Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menyebut, garam produksi petambak rakyat masih sulit terserap oleh industri makanan dan minuman (mamin) lantaran belum memenuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang dibutuhkan pelaku usaha.

Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman mengatakan, garam dari petambak rakyat yang sudah mengantongi Standar Nasional Indonesia (SNI) masih memerlukan proses pengolahan lanjutan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri.

“Garam dari rakyat harus diolah dulu supaya bisa memenuhi SNI. Jadi baik itu dari sisi ukuran partikelnya. Tiap perusahaan butuh beda-beda. Ada yang butuh garam halus, ada yang butuh garam lebih kasar, ada yang butuh garam yang sangat halus, dan lain sebagainya. Masing-masing perusahaan butuh sendiri-sendiri,” kata Adhi saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Adhi menyebut garam tersebut masih harus melalui proses pengolahan lanjutan agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri yang memiliki pasar dan spesifikasi berbeda-beda.

Dia menjelaskan bahwa saat ini garam dari petambak rakyat masih harus masuk ke industri pengolahan garam, termasuk ke PT Garam, sebelum akhirnya bisa digunakan oleh industri makanan dan minuman.

Adhi menjelaskan, kualitas garam sangat menentukan efisiensi biaya produksi industri. Dalam hal ini, garam berkualitas rendah seperti garam KW3 harus melalui proses panjang mulai dari peleburan, pemutihan, hingga rekristalisasi, yang membuat biaya menjadi mahal dan tingkat susut tinggi.

Sebaliknya, garam berkualitas baik seperti garam Madura kategori KW1 dapat langsung digiling, disesuaikan ukuran partikelnya, dan difortifikasi yodium sehingga lebih efisien dan murah.

Di sisi lain, dia juga menyoroti ketatnya persaingan global, seperti Australia dan India yang mampu memproduksi garam industri dengan biaya jauh lebih rendah karena kondisi alam yang mendukung dan proses produksi yang lebih sederhana.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan bahwa kebutuhan garam nasional hingga 2027 diperkirakan berada di kisaran 4,9–5,2 juta ton. Sayangnya, 50–60% kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk keperluan industri.

Menurut Frista, ketergantungan impor terjadi karena produksi garam dalam negeri belum optimal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Data KKP menunjukkan, produksi garam nasional tercatat berfluktuasi di kisaran 2 juta ton per tahun, yang sangat dipengaruhi faktor cuaca karena mayoritas petambak masih menggunakan metode tradisional.

”Jadi begitu cuaca, hujan misalnya petambak ini tidak bisa berproduksi, dan daerah-daerah sentra garam kita itu rata-rata bulan panasnya itu hanya 5—6 bulan per tahun sehingga tidak bisa sepanjang tahun itu mereka memproduksi,“ ujar Frista.

Di samping itu, sambung dia, kualitas garam rakyat juga masih beragam karena dikelola oleh sekitar 25.000 petambak dengan standar yang berbeda-beda.

Adapun, industri membutuhkan garam dengan spesifikasi tinggi, seperti kandungan NaCl 97% untuk industri makanan dan bahkan 99% untuk industri farmasi, sedangkan garam rakyat kualitas tertinggi (K1) rata-rata masih berada di kisaran 94% sehingga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri.

Untuk itu, pemerintah melalui KKP telah menyiapkan tiga strategi utama, yakni ekstensifikasi dengan membuka tambak baru, intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tambak eksis, serta pengembangan teknologi guna mengatasi kendala cuaca dan mutu produksi.

Ke depan, pemerintah bersama PT Garam akan semakin fokus pada pengembangan teknologi sebagai solusi jangka panjang, mengingat keterbatasan lahan yang cocok untuk produksi garam dan tingginya kebutuhan industri nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mempercepat penerapan sertifikasi dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi garam petambak sebagai bagian dari program swasembada garam nasional.

Untuk diketahui, industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl minimal 97%. Namun, sebagian besar garam rakyat selama ini masih didominasi untuk kebutuhan konsumsi sehingga belum mampu masuk ke sektor industri dan mendorong Indonesia tetap mengimpor garam industri.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan sertifikasi garam petambak masih berjalan hingga saat ini. Pasalnya, dia menyebut proses produksi harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KKP secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada petambak agar kualitas produksi garam memenuhi syarat sertifikasi.

“SNI masih dilakukan, karena kan produksinya harus terstandar ya. Itu masih dilakukan pelatihannya bagi para petambak, sehingga garamnya bisa disertifikasi,” kata Koswara saat ditemui di sela-sela Program TFCCA Siklus Pertama di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Menurut Koswara, penerapan sertifikasi dilakukan secara bertahap. Adapun, sejumlah petambak yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya sudah mulai mendapatkan sertifikasi produk. Dia juga mengeklaim jumlah sertifikasi terus bertambah setiap tahun.

“Per tahun itu progresnya bagus, bertambahnya bagus. Karena ini kan bagian dari program swasembada garam,” terangnya.

Sementara dari sisi produksi, Koswara memperkirakan volume produksi garam nasional pada 2026 tidak akan mengalami peningkatan signifikan dan masih berada di kisaran 1 juta ton.

Dia menjelaskan, faktor curah hujan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan produksi garam nasional tahun ini.

“Kurang lebih sama perkiraannya [1 juta ton garam pada 2026], karena suasananya juga mirip-mirip,” katanya.

Dalam catatan Bisnis, produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5–5 juta ton. Ini artinya, Indonesia masih memerlukan impor di kisaran 2,6–3 juta ton per tahun.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan berbagai program yang dijalankan sepanjang 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas garam petambak, khususnya agar kandungan natrium klorida (NaCl) dapat memenuhi standar industri.

“Kami berharap dengan program-program yang dilakukan KKP di 2025 ini, maka di musim panen berikutnya itu kualitas garam bisa meningkat, sehingga bisa mencapai angka NaCl-nya itu di atas 97%,” ujar Frista dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Ke depan, KKP berharap garam tambak rakyat ke depan tidak hanya terserap untuk konsumsi, tetapi juga mampu menembus pasar industri guna menekan ketergantungan impor secara bertahap.

Bisnis.com, JAKARTA — Target swasembadagaram pada 2027 dinilai sulit terealisasi tanpa konsistensi dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah.

Pengamat maritim Indonesia dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, menilai target swasembada garam 2027 bukan sekadar soal menghentikan impor, melainkan proses transformasi nasional yang kompleks.

Marcellus menyebut persoalan garam nasional jauh lebih besar daripada sekadar kebutuhan dapur. Meski begitu, dia menekankan, swasembada garam 2027 seharusnya dipahami sebagai proses transformasi struktural, bukan sekadar target nol impor.

“Jika dijalankan dengan konsistensi dan keberanian politik, ia bisa menjadi tonggak kedaulatan pangan maritim Indonesia. Jika tidak, ia akan tinggal sebagai ambisi yang mengendap, seperti kristal garam yang tak pernah benar-benar matang,” kata Marcellus kepada Bisnis, Rabu (31/12/2025).

Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan sertifikasi garam petambak untuk mencapai kadar NaCl 97% agar mendukung garam industri. Menurut Marcellus, langkah ini cukup efektif asalkan pemerintah konsisten menjadi offtaker.

Dengan standar yang jelas dan kepastian pasar, petambak tahu target kualitas yang harus dicapai dan siapa yang menyerap hasil produksi mereka. “Karena demand jelas mengejar angka tersebut, jika petani tidak mampu memenuhinya, pastinya industri akan mencari yang sesuai,” ujarnya.

Meski begitu, Marcellus menegaskan swasembada garam bukan sekadar target nol impor, melainkan proses transformasi struktural dalam industri garam nasional.

Transformasi tersebut mencakup pembangunan sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim, penerapan teknologi yang memadai, dan sekaligus memastikan keadilan bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Kualitas Garam RI

Menurut Marcellus, masalah mendasar swasembada garam bukan hanya soal volume, melainkan terletak pada kualitas. Terlebih, produksi garam nasional masih didominasi garam rakyat dengan metode tradisional yang sangat bergantung pada cuaca.

Akibatnya, kadar natrium klorida sering di bawah standar industri 97%. Banyak garam rakyat hanya mencapai 90–94%, sehingga tidak dapat diserap oleh industri strategis seperti farmasi, makanan olahan, dan kimia.

Di samping itu, perubahan iklim menambah kompleksitas, karena pola musim yang tidak menentu berdampak langsung pada kualitas dan volume produksi. Kondisi ini membuat pemerintah terpaksa membuka impor demi menjaga keberlangsungan industri.

Dia menambahkan, keterbatasan modal dan teknologi di tingkat petani juga menjadi hambatan signifikan. Mayoritas petani garam belum memiliki akses pembiayaan untuk mengadopsi teknologi.

“Mayoritas petani garam belum memiliki akses pembiayaan yang memadai untuk mengadopsi teknologi geomembran, sistem kristalisasi modern, atau proses pemurnian lanjutan,” terangnya.

Di samping itu, dia juga menyoroti masalah tata kelola yang dinilai krusial. Menurutnya, pengelolaan garam nasional melibatkan banyak aktor, baik dari kementerian teknis, BUMN, hingga pemerintah daerah, dengan kepentingan yang tidak selalu selaras.

Dia menambahkan, kebijakan impor, meski rasional untuk menjaga pasokan industri, sering menekan harga garam rakyat di bawah biaya produksi, melemahkan insentif untuk meningkatkan kualitas.

Keterbatasan infrastruktur, seperti gudang penyimpanan, fasilitas pascapanen, dan sistem logistik, juga menurunkan daya tawar petani dan meningkatkan risiko kerugian. Padahal, garam adalah komoditas musiman yang memerlukan manajemen stok dan cadangan nasional agar surplus di satu musim dapat menutup defisit di musim berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meningkatkan kualitas garam rakyat untuk mengurangi ketergantungan impor garam industri dengan melakukan sertifikasi terhadap para petambak dalam negeri.

KKP mencatat produksi garam domestik saat ini masih berada di kisaran 2 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan nasional bisa mencapai 4,5–5 juta ton. Ini artinya, Indonesia masih memerlukan impor di kisaran 2,6–3 juta ton per tahun.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan berbagai program yang dijalankan sepanjang 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas garam petambak, khususnya agar kandungan natrium klorida (NaCl) dapat memenuhi standar industri.

“Kami berharap dengan program-program yang dilakukan KKP di 2025 ini, maka di musim panen berikutnya itu kualitas garam bisa meningkat, sehingga bisa mencapai angka NaCl-nya itu di atas 97%,” kata Frista dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, Selasa (30/12/2025).

Frista menjelaskan, industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl minimal 97%. Namun selama ini, sebagian besar produksi garam rakyat baru memenuhi spesifikasi untuk konsumsi, sehingga belum mampu masuk ke sektor industri.

Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab Indonesia masih harus mengimpor garam industri.

KKP berharap, melalui program peningkatan kualitas, garam yang dihasilkan dari tambak-tambak rakyat tidak hanya terserap untuk kebutuhan konsumsi, namun juga mampu menembus pasar industri. Dengan begitu, ketergantungan impor secara bertahap dapat ditekan.

Selain program intervensi fisik yang bersifat infrastruktur, KKP juga memperkuat aspek sumber daya manusia (SDM) di sektor pergaraman.

Penguatan dilakukan terhadap petambak dan penyuluh, yang dinilai memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas produksi.

Menurut Frista, penyuluh merupakan garda terdepan KKP karena berhubungan langsung dengan petambak. Melalui penyuluh inilah pengetahuan mengenai pergaraman, standar operasional prosedur (SOP), metode produksi, hingga teknologi peningkatan kualitas dan produktivitas disebarluaskan ke lapangan.

Adapun, KKP telah melakukan pelatihan terhadap penyuluh perikanan di seluruh Indonesia. Selain itu, KKP juga melaksanakan sertifikasi bagi petambak garam, baik petambak aktif maupun calon petambak di sejumlah wilayah, seperti Rote dan kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura).

“Kenapa kita melakukan sertifikasi ini? Supaya memang kita memiliki petambak-petambak yang punya keahlian, terutama keahlian yang memang untuk spek industri,” terangnya.

Di samping SDM, KKP juga menyusun Standar Nasional Indonesia (SNI) Cara Produksi Garam Bahan Baku yang Baik (CPGB) pada 2025. Penyusunan SNI ini menjadi langkah penting karena selama ini praktik pergaraman di Indonesia masih sangat beragam.

Pasalnya, sambung dia, selama bertahun-tahun produksi garam dilakukan secara individual dan manual oleh masyarakat, tanpa standar baku. Akibatnya, metode produksi berbeda antara satu petambak dengan petambak lainnya, maupun antarwilayah, sehingga kualitas garam yang dihasilkan pun tidak seragam.

Dia menambahkan, perbedaan kualitas tersebut selama ini dikenal dengan klasifikasi K1, K2, dan K3. Ke depan, KKP menargetkan agar garam rakyat memiliki standar kualitas yang lebih seragam, minimal berada di kategori K1.

Dalam hal ini, KKP menjelaskan garam K1 memiliki kandungan NaCl minimal 94% dan lebih mudah diserap oleh sektor industri. Dengan penerapan SNI sebagai standar operasi bagi seluruh petambak, KKP berharap kualitas produksi garam rakyat dapat meningkat secara konsisten dan berkelanjutan.