Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina berencana mendatangkan tambahan pasokan gas bumi dengan memanfaatkan stranded gas, khususnya di Lapangan Sengeti. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata komitmen PGN dalam menghadirkan solusi energi untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Kali ini, dengan kemampuan yang dimiliki termasuk infrastruktur gas yang terintegrasi, PGN mengambil peran dalam memanfaatkan sumber gas dari lapangan-lapangan yang sebelumnya dinilai kurang ekonomis (stranded gas). PGN menjembatani tantangan yang ada dengan mengintegrasikan potensi pasokan dari lapangan Sengeti ke dalam jaringan distribusi gas bumi PGN. Adapun untuk potensi pasokan gas dari lapangan Sengeti sekitar 5 MMSCFD.

Tambahan pasokan ini diproyeksikan dapat dialirkan paling cepat pada Q4 2028, untuk memenuhi kebutuhan energi pelanggan industri dan pembangkit listrik.

Terobosan ini diharapkan juga dapat menyumbang pemasukan bagi negara, serta mendukung pemerintah dalam pengembangan lapangan gas, serta menjamin keamanan pasokan gas bumi yang berkelanjutan untuk kebutuhan domestik.

“Pemanfaatan stranded gas adalah salah satu strategi PGN dalam upaya menyediakan pasokan gas bumi bagi seluruh pelanggan domestik di tengah tantangan. Gas dari Lapangan Sengeti akan menambah pasokan gas pipa, PGN memastikan kesiapan infrastruktur maupun komersial sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku,” ujar Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman.

Fajriyah melanjutkan, pemanfaatan gas dari Lapangan Sengeti juga menjadi added value bagi perusahaan, salah satunya dari pengembangan bisnis processing gas di lapangan tersebut.

Pencapaian PGN dalam memanfaatkan gas dari Lapangan Sengeti diharapkan dapat memberikan efek domino yang positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemanfaatan gas dari lapangan yang sebelumnya dinilai tidak menarik, diharapkan dapat mendukung target pemerintah dalam meningkatkan lifting gas bumi sekaligus memacu daya tarik investasi serta eksplorasi.

“PGN berkomitmen dalam mendapatkan multisource gas bumi untuk menjaga keandalan pasokan dengan tetap mengoptimalkan sumber daya dari domestik. Lapangan Sengeti menjadi wujud kolaborasi yang sinergis dengan dukungan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya demi memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” tutup Fajriyah.

KOMPAS.com – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk selaku subholding gas Pertamina kembali membuktikan perannya sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional.

Kali ini, PGN mengomersialkan stranded gas atau gas bumi terisolasi yang sebelumnya dinilai tidak ekonomis dari Lapangan Sengeti untuk dialirkan ke jaringan distribusi domestik.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya PGN dalam menghadirkan solusi energi sekaligus menjaga keandalan pasokan gas bumi nasional.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, pemanfaatan stranded gas merupakan salah satu strategi PGN untuk menyediakan pasokan gas bumi bagi pelanggan domestik di tengah berbagai tantangan.

“Gas dari Lapangan Sengeti akan menambah pasokan gas pipa. PGN memastikan kesiapan infrastruktur maupun komersial sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (22/6/2026).

Fajriyah menjelaskan, pemanfaatan gas dari Lapangan Sengeti juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Salah satunya melalui pengembangan bisnis pemrosesan gas atau gas processing di lapangan tersebut.

Menurutnya, keberhasilan PGN memanfaatkan gas dari Lapangan Sengeti diharapkan dapat memberikan efek berantai yang positif bagi para pemangku kepentingan.

Pemanfaatan gas dari lapangan yang sebelumnya dinilai kurang menarik secara ekonomi juga diharapkan dapat mendukung target pemerintah dalam meningkatkan lifting gas bumi, sekaligus mendorong daya tarik investasi dan eksplorasi.

Fajriyah menegaskan, PGN berkomitmen memperoleh pasokan gas bumi dari berbagai sumber atau multisource untuk menjaga keandalan pasokan.

Upaya tersebut dilakukan dengan tetap mengoptimalkan sumber daya domestik.

“Lapangan Sengeti menjadi wujud kolaborasi yang sinergis dengan dukungan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya demi memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Dalam proses penyediaan pasokan, PGN menjembatani tantangan yang ada dengan mengintegrasikan potensi pasokan dari lapangan Sengeti ke dalam jaringan distribusi gas bumi PGN.

Adapun potensi pasokan gas dari Lapangan Sengeti sekitar 5 million standard cubic feet per day (MMSCFD).

Tambahan pasokan itu diproyeksikan dapat dialirkan paling cepat pada kuartal IV 2028 untuk memenuhi kebutuhan energi pelanggan industri dan pembangkit listrik.

Terobosan tersebut juga diharapkan dapat memberikan pemasukan bagi negara, mendukung pemerintah dalam pengembangan lapangan gas, serta menjamin keamanan pasokan gas bumi yang berkelanjutan untuk kebutuhan domestik.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan sebagian besar dari 72 siswa di Jakarta Timur yang diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dipulangkan dari rumah sakit. Diduga mereka keracunan setelah menyantap spageti dari dapur MBG.

Namun dia mengatakan belum mendapatkan perkembangan secara rinci dari Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Dinas Pendidikan.

"Hampir semua siswa itu sudah dipulangkan, hampir semua sebagian besar. Tapi pagi ini saya belum mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan maupun Kepala Dinas Pendidikan," katanya saat Groundbreaking Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan para siswa diduga keracunan makanan spageti. Informasi itu dia terima dari siswa saat dirinya menyambangi rumah sakit.

"Waktu itu ketika berdialog dengan saya, mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar ini dari spageti," sambungnya.

Meski begitu, Pramono menyerahkan semuanya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjelaskan secara rinci penyebab insiden tersebut.

Sebelumnya, siswa diduga mengalami keracunan setelah menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (2/4/2026). Mereka berasal dari Siswa yang terdampak berasal dari SMAN 91 Jakarta, serta SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang menyatakan bahwa BGN menyampaikan permohonan maaf atas kejadian insiden keamanan pangan dalam program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Kelapa 2, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Nanik juga memastikan bahwa BGN akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Selain itu, pihaknya juga langsung menghentikan operasional (suspend) dapur MBG terkait.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian ini. BGN juga akan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan di rumah sakit," kata Nanik dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).

BGN lanjut Nanik, juga telah mengambil langkah tegas sebagai bentuk tanggung jawab dan pengamanan dengan menghentikan operasional SPPG tersebut.

"Selain itu, SPPG Pondok Kelapa kami suspend untuk waktu yang tidak terbatas karena kondisi dapur, termasuk tata letak dan IPAL, masih belum memenuhi standar," tegasnya.

Indonesia harus segera memiliki peta jalan transisi energi yang sinkron antar lintas sektor. Hal ini untuk memastikan transformasi menuju energi bersih berjalan efektif dan berkontribusi terhadap target Indonesia Emas 2045.

Hal itu mengemuka dalam forum Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025 yang digelar Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) di Jakarta, 6-8 Oktober 2025.

Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa menegaskan, transisi energi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, namun masih terhambat oleh kebijakan yang belum terkoordinasi antar kementerian dan lembaga.

"Masih ada pekerjaan rumah besar. Target di masing-masing sektor belum sinkron. Tanpa koordinasi lintas sektor yang kuat, arah kebijakan akan berjalan sendiri-sendiri," kata Fabby.

Fabby juga menekankan perlunya lembaga yang memiliki mandat jelas dan terintegrasi untuk mengawal arah kebijakan energi nasional agar implementasi transisi energi lebih efektif dan konsisten.

Tiga Tantangan Utama

Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025 mengidentifikasi tiga tantangan utama yang dapat menghambat tercapainya visi Indonesia Emas 2045, upaya keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap), dan berkontribusi terhadap mitigasi krisis iklim.

Anggota Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Sripeni Inten Cahyani, menjelaskan tantangan pertama adalah ketegangan geopolitik dan melemahnya multilateralisme.

Ia mengutip pandangan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menilai para pemimpin dunia kini cenderung lebih fokus pada kepentingan nasional, sehingga kerja sama global dalam isu energi dan iklim menjadi semakin sulit terwujud.

"Padahal, kita semua hidup di satu bumi yang sama dan harus bersama menjaga komitmen terhadap Persetujuan Paris," ujar Sripeni.

Tantangan berikutnya adalah subsidi dan insentif energi yang belum tepat sasaran. Sripeni menjelaskan bahwa subsidi banyak dialirkan untuk energi fosil. Di sisi lain, energi terbarukan perlu dukungan agar bisa lebih kompetitif dan terjangkau.

Selanjutnya, rantai pasok industri energi bersih nasional yang masih lemah. Penguatan rantai pasok dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang sejalan dengan visi pemerintah mencapai Indonesia Emas 2045 dan keluar dari middle-income trap.

Untuk menyelesaikan hambatan ini, ICEF dan Institute for Essential Services Reform (IESR) merekomendasikan tiga strategi utama yang dapat dicapai dalam dua tahun ini.

Pertama, pelaksanaan program PLTS Desa 100 GW. Program ini dapat menjadi kuda hitam atau game changer bagi transisi energi Indonesia.Adapun syarat yang dibutuhkan di antaranya terdapat dasar hukum yang mengikat, kejelasan lembaga pelaksana, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan, termasuk peran Koperasi Merah Putih.

Kedua, penambahan kuota PLTS atap. Meningkatnya minat masyarakat terhadap PLTS atap perlu diimbangi dengan evaluasi sistem kelistrikan PLN agar keandalan jaringan tetap terjaga. Selain itu, diperlukan mekanisme pembagian risiko (risk sharing) antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha.

Ketiga, mendorong proyek percontohan untuk mekanisme penukaran energi (swap) atau Penggunaan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) yang telah diatur dalam PP No. 40/2025 dan Permen ESDM No. 11/2021.

Inisiatif ini ditujukan bagi industri yang ingin menggunakan energi bersih untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Untuk mendukung strategi utama tersebut, ICEF dan IESR merekomendasikan enam faktor pendukung yang perlu dibangun dalam empat tahun ke depan.

Pertama, edukasi dan partisipasi publik agar masyarakat memahami dan menerima transisi energi. Kedua, dukungan regulasi yang membuat proyek energi terbarukan layak dan bankable.

Insentif dan subsidi perlu dialihkan dari energi fosil menuju energi terbarukan agar menarik investasi. Ketiga, penyelarasan instrumen keuangan dan pasar karbon.

Integrasi antara kebijakan keuangan dan kebijakan teknis diperlukan untuk membuat proyek energi terbarukan lebih menarik secara ekonomi.

Keempat, penguatan sistem kelistrikan dan penyesuaian kontrak pembelian listrik (Purchase Power Agreement, PPA) diperlukan untuk memastikan keandalan, termasuk penerapan teknologi smart grid.

Kelima, pengembangan kompetensi hijau seperti pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan SDM menghadapi kebutuhan teknologi baru dan pekerjaan hijau.

Keenam, penciptaan ekosistem hidrogen hijau dengan memperhatikan tiga faktor penentu keberhasilan, yakni harga energi yang kompetitif, efisiensi teknologi, dan kesiapan infrastruktur rantai pasok.

Sripeni menegaskan agar transisi energi memberi dampak positif bagi masyarakat maka diperlukan kepemimpinan nasional yang memiliki komitmen, konsistensi, dan kontinuitas kebijakan.

Sejak pertama kali digelar pada 2018, IETD menjadi forum tahunan yang membahas isu strategis transisi energi nasional. Tahun ini, IETD 2025 berlangsung pada 6-8 Oktober 2025, diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dengan dukungan British Embassy Jakarta melalui proyek Green Energy Transition Indonesia (GETI).

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai bisa menjadi "kuda hitam" dalam mempercepat transisi energi Indonesia menuju target Indonesia Emas 2045.

Hal ini mengemuka dalam forum Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025, yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) di Jakarta.

Anggota ICEF Sripeni Inten Cahyani mengatakan, Indonesia menghadapi tiga tantangan besar dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.Pertama, meningkatnya ketegangan geopolitik dan melemahnya kerja sama global.

Ia mengutip pandangan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menilai para pemimpin dunia kini cenderung lebih fokus pada kepentingan nasional, sehingga kerja sama global dalam isu energi dan iklim menjadi semakin sulit terwujud.

"Padahal, kita semua hidup di satu bumi yang sama dan harus bersama menjaga komitmen terhadap Persetujuan Paris," ujar Sripeni.

Tantangan kedua, lanjutnya, subsidi energi yang belum tepat sasaran. Saat ini, sebagian besar subsidi masih dialirkan untuk energi fosil, sementara energi terbarukan belum mendapat dukungan optimal agar bisa lebih kompetitif dan terjangkau.

Selanjutnya, rantai pasok industri energi bersih nasional yang masih lemah. Penguatan rantai pasok dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang sejalan dengan visi pemerintah mencapai Indonesia Emas 2045 dan keluar dari middle-income trap.

Untuk menyelesaikan hambatan ini, ICEF dan Institute for Essential Services Reform (IESR) merekomendasikan tiga strategi utama yang dapat dicapai dalam dua tahun ini.

Pertama, pelaksanaan program PLTS Desa 100 GW. Program ini dapat menjadi kuda hitam atau game changer bagi transisi energi Indonesia. Adapun syarat yang dibutuhkan di antaranya terdapat dasar hukum yang mengikat, kejelasan lembaga pelaksana, serta mekanisme pelaksanaan yang transparan, termasuk peran Koperasi Merah Putih.

Kedua, penambahan kuota PLTS atap. Meningkatnya minat masyarakat terhadap PLTS atap perlu diimbangi dengan evaluasi sistem kelistrikan PLN agar keandalan jaringan tetap terjaga. Selain itu, diperlukan mekanisme pembagian risiko (risk sharing) antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha.

Ketiga, mendorong proyek percontohan untuk mekanisme penukaran energi (swap) atau Penggunaan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) yang telah diatur dalam PP No. 40/2025 dan Permen ESDM No. 11/2021.

Inisiatif ini ditujukan bagi industri yang ingin menggunakan energi bersih untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Untuk mendukung strategi utama tersebut, ICEF dan IESR merekomendasikan enam faktor pendukung yang perlu dibangun dalam empat tahun ke depan.

Pertama, edukasi dan partisipasi publik agar masyarakat memahami dan menerima transisi energi. Kedua, dukungan regulasi yang membuat proyek energi terbarukan layak dan bankable. Insentif dan subsidi perlu dialihkan dari energi fosil menuju energi terbarukan agar menarik investasi.

Ketiga, penyelarasan instrumen keuangan dan pasar karbon. Integrasi antara kebijakan keuangan dan kebijakan teknis diperlukan untuk membuat proyek energi terbarukan lebih menarik secara ekonomi.

Keempat, penguatan sistem kelistrikan dan penyesuaian kontrak pembelian listrik (Purchase Power Agreement, PPA) diperlukan untuk memastikan keandalan, termasuk penerapan teknologi smart grid.

Kelima, pengembangan kompetensi hijau seperti pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan SDM menghadapi kebutuhan teknologi baru dan pekerjaan hijau.

Keenam, penciptaan ekosistem hidrogen hijau dengan memperhatikan tiga faktor penentu keberhasilan, yakni harga energi yang kompetitif, efisiensi teknologi, dan kesiapan infrastruktur rantai pasok.

Sripeni menegaskan agar transisi energi memberi dampak positif bagi masyarakat maka diperlukan kepemimpinan nasional yang memiliki komitmen, konsistensi, dan kontinuitas kebijakan.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa meyakini bahwa transisi energi dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru, asalkan diiringi dengan tindakan konkret dan koordinasi lintas sektor yang kuat.

"Masih ada pekerjaan rumah (PR) besar. Yang pertama adalah target yang belum sinkron antara satu perangkat kebijakan dengan perangkat kebijakan lainnya. Masing-masing kementerian, lembaga, dan sektor masih memiliki target tersendiri," ungkap Fabby.

Ia juga menekankan pentingnya memperjelas kelembagaan yang mengawal arah transisi energi nasional secara terintegrasi agar kebijakan berjalan lebih efektif.

Sejak pertama kali digelar pada 2018, IETD menjadi forum tahunan yang membahas isu strategis transisi energi nasional.

Tahun ini, IETD 2025 berlangsung pada 6-8 Oktober 2025, diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dengan dukungan British Embassy Jakarta melalui proyek Green Energy Transition Indonesia (GETI).