalui identifikasi tanda awal longsor, jalur evakuasi, serta revitalisasi vegetasi lereng menjadi fondasi pencegahan di tingkat tapak.

"Pengendalian tata guna lahan pada lereng curam termasuk pembatasan pembukaan lahan baru dan perbaikan drainase permukaan merupakan langkah struktural yang sangat menentukan dalam menurunkan risiko pada kawasan permukiman," jelas Lana.

Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir di Sumatra turut berdampak pada fasilitas transportasi kereta api maupun terminal bus di sepanjang Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan duka cita atas bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono mengungkapkan bahwa saat ini tim DJKA terus memantau kondisi di titik-titik rawan bencana yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Terkait hal ini, upaya rehabilitasi ruas-ruas jalur terdampak dilakukan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar demi memastikan keselamatan para pekerja,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (1/12/2025)

Sebagian jalur terdampak longsor cukup parah, dan beberapa ruas seperti di Pariaman sempat terendam air banjir.

Sebagai upaya tindak lanjut sementara, DJKA bersama pemangku kepentingan terkait telah menerjunkan alat berat dan material berupa rel bekas untuk meminimalisir dampak banjir dan longsor.

Hingga saat ini, beberapa ruas terdampak masih perlu dilakukan rehabilitasi lebih lanjut sembari menunggu cuaca yang lebih kondusif.

“Kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya layanan kereta api di wilayah-wilayah yang saat ini masih dilanda banjir dan longsor, semoga segera dapat kami lakukan rehabilitasi sehingga kereta api dapat kembali dioperasikan,” ujar Allan.

Ruas jalur kereta yang terdampak mencakup petak jalur Stasiun Muara Satu - Stasiun Krueng Geukueh - Stasiun Bungkaih - Stasiun Krueng Mane, Stasiun Krueng Mane - Stasiun Gerugok - Stasiun Kutablang, Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Medan - Binjai, serta beberapa ruas jalur di Kota Pariaman.

Sementara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub mencatat beberapa infrastruktur terminal maupun pelabuhan yang terdampak banjir Sumatra.

Hal ini juga berdampak pada operasional angkutan perintis di wilayah tersebut yang sebagian masih belum dapat beroperasi. Sementara, Pelayanan AKAP rute Medan - Banda Aceh sejak tanggal 25 November 2025 terhenti total sampai dengan informasi lebih lanjut.

Pihaknya juga menyiapkan petugas dan fasilitas—fasilitas bantuan pada jalur alternatif serta melakukan pendataan kerusakan fasilitas keselamatan di jalan nasional akibat bencana banjir yang melanda tiga wilayah tersebut.

Daftar Fasilitas Transportasi yang Terdampak Banjir Sumatra:

1. Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Aceh
2. Terminal Tipe A Lhokseumawe, Aceh
3. Terminal Tipe A Langsa, Aceh
4. Terminal Tipe A Amplas, Sumatra Utara
5. Terminal Tipe A Pinang Baris
6. Terminal Tipe A Sibolga, Sumatra Utara
7. Terminal Tipe A Tarutung, Sumatra Utara