Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana mempertemukan perwakilan masyarakat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penolakan sejumlah proyek panas bumi (geotermal) di beberapa wilayah Jawa Barat.

Langkah tersebut disiapkan sebagai upaya mediasi guna menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin proyek geotermal.

Menurut Dedi, seluruh perizinan pembangunan geotermal berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM. Karena itu, berbagai keberatan maupun penolakan dari masyarakat perlu dibahas langsung bersama pihak yang menerbitkan izin.

"Saya melihat dari sisi kewenangan, izin geotermal merupakan ranah Kementerian ESDM. Karena itu, jika ada penolakan atau keberatan dari masyarakat, pembahasannya harus melibatkan kementerian sebagai pihak yang memberikan izin," katanya, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, perusahaan pemegang izin, dan masyarakat yang terdampak.

Menurutnya, jika persoalan yang muncul berkaitan dengan aspek teknis, sosial, maupun potensi dampak lingkungan, maka seluruh pihak perlu duduk bersama untuk mencari solusi melalui dialog terbuka.

"Kalau ada kekhawatiran terkait mitigasi atau dampak terhadap lingkungan, tentu itu harus dibicarakan kembali bersama Kementerian ESDM agar ditemukan jalan keluarnya," ujarnya.

Pihaknya memastikan akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membahas berbagai kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat terkait rencana pembangunan geotermal.

Ia menilai forum dialog penting dilakukan agar proses pembangunan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di lapangan dan seluruh aspirasi masyarakat dapat didengar secara langsung.

Sebelumnya, penolakan terhadap proyek geotermal muncul di sejumlah kawasan, di antaranya wilayah sekitar Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, dan Gunung Ciremai.

Warga di kawasan tersebut menyuarakan kekhawatiran terkait dampak proyek terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Bisnis.com, KUNINGAN — Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terus menegaskan posisinya sebagai destinasi liburan keluarga yang nyaman dan bersuhu sejuk.

Selain deretan wisata alam di kaki Gunung Ciremai, pilihan tempat menginap yang semakin beragam membuat wilayah ini kian diminati kala libur akhir pekan atau long weekend.

Berikut rekomendasi penginapan unggulan yang menawarkan pengalaman menginap dengan memadukan ketenangan alam dan kenyamanan modern.

1. Hotel Santika Premiere Linggarjati Kuningan

Hotel ini menjadi salah satu pilihan paling representatif bagi wisatawan yang menginginkan pengalaman menginap dengan standar tinggi di Kabupaten Kuningan.

Terletak di kawasan Linggarjati, hotel ini berdiri di kaki Gunung Ciremai, memberikan lanskap alam yang langsung memanjakan mata sejak tamu membuka jendela kamar. Suasana kawasan yang relatif tenang membuatnya cocok untuk liburan keluarga maupun perjalanan pasangan.

Secara akses, hotel ini berada di jalur wisata Linggarjati–Cirebon dan dapat dicapai sekitar 25 menit–35 menit dari pusat Kota Kuningan. Jika datang dari arah Cirebon, waktu tempuh berkisar 40 menit melalui jalur utama Kuningan–Cirebon yang sudah cukup mulus.

Wisatawan yang membawa kendaraan pribadi akan sangat terbantu dengan area parkir luas dan sistem arah penunjuk lokasi yang mudah ditemukan di sepanjang jalan utama.

Fasilitas menjadi alasan utama hotel ini selalu masuk daftar teratas destinasi menginap. Kolam renang outdoor, restoran dengan menu lokal dan internasional, area bermain anak, hingga ruang pertemuan modern tersedia untuk mengakomodasi berbagai tipe tamu.

Kualitas tempat tidur, kebersihan kamar, serta pelayanan staf juga mendapat penilaian sangat positif dari banyak pengunjung, khususnya pada periode libur panjang.

Hotel Santika Premiere Linggarjati, Kuningan berlokasi strategis di Jl Raya Linggarjati di Cilimus, hanya 10 km sebelah utara kota Kuningan. /Istimewa-mysantika.com

Untuk wisatawan yang ingin menjelajahi sekitar, hotel ini berada dekat beberapa titik penting seperti Museum Linggarjati, Taman Nasional Gunung Ciremai, serta sentra kuliner khas Kuningan.

Keunggulan lokasinya memudahkan tamu membuat rencana perjalanan tanpa harus menempuh jarak jauh. Kombinasi ini membuat hotel tersebut ideal sebagai “basecamp” eksplorasi Kuningan.

Estimasi biaya menginap berada pada kisaran Rp900.000—Rp1,6 juta per malam, tergantung tipe kamar dan tanggal kunjungan, terutama saat high season long weekend. Harga ini sebanding dengan fasilitas premium yang diberikan, menjadikannya pilihan tepat bagi wisatawan yang mencari kenyamanan dan layanan berkelas.

2. Grage Resort Sangkan

Grage Resort Sangkan merupakan salah satu ikon penginapan bernuansa alam di kawasan Sangkanhurip, daerah yang populer dengan sumber air panas serta hamparan perbukitan hijau.

Posisi resor yang berada sedikit di ketinggian menjadikannya tempat ideal untuk melepas penat dari rutinitas, terlebih saat libur panjang ketika kota-kota besar dipadati aktivitas wisata.

Akses menuju resor ini relatif mudah. Dari pusat Kota Kuningan, jaraknya sekitar 20 menit berkendara. Wisatawan dari Cirebon dapat mencapainya dalam waktu 50 menit–60 menit melalui jalur Arjawinangun–Kuningan.

Jalan menuju kawasan Sangkanhurip sudah cukup baik, sehingga aman dilalui kendaraan keluarga. Selain itu, banyak rambu wisata yang memudahkan tamu menemukan arah menuju lokasi.

Fasilitas di resor ini sangat ramah keluarga. Kolam renang luas, taman hijau yang terawat, area outbound, serta penginapan model villa menjadi daya tarik utamanya. Banyak tamu mengapresiasi suasana hening dan udara sejuk yang mengelilingi area resor.

Restorannya menyajikan menu tradisional Sunda yang menjadi salah satu pengalaman kuliner paling dicari wisatawan.

Keunggulan lain resor ini adalah kedekatannya dengan destinasi wisata alam. Pemandian Air Panas Sangkan, Taman Cisantana, dan jalur pendakian Gunung Ciremai via Linggajati berada tak jauh dari kawasan resort.

Grage Resort Sangkan yang berdiri sejak 17 April 1998, dibawah naungan PT Multi Bina Lestari merupakan salah satu unit usaha Grage Group. Memiliki kolam renang air dingin dan air hangat, air terjun, serta fasilitas lain yang dapat menunjang waktu rekreasi Anda. /Istimewa-grageresortsangkan.com

Kombinasi lanskap alam dan fasilitas liburan keluarga menjadikannya tempat favorit saat long weekend atau libur sekolah.

Untuk urusan biaya, tarif menginap di resor ini berkisar antara Rp700.000—Rp1,3 juta per malam, tergantung tipe kamar atau villa. Harga yang relatif moderat membuatnya menjadi pilihan seimbang antara kenyamanan dan keterjangkauan, terutama untuk rombongan keluarga.

3. The Icon Hotel Kuningan

The Icon Hotel Kuningan menawarkan pengalaman menginap yang lebih modern dan urban dibandingkan dengan dua destinasi sebelumnya.

Terletak di pusat kota, hotel ini cocok bagi wisatawan yang ingin menggabungkan liburan dengan kemudahan akses menuju pusat kuliner, belanja, dan transportasi. Kehadiran hotel berdesain kontemporer ini menjadi opsi menarik bagi tamu muda maupun pelancong bisnis.

Akses menuju The Icon Hotel sangat strategis. Lokasinya berada di jalur utama Kuningan, sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah, termasuk dari terminal, pusat perkantoran, hingga area kota tua Kuningan.

Wisatawan yang datang dari Cirebon dapat tiba dalam waktu sekitar 45 menit melalui jalur utama tanpa perlu memasuki daerah pegunungan terlebih dahulu.

Fasilitas hotel ini meliputi kamar modern dengan desain minimalis, Wi-Fi cepat, ruang pertemuan, restoran yang nyaman, serta area parkir yang memadai.

Para tamu kerap memuji suasana kamar yang bersih dan pencahayaan yang hangat, menjadikannya tempat beristirahat yang ideal setelah seharian menjelajahi kota. Hotel ini juga menyediakan layanan ramah bagi tamu yang bepergian untuk urusan pekerjaan.

Dari sisi destinasi sekitar, tamu dapat mengakses sejumlah titik menarik dalam hitungan menit. Area kuliner pusat kota, alun-alun Kuningan, taman kota, serta pusat oleh-oleh berada dalam cakupan jarak yang mudah dicapai berjalan kaki atau menggunakan kendaraan online.

Bagi wisatawan yang ingin mengeksplor kawasan timur Kuningan, hotel ini menjadi titik awal yang tepat.

Biaya menginap di The Icon Hotel relatif terjangkau, yakni sekitar Rp450.000—Rp800.000 per malam. Kisaran harga ini membuatnya menjadi alternatif favorit bagi wisatawan dengan anggaran moderat yang tetap menginginkan kenyamanan dan lokasi strategis.

Bisnis.com, KUNINGAN- Ruas Jalan Nasional Cirebon–Kuningan yang melintasi Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terpantau kembali normal pada Jumat (27/3/2026) atau H+6 Hari Raya Idulfitri.

Setelah sempat dilanda kemacetan akibat lonjakan pergerakan pemudik dan wisatawan, arus lalu lintas di jalur tersebut kini berangsur lancar dengan kecepatan kendaraan mencapai kategori sedang hingga tinggi.

Pantauan di lapangan sejak pagi hingga siang hari menunjukkan tidak adanya antrean panjang kendaraan seperti yang terjadi pada puncak arus mudik maupun awal arus balik.

Kendaraan roda dua maupun roda empat tampak melintas tanpa hambatan berarti, baik dari arah Cirebon menuju Kuningan maupun sebaliknya. Volume kendaraan masih terbilang ramai, namun tidak sampai menimbulkan kepadatan signifikan.

Sejumlah titik yang sebelumnya menjadi simpul kemacetan, seperti kawasan wisata di sekitar Cilimus dan akses menuju objek wisata kaki Gunung Ciremai, kini terpantau lengang. Petugas lalu lintas yang sebelumnya disiagakan untuk mengurai kepadatan pun mulai dikurangi intensitasnya, meski tetap berjaga untuk mengantisipasi lonjakan mendadak.

Arus balik menuju wilayah Jabodetabek mulai mendominasi pergerakan kendaraan. Mayoritas pengendara terlihat membawa barang bawaan khas perjalanan jauh, menandakan mereka kembali dari kampung halaman usai merayakan Idulfitri.

Kendaraan dengan pelat nomor luar daerah, terutama dari Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya, tampak lebih banyak dibandingkan kendaraan lokal.

Salah satu pemudik, Andri (34), mengaku perjalanan baliknya kali ini jauh lebih lancar dibanding saat berangkat mudik beberapa hari lalu. “Waktu berangkat sempat macet panjang di Cilimus, bisa sampai satu jam lebih. Sekarang sudah lancar, paling hanya ramai biasa saja,” ujarnya saat ditemui di salah satu SPBU di jalur tersebut.

Hal serupa disampaikan Nasrudin (40), pemudik asal Kuningan yang bekerja di Jakarta. Dia memilih perjalanan pada akhir arus balik untuk menghindari kemacetan. “Saya sengaja pulang hari ini karena diperkirakan sudah tidak terlalu padat. Ternyata benar, perjalanan lebih nyaman,” katanya.

Berdasarkan pantauan, kecepatan kendaraan di jalur ini rata-rata berkisar antara 40 hingga 60 kilometer per jam, bahkan di beberapa titik bisa mencapai lebih tinggi.

Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan saat puncak arus mudik, di mana kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan di bawah 20 kilometer per jam akibat kepadatan.

Selain itu, cuaca yang cenderung berubah-ubah di wilayah Kuningan juga menjadi perhatian tersendiri. Jalan yang melintasi kawasan perbukitan memiliki potensi licin saat hujan, sehingga pengendara diminta untuk mengurangi kecepatan dan menjaga jarak aman.

Bisnis.com, KUNINGAN — Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) memastikan seluruh jalur pendakian di kawasan Gunung Ciremai kembali dibuka mulai Jumat (20/3/2026) setelah sebelumnya ditutup sementara akibat cuaca ekstrem dan proses pemulihan ekosistem.

Pembukaan kembali ini menandai berakhirnya masa penutupan total yang berlangsung sejak 20 Februari 2026. Dengan dibukanya jalur pendakian, aktivitas wisata alam di gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut kembali dapat dilakukan oleh masyarakat, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Kepala Balai TNGC, Toni Anwar menyebut bahwakeputusan membuka kembali jalur pendakian telah melalui evaluasi kondisi lapangan. Faktor cuaca yang mulai membaik serta kondisi ekosistem dinilai cukup pulih menjadi dasar utama kebijakan tersebut.

Sebelumnya, penutupan dilakukan secara bertahap sejak akhir Januari 2026. Jalur Apuy menjadi yang pertama ditutup, disusul jalur Linggarjati, hingga akhirnya seluruh jalur pendakian Gunung Ciremai ditutup total selama hampir satu bulan.

"Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya seperti tanah longsor, jalur licin, dan cuaca buruk yang kerap terjadi pada puncak musim hujan," kata Toni dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3/2026).

Dengan dibukanya kembali jalur pendakian, TNGC mengimbau para calon pendaki untuk tetap mematuhi seluruh aturan yang berlaku.

Pendaki diwajibkan melakukan pendaftaran melalui sistem booking online yang telah disediakan, serta memastikan kondisi fisik dan perlengkapan dalam keadaan prima sebelum melakukan pendakian.

Selain itu, pendaki juga diminta untuk menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan selama berada di kawasan taman nasional. Upaya ini penting untuk menjaga kelestarian ekosistem Gunung Ciremai yang menjadi habitat berbagai flora dan fauna khas pegunungan.

Meski demikian, pihak TNGC menegaskan pembukaan jalur bukan berarti risiko sepenuhnya hilang. Pendaki tetap diminta waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di kawasan pegunungan yang dikenal memiliki kondisi alam yang dinamis.

Bisnis.com, KUNINGAN- Gelombang penolakan terhadap dugaan praktik penyadapan getah pinus di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) kian menguat.

Sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas pencinta alam mendesak aparat penegak hukum segera menghentikan aktivitas yang diduga berlangsung tanpa dasar perizinan resmi serta mengusut aktor yang terlibat dalam rantai distribusinya.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Kuningan untuk Alam Raya (AKAR), serta komunitas pecinta alam lainnya menilai praktik penyadapan di kawasan konservasi bertentangan dengan prinsip perlindungan ekosistem.

Aktivis AKAR, Amalo mengatakan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di dalam kawasan taman nasional wajib mengantongi izin sesuai ketentuan perundang-undangan. Jika terbukti tidak memiliki dasar Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi dengan otoritas berwenang, aktivitas tersebut dinilai berpotensi melanggar aturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam.

“Kami meminta aparat penegak hukum menelusuri bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang menampung dan memperdagangkan getah hasil sadapan. Rantai distribusinya harus jelas dan sesuai hukum,” ujar Amalo, Jumat (20/2/2026).

Menurutnya, sorotan publik menguat setelah beredar informasi kalau penyadapan telah berlangsung sejak 2021 di lereng Gunung Ciremai yang termasuk zona taman nasional. Kawasan ini memiliki fungsi strategis sebagai daerah tangkapan air, habitat satwa liar, sekaligus penyangga kehidupan masyarakat di Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Ia menyebut penyadapan berlebihan dapat berdampak ekologis serius. Ia menilai teknik koakan yang tidak sesuai standar berpotensi merusak batang pinus dan menurunkan kualitas tegakan hutan.

"Kerusakan vegetasi bisa memengaruhi debit air dan meningkatkan risiko longsor di lereng Ciremai. Ini bukan semata soal ekonomi, tapi keselamatan lingkungan,” katanya.

Selain isu legalitas dan dampak ekologis, massa aksi juga menyoroti dugaan perundungan terhadap aktivis lingkungan yang sebelumnya menyampaikan kritik atas praktik penyadapan tersebut. Mereka meminta jaminan perlindungan agar kebebasan berpendapat dalam isu lingkungan tetap terjaga.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Gunung Ciremai sekaligus menyesalkan adanya dugaan intimidasi terhadap aktivis.

“Saya menyesalkan kejadian perundungan tersebut. Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak terkait agar hal serupa tidak terulang,” ujarnya.

Terkait polemik penyadapan, Dian menegaskan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan kementerian terkait sejak enam bulan terakhir untuk meminta kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat mengenai pengelolaan kawasan.

Ia menekankan komitmen Kuningan sebagai kabupaten konservasi yang pembangunan daerahnya harus selaras dengan prinsip keberlanjutan. “Kuningan adalah Kabupaten Konservasi. Arah pembangunan wajib berwawasan lingkungan,” tegasnya.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola TNGC belum memberikan penjelasan rinci mengenai status legalitas aktivitas penyadapan yang dipersoalkan. Namun, pengawasan kawasan taman nasional disebut terus dilakukan guna mencegah perambahan dan pemanfaatan sumber daya tanpa izin.

Bisnis.com, KUNINGAN- Seluruh jalur pendakian di kawasan Gunung Ciremai, Jawa Barat resmi ditutup mulai Jumat (20/2/2026) hingga Jumat (20/3/2026).

Penutupan dilakukan oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC) sebagai langkah antisipasi cuaca ekstrem sekaligus pemulihan ekosistem kawasan. Jalur pendakian dijadwalkan kembali dibuka pada Sabtu (21/3/2026)

Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Toni Anwar dalam keterangan resminya menyebutkan, kebijakan ini diberlakukan untuk menutup seluruh aktivitas wisata pendakian di dalam kawasan taman nasional. Penutupan total tersebut mencakup semua jalur resmi yang biasa digunakan pendaki dari wilayah Kabupaten Kuningan maupun Majalengka.

“Sehubungan dengan kondisi cuaca ekstrem dan pemulihan ekosistem, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai menutup segala aktivitas wisata pendakian,” ujarnya.

Penutupan ini bertepatan dengan periode puncak musim hujan di wilayah Jawa Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas hujan tinggi kerap meningkatkan risiko longsor, jalur licin, pohon tumbang, hingga potensi kecelakaan pendakian. Selain faktor keselamatan, pengelola kawasan juga menilai perlu adanya jeda kunjungan untuk memulihkan vegetasi dan struktur tanah yang tertekan aktivitas wisata.

Gunung Ciremai yang berada di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Majalengka merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi favorit pendaki dari berbagai daerah, terutama saat musim liburan dan akhir pekan panjang.

Sebelum penutupan total pada 20 Februari, BTNGC juga telah melakukan penutupan parsial pada sejumlah jalur. Namun mulai 20 Februari hingga 20 Maret 2026, seluruh akses pendakian dinyatakan tidak dapat digunakan. Balai menegaskan tidak ada pengecualian untuk aktivitas wisata selama periode tersebut.

Bagi calon pendaki yang telah melakukan pemesanan tiket secara daring pada rentang waktu penutupan, pengelola meminta agar segera melakukan konfirmasi kepada admin untuk penjadwalan ulang. Skema ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pendaki saat jalur kembali dibuka.

Kebijakan penutupan sementara ini bukan kali pertama diterapkan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelola taman nasional secara berkala menutup jalur pendakian pada musim hujan atau saat kondisi ekosistem dinilai membutuhkan waktu pemulihan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya dukung lingkungan dan meminimalkan risiko kecelakaan.

Dari sisi lingkungan, periode tanpa aktivitas pendakian memberi kesempatan bagi vegetasi bawah, jalur tanah, serta sumber mata air untuk pulih dari tekanan kunjungan. Intensitas pendakian yang tinggi, terutama pada musim ramai, berpotensi mempercepat erosi jalur dan merusak tutupan tanah jika tidak diimbangi pengelolaan yang ketat.

Balai mengimbau masyarakat dan komunitas pendaki untuk mematuhi kebijakan penutupan serta tidak memaksakan diri memasuki kawasan selama periode tersebut. Pengawasan akan dilakukan untuk memastikan tidak ada aktivitas pendakian ilegal.

Bisnis.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai membenahi tata kelola usaha kepariwisataan di kawasan Gunung Ciremai menyusul lonjakan signifikan jumlah kunjungan wisatawan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan keberlanjutan lingkungan, khususnya di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Kuningan mencatat total kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di wilayah tersebut mencapai 242.068 orang dalam periode 22 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Angka ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap wisata alam dan kuliner yang menjadi andalan daerah.

Kepala Disporapar Kabupaten Kuningan, Asep Budi Setiawan, mengatakan peningkatan arus wisata memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, namun juga menuntut pengelolaan yang lebih tertib dan berkelanjutan. Menurutnya, tanpa tata kelola yang jelas, aktivitas wisata berisiko menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan keselamatan pengunjung.

“Pertumbuhan kunjungan harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik agar manfaat ekonominya dirasakan jangka panjang, bukan justru menimbulkan persoalan baru,” kata Asep, Rabu (3/2/2026).

Ia menjelaskan, tren pariwisata di Kuningan berkembang cepat seiring perubahan preferensi wisatawan yang kini lebih tertarik pada wisata berbasis alam, pengalaman, dan kuliner lokal. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai usaha wisata, mulai dari destinasi alam, penginapan, hingga usaha kuliner di sekitar kawasan Gunung Ciremai.

Namun, Asep mengakui perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kepatuhan administrasi dan standar pengelolaan. Masih ditemukan pelaku usaha wisata yang belum melengkapi perizinan sesuai ketentuan, baik terkait kesesuaian ruang, aspek lingkungan, persetujuan bangunan gedung, maupun sertifikat laik fungsi.

Sebagai respons, Disporapar Kabupaten Kuningan secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelola usaha pariwisata. Pemerintah daerah juga memberikan pembinaan teknis agar pelaku usaha memahami dan menerapkan standar pelayanan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan.

“Pembinaan ini penting agar usaha wisata tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kenyamanan pengunjung,” ujarnya.

Selain aspek usaha, Pemkab Kuningan juga mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Peningkatan penerangan jalan umum, perbaikan akses menuju objek wisata, serta pengelolaan lingkungan dan persampahan menjadi fokus utama untuk mendukung aktivitas wisata yang terus meningkat.

Asep menegaskan, upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Kuningan sekaligus memberikan rasa aman bagi wisatawan. Menurutnya, kualitas infrastruktur memiliki pengaruh langsung terhadap lama tinggal wisatawan dan perputaran ekonomi lokal.

Terkait aktivitas wisata di kawasan Gunung Ciremai, Asep menjelaskan bahwa kewenangan perizinan dan pengelolaan pendapatan negara bukan pajak berada di bawah Balai TNGC sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan koordinasi intensif karena secara administratif kawasan tersebut berada di wilayah Kabupaten Kuningan.

“Koordinasi ini penting agar pengembangan pariwisata tetap selaras dengan aturan konservasi dan kepentingan ekonomi masyarakat setempat,” kata dia.

Bisnis.com, CIREBON - Warga Desa Cikalahang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menuntut kepastian hukum atas pemanfaatan mata air di kaki Gunung Ciremai yang selama ini digunakan oleh perusahaan pengolahan air minum milik daerah.

Mereka menilai pengambilan air tersebut belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat desa penyangga kawasan konservasi dan berpotensi merugikan warga dalam jangka panjang.

Persoalan ini mencuat karena kesepakatan awal antara desa dan perusahaan pengelola air dinilai belum dijalankan secara utuh. Salah satu poin utama yang dipersoalkan adalah belum adanya dokumen hukum yang mengikat seluruh pihak secara rinci, meski pemanfaatan air sudah berlangsung.

Warga khawatir, tanpa payung hukum yang jelas, hak mereka atas akses air dan kompensasi sosial dapat terabaikan.

Perwakilan Pemerintah Desa Cikalahang, Umar Ali Syahabi, menyampaikan tuntutan warga tidak keluar dari kesepakatan awal yang pernah dibahas dalam forum sosialisasi. Dia menegaskan, masyarakat hanya meminta apa yang sejak awal dijanjikan, termasuk penyediaan jaringan pipanisasi untuk kebutuhan warga dan pengaturan pemanfaatan sumber air agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Menurut Umar, desa tidak menolak keberadaan perusahaan air minum. Namun, warga sebagai masyarakat penyangga Gunung Ciremai merasa memiliki tanggung jawab ekologis sekaligus hak sosial yang harus dihormati.

“Kami hanya ingin semua kesepakatan dituangkan secara tertulis dan memiliki kepastian hukum,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).

Ketiadaan nota kesepahaman yang rinci dinilai menjadi sumber utama ketegangan. Pemerintah desa meminta agar seluruh poin kerja sama dibahas pasal demi pasal, sehingga tidak ada ruang tafsir yang merugikan salah satu pihak. Selama ini, komunikasi yang tidak berjalan efektif disebut telah memicu keresahan di tingkat warga.

Desakan warga akhirnya mendorong dilakukannya mediasi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mempertemukan manajemen PAM Tirta Kamuning dengan perwakilan Desa Cikalahang untuk meredakan situasi. Dalam pertemuan tersebut, Bupati meminta seluruh pihak menurunkan ego dan fokus pada penyelesaian masalah secara substantif.

Bupati menegaskan, pengelolaan air harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dia juga meminta manajemen PAM Tirta Kamuning segera menindaklanjuti aspirasi desa dengan membuka ruang dialog formal lanjutan bersama pihak-pihak terkait.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Warga Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, mengeluhkan kekurangan air bersih dalam beberapa tahun terakhir. Krisis tersebut diduga berkaitan dengan pengelolaan mata air dari Gunung Ciremai untuk kepentingan komersial perusahaan daerah air minum (PDAM) wilayah hilir serta perusahaan swasta.

Keluhan tersebut diunggah langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam kanal Youtube pribadi miliknya pada Minggu (18/1/2026). Dalam video berdurasi 25.02 menit itu, pria yang akrab disapa KDM ini melakukan peninjauan lapangan ke wilayah perbatasan antara Kabupaten Cirebon dengan Kuningan untuk melihat kondisi sumber mata air.

Berdasarkan dialog bersama perangkat Desa Cikalahang, terungkap, sejak 2022 luas lahan pertanian yang mendapatkan pengairan mengalami penyusutan signifikan. Dari semula 114 hektare teraliri, kini hanya menyisakan 89 hektare lahan yang masih bisa digarap secara baik.

"Air di kaki Gunung Ciremai harus lebih dulu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, terutama untuk kebutuhan dasar dan pertanian. Kepentingan komersial tidak boleh mengorbankan hak warga,” kata KDM.

Saat meninjau lokasi, KDM pun menemukan sejumlah indikasi pelanggaran terhadap sumber daya air.

Salah satunya, pemasangan pipa PDAM yang ditempatkan di jalur saluran air warga. Selain itu, ditemukan pula penutupan pintu air yang seharusnya mengalirkan air ke sungai justru dialihkan sepenuhnya ke reservoir perusahaan pengelola.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi memperparah kondisi mata air dan mengancam keseimbangan lingkungan di kawasan Gunung Ciremai yang selama ini menjadi daerah resapan air utama paling penting bagi Cirebon dan Kuningan.

"Warga seharusnya kebagian air, tapi ini tidak," kata Dedi.

Dalam kunjungan itu pun, Dedi Mulyadi mengintsruksikan program penghijauan di kawasan hutan gundul Gunung Ciremai dengan melibatkan warga sekitar. Nantinya, masyarakat akan diberdayakan untuk menanam dan merawat pohon melalui skema upah bulanan agar tanaman tumbuh dan menjaga ketersediaan air tanah.

Bisnis.com, KUNINGAN - Pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) memperketat pengawasan terhadap 97 mata air yang berada di kawasan konservasi tersebut menyusul terungkapnya praktik pemanfaatan air tanpa izin. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kerusakan ekologis sekaligus menjaga ketersediaan air bagi masyarakat di wilayah hilir.

Balai TNGC menyatakan, pengawasan difokuskan pada titik-titik mata air yang selama ini dimanfaatkan untuk kebutuhan non-komersial maupun yang diduga dialirkan secara ilegal.

Petugas lapangan kini melakukan patroli rutin, pendataan ulang, serta penertiban instalasi pipa yang tidak memiliki dasar perizinan sesuai ketentuan kawasan konservasi.

Gunung Ciremai merupakan daerah tangkapan air utama bagi wilayah Ciayumajakuning. meliputi Kabupaten Kuningan, Majalengka, Cirebon, dan sebagian Indramayu.

Keberadaan mata air di kawasan ini berperan vital bagi suplai air bersih, pertanian, serta keseimbangan ekosistem. Karena itu, setiap bentuk pemanfaatan diwajibkan mengikuti prinsip konservasi dan regulasi yang berlaku.

Kepala Balai TNGC Toni Anwar mengatakan, sebagian mata air selama ini telah dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kebutuhan dasar seperti konsumsi rumah tangga dan irigasi skala kecil.

Namun dalam beberapa waktu terakhir ditemukan indikasi pengambilan air yang melampaui kebutuhan tersebut, termasuk pemasangan jaringan pipa tanpa izin dan pemanfaatan yang berpotensi bersifat komersial.

“Setiap mata air di kawasan taman nasional memiliki fungsi ekologis yang tidak bisa dipisahkan. Jika pemanfaatannya tidak terkendali, dampaknya bukan hanya pada kawasan hutan, tetapi juga pada masyarakat di bawahnya,” ujar Toni, Selasa (27/1/2026).

Sebagai tindak lanjut, Balai TNGC melakukan verifikasi status pemanfaatan air pada seluruh 97 titik mata air. Mata air yang terbukti dimanfaatkan tanpa izin akan dikenai penertiban, sementara pemanfaatan untuk kepentingan dasar masyarakat diarahkan agar sesuai dengan mekanisme kerja sama dan perizinan yang diatur pemerintah.

Selain langkah administratif, koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Tujuannya untuk memastikan penanganan kasus pemanfaatan ilegal berjalan sesuai hukum serta memberikan efek jera.

Aparat kepolisian di wilayah Kuningan dilaporkan turut melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran di beberapa lokasi.

Isu pemanfaatan mata air Gunung Ciremai sebelumnya mencuat ke ruang publik setelah sejumlah warga di kaki gunung mengeluhkan berkurangnya debit air di musim kemarau. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan ketimpangan distribusi air serta ancaman jangka panjang terhadap ketahanan air regional.

Pengamat lingkungan menilai, penguatan pengawasan perlu diiringi dengan transparansi data dan pelibatan masyarakat. Menurut mereka, konflik sumber daya air kerap muncul akibat lemahnya pengaturan dan kurangnya ruang dialog antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan warga.

Toni mengatakan, Balai TNGC menegaskan komitmennya untuk menjaga Gunung Ciremai sebagai kawasan konservasi sekaligus sumber kehidupan. Ke depan, pengelola akan mendorong skema pemanfaatan air yang adil, legal, dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan fungsi ekologis taman nasional.

"Dengan pengawasan yang diperketat, pemerintah berharap seluruh mata air di Gunung Ciremai dapat terlindungi dari eksploitasi berlebihan dan tetap menjadi penopang kehidupan bagi generasi mendatang," katanya.

Bisnis.com, KUNINGAN - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kuningan tengah melakukan penyelidikan intensif terkait dugaan pemanfaatan mata air secara ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

Penyelidikan ini dilakukan setelah aparat kepolisian menerima laporan serta informasi dari masyarakat mengenai adanya penggunaan sumber air di kawasan konservasi tersebut yang diduga tidak mengantongi izin resmi.

Kepala Satreskrim Polres Kuningan, AKP Abdul Azis, membenarkan pihaknya saat ini masih berada pada tahap awal penyelidikan. Fokus utama aparat adalah mengumpulkan data, melakukan klarifikasi di lapangan, serta meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.

“Prosesnya masih penyelidikan. Kami sedang mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak dan mendalami bagaimana pemanfaatan air di wilayah kawasan TNGC,” ujar Azis, Senin (26/1/2026).

Menurut Azis, sejumlah instansi telah dimintai keterangan awal guna memetakan persoalan tersebut secara komprehensif. Di antaranya Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), PDAM Kota Cirebon, serta PDAM Kabupaten Kuningan. Klarifikasi dilakukan untuk mengetahui titik-titik sumber air yang dimanfaatkan, peruntukan air tersebut, serta status perizinan yang dimiliki masing-masing pihak.

“Langkah ini penting agar kami memperoleh gambaran utuh. Kami ingin mengetahui sumber airnya dari mana, digunakan untuk apa, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku,” kata Azis.

Dia menegaskan, kawasan TNGC merupakan wilayah konservasi yang memiliki aturan ketat terkait pemanfaatan sumber daya alam. Setiap aktivitas pengambilan air di dalam kawasan tersebut wajib mengantongi izin resmi dari otoritas berwenang serta tidak boleh merusak lingkungan maupun mengganggu fungsi konservasi.

“Pemanfaatan sumber daya alam di kawasan konservasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada aturan hukum yang harus dipatuhi. Jika nantinya ditemukan adanya pengambilan air tanpa izin atau melanggar ketentuan, tentu akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Selain meminta keterangan dari instansi terkait, Satreskrim Polres Kuningan juga berencana memanggil saksi tambahan. Pihak kepolisian akan menggali informasi lebih lanjut dari unsur pemerintah desa yang berada di sekitar kawasan TNGC, terutama desa-desa yang mengetahui langsung keberadaan mata air serta pihak-pihak yang selama ini memanfaatkannya.

Hingga saat ini, kepolisian belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan kasus tersebut. Hal itu lantaran proses penyelidikan masih berjalan dan memerlukan pendalaman lebih lanjut, termasuk pemeriksaan dokumen perizinan dan kondisi faktual di lapangan.

Polres Kuningan mengimbau seluruh pihak, baik lembaga maupun perorangan, agar mematuhi ketentuan hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di kawasan konservasi. Kepatuhan terhadap aturan dinilai penting demi menjaga kelestarian lingkungan serta menjamin keberlanjutan sumber air bagi masyarakat luas.

“Kami berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang berpotensi merusak lingkungan dan merugikan kepentingan masyarakat. Penegakan hukum ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kawasan konservasi,” pungkas Azis.

Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kota Cirebon menyatakan kesiapannya berperan sebagai etalase sekaligus penghubung pemasaran berbasis komunitas bagi produk kopi yang berasal dari kawasan Gunung Ciremai, Jawa Barat.Peran tersebut diklaim strategis mengingat posisi Kota Cirebon sebagai kota jasa dan perdagangan di wilayah Ciayumajakuning.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Iing Daiman mengatakan, Kota Cirebon memiliki ekosistem usaha yang matang untuk distribusi kopi Gunung Ciremai, mulai dari pelaku UMKM, komunitas kopi, hingga jaringan kedai dan kafe.

Selain itu, sejumlah pelaku UMKM di Kota Cirebon pun telah menggunakan biji kopi dari Gunung Ciremai sebagai bahan baku utama. Bahkan, ada pelaku usaha yang mengembangkan produk turunan berupa wine coffee dengan karakter khas kopi Ciremai.

“Biji kopi yang digunakan berasal dari wilayah Cibeureum, Kabupaten Kuningan, yang berada di kawasan kaki Gunung Ciremai. Ini menunjukkan keterhubungan yang sudah berjalan antara petani dan UMKM,” kata Iing di Cirebon, Kamis (22/1/2026).

Kualitas kopi Gunung Ciremai, kata Iing, mulai menarik perhatian pelaku serta penikmat kopi dari luar negeri. Salah seorang pencinta kopi asal Korea Selatan pun menunjukkan minat serius terhadap produk kopi yang diolah oleh pelaku UMKM di Kota Cirebon.

Menurutnya, pencinta kopi tersebut bukan hanya tertarik pada cita rasa, melainkan tertarik pula dengan lokasi penanaman kopi dan langsung mendatangi kawasan perkebunan kopi di Gunung Ciremai hingga ketinggian sekitar 2.650 meter di atas permukaan laut.

“Orang Korea Selatan itu ingin memastikan kopi tersebut dibudidayakan secara ramah lingkungan dan tidak terkontaminasi pestisida, mulai dari pupuk hingga proses tanamnya,” ujarnya.

Di satu sisi, lanjut Iing, ketertarikan pasar internasional ini menjadi peluang penting untuk meningkatkan nilai tambah kopi Gunung Ciremai. Namun, peluang tersebut memerlukan peran aktif pemerintah daerah untuk menjembatani kepentingan petani kopi dengan pelaku UMKM, komunitas kopi, dan pasar yang lebih luas.

Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen memfasilitasi promosi, pemasaran, serta penguatan jejaring antara komunitas penggiat kopi, kedai, dan kafe agar penggunaan biji kopi Ciremai semakin meluas. Dengan begitu, Kota Cirebon dapat berfungsi sebagai pusat etalase, distribusi, sekaligus pemasaran produk kopi tersebut.

“Kami ingin kopi Gunung Ciremai dikenal luas dan memiliki posisi yang kuat di pasar, sebagaimana kopi Gayo atau kopi dari daerah lain yang sudah lebih dulu memiliki brand nasional dan internasional,” katanya.

Secara geografis, kawasan perkebunan kopi Gunung Ciremai berada di wilayah administratif Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Untuk wilayah Kabupaten Kuningan, data dinas setempat menunjukkan produksi kopi sepanjang tahun 2025 mencapai 1.236 ton. Komoditas robusta masih menjadi kontributor terbesar dalam struktur produksi tersebut.

Capaian produksi tahun 2025 itu tercatat meningkat signifikan dibandingkan realisasi panen tahun 2024 yang berada di kisaran 775,8 ton. Kenaikan produksi ini mencerminkan potensi pasokan yang cukup besar untuk mendukung pengembangan industri hilir kopi, termasuk pengolahan dan pemasaran melalui Kota Cirebon.

Biji kopinya diambil dari wilayah Cibeureum di Kabupaten Kuningan, yang masuk kawasan kaki Gunung Ciremai,

Cirebon (ANTARA) - Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon, Jawa Barat, memastikan kesiapan daerahnya sebagai etalase sekaligus penghubung pemasaran berbasis komunitas untuk produk kopi dari Gunung Ciremai.

Kepala DKUKMPP Kota Cirebon Iing Daiman di Cirebon, Rabu mengatakan, peran daerahnya sebagai kota jasa dan perdagangan sangat memungkinkan untuk menjadi hub promosi produk kopi dari kawasan Gunung Ciremai.

Menurut dia, saat ini sejumlah UMKM di Kota Cirebon telah memanfaatkan biji kopi dari kaki Gunung Ciremai sebagai bahan baku utama, salah satunya bahkan sudah mengembangkan produk wine coffee.

“Biji kopinya diambil dari wilayah Cibeureum di Kabupaten Kuningan, yang masuk kawasan kaki Gunung Ciremai,” katanya.

Ia mengungkapkan, kualitas biji kopi Gunung Ciremai, sudah mendapat perhatian pelaku maupun pecinta minuman kopi di kancah internasional.

Iing mencontohkan, ada salah satu penggiat kopi asal Korea Selatan yang tertarik pada produk kopi buatan UMKM asal Kota Cirebon, sekaligus menanyakan langsung lokasi penanaman kopi tersebut.

Setelah mendapat informasi, kata dia, pria tersebut langsung mendatangi kawasan perkebunan kopi di Gunung Ciremai hingga ketinggian sekitar 2.650 meter di atas permukaan laut (Mdpl).

“Beliau ingin memastikan kopi itu tidak terkontaminasi pestisida, mulai dari pupuk sampai proses budidaya,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah daerah berperan penting dalam menjembatani petani kopi dengan pelaku UMKM, komunitas, hingga pasar, agar produk kopi dari Gunung Ciremai memiliki nilai tambah.

“Kami berupaya memfasilitasi promosi dan pemasaran agar kopi Gunung Ciremai semakin dikenal luas,” katanya.

Ia menilai, Kota Cirebon memiliki potensi besar menjadi etalase produk kopi tersebut, sekaligus pusat distribusi dan pemasaran.

DKUKMPP juga berencana menghubungkan komunitas penggiat kopi, kedai, dan kafe agar penggunaan biji kopi Ciremai semakin masif.

“Harapannya, kopi Ciremai bisa menjadi brand kuat seperti kopi Gayo atau daerah lainnya,” ucap dia.

Sementara data yang dihimpun ANTARA, perkebunan kopi di Gunung Ciremai masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Untuk Kabupaten Kuningan, dinas setempat mencatat produksi kopi mencapai 1.236 ton selama tahun 2025, dengan komoditas robusta masih menjadi penyumbang terbesar.

Produksi kopi di Kabupaten Kuningan selama periode tersebut, jauh lebih tinggi ketimbang realisasi panen pada 2024 yang jumlahnya sekitar 775,8 ton.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026