Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi terkait izin tinggal WNA di Indonesia mengungkap sejumlah fakta baru, mulai dari penggunaan kode “malaikat” untuk distribusi uang hingga dugaan jatah Rp100 juta per minggu untuk Silmy.

Kasus ini pertama kali disampaikan KPK ketika melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2026) dengan mengamankan belasan orang di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim KPK kemudian mengembangkan penyelidikan ke wilayah Bali dan Jawa Barat.

Silmy merupakan salah satu pihak yang dicari, dia sempat hilang dari radar KPK hingga akhirnya menyerahkan diri pada Rabu (3/6/2026) malam. Total pihak yang diamankan 18 orang termasuk dari pihak swasta.

Pada Kamis (4/6/2026), KPK mengumumkan 8 orang tersangka termasuk Silmy. Penetapan ini berdasarkan kecukupan barang bukti yang telah dihimpun lembaga antirasuah. Berikut daftarnya:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Fakta - fakta Kasus Silmy Karim

1. Berawal Hasil Pengembangan Penyidikan dan Temuan PPATK

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan masyarakat, pengembangan penyidikan pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2025, dan data laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Setyo menjelaskan dalam laporan yang disusun oleh PPATK terkait transaksi keuangan 35 pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) selama periode 2019–2025, ditemukan aliran dana yang masuk ke 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

Dari jumlah tersebut, hanya Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang berasal dari gaji dan tunjangan resmi para pegawai. Sementara itu, sekitar Rp357 miliar atau 97% sisanya diduga berasal dari pihak-pihak yang mengajukan layanan keimigrasian, mulai dari pengurusan visa, paspor, tenaga kerja asing, hingga izin tinggal.

2. Rekening Khusus Tampung Uang Pemerasan, Raup Untung Rp145,5 Miliar

Silmy memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS), untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal.

Selanjutnya, JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar kemudian memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal untuk menjalankan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiandyah (GST).

Gusti kemudian membuat rekening khusus untuk menampung uang hasil pemerasan.

"Bahwa kemudian, GST diduga memanfaatkan beberapa rekening nominee sebagai ‘rekening pengepul’ untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari biro jasa atau pihak WNA," ucap Setyo.

Ditemukan fakta bahwa para tersangka menggunakan rekening milik cleaning service, office boy, keluarga, dan kerabat untuk menampung uang hasil pemerasan.

Diketahui sepanjang 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

3. Silmy Terima Rp100 Juta per Minggu

Setyo menyampaikan, uang hasil pemerasan dibagikan setiap pekan di hari Jumat. Adapun Silmy mendapatkan Rp100 juta per minggu.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," jelasnya.

4. Kode Khusus 'Malaikat' hingga 'Vokalis' untuk Tebar Uang Haram

Para tersangka menggunakan kode atau istilah khusus untuk mendistribusikan uang, seperti sebutan “malaikat” yang digunakan untuk mengirim uang kepada pejabat di Direktorat Imigrasi.

"Memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi," jelas Setyo.

Tak hanya itu, terdapat kode lainnya berupa vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu.

5. Uang Dimanfaatkan untuk Buka Usaha Towing hingga Emas Digunakan Beli Rumah

KPK menyebut uang hasil pemerasan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, termasuk pembelian aset, serta kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan aliran dana tersebut.

Selain itu, KPK juga menemukan penggunaan emas untuk membeli rumah. Hal ini dilakukan karena para tersangka panik setelah kasus RPTKA tahun 2025 terungkap oleh KPK.

Akibatnya, mereka mulai menarik uang dari rekening tampungan, di mana salah satu pihak membeli emas yang kemudian digunakan untuk membeli rumah.

6. Pemerasan Dilakukan Sistemik dari Tingkat Wilayah sampai Pusat

Kasus pemerasan dilakukan secara sistemik dari pejabat tingkat atas hingga jabatan ditingkat bawah. Dalam praktiknya, pengajuan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) diduga sengaja dipersulit melalui berbagai hambatan administratif.

Permohonan yang diajukan kerap ditolak atau tidak diproses, sehingga pemohon terpaksa mengeluarkan biaya tambahan agar dokumennya dapat dilanjutkan. Pembayaran tersebut diduga dilakukan tidak hanya di tingkat kantor imigrasi daerah melalui loket verifikasi, tetapi juga kembali di tingkat pusat pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menurut KPK, temuan ini menunjukkan adanya dugaan praktik pemerasan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Modus tersebut diduga melibatkan mekanisme perintah dari tingkat atas ke bawah (top-down), sementara aliran dana mengalir dari bawah ke atas dalam bentuk setoran (bottom-up), sehingga membentuk pola yang terorganisasi dalam proses pelayanan keimigrasian.

7. Sita Barang Bukti dengan Nilai Rp17,5 miliar

KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan atau berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Nilai total aset yang diamankan mencapai sekitar Rp17,5 miliar, terdiri atas berbagai jenis barang dan instrumen keuangan.

Barang bukti tersebut meliputi tujuh unit mobil, 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda, dana yang tersimpan dalam rekening bank dan aset kripto, serta sejumlah uang dalam mata uang asing. Adapun rincian barang bukti yang disita adalah sebagai berikut:

Pertama, aset yang disita dari Juniadi Sri Priambudi (JSP) selaku Ketua Tim Alih Status ITAS, yakni:

1. Saldo rekening milik JSP senilai Rp2,2 miliar;
2. 3 bundel sertifikat hak milik bidang tanah di Jakarta;
3. 3 unit mobil;
4. 5 unit motor; dan
5. 2 unit sepeda.

Kedua, aset yang disita dari Gusti Bernardiansyah (GST) selaku Staf Subdit Izin Tinggal, yakni:

1. 4 akun aset kripto senilai Rp1,2 miliar;
2. 4 unit mobil;
3. 1 unit truk towing;
4. 7 unit motor;
5. 1 bundel BPKB kendaraan roda dua;
6. 8 unit sepeda;
7. dan 500 gram emas

Ketiga, aset yang disita dari Ronald Arman Abdullah (RAA) selaku Kakanim Jakarta Pusat tahun 2024-2025 dan Kakanim Jakarta Barat tahun 2025-2026, yakni:

1. Saldo rekening atas nama RAA
2. 18 keping emas seberat 200 gram;
3. Mata uang asing US Dollar, US$14.500;
4. Mata uang asing Singapore Dollar, SGD 10.000;
5. Mata uang asing Saudi Arabia Riyal, SAR 30;
6. 1 buah BPKP mobil;
7. 2 buah BPKP motor; dan
8. 1 buah sertifikat perhiasan cincin berlian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kuasa Hukum eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Achram menyampaikan bahwa kliennya sedang berada menjalankan agenda lain saat dicari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai konteks, Silmy merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin dokumen tinggal WNA di Indonesia. Dirinya sempat dicari oleh KPK sampai akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada Rabu (3/6/2026) malam.

Achram menambahkan bahwa kliennya justru mengetahui dicari oleh KPK dari pemberitaan yang sudah beredar.

"Memang kebetulan beliau itu ketika narasi yang di media itu dicari, itu beliau sedang melanjutkan kegiatan agendanya mereka seperti biasa. Jadi benar-benar tidak tahu. Kaget juga beliau waktu itu," katanya di rumah Silmy Karim yang sedang digeledah di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Sahala Siahaan, salah satu kuasa hukum Silmy Karim, juga menyayangkan narasi yang berkembang terkait operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus yang menjerat kliennya.

Dia menilai narasi tersebut berpotensi menimbulkan kesan bahwa Silmy sulit ditemukan atau menghindari proses hukum. Padahal, kata dia, hingga saat itu Silmy tidak pernah menerima panggilan pemeriksaan terkait perkara tersebut, baik panggilan pertama, kedua, maupun ketiga.

"Pengertian ini sulit dicari kan menjadi ambigu, dan membuat orang menjadi bingung, apakah Pak Silmy pernah mendapat panggilan kah? Apakah sudah dipanggil tiga kali kah? Apakah sudah DPO sampai di ada imbauan menyerahkan diri? Ini sesuatu hal yang perlu kami cermati oleh karena itu sangat merugikan daripada posisi Pak Silmy Karim," jelasnya.

Terkait pengajuan praperadilan, Sahala menyebut masih mempertimbangkan opsi tersebut. Dia menyampaikan saat ini pihaknya masih fokus untuk mendampingi Silmy menjalani proses hukum.

Kasus Pemerasan Pengurusan Izin Tinggal WNA

Kasus ini pertama kali disampaikan KPK ketika melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2026) dengan mengamankan belasan orang di kantor Imigrasi Jakarta Barat. Hingga pada Rabu (3/6/2026) total pihak yang diamankan sebanyak 18 orang. Delapan diantaranya ditetapkan sebagai tersangka.

Pada perkara ini, kapasitas Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024. Silmy memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Jika uang tidak diberikan, maka proses izin tinggal akan dipersulit.

Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiandyah (GST).

Gusti membuat rekening bank khusus menampung uang hasil pemerasan. Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/ Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Kamis (4/6/2026).

Adapun KPK menetapkan 8 tersangka dan menahannya selama 20 hari sejak 4 Juni hingga 23 Juni 2026, para tersangka adalah:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim (SK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, sebanyak enam mobil yang ditumpangi penyidik tiba pukul 13.47 WIB. Mereka langsung masuk ke dalam membawa koper dan tas untuk melaksanakan penggeledahan.

Tak hanya itu, penggeledahan dikawal oleh puluhan brimob bersenjata lengkap. Mereka tampak datang menggunakan truk bertuliskan "Korps Brimob".

Sebelumnya KPK telah menyita barang bukti dari para tersangka yang nilainya mencapai Rp17,5 miliar, terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Diketahui, Silmy terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Pada perkara ini, kapasitas jabatan Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga telah memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiandyah (GST).

Gusti dengan sengaja membuat rekening khusus untuk menampilkan uang hasil pemerasan. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, selama periode 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo saat konferensi pers, pada Kamis (4/6/2026).

Setyo memaparkan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus pemerasan RPTKA 2025 dan hasil laporan analisis keuangan PPATK.

Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan, sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," jelas Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka, yaitu:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.