Jakarta (ANTARA) - PT Timah (Persero) Tbk (TINS) membukukan laba bersih senilai Rp1,5 triliun pada kuartal I 2026 atau sebesar 595 persen dari target yang telah ditentukan oleh perseroan senilai Rp252 miliar.

Capaian kinerja perseroan ditopang oleh peningkatan signifikan produksi, optimalisasi operasional, serta perbaikan tata kelola perseroan yang berkelanjutan.

"Pada kuartal I 2026, perseroan membukukan kinerja keuangan yang solid, ditopang oleh pencapaian operasional yang signifikan, serta konsistensi strategi optimalisasi yang berkelanjutan di seluruh lini bisnis. Sehingga, mampu melampaui target laba yang ditetapkan," ujar Direktur Utama TINS Restu Widiyantoro sebagaimana keterangan resmi, yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

Laba bersih perseroan ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 160,5 persen year on year (yoy) menjadi Rp5,47 triliun pada kuartal I 2026, dibandingkan senilai Rp2,10 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

"Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya volume penjualan dan harga jual rata-rata logam timah," ujar Restu.

Sementara itu, EBITDA tercatat sebesar Rp2,1 triliun pada kuartal I 2026, atau tumbuh 450 persen (yoy) dibandingkan senilai Rp348 miliar pada periode sama tahun sebelumnya.

Pada kuartal I 2026, perseroan mencatatkan hasil positif tercermin dari beberapa rasio keuangan penting, di antaranya Quick Ratio sebesar 105,1 persen, Current Ratio sebesar 276,1 persen, Debt to Asset Ratio sebesar 6,9 persen, dan Debt to Equity Ratio sebesar 10,6 persen.

Dari sisi operasional, perseroan mencatatkan lonjakan produksi bijih timah sebesar 96 persen (yoy) menjadi 6.312 ton Sn pada kuartal I-2025, dibandingkan sebanyak 3.225 ton Sn pada periode sama tahun sebelumnya.

Restu menjelaskan peningkatan produksi didorong oleh bertambahnya unit operasi, baik Kapal Isap Produksi (KIP), Ponton Isap Produksi (PIP), maupun tambang darat kemitraan.

"Selain itu, peningkatan produksi juga ditopang oleh beroperasinya Kapal Keruk Singkep 1, perbaikan pengawasan dan pengamanan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan area produksi, serta dukungan Satuan Tugas (Satgas) dari pemerintah yang ditempatkan di perseroan," ujar Restu.

Pada kuartal I 2026, ia memastikan perseroan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan produksi.

Dari penambangan darat, lanjutnya, perseroan menambah jumlah unit operasi serta memperkuat kegiatan eksplorasi melalui pelaksanaan bor pandu untuk memastikan arah penggalian yang lebih presisi dan selaras dengan blok rencana kerja yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pada penambangan laut, perseroan mengoperasikan satu unit Kapal Keruk (KK) dan terus mengoptimalkan kinerja Kapal Isap Produksi (KIP).

"Peningkatan kinerja juga didukung dengan optimalisasi fasilitas pengolahan sisa hasil pengolahan KIP guna meningkatkan efektivitas proses pengolahan, serta peningkatan produktivitas Ponton Isap Produksi (PIP)," ujar Restu.

Pada kuartal I 2026, produksi logam timah perseroan tumbuh 82 persen (yoy) menjadi 5.630 metrik ton Sn, dibandingkan sebesar 3.095 metrik ton Sn periode sama tahun sebelumnya.

Seiring dengan itu, penjualan logam timah tumbuh 113 persen (yoy) menjadi 6.009 metrik ton pada kuartal I 2026, dibandingkan sebesar 2.824 ton pada periode sama tahun sebelumnya.

Adapun harga jual rata-rata logam timah sebesar 49.221 dolar AS per metrik ton, tumbuh 51 persen (yoy) dibandingkan sebesar 32.495 dolar AS per metrik ton pada periode sama tahun sebelumnya.

Pada kuartal I 2026, perseroan mencatatkan penjualan logam timah yang didominasi oleh pasar ekspor sebesar 97 persen, sementara penjualan domestik sebesar 3 persen.

Sementara, enam negara tujuan ekspor utama, diantaranya China 48 persen, India 11 persen, Korea Selatan 10 persen, Italia 6 persen, Singapura 5 persen, dan Belanda 4 persen.

Pada kuartal I 2026, nilai aset perseroan tercatat tumbuh 11,62 persen (yoy) menjadi Rp15,23 triliun, dibandingkan senilai Rp13,64 triliun pada akhir 2025.

Sementara itu, posisi liabilitas tercatat senilai Rp5,27 triliun, atau tumbuh 1 persen (yoy) dibandingkan senilai Rp5,23 triliun pada akhir 2025.

Untuk posisi ekuitas sebesar Rp9,96 triliun pada kuartal I 2026, atau tumbuh 18,4 persen (yoy) dibandingkan sebesar Rp8,41 triliun pada akhir 2026.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerjunkan tim Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi (Dirtekling) untuk mengecek longsor tambang bijih timah di Desa Pemali Bangka, Bangka Belitung.

“Ini ada Direktur Tekling yang turun ke lapangan, ke Bangka Belitung,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di sela-sela acara “Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Indonesia 2026: Kemitraan, Permodalan, dan Teknologi” yang digelar di Jakarta, Selasa.

Agar insiden longsor tambang timah tak lagi terjadi, Yuliot menyampaikan pentingnya penerapan tata kelola pertambangan yang baik dan benar.

“Kuncinya ada di tata kelola. Tata kelola pertambangan yang baik itu harus diimplementasikan,” ucapnya.

Pernyataan tersebut merespons musibah longsor di area tambang timah di Desa Pemali Bangka, Bangka Belitung, yang terjadi Senin (2/2) sore sekitar pukul 17.00 WIB. Tanah longsor terjadi saat pekerja sedang mencari timah, tiba-tiba tanah di sekeliling pekerja longsor dengan mengeluarkan suara yang cukup keras.

Diduga penambangan bijih timah jenis tambang inkonvensional tersebut milik pribadi tanpa dilengkapi dokumen perizinan resmi, meskipun aktivitas penambangan di atas area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, mencatat enam orang pekerja tambang bijih timah ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala BPBD Kabupaten Bangka Rusmansyah di Sungailiat, Selasa, mengatakan terdata sebanyak delapan orang pekerja tambang bijih timah di Kecamatan Pemali Bangka menjadi korban tertimbun tanah longsor dan tercatat enam orang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Ia menjelaskan enam orang pekerja tambang itu masing-masing ditemukan pada Senin (2/2) malam sebanyak tiga orang dan tiga orang lagi ditemukan pada Selasa (3/2) dini hari.

Sementara satu orang pekerja ditemukan selamat dengan kondisi luka di bagian kaki dan satu orang lainnya belum ditemukan.

"Tim gabungan melanjutkan pencarian satu orang yang belum ditemukan hari ini dimulai sekitar pukul 06.00 WIB," kata dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

ada 10 koperasi terdaftar menjadi mitra dan puluhan koperasi lainnya dalam proses pendaftaran untuk memenuhi persyaratan administrasi

Pangkalpinang (ANTARA) - PT Timah Tbk menerapkan skema kemitraan penambangan bijih timah berbasis koperasi, agar masyarakat lokal dapat melakukan penambangan di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan secara legal.

"Saat ini sudah ada sepuluh koperasi yang terdaftar menjadi mitra dan puluhan koperasi lainnya dalam proses pendaftaran untuk memenuhi persyaratan administrasi lainnya,” kata Wakil Direktur Utama PT Timah Tbk, Harry Budi Sidharta di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan skema kemitraan penambangan berbasis koperasi ini, sebagai wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghadirkan konsep "Timah untuk Rakyat", di mana masyarakat lokal dilibatkan secara langsung, legal dan berkelanjutan dalam aktivitas pertambangan di wilayah IUP PT Timah Tbk.

"Koperasi menjadi wadah kolektif bagi masyarakat agar dapat menjalankan usaha penambangan sesuai regulasi, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih merata," ujarnya.

Ia menyatakan salah satu koperasi yang didorong dalam skema ini adalah Koperasi Merah Putih, yang menjadi mitra strategis PT Timah Tbk dalam pengelolaan penambangan rakyat.

Melalui koperasi, masyarakat tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga bagian dari sistem tata kelola pertambangan yang transparan dan bertanggung jawab.

"Kami sudah membangun pusat layanan bagi koperasi untuk bisa bekerja sama dengan PT Timah Tbk, agar masyarakat bisa menambang secara legal di IUP perusahaan," katanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Babel, Ari Primajaya mengapresiasi komitmen PT Timah Tbk dalam pelibatan koperasi dalam proses bisnis perusahaan.

"Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang paling substantif, karena tidak sekadar memberi ikan, tetapi juga kailnya dan mengajarkan cara memancing," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

PT Timah (TINS) memperkirakan dividend payout ratio tahun buku 2025 berada di kisaran 30%–40%, yang akan diputuskan pada RUPS mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Timah Tbk (TINS) memberikan sinyal awal mengenai kisaran rasio pembayaran dividen untuk tahun buku 2025 yang akan dibagikan pada tahun depan. Perseroan menyebut bahwa keputusan final akan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) 2026.

Hingga akhir September 2025, emiten tambang anggota holding MIND ID tersebut mencatat laba bersih Rp602,42 miliar, turun 33,71% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp908,78 miliar. Pelemahan kinerja sejalan dengan penurunan pendapatan 19,95% secara tahunan menjadi Rp6,6 triliun, dengan mayoritas kontribusi berasal dari segmen pertambangan timah yang sebelum eliminasi mencapai Rp7,09 triliun.

Di tengah capaian tersebut, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah, Fina Eliani, menyampaikan bahwa rasio pembayaran dividen akan mengikuti keputusan pemegang saham. Ia menambahkan bahwa perseroan selama ini memiliki kisaran dividend payout ratio (DPR) antara 30%–40%. “Kalau dari data historical, dividen yang kami bagikan itu di kisaran 30% hingga 40%,” ujar Fina dalam paparan publik di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Berdasarkan data sebelumnya, TINS membagikan dividen sebesar 40% dari laba bersih tahun buku 2024 atau Rp474,65 miliar. Dengan jumlah saham beredar 7,44 miliar, dividen per saham saat itu mencapai Rp63,73.

Di sisi operasional, PT Timah bersiap mempercepat aktivitas produksi pada akhir tahun untuk mengejar target yang masih cukup jauh dari rencana. Hingga kuartal III/2025, perseroan membukukan produksi 12.197 ton logam timah (Sn), atau sekitar 57% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 sebanyak 21.500 ton. Adapun target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mencapai 30.000 ton.

Untuk mempercepat pencapaian, manajemen membentuk dan menyempurnakan tim khusus guna mempercepat proses perizinan, menyelesaikan sengketa lahan, serta meningkatkan fungsi organisasi dan proses bisnis. Penguatan produksi juga dilakukan melalui optimalisasi tambang darat dan tambang primer, serta memperluas kerja sama kapal isap produksi (KIP) dengan target hingga 60 unit.

Perseroan juga menyiapkan pembukaan sejumlah lokasi tambang baru, antara lain Tambang Beriga dengan potensi 4.000 ton Sn, Tambang Rias sebesar 2.297 ton Sn, dan Laut Oliver dengan estimasi mencapai 38.900 ton Sn. Selain itu, perusahaan tengah membahas strategi investasi dan pengendalian biaya yang mencakup belanja operasional, biaya tetap, bahan bakar, dan pasokan, termasuk variabel biaya di tingkat penambang untuk menjaga efisiensi produksi.

“Perseroan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan volume produksi terutama di bulan Oktober sampai Desember,” kata Fina

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa luas wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah tercatat mencapai sekitar 473.310 hektare atau 81% dari total IUP komoditas timah nasional.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno dari total luasan tersebut sekitar 40% tumpang tindih dengan perizinan lain di sejumlah lahan.

"Untuk luas IUP PT Timah, yang tadi disampaikan adalah sebesar 473.310 atau 80-90% dari total IUP Komoditas Timah, di mana ada tadi disampaikan oleh Pak Dirut bahwa 40% diantaranya ini ada perizinan lain berkait dengan izin tumpang tindih dengan beberapa lahan lainnya," kata Tri dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Rabu (12/11/2025).

Sementara, berdasarkan data yang ada, di Pulau Bangka terdapat 94 IUP milik PT Timah dan 44 IUP milik perusahaan swasta. Di Pulau Belitung tercatat 19 IUP milik PT Timah dan 15 IUP swasta, dan wilayah Kepulauan Riau terdapat 6 IUP milik PT Timah dan 11 IUP milik perusahaan swasta.

"Jadi total untuk yang IUP yang dimiliki oleh perusahaan swasta adalah 70 IUP," katanya.

Di sisi lain, Tri memaparkan total sumber daya timah Indonesia mencapai 2,88 juta ton logam. Dimana, Kepulauan Bangka Belitung menyumbang 2,56 juta ton logam dan lebih dari 9,97 miliar ton bijih timah.

Sedangkan cadangan terbukti (CD) di wilayah ini tercatat sebesar 2,01 miliar ton bijih dan 2,04 juta ton logam. Dari jumlah tersebut, sumber daya milik PT Timah mencapai 804 ribu ton, sementara cadangan mencapai 310 ribu ton.

"Berkaitan dengan Timah, 91% cadangan logam Timah di Indonesia itu terdapat di Kepulauan Bangka Belitung, dimana keseluruhan sumber daya adalah sebesar 804.000 ton PT Timah dan cadangan sebesar 310.000 ton PT Timah," kata Tri.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) menyarankan sejumlah kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah demi memberantas pertambangan timah ilegal.
Ketua AETI Harwendro Adityo Dewanto menuturkan, praktik tambang ilegal merupakan masalah kompleks yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Oleh karena itu, penanggulangannya memerlukan transformasi tata kelola yang komprehensif dan tidak bisa hanya mengandalkan satu aspek saja.
Untuk aspek regulasi, dia menyarankan pemerintah mengkaji ulang izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan. Hal ini guna memastikan IUP yang aktif berproduksi sesuai ketentuan dan yang tidak aktif. Namun, masih memegang izin, untuk meminimalisir pertambangan ilegal yang dilakukan pemilik IUP bodong.
Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan legalisasi pertambangan rakyat melalui percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Hal ini agar aktivitas tambang timah rakyat menjadi legal, termonitor, dan bertanggung jawab.
"Kami mendorong wilayah penambangan rakyat yang diberikan izin melalui izin penambangan rakyat yang nantinya itu akan dikelola oleh koperasi," ucap Harwendro dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).
Selanjutnya, dia juga mendorong pemerintah menerapkan skema kemitraan yang jelas antara penambang rakyat dengan pemegang IUP yang bertindak sebagai 'bapak angkat'.
Di samping itu, Harwendro juga mendorong penetapan harga patokan mineral (HPM) untuk timah.
"Alhamdulillah, saat ini sedang ada rapat, sedang kita dorong adanya HPM ini yang sudah bisa direalisasikan sehingga permasalahan ini, permasalahan tata kelola pertimahan ke depannya akan jauh lebih baik," imbuhnya.
Sementara dari aspek nonregulasi, AETI mendorong penegakan hukum yang konsisten oleh aparat untuk kasus pertambangan dan penyelundupan timah ilegal.

Realisasi Ekspor Timah

Lebih lanjut, Harwendro mengungkapkan ekspor logam timah mencapai 37.551 ton per kuartal III/2025. Angka itu baru mencapai 68% dari total kuota nasional yang berjumlah 55.327 ton untuk tahun ini.
Adapun, total nilai transaksi penjualan ekspor timah mencapai US$1,16 miliar atau setara Rp19,36 triliun (asumsi kurs Rp16.692 per US$). Angka itu meningkat 20% dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni US$922,1 juta.
Menurut Harwendro, peningkatan nilai ekspor itu tak lepas dari kenaikan harga rata-rata timah global.
"Faktor yang salah satu penyebabnya adalah harga timah yang saat ini rata-rata di atas US$34.000 per ton," ucapnya.
Asal tahu saja, aktivitas tambang ilegal timah belakangan disoroti lantaran merugikan negara hingga triliunan. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah memerintahkan untuk menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Bahkan, Prabowo menyebut selama ini sekitar 80% hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur, mulai kapal hingga feri.
Kondisi ini pun menjadi perhatian besar, mengingat Indonesia memiliki cadangan timah yang cukup besar. Cadangan timah Indonesia mencapai 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta dalam bentuk logam pada 2024. Angka tersebut naik dibanding 2023 yang hanya mencapai 6,36 miliar ton untuk bijih dan 1,36 juta ton untuk logam.
Namun, produksi timah pada 2024 hanya mencapai 39.814 ton, turun dibanding 2023 yang mencapai 67.600 ton. Untuk sumber daya timah, jumlahnya mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih per 2024, naik dibanding 2023 yang mencapai 8,08 miliar ton.
Sementara itu, untuk total sumber daya timah dalam bentuk logam mencapai 2,53 juta ton per 2024, turun dibanding 2023 yang mencapai 2,71 juta ton.

Penebaran bibit ikan endemik kali ini dilakukan di kolong bekas tambang kawasan Pondok Pesantren Ibnu Sabil Desa Cambai

Pangkalpinang (ANTARA) - PT Timah Tbk menebar ribuan bibit ikan endemik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kolong bekas penambangan bijih timah Desa Cambai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, guna meningkatkan perekonomian dan ekologis masyarakat di daerah itu.

"Penebaran bibit ikan endemik kali ini dilakukan di kolong bekas tambang kawasan Pondok Pesantren Ibnu Sabil Desa Cambai," kata Departement Head Corporate Communication PT Timah Tbk Anggi Siahaan di Pangkalpinang, Babel, Selasa.

Ia mengatakan penebaran ribuan bibit ikan endemik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti indukan baong, tebelang, ikan tanah, belido, lais, betok, ikan sepat, tempalak Budu, seluang, klencah, tepala pinang, nilem dan beta burdigala dan ikan air tawar lainnya, sebagai komitmen perusahaan dalam mengelola lingkungan pascatambang secara berkelanjutan.

"Pada pekan lalu, PT Timah juga menebarkan bibit ikan di kolong bekas tambang di kawasan Pemali Kabupaten Bangka, guna mendukung ekonomi masyarakat dan pelestarian ikan endemik di lingkungan operasional perusahaan," katanya.

Pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Sabil, Rizal bersyukur dan mengapresiasi penebaran bibit ikan ini.

"Sebagian besar santri yang belajar di pesantren ini berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Oleh karena itu, kegiatan penebaran ikan ini sangat bermanfaat bagi mereka, minimal untuk makan sehari-hari,” ujarnya.

Menurut dia, selama ini kolam bekas penambangan timah di lingkungan pesantren memang belum banyak dimanfaatkan, karena jumlah ikan yang sedikit. Biasanya kolam tersebut digunakan untuk berwudlu dan kegiatan santri di sore hari.

“Jarang ada yang mancing karena ikannya memang tidak banyak. Jadi kami sangat senang kalau ada kegiatan seperti ini. Semoga bisa terus dilanjutkan karena membawa dampak positif bagi masyarakat,” katanya.

Manajer PPS Alobi, Endi R Yusuf menyatakan penebaran bibit ikan ini menjadi salah satu upaya berkelanjutan dalam mengembalikan fungsi ekologis kolong bekas tambang agar kembali produktif dan menjadi habitat alami bagi biota air.

“Kegiatan seperti ini penting dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan alam sekaligus mendukung upaya pemanfaatan lahan pasca tambang agar kembali produktif," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Sebanyak 163 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

"Seluruh hasil penambangan timah dari koperasi ini wajib disetorkan ke PT Timah, bukan ke pihak lain," kata Gubernur Kepulauan Babel Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan penambangan bijih timah yang akan dilakukan 163 koperasi desa merah putih di IUP PT Timah Tbk itu merupakan bagian dari program kemitraan strategis antara pemerintah daerah se-Kepulauan Babel dengan PT Timah Tbk dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal di Bumi Serumpun Sebalai itu.

"Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk, akan bekerja sama langsung dengan PT Timah, dalam operasional penambangan bijih timah," katanya.

Ia mengatakan Kopdes Merah Putih ini bukan untuk pembayaran, tetapi untuk bekerja dan bermitra dengan PT Timah Tbk.

"Hasil timah yang didapat tidak boleh dijual ke pihak lain, harus ke PT Timah,” katanya, menegaskan.

Ia mengatakan model kemitraan itu diharapkan bisa menghapus konflik antara PT Timah dan masyarakat penambang, serta menghadirkan iklim pertambangan yang tertib dan berkeadilan.

“Alhamdulillah, hari ini ada 163 koperasi yang mewakili Babel untuk bekerja sama. Tinggal kita buat legalitasnya agar semua pihak terlindungi,” ujar dia.

Ia juga memastikan seluruh perizinan akan dibenahi, mulai dari IUP penambangan, hingga surat jasa usaha pertambangan. Dirinya juga menegaskan, proses tersebut dilakukan tanpa pungutan biaya.

“Semua izin akan diperbaiki dan dipermudah. Tidak ada biaya apa pun,” katanya, menegaskan.

Lebih lanjut, ia mengatakan dengan harga timah yang saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram, Hidayat optimistis kolaborasi tersebut akan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa di Babel.

"Kerja sama ini bukan hanya soal tambang, tapi juga kesejahteraan masyarakat. Kita ingin tidak ada lagi yang dirugikan, semua harus berjalan baik dan transparan,” katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya menggandeng koperasi untuk melegalkan tambang timah ilegal dinilai menjadi opsi cepat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan nasional.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai aktivitas penambangan timah ilegal saat ini dilakukan warga di sekitar permukiman sehingga pendekatannya dinilai perlu lebih bijak dan berbeda dengan tambang ilegal batu bara atau nikel.

"Yang disebut tambang timah ilegal itu merupakan kegiatan penggalian yang dilakukan warga setempat dari lahan di area pemukiman. Jadi memang cara penanganannya harus lebih bijak dibandingkan tambang ilegal komoditas lain," ujar Sudirman kepada Bisnis, Jumat (24/10/2025).

Aktivitas tambang ilegal timah belakangan disoroti lantaran merugikan negara hingga triliunan. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah memerintahkan untuk menutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung.

Bahkan, Prabowo menyebut selama ini sekitar 80% hasil timah Indonesia diselundupkan ke luar negeri melalui berbagai jalur, mulai kapal hingga feri.

Kondisi ini pun menjadi perhatian besar, mengingat Indonesia memiliki cadangan timah yang cukup besar. Cadangan timah Indonesia mencapai 6,43 miliar ton dalam bentuk bijih dan 1,43 juta dalam bentuk logam pada 2024. Angka tersebut naik dibanding 2023 yang hanya mencapai 6,36 miliar ton untuk bijih dan 1,36 juta ton untuk logam.

Namun, produksi timah pada 2024 hanya mencapai 39.814 ton, turun dibanding 2023 yang mencapai 67.600 ton. Untuk sumber daya timah, jumlahnya mencapai 8,27 miliar ton dalam bentuk bijih per 2024, naik dibanding 2023 yang mencapai 8,08 miliar ton.

Untuk total sumber daya timah dalam bentuk logam mencapai 2,53 juta ton per 2024, turun dibanding 2023 yang mencapai 2,71 juta ton.

Untuk mengatasi polemik tambang ilegal dan mengoptimalkan potensi dalam negeri, Sudirman melihat upaya perusahaan pelat merah, PT Timah Tbk yang tengah mencari cara agar aktivitas penambangan warga di wilayah izin usaha perusahaan bisa dilegalkan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nanggala untuk menertibkan tambang ilegal menjadi legal melalui pemberdayaan koperasi dan mitra.

"Jika opsi itu bisa dilakukan guna memastikan agar aktivitas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di sektor timah dapat terus berjalan," tuturnya.

Namun, dia menekankan bahwa PT Timah Tbk harus melakukan pembimbingan kepada koperasi yang dijadikan mitra tersebut agar praktik penggalian atau penambangan yang dilakukan koperasi mitra atau warga tetap dapat memenuhi kaidah good mining practice.

"Seperti misalnya tetap melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, melakukan reklamasi tambang, dan lainnya," terangnya.

Senada, Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Harwendro Adityo Dewanto menilai model koperasi bisa menjadi jalan tengah. Namun, tetap kembali pada kebijakan dari pemerintah.

"Kalau boleh, kami dari asosiasi menyarankan agar izin penambangan rakyat [IPR] diterbitkan. Tentunya harus ada penetapan wilayah tambang rakyat lebih dulu," ujar Harwendro saat ditemui, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pelibatan masyarakat dalam kegiatan tambang dapat diatur melalui mekanisme IPR dan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Dengan begitu, kegiatan tambang rakyat bisa legal sekaligus memberi manfaat langsung bagi ekonomi lokal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menjelaskan, dasar hukum penerbitan IPR sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Prosesnya dimulai dari usulan bupati kepada gubernur untuk menetapkan wilayah pertambangan (WP), yang di dalamnya termasuk wilayah pertambangan rakyat (WPR).

"WPR itulah yang ditetapkan nantinya WP. Yang keseluruhan dalam satu provinsi ditetapkan oleh Menteri. Setelah nanti ada juga masukan dari Badan Geologi apakah daerahnya itu potensial atau tidak," ujar Tri di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Tri menambahkan, izin pertambangan rakyat tidak dikenakan royalti, melainkan retribusi dalam bentuk iuran pertambangan rakyat (IPERA). Namun, implementasinya di lapangan masih memerlukan koordinasi lintas daerah serta penyusunan dokumen lingkungan sebelum izin bisa diterbitkan.

"Dari WPR itu dibuatlah dokumen namanya dokumen pengelolaan WPR. Terus dari dokumen pengelolaan WPR itu dilanjut dengan Dokumen Lingkungan. Nah, setelah itu baru mengajukan ke WPR-nya. WPR-nya oleh gubernur," pungkasnya.

KENAIKAN harga timah SN 70 menjadi Rp 300.000 per kilogram menandai babak baru dalam tata niaga mineral yang paling sensitif di Bangka Belitung.

Keputusan ini lahir dari tekanan sosial, bukan strategi industri. Aksi protes para penambang di depan Kantor PT Timah Tbk berakhir dengan kesepakatan harga baru yang disambut lega di lapangan, tapi menimbulkan paradoks di meja kebijakan nasional.

Di tengah komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas tambang ilegal, harga yang naik justru bisa memperpanjang napas praktik yang sedang diperangi.

Kenaikan harga memang memberi napas segar bagi penambang rakyat yang menggantungkan hidup dari pasir timah.

Margin keuntungan membaik, perputaran uang di desa tambang meningkat, dan potensi gesekan sosial menurun.

Untuk sementara, suasana di lapangan lebih tenang. PT Timah Tbk pun terhindar dari potensi krisis sosial yang lebih luas di sekitar wilayah konsesinya. Namun, efek jangka panjangnya jauh lebih rumit.

Harga tinggi selalu memancing euforia di lapangan. Para penambang rakyat yang belum terdaftar atau berizin bisa melihat peluang baru untuk kembali beroperasi.

Di sisi lain, jaringan pembeli gelap melihat kesempatan emas untuk memainkan harga dengan lebih agresif.

Dengan margin lebih besar, risiko hukum dianggap sebanding dengan potensi keuntungan. Inilah titik di mana kenaikan harga yang dimaksudkan untuk menenangkan justru berpotensi membakar ulang api lama.

PT Timah Tbk menghadapi beban ganda. Di satu sisi, perusahaan harus menjaga stabilitas sosial dan memenuhi komitmen pada penambang rakyat. Di sisi lain, mereka dituntut untuk tetap taat pada agenda nasional pemberantasan tambang ilegal.

Langkah kompromi dengan menaikkan harga mungkin menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi memperdalam jurang kebijakan.

BUMN yang seharusnya menjadi garda depan tata kelola sumber daya kini berada dalam posisi defensif.

Paradoks terbesar muncul ketika kebijakan ekonomi mikro justru berseberangan dengan arah kebijakan hukum nasional.

Presiden Prabowo menegaskan perang terhadap tambang ilegal sebagai misi utama untuk menyelamatkan sumber daya negara.

Operasi besar-besaran dilakukan, smelter ilegal disegel, dan aparat dikerahkan untuk menutup ribuan titik tambang tanpa izin.

Namun keputusan harga PT Timah menciptakan efek psikologis berlawanan. Ketika harga naik, publik melihat bahwa aktivitas tambang tetap berharga tinggi, seakan-akan legalitas bukan lagi prioritas utama, asalkan bisa menjual hasilnya.

Dalam konteks kebijakan publik, paradoks ini mengikis kredibilitas. Pemerintah tampil keras dalam narasi penertiban, tapi di lapangan justru terlihat berkompromi pada tekanan massa.

Ini berisiko mengaburkan garis batas antara legal dan ilegal, padahal perbedaan keduanya adalah inti dari penataan industri timah.

Harga yang tinggi juga membuka celah baru dalam rantai pasok. Potensi pencampuran timah ilegal ke jalur resmi meningkat.

Pengawasan di titik pengumpulan menjadi tantangan berat, terutama di daerah pesisir yang memiliki akses terbuka ke laut.

Jika kontrol lemah, PT Timah bisa menjadi sasaran infiltrasi timah ilegal yang disamarkan sebagai produksi rakyat legal. Di sinilah persoalan hukum, ekonomi, dan lingkungan bertemu dalam satu simpul yang sama: lemahnya tata kelola.

Langkah pemerintah semestinya tidak berhenti pada angka Rp 300.000. Kenaikan harga bisa dijadikan momentum untuk membangun skema tata niaga baru yang transparan, berbasis data, dan berkeadilan.

Penambang rakyat harus diarahkan ke sistem legal dengan pendampingan yang jelas, bukan dibiarkan masuk lagi ke lingkaran abu-abu.

Negara perlu membentuk lembaga khusus pengawasan hulu-hilir timah yang lintas kementerian, agar tidak terjebak pada kebijakan sektoral yang tumpang tindih.

Reformasi tata kelola tambang tidak cukup hanya dengan menutup lokasi ilegal atau menyita alat berat. Akar persoalannya ada pada rantai nilai yang tidak terkendali.

Selama pembeli masih bisa membeli dari sumber gelap dengan risiko kecil, selama eksportir masih bisa mencari celah legalisasi, maka tambang ilegal akan selalu menemukan cara untuk hidup. Harga tinggi tanpa pengawasan adalah pupuk bagi pasar gelap.

Kebijakan Prabowo untuk menindak tegas tambang ilegal seharusnya diiringi dengan mekanisme distribusi hasil tambang yang lebih transparan.

Pemerintah dapat mendorong digitalisasi transaksi timah, memastikan setiap kilogram timah yang dijual dapat dilacak asalnya.

Pendekatan teknologi seperti blockchain bisa diterapkan untuk menjamin rantai pasok bersih. Langkah ini lebih strategis dibanding sekadar menaikkan harga untuk menenangkan gejolak sosial.

Aspek lingkungan juga perlu diwaspadai. Kenaikan harga akan menarik lebih banyak aktivitas tambang di wilayah sensitif seperti hutan mangrove dan pesisir.

Jika pengawasan tidak diperketat, kerusakan ekosistem bisa meningkat. Biaya ekologis dari penambangan liar jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat.

Pemerintah daerah perlu dilibatkan aktif dengan skema insentif lingkungan yang konkret, agar tidak menutup mata terhadap aktivitas yang merusak ruang hidup warga.

Dalam jangka panjang, Bangka Belitung membutuhkan arah baru dalam pengelolaan sumber daya mineral.

Timah seharusnya tidak hanya dilihat sebagai komoditas ekspor, tetapi sebagai aset nasional yang harus diolah dengan nilai tambah.

Selama orientasi masih pada jual-beli bahan mentah, kesejahteraan penambang akan tetap rapuh, dan konflik kebijakan akan terus berulang.

Hilirisasi yang dikaitkan dengan industri energi baru bisa menjadi solusi jangka panjang, dengan syarat ada kemauan politik yang kuat dan konsistensi penegakan hukum.

Fenomena harga timah SN 70 di angka Rp 300.000 adalah alarm kebijakan. Ia menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan antara ekonomi rakyat dan regulasi negara.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang berpihak tidak menimbulkan efek samping yang justru memperpanjang masalah lama. Konsistensi antara arah kebijakan pusat dan tindakan BUMN menjadi kunci.

Prabowo telah memulai perang terhadap tambang ilegal dengan pendekatan hukum. Kini tantangannya adalah memastikan perang itu tidak dikalahkan oleh kompromi ekonomi.

Harga tinggi bisa menjadi solusi atau jebakan, tergantung pada sejauh mana negara mampu menjaga integritas kebijakannya.

Kesejahteraan penambang rakyat penting, tapi tidak bisa dibayar dengan hilangnya kontrol atas sumber daya negara.

Jika semua tunduk pada tekanan harga, negara akan kehilangan kendali atas masa depan tambangnya sendiri.

Paradoks kebijakan ini bukan sekadar urusan timah, melainkan ujian awal bagi arah baru pemerintahan Prabowo dalam mengelola sumber daya alam secara adil, tegas, dan berkelanjutan.

IDXChannel—Apa saja saham tambang timah di BEI? Emiten yang menjalankan usaha di bidang pertambangan timah adalah PT Timah Tbk (TINS), perusahaan pelat merah ini memiliki konsesi seluas 473.310 hektare.

Lokasi pertambangan milik TINS berada di Bangka, Belitung, dan Pulau Kundur. Melansir laman resmi Timah (22/10/2025), perusahaan ini didirikan pada 1976 dan telah mencatatkan sahamnya di bursa sejak 1995.

Kegiatan usaha utama TINS adalah penambangan bijih timah dan produksi logam timah. TINS juga melakukan eksplorasi dan eksploitasi secara menyeluruh, baik di darat ataupun di lepas pantai (laut).

Timah yang dihasilkan dari tambang-tambang milik TINS kemudian diolah dan diekspor, perseroan juga memastikan agar timah hasil produksinya dapat diterima di pasar global dan terdaftar di London Metal Exchange atau bursa logam di London.

Selain berbisnis di bidang pertambangan, pengolahan, dan perdagangan timah, TINS juga memiliki usaha penunjang berupa pertambangan batu bara yang dilakukan oleh anak usahanya, PT Tanjung Alam Jaya.

Saat ini PT Timah Tbk memiliki delapan anak usaha dengan fungsi dan kegiatan usaha yang berberda, tetapi mayoritas menjalankan usaha yang berkaitan dengan komoditas timah yang dihasilkan dari tambang-tambang milik perseroan.

Selaku BUMN, TINS adalah bagian dari PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, holding BUMN yang bergerak di sektor pertambangan.

Sebagai tambahan informasi, sekalipun pendiriannya selaku PT Timah terjadi pada 1976, operasional perusahaan ini sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Sebelumnya TINS adalah tiga perusahaan tambang yang berbeda.

Lalu dinasionalisasi pada 1953-1958 menjadi tiga perusahaan negara yang berbeda. Kemudian ketiga perusahaan ini dilebur menjadi satu perusahaan pada 1968 dengan nama PN Tambang Timah, barulah pada 1976 berubah menjadi perusahaan perseroan.

Saham Tambang Timah di BEI: Informasi Kepemilikan Saham dan Kinerja Harga

TINS mencatatkan sahamnya di bursa pada 19 Oktober 1995 dengan melepas 176.155.000 saham di harga penawaran Rp2.900 per saham. Dari IPO ini perseroan mengantongi dana segar sebanyak Rp510 miliar.

Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek, per 30 September pengendali saham TINS adalah PT Mineral Industri Indonesia dengan kepemilikan sebanyak 4,84 miliar saham atau setara dengan 65 persen dari total saham terdaftar.

Lalu masyarakat (non-warkat) menguasai saham TINS sebanyak 2,60 miliar atau setara dengan 34,96 persen dari total saham terdaftar. Penerima manfaat akhir dari saham TINS adalah Negara Republik Indonesia.

Negara Indonesia menguasai saham TINS seri A, sementara melalui PT Mineral Industri Indonesia negara juga menguasai saham TINS seri B.

Pada perdagangan 22 Oktober 2025, harga saham TINS dibuka di Rp2.600, turun 9,72 persen dari harga pembukaan sebelumnya. Sejak awal tahun ini, harga saham TINS sudah tumbuh 139,63 persen.

Itulah informasi singkat tentang saham tambang timah di BEI.

(Nadya Kurnia)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) menyebut pengenaan pajak berlapis atau double tax yang diberlakukan di setiap kegiatan usaha menjadi kendala utama bagi pelaku usaha melakukan hilirisasi timah.

Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto mengatakan, pajak bahkan juga dikenakan meskipun dilakukan oleh satu perusahaan yang sama ataupun transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang berada di satu kawasan.

“Masih satu kompleks gitu, berdiri di sampingnya. Tapi ketika kita melakukan penjualan ingot kita ke anak perusahaan kita, kita dikenain tax. Kemudian kita jual solder, kita dikenain tax. Ini sangat lucu gitu ya, kita dikenain double tax,” ujar Harwendro di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Padahal, menurut dia, pemerintah harus memberikan kebijakan pendukung industri untuk mengembangkan industri hilir dengan berbagai kemudahan, terutama dari segi fiskal. Pasalnya, kondisi tersebut sangat membebani produksi dan membuat harga jual akhir tak dapat bersaing.

Dia pun menyebut bahwa untuk menggenjot hilirisasi timah, pelaku usaha membutuhkan dukungan fiskal, finansial, infrastruktur, dan teknologi dari pemerintah.

“Kondisi saat ini kontradiktif dengan semangat hilirisasi yang justru menjadi program nasional. Kami berharap pemerintah segera menyederhanakan regulasi dan memberi insentif pajak bagi industri hilir timah,” jelasnya.

Dia pun mencontohkan negara tetangga seperti China, yang merupakan salah satu produsen timah terbesar, diberikan serangkaian insentif fiskal oleh pemerintah, khususnya untuk pabrik hilirisasi timah.

“Bahkan, dia cuma dikenai tax di ujung, di hilirnya. Kemudian, mereka perusahaan hilirisasi di sana tidak perlu membayar royalti. Tentunya itu harus dievaluasi apalagi hilirisasi ini kan program pemerintah, kalau enggak didukung akan berat ke depannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga mengusulkan sejumlah kebijakan penguatan industri timah untuk mewujudkan hilirisasi. Pertama, pembatasan impor produk turunan timah yang membanjiri pasar dalam negeri.

Kedua, pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) berbasis timah di Bangka Belitung. Ketiga, penerapan domestic market obligation (DMO) untuk menjamin pasokan bagi industri hilir.

Keempat, penerapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk yang memakai timah lokal.

“Harapan kami, ke depan seluruh timah Indonesia dapat terserap 100% di dalam negeri, tanpa ekspor bahan mentah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, pihaknya menemukan kondisi harga solder timah yang diproses di pabrik pengolahan di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan harga jual produk di Malaysia.

"Bisa bayangkan, ore-nya ada di sini, smelter ingotnya ada di sini, tetapi pada saat kita mau mendorong lagi ke downstream yang namanya pabrik solder yang ada di Indonesia, solder yang keluarnya itu lebih mahal daripada Malaysia," kata Todotua dalam agenda Indonesia Green Mineral Investment Forum 2025, Kamis (2/10/2025).

Todotua menyayangkan kondisi tersebut, padahal bahan baku berupa bijih timah yang diolah Malaysia didapatkan dari Indonesia. Namun, harga produk yang telah diolah lebih murah di Negeri Jiran tersebut.

Dengan kondisi tersebut, Malaysia dinilai dapat lebih menarik di pasar pengguna solder dibandingkan produk lokal.

Setelah ditelusuri, pihaknya menemukan hal tersebut dipicu berlapisnya fiskal yang ditanggung pengusaha. Oleh karena itu, strategi fiskal di Indonesia dinilai perlu diperbaiki.