Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun melalui pengembangan lahan tanam dan penguatan pembibitan.

“Kita butuh at least tiga-empat tahun untuk bisa mencapai swasembada (bawang putih) ini,” kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu.

Target tersebut ditentukan guna mengurangi ketergantungan impor komoditas bawang putih yang saat ini masih mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.

Menurut dia, kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada bawang putih diperkirakan sekitar 100 ribu hektare.

Luasan tersebut dinilai lebih kecil dibandingkan kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada beras yang mencapai jutaan hektare.

Sudaryono mengatakan tantangan utama program tersebut bukan terletak pada minat petani, melainkan penyediaan lahan yang sesuai dan ketersediaan bibit dalam jumlah besar.

Ia menjelaskan bawang putih tidak dapat ditanam di semua wilayah karena membutuhkan dataran tinggi dengan kondisi agroklimat tertentu.

Saat ini, beberapa sentra yang telah dikembangkan antara lain Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.

Selain lahan, penyediaan bibit menjadi tantangan terbesar dalam upaya mencapai swasembada karena kebutuhan benih untuk pengembangan hingga 100 ribu hektare tidak dapat dipenuhi dalam waktu singkat.

Menurut dia, bibit yang tersedia harus terlebih dahulu ditangkarkan dan disesuaikan dengan kondisi agroklimat Indonesia sebelum digunakan untuk perluasan areal tanam secara massal.

“Sehingga swasembada ini tidak bisa kemudian dalam waktu satu tahun jadi,” ujar dia.

Untuk mendukung percepatan program tersebut, pemerintah menyiapkan pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare pada tahun 2026 menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta diharapkan turut mengembangkan sekitar 20 ribu hektare sebagai bagian dari upaya menuju target 100 ribu hektare lahan bawang putih nasional.

Sudaryono mengatakan biaya pembibitan bawang putih mencapai sekitar Rp120 juta per hektare, dengan komponen bibit sekitar Rp75 juta per hektare.

Tingginya porsi biaya bibit tersebut, menurut dia, menjadi salah satu alasan pemerintah memberikan dukungan pembibitan karena kebutuhan modal yang relatif besar dapat menjadi kendala bagi petani penangkar.

“Sehingga Rp75 juta dari Rp120 juta per hektare total tadi itu kemudian dalam bentuk dikasih pinjaman bibit dari Kementerian Pertanian,” ujar dia.

Melalui skema tersebut, petani mengembangkan bibit yang diterima dan mengembalikan hasil sebesar satu setengah kali dari jumlah bibit awal, sementara sisanya dapat dijual.

Bibit yang dikembalikan tersebut kemudian disalurkan kembali kepada petani lain sehingga ketersediaan benih nasional dapat terus bertambah dan mendukung perluasan areal tanam bawang putih.

“Setelah panen itu jadi bibit yang lain, dikembalikan satu setengah kali, sisanya boleh dijual bebas. Satu setengah kali-nya kita putarkan lagi ke petani, begitu terus seterusnya,” ujar dia.

Dalam program tersebut, Perum Bulog dan ID Food akan berperan sebagai offtaker hasil pembibitan, sedangkan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dilibatkan dalam kegiatan budidaya dan penyediaan lahan tanam.

Kementan juga menjajaki pemanfaatan lahan perkebunan dataran tinggi yang tidak lagi produktif, termasuk sebagian lahan perkebunan teh, untuk mendukung perluasan areal tanam bawang putih.

Lebih lanjut, Sudaryono menyebutkan bahwa pengurangan impor bawang putih diperkirakan mulai terlihat pada pertengahan tahun depan seiring bertambahnya ketersediaan bibit dan meningkatnya produksi dalam negeri.

“Paling tidak mulai tengah tahun depan itu sudah ada pengurangan dari kuota impor yang ada,” katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CILACAP — Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada energi nasional paling lambat pada akhir 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan usai kunjungannya ke SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Menjawab pertanyaan mengenai target swasembada bahan bakar minyak (BBM), Presiden menyatakan pemerintah akan bekerja secepat mungkin untuk mempercepat pencapaian tersebut.

“Swasembada energi target kita akhir 2029 paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, ya kita akan bekerja cepat,” ujarnya dalam keterangan pers.

Target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi melalui hilirisasi industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri. Pemerintah juga tengah mendorong berbagai proyek hilirisasi dan pengembangan energi domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor energi.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penambahan proyek hilirisasi bernilai investasi besar. Pemerintah menyiapkan sedikitnya 13 proyek hilirisasi baru dengan total nilai sekitar Rp239 triliun yang difokuskan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

Program tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai sumber energi domestik, termasuk pengembangan etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), sebagai bagian dari strategi menekan impor energi sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

Presiden ke-8 RI itu juga menekankan optimisme terhadap potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Menurutnya, kunci utama terletak pada kemampuan pengelolaan serta keberanian dalam mengambil langkah strategis.

“Kita optimistis Yang Maha Kuasa telah memberi karunia kita sumber-sumber yang luar biasa, tinggal kita pandai mengelola atau tidak. Kita berani atau tidak,” katanya.

Kendati demikian, dia mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya suatu negara kerap menarik perhatian berbagai pihak sehingga diperlukan kewaspadaan dan keteguhan dalam menjaga kepentingan nasional.

“Biasa kalau namanya negara yang kaya pasti jadi incaran banyak pihak,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan target swasembada gula konsumsi pada 2027 tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami pergeseran meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam produksi dan distribusi nasional.

"Target kita adalah tahun depan (swasembada) white sugar, gula putih. Itu target kita. Mudah-mudahan tidak meleset lagi," kata Mentan ditemui usai menghadiri Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin.

Ia memastikan pemerintah berkomitmen menjaga target tersebut dengan memperkuat perlindungan terhadap petani tebu agar mampu meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan gula konsumsi dalam negeri secara berkelanjutan.

Menurutnya, salah satu langkah utama adalah mencegah perembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi yang selama ini dinilai merusak harga dan merugikan petani tebu lokal.

Ia menegaskan praktik tersebut tidak boleh lagi terjadi, karena dapat mengganggu upaya pemerintah dalam mencapai swasembada gula serta melemahkan posisi petani dalam rantai pasok nasional.

"Itu tidak boleh merembes. Rafinasi tidak boleh merembes. Yang melakukan itu adalah mengkhianati petani Indonesia, petani tebu. Itu tidak boleh lagi terjadi di 2026," ujarnya.

Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelanggaran, termasuk kasus yang sebelumnya ditemukan di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan.

"Kalau itu terjadi, kami koordinasi (dengan) penegak hukum, itu ditindak tegas. Kemarin ada ditindak tegas dari Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan daerah lainnya. Itu enggak boleh," tegasnya.

Ia menilai kondisi saat ini masih ironis karena Indonesia melakukan impor gula, namun di sisi lain produksi dalam negeri justru tidak terserap secara optimal akibat gangguan distribusi.

Karena itu, pemerintah meminta seluruh pihak untuk tidak mengganggu proses produksi dan distribusi gula nasional agar target swasembada dapat tercapai sesuai rencana pada 2027.

Mentan menegaskan pula penting untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi yang berpotensi merugikan petani.

Dengan pengawasan ketat dan sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis target swasembada gula konsumsi dapat tercapai tepat waktu serta mampu memperkuat ketahanan pangan nasional Indonesia.

"Itu jangan terjadi lagi gula rafinasi merembes. Kalau kami dapatkan, insya Allah kami kolaborasi dengan aparat penegak hukum menindaklanjuti," tutur Amran.

Selain itu, Mentan juga mengatakan pihaknya menargetkan swasembada gula industri dapat tercepat 4-5 tahun ke depan dengan fokus pembenahan menyeluruh, agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan industri dan pasokan dalam negeri secara berkelanjutan.

"Mudah-mudahan ini (target swasembada gula industri) kalau kita secara konsisten mudah-mudahan 4-5 tahun ke depan (tercapai). Tetapi kita selesaikan satu-satu," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Anak perusahaan ID Food, PT Garam menyatakan tengah mengebut produksi garam demi mengejar target swasembada garam pada 2027 mendatang.

Direktur Utama PT Garam Abraham Mose menyampaikan bahwa target swasembada garam merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

“Berdasarkan Perpres No. 17/2025, [target swasembada garam] akhir 2027. Sehingga kita mempersiapkan semua pembangunan industri kita itu diharapkan bisa selesai di tahun 2027,” kata Mose dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, masih terdapat jarak alias gap antara hasil produksi garam dengan kebutuhan garam nasional kurang lebih 4 juta ton saat ini.

Dengan kemampuan produksi garam yang baru berkisar 1,9 juta ton ini, maka pihaknya menilai terdapat kewajiban untuk membangun kekuatan industri dalam negeri. Salah satunya ditempuh bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan alias KKP.

“Di bulan April itu sudah selesai ponds satu. Ponds satu itu bisa menghasilkan kurang lebih 100.000 sampai 150.000 ton. Dan akan diserahkan ke PT Garam yang akan mengelola,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mose menyebut pihaknya juga menggarap proyek 13.000 hektare lahan sentra garam di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diperkirakan dapat menghasilkan kurang lebih 2,6 juta ton garam.

Penguatan produksi garam nasional juga ditempuh dengan peletakan batu pertama proyek serupa di berbagai daerah, bekerja sama dengan berbagai pihak.

“Yang pertama pembangunan pabrik Segoro Madu 2 untuk 80.000 ton dengan investasi dari PT Garam. Kemudian bekerja sama dengan Unilever untuk membangun di Gresik, itu menyedot air laut langsung, sehingga tidak lagi menggunakan evaporasi matahari, bisa menghasilkan kurang lebih 100.000 ton per tahun. Dan di Sampang dengan China Chemical, kurang lebih 200.000 ton,” pungkas Mose.

Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka peluang investasi swasta dalam pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur.

Total lahan tambak garam yang ditawarkan kepada investor swasta mencapai 11.776,69 hektare melalui skema pengembangan kawasan berbasis ekstensifikasi.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan pemerintah saat ini tengah mengembangkan modeling kawasan industri garam nasional di Rote lantaran memiliki keunggulan iklim dibandingkan sentra garam lain di Indonesia. Terlebih, dia menyebut faktor cuaca menjadi penentu utama rendahnya produktivitas garam nasional.

“Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik untuk produksi garam. Dia punya periode panas yang lebih panjang dan kualitas air yang lebih bagus dibandingkan Pantura Madura,” kata Frista dalam Talkshow Bincang Bahari bertajuk Hilirisasi Garam untuk Indonesia Mandiri: Tantangan & Peluang Industri Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah resmi mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025, lebih cepat dari target empat tahun yang dicanangkannya sejak awal masa pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026).

“Begitu lewat 31 Desember 2025, bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras. Tahun 2025 kita tidak impor beras sama sekali,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, dia menegaskan, swasembada pangan—khususnya beras—merupakan agenda yang konsisten dia suarakan sejak puluhan tahun lalu, jauh sebelum menjabat sebagai presiden.

“Saya selalu bicara Indonesia harus swasembada pangan. Waktu saya masih di Golkar pun saya sudah bicara itu. Saya tidak berubah,” ujarnya.

Prabowo mengungkapkan, saat mulai menjabat sebagai presiden, dia menetapkan target swasembada beras dalam waktu empat tahun. Namun, capaian tersebut berhasil diraih hanya dalam satu tahun pemerintahan.

Menurut Prabowo, keberhasilan Indonesia menghentikan impor beras tidak hanya berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas pangan global.

“Dengan kita tidak impor beras, harga beras dunia turun. Turun ratusan dolar. Banyak negara berterima kasih kepada kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan pemerintah akan terus bekerja berbasis bukti dan hasil nyata, bukan sekadar janji politik, meski di tengah kritik dan sikap sinis dari sebagian pihak.

“Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja,” tegas Prabowo.