REPUBLIKA.CO.ID, ROTE NDAO — PT Nindya Karya (Persero) tengah menggarap proyek tambak garam di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu disiapkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan garam nasional.

Proyek tersebut menjadi proyek tambak garam pertama yang digarap perusahaan pelat merah itu. Pemerintah menilai pengembangan industri garam nasional perlu dipercepat karena kebutuhan garam domestik masih belum sepenuhnya terpenuhi dari produksi dalam negeri.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meninjau langsung lokasi proyek bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP A. Koswara dan jajaran PT Nindya Karya pada Jumat (22/5/2026).

Gibran mengatakan, kebutuhan garam nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton per tahun sehingga pengembangan kawasan garam di Rote Ndao dinilai penting untuk menopang pasokan domestik. “Kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri,” kata Gibran berdasarkan siaran pers Nindya Karta.

Pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi domestik.

Tambak garam di Rote Ndao diproyeksikan memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton per tahun. Sistem pengelolaan kawasan juga disiapkan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi garam nasional.

Selain menopang kebutuhan industri, proyek tersebut juga diperkirakan menyerap tenaga kerja lokal, baik pada sektor produksi maupun pekerjaan konstruksi.

Direktur Utama PT Nindya Karya Firmansyah mengatakan, perusahaan akan mendukung proyek infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan pengembangan industri nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong penguatan swasembada pangan khususnya industri garam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan Gibran saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, NTT pada Jumat (22/05/2026).

Gibran mulanya menjelaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

Oleh sebab itu, proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

“Ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Gibran.

Selain penguatan sektor pangan, eks Wali Kota Solo ini menekankan agar kawasan hilirisasi kelautan ini bisa segera difungsikan. Sebab, hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat lokal.

Salah satu dampak yang disoroti Gibran yaitu terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Alhasil, warga lokal pun diharapkan bisa sejahtera.

“Kita ingin ini segera bisa fungsional ya Pak ya. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect dari pembangunan proyek ini bisa terasa," pungkasnya.

Adapun, Gibran turut melihat potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Dalam hal ini, Gibran akan mendorong pemda dan kementerian terkait agar bisa menyiapkan fasilitas untuk menunjang aktivitas nelayan.

“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak perusahaan ID Food, PT Garam menyatakan tengah mengebut produksi garam demi mengejar target swasembada garam pada 2027 mendatang.

Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menyampaikan bahwa target swasembada garam merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

“Berdasarkan Perpres No. 17/2025, [target swasembada garam] akhir 2027. Sehingga kita mempersiapkan semua pembangunan industri kita itu diharapkan bisa selesai di tahun 2027,” kata Mose dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, masih terdapat jarak alias gap antara hasil produksi garam dengan kebutuhan garam nasional kurang lebih 4 juta ton saat ini.

Dengan kemampuan produksi garam yang baru berkisar 1,9 juta ton ini, maka pihaknya menilai terdapat kewajiban untuk membangun kekuatan industri dalam negeri. Salah satunya ditempuh bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan alias KKP.

“Di bulan April itu sudah selesai ponds satu. Ponds satu itu bisa menghasilkan kurang lebih 100.000 sampai 150.000 ton. Dan akan diserahkan ke PT Garam yang akan mengelola,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mose menyebut pihaknya juga menggarap proyek 13.000 hektare lahan sentra garam di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diperkirakan dapat menghasilkan kurang lebih 2,6 juta ton garam.

Penguatan produksi garam nasional juga ditempuh dengan peletakan batu pertama proyek serupa di berbagai daerah, bekerja sama dengan berbagai pihak.

“Yang pertama pembangunan pabrik Segoro Madu 2 untuk 80.000 ton dengan investasi dari PT Garam. Kemudian bekerja sama dengan Unilever untuk membangun di Gresik, itu menyedot air laut langsung, sehingga tidak lagi menggunakan evaporasi matahari, bisa menghasilkan kurang lebih 100.000 ton per tahun. Dan di Sampang dengan China Chemical, kurang lebih 200.000 ton,” pungkas Mose.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi swasta dalam pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur.

Total lahan tambak garam yang ditawarkan kepada investor swasta mencapai 11.776,69 hektare melalui skema pengembangan kawasan berbasis ekstensifikasi.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan pemerintah saat ini tengah mengembangkan modeling kawasan industri garam nasional di Rote lantaran memiliki keunggulan iklim dibandingkan sentra garam lain di Indonesia. Terlebih, dia menyebut faktor cuaca menjadi penentu utama rendahnya produktivitas garam nasional.

“Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik untuk produksi garam. Dia punya periode panas yang lebih panjang dan kualitas air yang lebih bagus dibandingkan Pantura Madura,” kata Frista dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi swasta dalam pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Total lahan tambak garam yang ditawarkan kepada investor swasta mencapai 11.776,69 hektare melalui skema pengembangan kawasan berbasis ekstensifikasi.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan pemerintah saat ini tengah mengembangkan modeling kawasan industri garam nasional di Rote lantaran memiliki keunggulan iklim dibandingkan sentra garam lain di Indonesia. Terlebih, dia menyebut faktor cuaca menjadi penentu utama rendahnya produktivitas garam nasional.

“Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik untuk produksi garam. Dia punya periode panas yang lebih panjang dan kualitas air yang lebih bagus dibandingkan Pantura Madura,” kata Frista dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

KKP mencatat potensi lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan industri garam di Rote mencapai sekitar 10.000–13.000 hektare. Pada tahap awal, pemerintah akan mengembangkan dua zona sebanyak 1.924,54 hektare sejak 2025 dan dilanjutkan pada 2026.

Sisanya, yakni delapan zona atau 11.776,69 hektare akan dibuka untuk keterlibatan investor swasta. Secara keseluruhan, sebanyak 13.701,23 hektare lahan tambak garam untuk pembangunan K-SIGN.

Menurut Frista, keterlibatan investor menjadi krusial mengingat keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah. Selain itu, KKP juga mendorong agar industri pengguna garam untuk ikut berinvestasi agar dapat menjamin ketersediaan pasokan bahan baku secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, dari kawasan tersebut, pemerintah menargetkan produktivitas mencapai 200 ton per hektare. Jika asumsi pengembangan penuh sekitar 10.000 hektare, maka produksi garam yang dihasilkan diperkirakan dapat mencapai 400.000 ton per tahun.

“Dan itu tinggal ditambah sedikit maka kebutuhan Pak Adhi [Ketua Umum Gapmmi] sudah terpenuhi. Nah itu contohnya yang sekarang sedang kami kembangkan,” lanjutnya.

Menurutnya, pencapaian target swasembada garam nasional membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk swasta. Pasalnya, pengembangan teknologi pengolahan garam tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada BUMN seperti PT Garam.

“Kemampuan APBN kami paling ya hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya itu harus dilakukan oleh investor,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Target swasembadagaram pada 2027 dinilai sulit terealisasi tanpa konsistensi dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah.

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai target swasembada garam 2027 bukan sekadar soal menghentikan impor, melainkan proses transformasi nasional yang kompleks.

Marcellus menyebut persoalan garam nasional jauh lebih besar daripada sekadar kebutuhan dapur. Meski begitu, dia menekankan, swasembada garam 2027 seharusnya dipahami sebagai proses transformasi struktural, bukan sekadar target nol impor.

“Jika dijalankan dengan konsistensi dan keberanian politik, ia bisa menjadi tonggak kedaulatan pangan maritim Indonesia. Jika tidak, ia akan tinggal sebagai ambisi yang mengendap, seperti kristal garam yang tak pernah benar-benar matang,” kata Marcellus kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan sertifikasi garam petambak untuk mencapai kadar NaCl 97% agar mendukung garam industri. Menurut Marcellus, langkah ini cukup efektif asalkan pemerintah konsisten menjadi offtaker.

Dengan standar yang jelas dan kepastian pasar, petambak tahu target kualitas yang harus dicapai dan siapa yang menyerap hasil produksi mereka. “Karena demand jelas mengejar angka tersebut, jika petani tidak mampu memenuhinya, pastinya industri akan mencari yang sesuai,” ujarnya.

Meski begitu, Marcellus menegaskan swasembada garam bukan sekadar target nol impor, melainkan proses transformasi struktural dalam industri garam nasional.

Transformasi tersebut mencakup pembangunan sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim, penerapan teknologi yang memadai, dan sekaligus memastikan keadilan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Kualitas Garam RI

Menurut Marcellus, masalah mendasar swasembada garam bukan hanya soal volume, melainkan terletak pada kualitas. Terlebih, produksi garam nasional masih didominasi garam rakyat dengan metode tradisional yang sangat bergantung pada cuaca.

Akibatnya, kadar natrium klorida sering di bawah standar industri 97%. Banyak garam rakyat hanya mencapai 90–94%, sehingga tidak dapat diserap oleh industri strategis seperti farmasi, makanan olahan, dan kimia.

Di samping itu, perubahan iklim menambah kompleksitas, karena pola musim yang tidak menentu berdampak langsung pada kualitas dan volume produksi. Kondisi ini membuat pemerintah terpaksa membuka impor demi menjaga keberlangsungan industri.

Dia menambahkan, keterbatasan modal dan teknologi di tingkat petani juga menjadi hambatan signifikan. Mayoritas petani garam belum memiliki akses pembiayaan untuk mengadopsi teknologi.

“Mayoritas petani garam belum memiliki akses pembiayaan yang memadai untuk mengadopsi teknologi geomembran, sistem kristalisasi modern, atau proses pemurnian lanjutan,” terangnya.

Di samping itu, dia juga menyoroti masalah tata kelola yang dinilai krusial. Menurutnya, pengelolaan garam nasional melibatkan banyak aktor, baik dari kementerian teknis, BUMN, hingga pemerintah daerah, dengan kepentingan yang tidak selalu selaras.

Dia menambahkan, kebijakan impor, meski rasional untuk menjaga pasokan industri, sering menekan harga garam rakyat di bawah biaya produksi, melemahkan insentif untuk meningkatkan kualitas.

Keterbatasan infrastruktur, seperti gudang penyimpanan, fasilitas pascapanen, dan sistem logistik, juga menurunkan daya tawar petani dan meningkatkan risiko kerugian. Padahal, garam adalah komoditas musiman yang memerlukan manajemen stok dan cadangan nasional agar surplus di satu musim dapat menutup defisit di musim berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Indonesia mewujudkan swasembada garam kembali ditempuh pemerintah. Rencana terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan lahan besar di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai kawasan investasi industri garam nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Koswara menjelaskan, kawasan tersebut dirancang seluas 10.000–13.000 hektare dengan potensi produksi hingga 2 juta ton garam per tahun. Lahan itu akan menjadi bagian dari pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIG).

Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan anggaran untuk membangun 2.000 hektare melalui APBN.

“Sisanya, 8.000 hektare lagi itu oleh investor,” ujar Koswara dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Menurut Koswara, proyek investasi garam belum dibuka luas karena pemerintah masih memastikan kesiapan lahan dari sisi teknis, sosial, dan lingkungan. Lahan harus siap terlebih dahulu sebelum memasuki tahap kedua pada 2026.

“Kalau itu sudah ready, baru kami undang para investor untuk masuk ke sana bareng dengan tahap II/2026. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin di triwulan kedua, kita akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak nanti yang akan membangun di K-SIGN ini di Rote,” jelasnya.

Ia menambahkan, proyek ini juga menjadi model tambak garam industri berskala besar guna menjamin standar kualitas produksi.

“Yang kami lakukan 2.000 ha itu modelling, membuat sebuah tambak industri garam yg masif yang besar dan menghasilkan sebuah keyakinan prosesnya bisa memenuhi standar. Ini yang memang belum pernah dilakukan,” katanya.

Produksi Nasional Ditargetkan Naik, Impor Garam Ditekan
Selain Rote, KKP tengah menjajaki wilayah lain di Indonesia Timur untuk pengembangan sentra garam. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong intensifikasi tambak garam eksisting agar produktivitas meningkat hingga 30 persen.

Dengan strategi tersebut, program swasembada garam 2027–2029 ditargetkan tercapai.

“Diharapkan ada penambahan dari tambak garam eksisting itu sekitar 30% nya, jadi sekitar 600.000 [ton],” lanjutnya.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menyebut nilai investasi pemerintah pada proyek ini mencapai sekitar Rp700 miliar. Lahan milik pemerintah akan dikelola BUMN, sementara sebagian lainnya dibuka bagi swasta, termasuk apabila investor asing dibutuhkan.

“Jadi itu nanti [investor luar masuk ke Indonesia], itu mekanismenya nanti. Itu kan kebijakan ya. Tapi mungkin pengusaha nasional dulu kali ya, karena yang butuh sudah banyak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya Indonesia mewujudkan swasembada garam kembali ditempuh pemerintah. Rencana terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan lahan besar di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai kawasan investasi industri garam nasional.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Koswara menjelaskan, kawasan tersebut dirancang seluas 10.000–13.000 hektare dengan potensi produksi hingga 2 juta ton garam per tahun. Lahan itu akan menjadi bagian dari pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIG).

Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan anggaran untuk membangun 2.000 hektare melalui APBN.

“Sisanya, 8.000 hektare lagi itu oleh investor,” ujar Koswara dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Menurut Koswara, proyek investasi garam belum dibuka luas karena pemerintah masih memastikan kesiapan lahan dari sisi teknis, sosial, dan lingkungan. Lahan harus siap terlebih dahulu sebelum memasuki tahap kedua pada 2026.

“Kalau itu sudah ready, baru kami undang para investor untuk masuk ke sana bareng dengan tahap II/2026. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin di triwulan kedua, kita akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak nanti yang akan membangun di K-SIGN ini di Rote,” jelasnya.

Ia menambahkan, proyek ini juga menjadi model tambak garam industri berskala besar guna menjamin standar kualitas produksi.

“Yang kami lakukan 2.000 ha itu modelling, membuat sebuah tambak industri garam yg masif yang besar dan menghasilkan sebuah keyakinan prosesnya bisa memenuhi standar. Ini yang memang belum pernah dilakukan,” katanya.

Produksi Nasional Ditargetkan Naik, Impor Garam Ditekan
Selain Rote, KKP tengah menjajaki wilayah lain di Indonesia Timur untuk pengembangan sentra garam. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong intensifikasi tambak garam eksisting agar produktivitas meningkat hingga 30 persen.

Dengan strategi tersebut, program swasembada garam 2027–2029 ditargetkan tercapai.

“Diharapkan ada penambahan dari tambak garam eksisting itu sekitar 30% nya, jadi sekitar 600.000 [ton],” lanjutnya.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menyebut nilai investasi pemerintah pada proyek ini mencapai sekitar Rp700 miliar. Lahan milik pemerintah akan dikelola BUMN, sementara sebagian lainnya dibuka bagi swasta, termasuk apabila investor asing dibutuhkan.

“Jadi itu nanti [investor luar masuk ke Indonesia], itu mekanismenya nanti. Itu kan kebijakan ya. Tapi mungkin pengusaha nasional dulu kali ya, karena yang butuh sudah banyak,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) meminta pemerintah untuk memberikan relaksasi impor garam industri sebagai bahan baku dari operasional pabrik kimia chlor alkali.

Sekjen Inaplas Fajar Budiyono mengatakan pihaknya mendukung swasembada garam nasional, namun untuk pemenuhan garam industri dengan kualitas, volume dan harga harus tetap dapat terpenuhi.

“Sekarang baru ada dua, yang besar Asahimas dan Sulfindo. Next, tahun depan Chandra Asri juga akan membutuhkan garam juga untuk industri chlor alkali-nya mereka,” kata Fajar kepada Bisnis, Sabtu (15/11/2025).

Untuk dua industri chlor alkali tersebut, Fajar menerangkan kebutuhan garam industri mencapai 2 juga ton. Pada 2027-2028 diproyeksi akan ada tambahan 1 juta untuk Chandra Asri yang akan membangun pabrik baru CAP.

Adapun, pabrik yang dimaksud merupakan pabrik kimia Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) yang akan dibangun PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) dan ditargetkan mulai produksi pada kuartal I/2027.

Pabrik CA-EDC tersebut merupakan bagian kompleks petrokimia terintegrasi kedua miliki Chandra Asri yang dikembangkan oleh anak usahanya yakni PT Chandra Asri Alkali (CAA).

Fasilitas manufaktur ini juga telah resmi menyandang status proyek strategis nasional (PSN) yang didukung pemerintah. Hal ini tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dalam Perpres No. 12/2025.

Total kapasitas produksi dari pabrik CA-EDC ini yaitu soda kaustik berbentuk padat sebanyak 400.000 ton per tahun atau berupa likuid/cairan sebesar 827.000 ton per tahun. Proyeksi penyelamatan devisa dari berkurangnya impor produk ini senilai Rp4,9 triliun per tahun.

Namun, tantangan bahan baku mengadang seiring dengan rencana pemerintah untuk menyetop impor garam pada 2027 guna mendukung swasembada garam nasional.

“Sementara, garam industri ini kan belum bisa disuplai oleh lokal. Jadi lokal baru bisa disuplai untuk garam konsumsi,” tuturnya.

Peraturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut menerapkan kebijakan Domestik Market Obligation (DMO) untuk garam industri pada 2027. Dalam hal ini, pengusaha petrokimia mendorong relaksasi impor.

“Kita mau mendukung swasembada garam, tapi selama suasana badan ini belum bisa mencukupi yang 3 juta tadi, mohon diberikan apa itu relaksasi, karena 3 juta ton ini cukup besar,” tegasnya.

Sementara itu, saat ini Fajar melihat kemampuan pengembangan industri garam industri hanya dapat dilakukan optimal di Indonesia Timur. Hal ini didasarkan pada potensi dari sisi kualitas, volume hingga harga.

“Dari sisi quality yang 99,8% (NaCl) ke atas, kemudian dari sisi volume, volume itu kalau 3 juta ton, paling tidak kalau kita 1 hektar cuma 100 ton, berarti kan butuh lahan 30.000 hektar, itu gak kecil,” jelasnya.

Indonesia Timur juga dinilai lokasi yang tepat karena produksi garam industri menggunakan air laut yang tinggi dan cuaca yang paling tidak 10 bulan musim kering. Namun, dia tak memungkiri kendala masalah lahan adat di wilayah tersebut.

Keterbatasan garam industri akan berimbas pada produksi chlor alkali yang menjadi bahan baku berbagai macam industri, termasuk kaustik soda yang digunakan pada industri alumina, nikel, kertas, tekstil dan lainnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah terus berupaya mendorong investasi di industri garam nasional, terutama untuk pengembangan Sentra Garam Nasional di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Akan tetapi, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai pemerintah dalam meningkatkan investasi tersebut.

Pakar Kelautan dan Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Surya Gentha menuturkan, kawasan Rote Ndao memiliki potensi alam yang melimpah. Misalnya, curah hujan cukup tinggi, luas lahan yang melimpah, dan kadar salinitas tinggi, sehingga cocok untuk dimanfaatkan sebagai tempat produksi garam.

"Kadar salinitasnya juga tinggi. Karena tadi kan dia di daerah selatan itu ada Laut Sawu di situ, kemudian ada Laut Timur yang dari Australia itu juga menjadi tinggi," ujar dia dalam program World Food Day, ditulis Kamis (23/10/2025).

Meski begitu, aspek infrastruktur masih menjadi tantangan di Rote Ndao yang harus diperhatikan pemerintah ketika mendatangkan investasi ke sana. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan perbaikan akses jalan dan fasilitas pendukung agar Sentra Garam Nasional Rote bisa beroperasi lebih maksimal.

Dalam rangka mengoptimalkan investasi di Sentra Garam Nasional Rote, pemerintah juga perlu memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, kultur masyarakat NTT sangat berbeda dengan Pulau Jawa yang sudah terbiasa berhadapan dengan industri garam.

Pada akhirnya, investasi di Sentra Garam Nasional Rote tidak cukup hanya untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas saja, melainkan juga pelatihan kepada para pekerja lokal di sana.

"Kemudian harus ada pendampingan intensif di sana. Nah kemudian juga harus ada aspek-aspek lingkungan yang juga mendukung," terang dia.

Surya juga berharap tambak-tambak yang dibangun di Sentra Garam Nasional Rote Ndao tidak mencederai konsep kearifan lingkungan sekitar.

Lebih lanjut, Surya menekankan pentingnya keseimbangan antara penerapan teknologi dengan kualitas SDM di Sentra Garam Nasional Rote. Jangan sampai kawasan tersebut mengadopsi teknologi maju, tetapi kualitas SDM nya belum memadai. Sebaliknya, jangan sampai kualitas SDM di sana bagus, namun teknologinya terbatas.

Di samping itu, Pemerintah juga diharapkan memberikan insentif yang menarik bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Tujuannya agar mereka tertarik untuk masuk ke industri garam.

"Nah ini yang menjadi tantangan kita, dan kemudian tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk membangun kawasan industri garam dalam skala yang besar," pungkas dia.