Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan mengelar kontes durian lokal, guna mengembangkan pertanian daerah sekaligus mengangkat kejayaan durian khas daerah ke tingkat nasional.

"Kontes ini bukan sekadar perlombaan, melainkan menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian sumber daya genetik durian lokal, meningkatkan nilai ekonomi komoditas unggulan daerah serta ajang ini mempromosikan ke tingkat nasional," kata Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan kontes durian lokal tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini akan digelar pada 9 Juli 2026 di Lapangan Bola Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sebagai bagian dari rangkaian Festival Budaya Suku Jerieng, "Pesona Budaya Jerieng".

Kontes durian yang diinisiasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Kepulauan Babel serta desa wisata ini terbuka kepesertaannya bagi seluruh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki pohon induk durian unggul dan pendaftaran akan dibuka secara gratis mulai tanggal 1 hingga 7 Juli 2026.

"Kita berharap kontes durian dan Festival Budaya Suku Jerieng ini dapat mendorong Bangka Barat menjadi destinasi pariwisata budaya unggulan yang menarik kunjungan wisatawan berkualitas, menggerakkan perekonomian lokal, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.

Ia menilai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kekayaan varietas durian lokal yang sangat potensial untuk dikembangkan, seperti durian tai babi, super tembaga dan jenis durian lokal lainnya.

"Melalui kontes ini, pemerintah ingin memberikan ruang bagi para petani dan pemilik pohon durian unggul untuk memperkenalkan kualitas buah terbaik yang dimiliki daerah," katanya.

​Ia menambahkan selain menjadi ajang promosi, kontes durian juga diharapkan mampu mendorong lahirnya varietas-varietas unggul yang dapat bersaing di pasar nasional.

"Pemerintah provinsi Babel terus berupaya memperkuat sektor pertanian berbasis potensi lokal sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat," katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Babel, Kurniawan berharap melalui kontes ini, durian Bangka Belitung semakin dikenal luas, memiliki daya saing tinggi, serta mampu menjadi kebanggaan masyarakat di tingkat nasional.

​"Kita ingin durian Bangka Belitung tidak hanya dikenal di daerah sendiri, melainkan juga menjadi salah satu varietas unggulan Indonesia yang mampu menarik perhatian pasar nasional," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pada tahun ini, Pemprov Kepulauan Babel mendapatkan kuota 6.000 sertifikat halal secara gratis

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggratiskan pengurusan 6.000 sertifikat halal bagi produk usaha mikro kecil menengah (UMKM), guna mendukung kebijakan pemerintah memberlakukan wajib halal pada Oktober 2026.

"Pada tahun ini, Pemprov Kepulauan Babel mendapatkan kuota 6.000 sertifikat halal secara gratis," kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kepulauan Babel, Andri Nurtito saat membuka sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026 di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan kegiatan sosialisasi wajib halal Oktober 2026 ini, sebagai percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mendorong wajib halal pada Oktober tahun ini.

"Kegiatan ini memiliki nilai yang sangat strategis dan sudah menjadi bagian dari upaya nasional dalam memperkuat dan mengimplementasikan produk halal di Indonesia khususnya Kepulauan Babel," katanya.

Ia menyatakan melalui kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang sama terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional.

"Wajib halal ini menjadi strategis pengembangan bisnis, karena dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperluas pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing produk di pasar global," katanya.

Selain itu, sertifikasi halal ini tentunya dapat membangun rantai pasok yang sehat, transparan dan produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Sertifikasi halal gratis tahun ini merupakan Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati) dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia, guna mempercepat sertifikasi halal produk UMKM di daerah ini," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sungailiat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama TNI AL sepakat membuka layanan mudik gratis bagi masyarakat di provinsi itu menggunakan KRI Semarang 594.

"Kami mengapresiasi TNI AL yang peduli melayani masyarakat membuka layanan mudik gratis menggunakan KRI Semarang 594 yang bersandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu, Bangka," kata Gubernur Provinsi Bangka Belitung Hidayat Arsani di Belinyu Bangka, Senin petang.

Ia mengatakan layanan mudik gratis diberikan bagi masyarakat Bangka yang berada di luar Bangka hendak pulang kampung untuk menikmati Lebaran menggunakan KRI Semarang 594 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.

"Layanan yang sama juga diberikan bagi masyarakat Pulau Bangka yang hendak ke Pulau Belitung, yang dijadwalkan sampai ke pelabuhan Belitung pada Rabu (17/3)," kata dia.

Komandan Pangkalan TNI AL Bangka Belitung (Danlanal) Koloner Marinir Yulindo mengatakan layanan mudik gratis untuk membantu mempermudah masyarakat di Bangka Belitung pulang ke kampung halaman menikmati suasana Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Kami mencatat sekitar 1.300 pemudik dari Bangka dan Belitung yang menggunakan layanan mudik gratis, terdiri dari 900 pemudik turun di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu dari Pelabuhan Tanjung Priok dan 400 pemudik naik kapal hendak ke Pulau Belitung," katanya.

Sesuai jadwal, kata dia, setelah bersandar dan menurunkan penumpang di Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu, selanjutnya KRI Semarang 594 melanjutkan berlayar mengantar pemudik ke Pulau Belitung.

KRI Semarang 594 salah kapal perang terbaik yang dimiliki Indonesia. Kapal tersebut dilengkapi peralatan kesehatan dan peralatan yang lain.

Pewarta: Kasmono
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Regulasi HPM untuk timah ini untuk menjaga harga bijih timah rakyat, agar para pengusahanya bagus tetapi masyarakat penambang juga bagus. Jangan pengusahanya dibuat baik tetapi rakyat tidak baik dan ini tidak boleh,

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia akan menerbitkan Harga Pokok Minimum (HPM) komoditas timah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Dalam waktu dekat ini, saya akan mengeluarkan HPM Timah agar harga timah masyarakat selalu terjaga dengan baik," kata Bahlil Lahadalia usai melantik Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepulauan Babel Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Minggu.

Ia mengatakan, Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki kekayaan yang luar biasa khususnya sumber daya alam yaitu bijih timah, sehingga diperlukan regulasi, penataan ulang penambangan yang baik demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

"Regulasi HPM untuk timah ini untuk menjaga harga bijih timah rakyat, agar para pengusahanya bagus tetapi masyarakat penambang juga bagus. Jangan pengusahanya dibuat baik tetapi rakyat tidak baik dan ini tidak boleh," katanya.

Ia menyatakan, dalam mempercepat penerbitan regulasi HPM komoditas timah ini, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Komisi XII DPR Republik Indonesia.

"Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya untuk segera mengeluarkan regulasi HPM timah ini, agar harga timah timah rakyat selalu terjaga dengan baik dan juga mendorong investasi sektor pengolahan timah di daerah ini," katanya.

Menurut dia, investasi timah harus berdampak terhadap perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Babel ini.

"Investasi ini harus tumbuh bersama-sama rakyat. Investasi tumbuh maka ekonomi masyarakat juga harus tumbuh," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pangkalpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyerahkan bantuan peralatan senilai Rp561 juta bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

"Pada tahun depan, kita harapkan UMKM ini mendapatkan bantuan modal kerja," kata Hidayat Arsani saat menyerahkan bantuan kepada UMKM di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan sebanyak 94 unit bantuan peralatan usaha ini diberikan kepada 53 pelaku UMKM se-Kepulauan Babel dengan total anggaran Rp561.618,190, guna meningkatkan produktivitas produk usaha kecil yang berdaya saing di pasar lokal, nasional bahkan internasional.

"Pada tahun depan bantuan bukan bentuk barang lagi, tetapi bantuan dalam bentuk modal kerja untuk mempercepat perekonomian masyarakat," katanya.

Ia menyoroti serapan kredit usaha rakyat (KUR) oleh UMKM yang masih rendah atau baru tujuh persen, sehingga perlu dorongan Bersama agar pelaku UMKM ini untuk dapat memanfaatkan KUR dalam mengembangkan usahanya.

"Serapan KUR baru tujuh persen dan ini sangat kecil sekali. Apakah pelaku UMKM tidak mengerti atau tidak mendapatkan informasi," katanya.

Ia menyatakan saat ini pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan KUR ini. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk pinjaman Rp100.000 tanpa jaminan.

"Serapan KUR UMKM Kepulauan Babel ini terendah di Indonesia dan ini cukup memalukan. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM untuk segera menyosialisasikan KUR ini," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan harga pasir timah SN 70 persen sebesar Rp300.000 per kilogram, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat penambang timah di daerah itu.

"Saya meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum pembeli timah yang bertransaksi di luar ketentuan harga yang telah disepakati Bersama," kata Hidayat Arsani dalam keterangan pers diterima LKBN ANTARA Babel di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PT Timah Tbk telah berkomitmen untuk penerapan harga beli pasir timah sebesar Rp300 ribu per kilogram untuk pasir bijih timah kadar atau SN 70 persen, sehingga tetap memberikan keuntungan bagi masyarakat penambang.

“Dirut PT Timah sudah berkomitmen harga beli Rp300 ribu untuk SN 70 persen. Dengan demikian, masyarakat penambang bisa memperoleh keuntungan paling kecil antara Rp90 ribu hingga Rp100 ribu per kilogramnya," ujarnya.

Ia menyakini Dirut PT Timah Tbk sejauh ini tidak melakukan perubahan dengan harga timah yang disepakati, namun demikian kondisi ini tetap menyesuaikan dengan harga timah dunia.

"Adanya perbedaan harga di lapangan, di mana sebagian penambang justru menjual timah dengan harga hanya berkisar Rp90 ribu per kilogram dan hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya keresahan di kalangan penambang yang juga sempat memicu aksi lanjutan," katanya.

Ia menyoroti dua poin penting lainnya, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh legalitas dalam melakukan aktivitas penambangan.

"Mendorong optimalisasi sistem kemitraan dengan PT Timah, baik melalui perusahaan (CV) maupun koperasi lokal (seperti Koperasi Desa Merah Putih) agar pengelolaan sektor pertambangan mampu berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Sebanyak 163 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

"Seluruh hasil penambangan timah dari koperasi ini wajib disetorkan ke PT Timah, bukan ke pihak lain," kata Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan penambangan bijih timah yang akan dilakukan 163 koperasi desa merah putih di IUP PT Timah Tbk itu merupakan bagian dari program kemitraan strategis antara pemerintah daerah se-Kepulauan Babel dengan PT Timah Tbk dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal di Bumi Serumpun Sebalai itu.

"Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk, akan bekerja sama langsung dengan PT Timah, dalam operasional penambangan bijih timah," katanya.

Ia mengatakan Kopdes Merah Putih ini bukan untuk pembayaran, tetapi untuk bekerja dan bermitra dengan PT Timah Tbk.

"Hasil timah yang didapat tidak boleh dijual ke pihak lain, harus ke PT Timah,” katanya, menegaskan.

Ia mengatakan model kemitraan itu diharapkan bisa menghapus konflik antara PT Timah dan masyarakat penambang, serta menghadirkan iklim pertambangan yang tertib dan berkeadilan.

“Alhamdulillah, hari ini ada 163 koperasi yang mewakili Babel untuk bekerja sama. Tinggal kita buat legalitasnya agar semua pihak terlindungi,” ujar dia.

Ia juga memastikan seluruh perizinan akan dibenahi, mulai dari IUP penambangan, hingga surat jasa usaha pertambangan. Dirinya juga menegaskan, proses tersebut dilakukan tanpa pungutan biaya.

“Semua izin akan diperbaiki dan dipermudah. Tidak ada biaya apa pun,” katanya, menegaskan.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan harga timah yang saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram, Hidayat optimistis kolaborasi tersebut akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa di Babel.

"Kerja sama ini bukan hanya soal tambang, tapi juga kesejahteraan masyarakat. Kita ingin tidak ada lagi yang dirugikan, semua harus berjalan baik dan transparan,” katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025