Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana mempertemukan perwakilan masyarakat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penolakan sejumlah proyek panas bumi (geotermal) di beberapa wilayah Jawa Barat.

Langkah tersebut disiapkan sebagai upaya mediasi guna menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin proyek geotermal.

Menurut Dedi, seluruh perizinan pembangunan geotermal berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM. Karena itu, berbagai keberatan maupun penolakan dari masyarakat perlu dibahas langsung bersama pihak yang menerbitkan izin.

"Saya melihat dari sisi kewenangan, izin geotermal merupakan ranah Kementerian ESDM. Karena itu, jika ada penolakan atau keberatan dari masyarakat, pembahasannya harus melibatkan kementerian sebagai pihak yang memberikan izin," katanya, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, perusahaan pemegang izin, dan masyarakat yang terdampak.

Menurutnya, jika persoalan yang muncul berkaitan dengan aspek teknis, sosial, maupun potensi dampak lingkungan, maka seluruh pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi melalui dialog terbuka.

"Kalau ada kekhawatiran terkait mitigasi atau dampak terhadap lingkungan, tentu itu harus dibicarakan kembali bersama Kementerian ESDM agar ditemukan jalan keluarnya," ujarnya.

Pihaknya memastikan akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membahas berbagai kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat terkait rencana pembangunan geotermal.

Ia menilai forum dialog penting dilakukan agar proses pembangunan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di lapangan dan seluruh aspirasi masyarakat dapat didengar secara langsung.

Sebelumnya, penolakan terhadap proyek geotermal muncul di sejumlah kawasan, di antaranya wilayah sekitar Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, dan Gunung Ciremai.

Warga di kawasan tersebut menyuarakan kekhawatiran terkait dampak proyek terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.