Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan penderita penyakit kronis kini dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyambut baik putusan tersebut. Terkait jenis penyakit kronis yang berpotensi menimbulkan disabilitas, dia menyebut terdapat sejumlah kondisi yang biasanya perlu mendapat perhatian serius.

Jika berkaca pada kasus yang ada, penyakit kronis yang paling banyak menyebabkan disabilitas adalah gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, stroke, penyakit ginjal, serta kanker stadium lanjut.

Menurutnya, putusan tersebut menjadi momentum penting karena memperluas definisi penggolongan disabilitas. Selama ini, disabilitas kerap dipersepsikan semata sebagai kondisi cacat fisik yang sudah ada sejak lahir, padahal spektrumnya bisa jauh lebih luas dari itu.

"Padahal, kalau ada orang lumpuh karena dia stroke, itu dulu kan belum masuk disabilitas. Kita mungkin menyebutnya kondisi disabilitas, tetapi kondisi tersebut sebelumnya kan tidak masuk ke dalam aturan administratifnya," katanya di Jakarta, Selasa, (3/3/2026).

Terkait dengan implikasi, Nadia menyebut pengakuan ini dapat membuat orang-orang yang terkena stroke atau kondisi kronis lain dapat secara resmi dikategorikan sebagai penyandang disabilitas.

Artinya, katanya, jika mereka termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan membutuhkan bantuan sosial atau bantuan hidup, mereka dapat masuk dalam kategori penyandang disabilitas dan memperoleh hak tersebut.

Menurutnya, ini penting, karena sebelumnya, misalnya orang yang lumpuh akibat stroke dan tidak bisa bekerja sama sekali, keluarganya tidak mendapatkan bantuan karena tidak tergolong dalam kategori disabilitas secara administratif.

"Sementara itu, kalau dari sisi pembiayaan (di BPJS, Red) tidak ada pengaruh," imbuhnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), Senin (2/3/2026).

Permohonan diajukan dua penyandang penyakit kronis, Raissa Fatikha dan Deanda Dewindaru, yang menilai hak konstitusional mereka dirugikan karena tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap penyakit kronis sebagai salah satu ragam disabilitas dalam undang-undang tersebut.

MK memutuskan kondisi penyakit yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang/lama dapat berimplikasi pada pemenuhan hak-hak sosial seseorang, serta sudah melalui mekanisme asesmen profesional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka secara hukum dapat masuk dalam kategori disabilitas fisik yang harus diberikan perlindungan hukum secara tepat dan proporsional, sehingga penafsiran terhadap disabilitas fisik yang hanya dibatasi pada gangguan fungsi gerak tubuh semata.

Kendati demikian, dalam konteks ini, negara menyediakan mekanisme asesmen oleh tenaga medis vano obiektif, akses terhadap hak, serta dari diskriminasi, selebihnya keputusan untuk mengafirmasi diri sebagai penyandang disabilitas atau tidak merupakan ekspresi kehendak bebas yang dilindungi oleh prinsip martabat manusia, di mana hukum tidak memposisikan penderita penyakit kronis sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai pemegang hak untuk menentukan identitas dan pilihan hidupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Paparan suara keras dari penggunaan perangkat audio pribadi, musik dengan volume tinggi, serta lingkungan bising masih menjadi faktor risiko utama gangguan pendengaran, khususnya pada anak dan generasi muda. Padahal, sebagian besar gangguan pendengaran dapat dicegah melalui deteksi dini dan penerapan perilaku mendengar yang aman.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan bahwa gangguan pendengaran masih belum menjadi perhatian utama masyarakat, meskipun berdampak signifikan terhadap kualitas hidup, khususnya pada masa tumbuh kembang anak.

“Pendengaran memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak, mulai dari perkembangan bahasa, kemampuan belajar, interaksi sosial, hingga produktivitas di usia dewasa. Gangguan pendengaran dapat terjadi sejak lahir hingga lanjut usia dan perlu ditangani secara serius melalui upaya pencegahan dan deteksi dini,” ujar dr. Siti Nadia.

Berdasarkan data Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 31 Desember 2025, dari total 18.697.124 orang yang menjalani skrining pendengaran, sebanyak 337.056 orang atau 1,8 persen terdeteksi mengalami gangguan pendengaran. Sementara itu, per 1 Maret 2026, dari 4.128.849 orang yang telah menjalani skrining pendengaran, ditemukan 51.215 orang atau 1,24 persen mengalami gangguan pendengaran.

Data ini menunjukkan bahwa gangguan pendengaran masih menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius melalui penguatan upaya pencegahan dan deteksi dini.

Sebagai bentuk penguatan layanan kesehatan, pemeriksaan pendengaran telah menjadi bagian dari Program CKG, yang mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.

“Masih banyak anak yang dianggap tidak fokus atau mengalami kesulitan belajar, padahal bisa jadi disebabkan oleh gangguan pendengaran. Oleh karena itu, pemeriksaan pendengaran secara berkala menjadi sangat penting,” tambah dr. Siti Nadia.

Peringatan Hari Pendengaran Sedunia 2026 menekankan pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga kesehatan pendengaran anak. Kemenkes juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan prinsip safe listening, khususnya dalam penggunaan perangkat audio pribadi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk membatasi volume penggunaan earphone maksimal 60 persen dan durasi tidak lebih dari 60 menit tanpa jeda. Penggunaan yang berlebihan dan dalam jangka panjang berisiko menyebabkan gangguan pendengaran,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia (PERHATI-KL), Dr. dr. Fikri Mirza Putranto, menyampaikan bahwa Indonesia telah berkomitmen menurunkan angka gangguan pendengaran hingga 50 persen pada tahun 2030, sejalan dengan target global kesehatan pendengaran.

“Upaya penurunan gangguan pendengaran memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, organisasi profesi, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, hingga masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa penyebab utama gangguan pendengaran meliputi infeksi telinga, gangguan bawaan sejak lahir, paparan bising, penggunaan perangkat audio pribadi secara berlebihan, serta budaya lingkungan yang bising.

Gangguan pendengaran pada anak kerap tidak terlihat secara fisik, namun berdampak pada kemampuan komunikasi, prestasi belajar, dan interaksi sosial.

Melalui peringatan Hari Pendengaran Sedunia 2026, Kementerian Kesehatan berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan pendengaran semakin meningkat, sehingga gangguan pendengaran dapat dicegah dan ditangani lebih dini demi mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak muda saat ini sering mendengarkan musik terlalu keras melalui earphone dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Kebiasaan ini perlu diatur agar tidak menimbulkan risiko gangguan pendengaran dan masalah kesehatan jangka panjang.

Dokter Spesialis THT-KL dr. Fikri Mirza Putranto, Sp.THT(K) menjelaskan bahwa ada batas aman dalam mendengarkan musik menggunakan personal listening device. Dia menekankan konsep 60-60 sebagai panduan sederhana bagi masyarakat.

“Kalau kita kampanye 60-60, artinya 60 persen dari volume maksimum dan maksimal digunakan selama 60 menit. Kalau bisa lebih rendah volumenya, tentu lebih baik,” ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, mendengarkan musik dengan volume terlalu tinggi dan dalam waktu lama dapat merusak fungsi pendengaran. Karena itu, penggunaan earphone perlu dibatasi agar kesehatan telinga tetap terjaga.

Berikut anjuran penggunaan earphone yang aman menurut dr. Fikri untuk menjaga kesehatan pendengaran:

- Gunakan volume maksimal 60% dari volume perangkat.
- Batasi pemakaian maksimal 60 menit, lalu beristirahat.
- Hindari mendengarkan musik di tempat yang terlalu bising atau di dalam kamar yang sepi.
- Gunakan teknologi active noise cancelling agar tidak perlu menaikkan volume terlalu tinggi.

Dr. Fikri menjelaskan bahwa mendengarkan musik di kamar justru berpotensi membuat seseorang menaikkan volume karena mencoba menutup suara lingkungan. Kondisi ini membuat telinga menerima paparan suara lebih besar dari yang dibutuhkan.

Kebiasaan menggunakan earphone secara terus-menerus juga dapat menurunkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini beresiko menimbulkan kecelakaan karena seseorang menjadi terlalu fokus pada musik yang didengar.

“Kalau terlalu larut dalam musik, kesadaran terhadap lingkungan bisa menurun. Bahkan saat berkendara atau berjalan di jalan raya, seseorang bisa tidak sadar terhadap situasi sekitar,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa kebiasaan mendengarkan musik sejak usia muda dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan mental. Anak-anak yang terlalu sering menggunakan perangkat audio cenderung kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Selain itu, penggunaan earphone dan gadget secara berlebihan pada anak juga dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Banyak kasus siswa mengalami penurunan fokus akibat terlalu sering menggunakan ponsel dan mendengarkan musik.

Dia menekankan bahwa edukasi mengenai safe listening perlu dimulai sejak dini. Orang tua disarankan membatasi screen time dan penggunaan perangkat audio pada anak.

Langkah sederhana ini diharapkan mampu mencegah gangguan pendengaran sejak dini sehingga kualitas hidup dan produktivitas generasi muda tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Gangguan pendengaran masih kerap luput dari perhatian, padahal berdampak langsung pada kemampuan komunikasi, kualitas hidup, dan produktivitas seseorang.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi target global untuk menurunkan prevalensi gangguan pendengaran hingga 50% pada 2030. Komitmen tersebut menuntut penguatan layanan kesehatan sekaligus peningkatan kesadaran publik.

Dokter Spesialis THT-KL dr. Fikri Mirza Putranto, Sp.THT(K) menjelaskan bahwa target tersebut tidak bisa dicapai tanpa kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan pendengaran menjadi kunci utama.

“Indonesia sudah meratifikasi target tahun 2030 untuk menurunkan angka gangguan pendengaran hingga 50%. Untuk mencapai itu, kami bekerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas layanan pendengaran di Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta Selatan, Senin (2/3/2026).

Dia juga memaparkan bahwa terdapat lima penyebab utama gangguan pendengaran di Indonesia. Penyebab yang paling sering ditemukan adalah infeksi telinga yang terjadi sejak usia dini.

Berdasarkan penelitian pada 2019, angka infeksi telinga pada anak usia sekolah mencapai sekitar 2,9%. Meski tidak langsung menimbulkan ketulian, dampaknya sering baru terasa saat memasuki usia produktif.

“Infeksi biasanya mulai terjadi pada usia 2 hingga 5 tahun. Jika tidak ditangani optimal, gangguan pendengaran baru muncul saat mereka sudah masuk usia produktif,” jelasnya.

Selain infeksi, faktor bawaan sejak lahir juga menjadi perhatian. Setiap tahun diperkirakan sekitar 0,1%–0,2% bayi lahir dengan potensi gangguan pendengaran, atau setara dengan sekitar 5.000 bayi.

Seiring bertambahnya usia, risiko lain muncul dari paparan bising. Pada orang dewasa, kebisingan sering berasal dari lingkungan kerja, sedangkan pada anak dan remaja dipicu penggunaan earphone atau headphone secara berlebihan.

Budaya penggunaan pengeras suara dengan volume tinggi dalam berbagai kegiatan seni dan hiburan turut memperparah situasi. Anak-anak dinilai lebih sensitif terhadap paparan bising dibandingkan orang dewasa sehingga berisiko mengalami kerusakan pendengaran lebih cepat.

Kondisi ini semakin kompleks karena gangguan pendengaran termasuk disabilitas tersembunyi atau hidden disability. Artinya, secara fisik penderitanya tampak normal, tetapi mengalami hambatan dalam berkomunikasi dan berinteraksi.

“Anak yang mengalami gangguan pendengaran ringan sering terlihat biasa saja. Padahal mereka bisa kesulitan memahami pembicaraan dan akhirnya menarik diri dari pergaulan,” katanya.

Data Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2023 menunjukkan sekitar 0,4% penduduk Indonesia atau lebih dari 1,7 juta orang tidak dapat berkomunikasi secara optimal akibat gangguan pendengaran berat. Angka tersebut menggambarkan bahwa kasus berat hanyalah bagian kecil dari masalah yang lebih luas.

Melihat kondisi tersebut, dr. Fikri menilai upaya pencegahan harus dimulai dari deteksi dini. Dia menekankan bahwa gangguan pendengaran berbeda dengan kebutaan total karena masih memiliki peluang dipulihkan jika ditangani lebih awal.

Berikut sejumlah langkah konkret yang disampaikan dr. Fikri untuk memperkuat sistem layanan kesehatan pendengaran secara terintegrasi dari hulu ke hilir:
- Mempermudah akses pemeriksaan pendengaran sejak dini, termasuk melalui aplikasi skrining mandiri.
- Memperkuat layanan primer agar mampu menangani kasus sederhana seperti sumbatan kotoran telinga (serumen).
- Meningkatkan kapasitas rumah sakit dalam penanganan infeksi telinga.
- Mendorong perluasan cakupan alat bantu dengar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- Mengedukasi masyarakat mengenai batas aman penggunaan earphone melalui kampanye safe listening.

Sebagai bagian dari kampanye tersebut, skrining pendengaran dilakukan di sekolah dasar hingga menengah selama Maret hingga April. Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan data terbaru sekaligus meningkatkan kesadaran sejak usia dini.

Menurut dr. Fikri, melalui kolaborasi tenaga kesehatan, pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat, target penurunan gangguan pendengaran pada 2030 realistis untuk dicapai. Dia menegaskan pencapaian itu bergantung pada komitmen bersama serta deteksi dan intervensi yang dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

“Kalau semua pihak bergerak bersama, target penurunan gangguan pendengaran pada 2030 bukan hal yang mustahil,” tutup Fikri.

Bisnis.com, SYDNEY — Perusahaan alat bantu pendengaran khususnya implan koklea telinga asal Australia, Cochlear melebarkan sayap usaha ke Indonesia dengan menjalin kerja sama dengan RS Mitra Keluarga dan menjajaki peluang kolaborasi dengan BPJS Kesehatan.

Director of Market Access & Government Affairs Cochlear Jason Chai mengatakan Cochlear sudah menjalin kerja sama dengan salah satu rumah sakit swasta di Indonesia, yaitu PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA).

Kerja sama yang dimaksud ialah dengan menghadirkan produk implan koklea telinga produksi Cochlear sebagai solusi kerusakan pada rumah siput (koklea) telinga. Produk implan koklea telinga yang diproduksi Cochlear itu tersedia di Center of Excellence Jakarta Ear & Hearing Center di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta.

Ke depan, Chai mengatakan Cochlear terbuka untuk memperluas eksistensi di Indonesia. Salah satu kolaborasi yang sedang dijajaki ialah dengan pemerintah Indonesia dan BPJS Kesehatan.

Dalam praktik global, kata Chai, penanganan kasus implan koklea mayoritas dibiayai oleh pemerintah di berbagai negara. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan masalah gangguan kesehatan pendengaran agar dapat ditanggung oleh anggaran negara.

“Kami sudah berbicara dengan pemerintah Indonesia dan mereka [BPJS Kesehatan] akan menerapkan deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi baru lahir. Tapi deteksi tanpa penanganan lanjutan akan sangat sulit, perlu prioritas pemerintah,” ujarnya kepada sejumlah media di kantor Cochlear, Sydney, Australia, baru-baru ini.

Stuart Sayers, Presiden Cochlear untuk kawasan Asia Pasifik dan Amerika Latin, mengatakan setiap tahunya Cochlear memproduksi sekitar 55.000 implan koklea internal. Alat itu dilengkapi dengan hearing nerve yang menangkap sinyal dan mengirimkannya ke otak agar dapat dipahami sebagai suara. Alat itu berbeda dengan alat bantu dengar yang berfungsi sebagai pengeras suara.

Cochlear memiliki empat fasilitas produksi, yaitu 2 berlokasi di Sydney, 1 di Brisbane, dan 1 di Chengdu, China. Implan koklea diproduksi Cochlear secara manual dengan kecermatan, akurasi, dan standar kualitas yang tinggi dari material logam emas, platinum, dan titanium.

Biaya implan koklea telinga dengan teknologi Cochlear diestimasi sekitar 22.000 dolar Australia atau setara dengan Rp239 juta. Selain itu, alat eksternal juga harus diganti sekitar 5-6 tahun sekali dengan perkiraan biaya 5.000 dolar Australia atau sekitar Rp54,5 juta per unit.

Chai menambahkan dari 55.000 alat implan koklea telinga yang diproduksi dan dipasarkan oleh Cochlear, sebanyak lebih dari 85% didanai oleh pemerintah di berbagai negara di dunia.

“Untuk sektor publik, ini akan sangat bergantung pada reimbursment dari pemerintah. Kalau tidak ada, akan sangat sulit untuk mengoperasikan ini [implan koklea telinga].”