Bisnis.com, JAKARTA — Penetapan eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi terkait izin tinggal WNA di Indonesia mengungkap sejumlah fakta baru, mulai dari penggunaan kode “malaikat” untuk distribusi uang hingga dugaan jatah Rp100 juta per minggu untuk Silmy.

Kasus ini pertama kali disampaikan KPK ketika melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (2/6/2026) dengan mengamankan belasan orang di Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim KPK kemudian mengembangkan penyelidikan ke wilayah Bali dan Jawa Barat.

Silmy merupakan salah satu pihak yang dicari, dia sempat hilang dari radar KPK hingga akhirnya menyerahkan diri pada Rabu (3/6/2026) malam. Total pihak yang diamankan 18 orang termasuk dari pihak swasta.

Pada Kamis (4/6/2026), KPK mengumumkan 8 orang tersangka termasuk Silmy. Penetapan ini berdasarkan kecukupan barang bukti yang telah dihimpun lembaga antirasuah. Berikut daftarnya:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Fakta - fakta Kasus Silmy Karim

1. Berawal Hasil Pengembangan Penyidikan dan Temuan PPATK

Ketua KPK, Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan masyarakat, pengembangan penyidikan pemerasan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2025, dan data laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Setyo menjelaskan dalam laporan yang disusun oleh PPATK terkait transaksi keuangan 35 pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) selama periode 2019–2025, ditemukan aliran dana yang masuk ke 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

Dari jumlah tersebut, hanya Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang berasal dari gaji dan tunjangan resmi para pegawai. Sementara itu, sekitar Rp357 miliar atau 97% sisanya diduga berasal dari pihak-pihak yang mengajukan layanan keimigrasian, mulai dari pengurusan visa, paspor, tenaga kerja asing, hingga izin tinggal.

2. Rekening Khusus Tampung Uang Pemerasan, Raup Untung Rp145,5 Miliar

Silmy memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS), untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal.

Selanjutnya, JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar kemudian memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal untuk menjalankan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiandyah (GST).

Gusti kemudian membuat rekening khusus untuk menampung uang hasil pemerasan.

"Bahwa kemudian, GST diduga memanfaatkan beberapa rekening nominee sebagai ‘rekening pengepul’ untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari biro jasa atau pihak WNA," ucap Setyo.

Ditemukan fakta bahwa para tersangka menggunakan rekening milik cleaning service, office boy, keluarga, dan kerabat untuk menampung uang hasil pemerasan.

Diketahui sepanjang 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas/Kementerian Imipas menerima uang secara langsung (tunai/transfer) maupun melalui layering/perantara, sekurang-kurangnya mencapai Rp145,5 miliar.

3. Silmy Terima Rp100 Juta per Minggu

Setyo menyampaikan, uang hasil pemerasan dibagikan setiap pekan di hari Jumat. Adapun Silmy mendapatkan Rp100 juta per minggu.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," jelasnya.

4. Kode Khusus 'Malaikat' hingga 'Vokalis' untuk Tebar Uang Haram

Para tersangka menggunakan kode atau istilah khusus untuk mendistribusikan uang, seperti sebutan “malaikat” yang digunakan untuk mengirim uang kepada pejabat di Direktorat Imigrasi.

"Memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi," jelas Setyo.

Tak hanya itu, terdapat kode lainnya berupa vokalis, gitaris, backing vocal, dan koreografer yang merepresentasikan aliran uang untuk pihak-pihak tertentu.

5. Uang Dimanfaatkan untuk Buka Usaha Towing hingga Emas Digunakan Beli Rumah

KPK menyebut uang hasil pemerasan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, termasuk pembelian aset, serta kegiatan usaha seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan aliran dana tersebut.

Selain itu, KPK juga menemukan penggunaan emas untuk membeli rumah. Hal ini dilakukan karena para tersangka panik setelah kasus RPTKA tahun 2025 terungkap oleh KPK.

Akibatnya, mereka mulai menarik uang dari rekening tampungan, di mana salah satu pihak membeli emas yang kemudian digunakan untuk membeli rumah.

6. Pemerasan Dilakukan Sistemik dari Tingkat Wilayah sampai Pusat

Kasus pemerasan dilakukan secara sistemik dari pejabat tingkat atas hingga jabatan ditingkat bawah. Dalam praktiknya, pengajuan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) diduga sengaja dipersulit melalui berbagai hambatan administratif.

Permohonan yang diajukan kerap ditolak atau tidak diproses, sehingga pemohon terpaksa mengeluarkan biaya tambahan agar dokumennya dapat dilanjutkan. Pembayaran tersebut diduga dilakukan tidak hanya di tingkat kantor imigrasi daerah melalui loket verifikasi, tetapi juga kembali di tingkat pusat pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menurut KPK, temuan ini menunjukkan adanya dugaan praktik pemerasan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Modus tersebut diduga melibatkan mekanisme perintah dari tingkat atas ke bawah (top-down), sementara aliran dana mengalir dari bawah ke atas dalam bentuk setoran (bottom-up), sehingga membentuk pola yang terorganisasi dalam proses pelayanan keimigrasian.

7. Sita Barang Bukti dengan Nilai Rp17,5 miliar

KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan atau berasal dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Nilai total aset yang diamankan mencapai sekitar Rp17,5 miliar, terdiri atas berbagai jenis barang dan instrumen keuangan.

Barang bukti tersebut meliputi tujuh unit mobil, 15 unit sepeda motor, 11 unit sepeda, dana yang tersimpan dalam rekening bank dan aset kripto, serta sejumlah uang dalam mata uang asing. Adapun rincian barang bukti yang disita adalah sebagai berikut:

Pertama, aset yang disita dari Juniadi Sri Priambudi (JSP) selaku Ketua Tim Alih Status ITAS, yakni:

1. Saldo rekening milik JSP senilai Rp2,2 miliar;
2. 3 bundel sertifikat hak milik bidang tanah di Jakarta;
3. 3 unit mobil;
4. 5 unit motor; dan
5. 2 unit sepeda.

Kedua, aset yang disita dari Gusti Bernardiansyah (GST) selaku Staf Subdit Izin Tinggal, yakni:

1. 4 akun aset kripto senilai Rp1,2 miliar;
2. 4 unit mobil;
3. 1 unit truk towing;
4. 7 unit motor;
5. 1 bundel BPKB kendaraan roda dua;
6. 8 unit sepeda;
7. dan 500 gram emas

Ketiga, aset yang disita dari Ronald Arman Abdullah (RAA) selaku Kakanim Jakarta Pusat tahun 2024-2025 dan Kakanim Jakarta Barat tahun 2025-2026, yakni:

1. Saldo rekening atas nama RAA
2. 18 keping emas seberat 200 gram;
3. Mata uang asing US Dollar, US$14.500;
4. Mata uang asing Singapore Dollar, SGD 10.000;
5. Mata uang asing Saudi Arabia Riyal, SAR 30;
6. 1 buah BPKP mobil;
7. 2 buah BPKP motor; dan
8. 1 buah sertifikat perhiasan cincin berlian.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim (SK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2026).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, sebanyak enam mobil yang ditumpangi penyidik tiba pukul 13.47 WIB. Mereka langsung masuk ke dalam membawa koper dan tas untuk melaksanakan penggeledahan.

Tak hanya itu, penggeledahan dikawal oleh puluhan brimob bersenjata lengkap. Mereka tampak datang menggunakan truk bertuliskan "Korps Brimob".

Sebelumnya KPK telah menyita barang bukti dari para tersangka yang nilainya mencapai Rp17,5 miliar, terdiri dari 7 unit mobil, 15 unit motor, 11 unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan rekening aset kripto, serta sejumlah mata uang asing.

Diketahui, Silmy terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan dokumen izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. Pada perkara ini, kapasitas jabatan Silmy adalah Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Silmy diduga telah memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal. Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Gusti Bernardiandyah (GST).

Gusti dengan sengaja membuat rekening khusus untuk menampilkan uang hasil pemerasan. Menurut Ketua KPK, Setyo Budiyanto, selama periode 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan Rp145,5 miliar.

"Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi, yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," ucap Setyo saat konferensi pers, pada Kamis (4/6/2026).

Setyo memaparkan kasus ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus pemerasan RPTKA 2025 dan hasil laporan analisis keuangan PPATK.

Dalam laporan PPATK mengenai transaksi keuangan yang terkait dengan 35 pegawai Kementerian Imipas pada periode tahun 2019-2025, ditemukan aliran dana pada 96 rekening bank dengan total nilai mencapai Rp366,7 miliar.

"Dari total aliran uang tersebut, hanya sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 3% yang bersumber dari gaji atau tunjangan, sementara sisanya atau 97% lainnya diduga berasal dari pihak-pihak yang melakukan pengurusan-pengurusan di bidang keimigrasian," jelas Setyo.

Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Hukum & HAM/Imipas tahun 2022–2026, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka, yaitu:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)
2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)
3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)
4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)
5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)
6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)
7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)
8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 4-23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara terhadap tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan para tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia menampung uang haram tersebut menggunakan rekening office boy (OB).

Ketua KPK Setyo Budiyanto lebih dulu menjelaskan bahwa hasil laporan PPATK terdapat aliran uang mencurigakan terhadap 35 pegawai Kementerian Imipas karena adanya transaksi ke 96 rekening dengan total uang Rp366,7 miliar selama periode 2019-2025.

Terungkap fakta bahwa salah satu pegawai staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah (GST) memang membuat rekening khusus untuk mengumpulkan uang hasil pemerasan.

"Jadi ada yang menggunakan planning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli, gitu," kata Setyo dalam konferensi pers, Kamis (4/6/2026).

Setyo menambahkan bahwa dalam rentang waktu 2022-2026 mereka memperoleh keuntungan sekitar Rp145,5 miliar. Uang kemudian dibagikan kepada para oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi, salah satunya eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim, yang dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024.

Dia diduga memerintahkan anak buahnya melakukan pemerasan melalui biaya tambahan jika WNA hendak mengurus dokumen. Dari hasil pemerasan, Silmy memperoleh Rp100 juta setiap minggunya.

"Salah satunya kepada Saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu," sambungnya.

Pemerasan Dilakukan Secara Sistemik

Menurut KPK, Silmy memerintahkan Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra (JS) untuk meminta jatah dari setiap pengurusan izin dokumen tinggal.

Kemudian JS memerintahkan Bagus Bramantyo (BGS) dan Tessar Bayu Setyaji (TBS) selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.

Bagus dan Tessar memberikan akses kepada dua staf Subdit Izin Tinggal agar dapat melaksanakan perintah tersebut, yakni Juniadi Sri Prambudi dan Bernardiandyah (GST). Alhasil, rangkaian pemerasan dilakukan berdasarkan perintah atasan. Sedangkan uang mengalir dari struktural jabatan di bawah hingga ke level atas.

"Oleh para pihak dari mulai alur perintah di atas ke bawah, serta aliran uangnya, gitu, setoran-setoran dari bottom-up, gitu. Jadi yang proses perintahnya itu dari top-down, kemudian uangnya dari proses setoran dari bottom-up, bawah ke atas. Kumpulinnya di bawah dengan menggunakan beberapa rekening-rekening," ucap Setyo.

KPK Tetapkan 8 Tersangka

Dalam kasus ini KPK menetapkan 8 tersangka setalah memperoleh dua barang bukti yang cukup, yakni:

1. Eks Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST)

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20

Hari pertama sejak 4–23 Juni 2026. Penahanan terhadap tersangka JSP, GST, dan RAA dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang ACLC C1 KPK. Sementara, terhadap Tersangka SK, SMG, JS, TBS, dan BGS ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan sejumlah oknum penegak hukum dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di tiga lokasi jelang akhir 2025.

Hattrick OTT KPK itu berlangsung di wilayah Kabupaten Tangerang, Bekasi hingga Hulu Sungai Utara. Dari OTT itu, sejumlah jaksa turut diamankan mulai dari Kejari Kabupaten Tangerang, Kejati Banten dan Kejari HSU.

OTT Tangerang

OTT di Tangerang ini bermula saat KPK mengendus soal kasus pemerasan warga negara Asing (WNA) Korea Selatan. Total, ada sembilan orang yang ditangkap KPK dalam operasi senyap itu.

Sembilan orang itu terdiri dari Kasubbag Daskrimti dan Perpustakaan Kejati Banten, Redy Zulkarnaen, dua orang pengacara, dan enam orang dari pihak swasta. Namun, sejatinya ada dua jaksa yang harusnya diamankan, namun gagal karena OTT diduga bocor.

Adapun, dua jaksa itu adalah Kasipidum Kejari Tigaraksa Herdian Malda Ksastria dan Jaksa Penuntut Umum Rivaldo Valini. Dalam OTT ini, lembaga antirasuah juga turut menyita Rp900 juta.

Setelah melakukan OTT, KPK kemudian melimpahkan penanganan perkara ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Sprindik kasus pemerasan WNA ini terbit sejak Rabu (17/12/2025).

Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan intensif, korps Adhyaksa menetapkan lima tersangka dalam perkara ini. Perinciannya, Redy Zulkarnaen, Rivaldo Valini, Herdian Malda Ksastria, pengacara berinisial DF, dan alih bahasa berinisial MS.

Mereka kemudian bakal diperiksa secara intensif oleh penyidik Kejagung untuk mengungkap kasus dugaan pemerasan terhadap WNA ini secara terang benderang.

OTT Hulu Sungai Utara

Kasus ini terungkap setelah KPK menjaring 21 orang dalam OTT di HSU, 6 di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, tiga jaksa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara rasuah ini.

Tiga jaksa itu yakni Kajari Hulu Sungai Utara (HSU) Albertinus P Napitupulu (APN), Kasi Intel Kejari HSU Asis Budianto (ASB) dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Tri Taruna Fariadi (TAR). Namun, khusus Tri Taruna hingga saat ini diburu oleh KPK usai diduga kabur saat OTT digelar.

Adapun, kasus ini berkaitan dengan dugaan suap terhadap pejabat Kejari HSU yang memproses kasus pejabat yang dilaporkan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dalam hal ini, Albertinus diduga mendapatkan uang Rp804 juta dari perkara ini baik itu secara langsung atau melalui perantara.

Tak hanya itu, Albertinus memotong anggaran Kejaksaan Negeri HSU sebesar Rp257 juta untuk kepentingan pribadi. Dia juga diduga menerima Rp450 juta dari Kadis dan Sekwan DPRD Rp405 juta, serta transfer rekening istri Albertinus Rp45 juta.

Sementara itu, Taruna Fariadi diduga menerima Rp1,07 miliar. Uang itu berasal dari Yandi Rp930 juta dan Rp140 juta berasal dari rekanan.

OTT Bekasi

Khusus OTT Bekasi, sejatinya tidak ada jaksa yang diamankan. Namun demikian, Kepala Kejari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman sempat diduga dalam praktik rasuah di wilayah ini.

Oleh sebab itu, KPK telah melakukan geledah dan menyegel dua rumah milik Eddy di Bekasi. Namun, keterlibatan Eddy dinilai tak cukup bukti setelah dilakukan gelar perkara. Alhasil, penyidik pun berjanji bakal membuka kembali segel rumah Eddy.

Adapun, tokoh besar dalam operasi anti-rasuah ini adalah Bupati Bekasi Ade Kuswara. Ade diduga melakukan tindak korupsi saat awal menjabat sebagai Bupati. Total suap proyek ijon yang menyeret Ade mencapai Rp14,2 miliar.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Sarjan selaku pihak swasta melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar.

Atas dasar gelar perkara, KPK pun menetapkan tiga tersangka terhadap Ade, HM Kunang dan Sarjan. Ade dan ayahnya disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.

Kejagung Copot Jaksa Nakal

Setelah adanya peristiwa OTT ini, Kejagung menyatakan telah mencopot sekaligus menonaktifkan seluruh jaksa yang terlibat dalam kasus rasuah ini.

Jaksa yang itu mulai dari Albertinus P Napitupulu, Asis Budianto, Tri Taruna Fariadi, Redy Zulkarnaen, Herdian Malda Ksastria dan Rivaldo Valini.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan usai mereka dinonaktifkan, maka gaji maupun tunjangan Albertinus hingga Rivaldo bakal dihentikan sementara hingga kasus memiliki kekuatan hukum tetap.

"Karena dinonaktifkan otomatis gaji, tunjangan juga berhenti," ujar Anang saat dihubungi, dikutip Senin (22/12/2025).

Kemudian, Anang juga menegaskan bahwa Kejagung tidak akan mengintervensi proses penegakan hukum terkait ketiga jaksa itu.

Lebih jauh, Anang justru memastikan korps Adhyaksa bakal membantu KPK dalam memburu jaksa Taruna Fariadi yang diduga kabur saat OTT.

"Kita juga akan cari, kita pasti membantu KPK. Kalau memang ada kita akan serahkan kepada penyidik KPK," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan warga negara asing asal Korea Selatan di Tigaraksa Banten dan Kejaksaan TinggiBanten.

Selain itu, dua tersangka lainnya merupakan pihak swasta sehingga total sementara tersangka dalam perkara ini berjumlah lima orang.

Mereka adalah Kasipidum Kejari Tigaraksa berinisial HMK, Jaksa Penuntut Umum berinisial RV, dan Kasubag Daskrimti Kejati Banten berinisial RZ. Dua tersangka lainnya berinisial DF selaku pengacara dan MS selaku penerjemah.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna pihaknya lebih dulu menetapkan HMK dan RV sebagai tersangka pada Rabu (17/12/2025), di mana di hari yang sama KPK juga mengamankan RZ dalam giat tertangkap tangan.

Pada Kamis (18/12/2025), KPK melimpahkan berkas kepada Kejagung sehingga Kejagung menetapkan tiga orang jaksa sebagai tersangka, begitupun dia orang lainnya.

"Dan tadi malam sudah diperiksa jadi total lima tersangka. Ada tiga oknum jaksa yang ditetapkan tersangka oleh kita dan sudah penyidikan, dan dua dari swasta," katanya kepada jurnalis di Kejaksaan Agung, Jumat (19/12/2025).

Dia menjelaskan para tersangka disangkakan pasal 12e Undang-Undang Tipikor. Anang mengatakan selain penetapan tersangka, Kejagung telah menyita Rp941 juta.

Anang menyampaikan untuk ketiga jaksa telah diberhentikan sementara terhitung sejak Jumat (19/12/2025) hingga berkekuatan hukum tetap.

Anang belum menjelaskan detail konstruksi perkara karena para tersangka masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Kejagung.

"Yang bersangkutan ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan," pungkasnya.