Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, sekaligus fondasi utama pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Karena itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) sektor jasa konstruksi untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, serta mampu mendukung daya saing Jatim sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 sekaligus mengukuhkan Forum Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur Periode 2026–2029 di Grand City Exhibition Hall Surabaya, Senin (9/6).

Menurutnya, Expo Konstruksi Jatim 2026 harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi, pengembang perumahan, badan usaha, produsen bahan bangunan, akademisi dan seluruh insan konstruksi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan. Mari kita bangun sektor jasa konstruksi yang profesional, berdaya saing, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Saya optimis kolaborasi dan sinergi yang dibangun akan menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan ekonomi daerah, serta mendukung terwujudnya Jatim sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," imbuhnya.

Gubernur Khofifah menjelaskan, sebagai provinsi dengan kontribusi sekitar 14,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sekaligus Gerbang Baru Nusantara, Jatim memiliki peran strategis sebagai pusat industri, perdagangan, logistik, investasi, dan konektivitas nasional.

"Kita terus mendorong pembangunan mulai dari penguatan konektivitas antarwilayah, pengembangan kawasan industri dan logistik, peningkatan infrastruktur sumber daya air, pembangunan fasilitas pelayanan publik, hingga pengembangan sistem transportasi yang semakin terintegrasi," katanya.

Menurut Khofifah, kualitas infrastruktur yang dibangun akan menentukan kualitas pelayanan publik, produktivitas ekonomi, serta daya saing Jatim di masa depan.

Karena itu, kata dia, pembangunan sektor konstruksi harus berlandaskan pada tiga prinsip utama, yaitu kualitas, integritas, dan keberlanjutan.

"Jasa kontruksi memliki peranan penting untuk pembangunan infrastruktur di Jatim, sumber daya manusia (SDM) berkualitas di sektor ini berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan," terangnya.

Lebih lanjut Gubernur Khofifah menilai sektor konstruksi saat ini tengah menghadapi tantangan sekaligus peluang seiring pesatnya perkembangan teknologi. Mulai dari digitalisasi konstruksi, Building Information Modeling (BIM), kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), konstruksi hijau, efisiensi energi, hingga standar keselamatan kerja yang semakin tinggi menuntut pelaku jasa konstruksi untuk terus beradaptasi.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Forum Jasa Konstruksi Provinsi Jatim yang diharapkan menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Pengukuhan Forum Jasa Konstruksi Provinsi Jatim Tahun 2026 - 2029 oleh Gubernur Jatim ini dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1 / 331 / 013 / 2026 Tentang Forum Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 - 2029.

Khofifah berharap, forum ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, meningkatkan kompetensi SDM, mendorong inovasi, memperkuat budaya keselamatan kerja, serta mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Penghargaan diberikan untuk kategori Program Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Terbaik kepada Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Nganjuk. Selain itu penghargaan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) APBD diberikan kepada Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Mojokerto.

Lalu, penghargaan Pengembang Rumah Subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terbanyak diberikan kepada PT Irfai Berkah Sejahtera, PT Kinansyah Adi Jayaland, dan PT Kokoh Exa Nusantara.

Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan Expo Konstruksi Jatim 2026.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Expo Konstruksi Jawa Timur Tahun 2026 ini," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran (TPT) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6) malam.

Atas capaian tersebut, Pemprov Jatim tidak hanya menerima penghargaan, tetapi juga mendapatkan insentif sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjalankan program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian yang diraih Jawa Timur. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen, mulai pemerintah daerah, dunia usaha hingga dunia industri dalam menurunkan angka pengangguran.

Tak hanya itu capaian tersebut menurutnya juga merupakan hasil upaya pencapaian banyak poin indikator kinerja utama pemerintah provinsi Jawa Timur yang selama ini dijalankan melalui Nawa Bhakti Satya.

"Alhamdulillah, untuk penurunan angka pengangguran Jawa Timur mendapatkan apresiasi ini. Ini hasil kerja semua lini dan semua elemen, dunia usaha serta dunia industri," ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembangunan yang dijalankan secara berkelanjutan melalui program-program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Keberhasilan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55 persen, turun dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 3,61 persen. Angka tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada level 4,68 persen.

Bahkan dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 5,17 persen pada Februari 2021 menjadi 3,55 persen pada Februari 2026.

Khofifah menambahkan, salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran tersebut adalah semakin kuatnya keterhubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja. Secara khusus, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam penyerapan tenaga kerja.

"Penurunan pengangguran lulusan SMK sangat signifikan. Ini menunjukkan bahwa penguatan link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri semakin efektif," tutur Khofifah.

Data BPS menunjukkan bahwa TPT lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen pada Februari 2026, dari 5,87 persen pada Februari 2025. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi kelompok penyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Timur.

Khofifah menjelaskan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai program yang dijalankan Pemprov Jawa Timur dalam memperkuat sinergi antara sekolah vokasi, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program link and match, pelatihan berbasis kompetensi, magang industri, hingga perluasan akses penempatan tenaga kerja di dalam maupun luar negeri.

"Upaya membuka kesempatan kerja terus kami lakukan melalui kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Bahkan saat ini Jawa Timur telah menjalin kerja sama penempatan tenaga kerja dengan 13 negara tujuan, termasuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK," ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada tahun 2026 sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.617 peserta telah lolos seleksi dan memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Menurut Khofifah, capaian tersebut menunjukkan bahwa lulusan SMK dan lembaga pelatihan kerja di Jawa Timur semakin kompetitif dan mampu bersaing di pasar kerja global.

Selain tingkat pengangguran yang terus menurun, kualitas pasar kerja Jawa Timur juga menunjukkan perkembangan positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur meningkat menjadi 74,78 persen, atau naik 0,53 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang, bertambah sekitar 388 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Khofifah menegaskan bahwa penghargaan dan insentif fiskal yang diterima akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja di Jawa Timur.

"Insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat akan kami optimalkan untuk memperkuat program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama peningkatan kualitas SDM, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan ekosistem investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas," tegasnya.

Lebih lanjut, Khofifah menilai bahwa tantangan ketenagakerjaan ke depan akan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi dan inovasi yang semakin kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan ketenagakerjaan. Kolaborasi dan inovasi harus terus diperkuat agar kesempatan kerja semakin terbuka dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat," katanya.

Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini menjadi bagian dari keberhasilan Jawa Timur menurunkan angka pengangguran, mulai pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, hingga masyarakat.

"Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Jawa Timur. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari sinergi besar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang semakin kuat, produktif, dan berdaya saing," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berupaya meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya melalui gelaran Pasar Murah yang dilakukan di Halaman Kelurahan Gunung Anyar Surabaya, Sabtu (6/6).

Pasar Murah yang menyediakan aneka bahan pokok dengan harga jauh di bawah pasar ini pun ramai diserbu antusias oleh masyarakat.

Sejak pagi, banyak masyarakat yang terlihat sudah mengantre. Tidak hanya kaum ibu, lansia laki-laki dan perempuan, remaja dan anak juga terlihat mengunjungi pasar murah Pemprov Jatim yang diramaikan oleh berbagai stand UMKM tersebut.

Gubernur Khofifah menegaskan langkah strategis ini sengaja dilakukan Pemprov Jatim untuk memperkuat daya beli sekaligus menjaga stabilitas inflasi harga bahan pokok bagi masyarakat di Jawa Timur.

“Fokus utama dalam Pasar Murah adalah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari harga pasar,” tegasnya.

“Intervensi harga melalui pasar murah sangat penting terutama pada komoditas strategis seperti Beras, Minyak Goreng, gula, hingga Cabai rawit dan cabai Merah yang kerap memicu fluktuasi inflasi,” imbuh Khofifah.

Dalam Pasar Murah kali ini, berbagai kebutuhan pokok yang dijual dengan harga di bawah harga pasar di antaranya beras premium Rp14.000 per kilogram, beras medium SPHP Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, dan tepung terigu Rp10.000 per kilogram.

Selain itu tersedia pula telur ayam ras Rp22.000 per kemasan, daging ayam ras Rp30.000 per kemasan, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, serta cabai Rp5.000 per 200 gram.

"Lewat pasar murah kita ingin pastikan bahwa proses distribusi berbagai kebutuhan pokok utamanya Minyakita bisa lancar. Kita selalu update data di pasar, mana yang mengalami kenaikan dan perlu intervensi untuk menekan inflasi," ucap Gubernur Khofifah.

Khusus untuk Minyakita, Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah dan akan terus melakukan koordinasi penuh dengan Bulog maupun supplier lain. Hal ini, guna mencegah terjadinya kelangkaan yang dapat memicu terjadinya inflasi.

"Bagaimana kita melihat antara kebutuhan masyarakat dengan kelancaran supply. Inilah pentingnya pemantauan secara berkala," kata Gubernur Jatim.

Sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan badan usaha lainnya diyakini Gubernur Khofifah harus diperkuat untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kendala distribusi pangan yang dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

"Sinergitas antara pemerintah dengan pihak terkait adalah kunci utama. Bersama-sama kita pastikan untuk menjaga pasokan tetap aman, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap stabil," tegasnya.

Salah seorang warga Gunung Anyar bernama Sunarni pun mengaku sangat senang akan keberadaan Pasar Murah. Ia menuturkan, berbagai harga kebutuhan bahan pokok dijual jauh lebih murah di sini.

"Jauh lebih murah. Alhamdulillah saya senang sekali bisa belanja di sini," ucapnya.

Hal yang sama disampaikan Sera yang juga warga Gunung Anyar. Ia yang datang bersama putranya bahkan mendapatkan telur gratis dari Gubernur Khofifah.

"Seneng sekali bisa dapat telur gratis dari Ibu Gubernur. Semoga sering-sering ada Pasar Murah seperti ini," ucapnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran (TPT) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6) malam.

Atas capaian ini, Pemprov Jatim juga mendapatkan insentif sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjalankan program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian yang diraih. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah daerah, dunia usaha hingga dunia industri dalam menurunkan angka pengangguran.

Tak hanya itu, capaian ini, ia sebut juga sebagai hasil upaya pencapaian banyak poin indikator kinerja utama pemerintah provinsi Jatim yang selama ini dijalankan melalui Nawa Bhakti Satya.

"Alhamdulillah, untuk penurunan angka pengangguran Jatim mendapatkan apresiasi. Ini hasil kerja semua lini," ujar Khofifah.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembangunan berkelanjutan melalui program prioritas Pemprov Jatim, termasuk penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perluasan kesempatan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Keberhasilan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55%, turun dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 3,61%. Angka tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada level 4,68 %.

Bahkan dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran di Jatim menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 5,17% pada Februari 2021 menjadi 3,55% pada Februari 2026.

Khofifah menambahkan, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran adalah kuatnya hubungan antara pendidikan vokasi dan dunia kerja. Secara khusus, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan perkembangan yang positif perihal penyerapan tenaga kerja.

Data BPS menunjukkan bahwa TPT lulusan SMK turun menjadi 5,73% pada Februari 2026, dari 5,87% pada Februari 2025. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi kelompok penyumbang pengangguran tertinggi di Jatim.

Khofifah menjelaskan, keberhasilan ini tidak luput dari berbagai program yang dijalankan Pemprov Jatim dalam memperkuat sinergi antara sekolah vokasi, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program link and match, pelatihan berbasis kompetensi, magang industri, hingga perluasan akses penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

"Saat ini, Jatim telah menjalin kerja sama penempatan tenaga kerja dengan 13 negara tujuan, termasuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK," ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada tahun 2026 sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.617 peserta telah lolos seleksi dan memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Selain pengangguran yang terus menurun, kualitas pasar kerja Jatim juga menunjukkan tren positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jatim meningkat menjadi 74,78%, atau naik 0,53% poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang, bertambah sekitar 388 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Khofifah menegaskan bahwa penghargaan dan insentif fiskal yang diterima akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan SDM dan memperluas kesempatan kerja di Jatim.

"Insentif fiskal dari pemerintah pusat akan kami optimalkan untuk memperkuat program pembangunan yang berdampak bagi masyarakat, terutama peningkatan kualitas SDM, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan ekosistem investasi yang mampu menyerap tenaga kerja," jelasnya.

Khofifah menilai, tantangan ketenagakerjaan akan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi dan inovasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini menjadi bagian dari keberhasilan Jatim menurunkan angka pengangguran, mulai pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, industri, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, hingga masyarakat.

"Penghargaan ini adalah milik masyarakat Jatim, Terima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi bagian dari sinergi besar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kuat, produktif, dan berdaya saing," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran (TPT) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6) malam.

Atas capaian ini, Pemprov Jatim juga mendapatkan insentif sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjalankan program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian yang diraih Jatim. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah daerah, dunia usaha hingga dunia industri dalam menurunkan angka pengangguran.

Tak hanya itu, capaian ini ia sebut juga sebagai hasil upaya pencapaian banyak poin indikator kinerja utama pemerintah provinsi Jatim yang selama ini dijalankan melalui Nawa Bhakti Satya.

"Alhamdulillah, untuk penurunan angka pengangguran Jatim mendapatkan apresiasi ini. Ini hasil kerja semua lini dan semua elemen, dunia usaha serta dunia industri," ujar Khofifah.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembangunan yang dijalankan secara berkelanjutan melalui program prioritas Pemerintah Provinsi Jatim, termasuk penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Keberhasilan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55 persen, turun dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 3,61 persen. Angka tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada level 4,68 persen.

Bahkan dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 5,17 persen pada Februari 2021 menjadi 3,55 persen pada Februari 2026.

Khofifah menambahkan, salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran tersebut adalah semakin kuatnya keterhubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja. Secara khusus, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam penyerapan tenaga kerja.

Data BPS menunjukkan bahwa TPT lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen pada Februari 2026, dari 5,87 persen pada Februari 2025. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi kelompok penyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Timur.

Khofifah menjelaskan, keberhasilan ini tidak luput dari berbagai program yang dijalankan Pemprov Jatim dalam memperkuat sinergi antara sekolah vokasi, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program link and match, pelatihan berbasis kompetensi, magang industri, hingga perluasan akses penempatan tenaga kerja di dalam maupun luar negeri.

"Upaya membuka kesempatan kerja terus kami lakukan melalui kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Bahkan saat ini Jawa Timur telah menjalin kerja sama penempatan tenaga kerja dengan 13 negara tujuan, termasuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK," ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada tahun 2026 sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.617 peserta telah lolos seleksi dan memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Selain pengangguran yang terus menurun, kualitas pasar kerja Jatim juga menunjukkan tren positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jatim meningkat menjadi 74,78 persen, atau naik 0,53 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang, bertambah sekitar 388 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Khofifah menegaskan bahwa penghargaan dan insentif fiskal yang diterima akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja di Jatim.

"Insentif fiskal dari pemerintah pusat akan kami optimalkan untuk memperkuat program pembangunan yang berdampak bagi masyarakat, terutama peningkatan kualitas SDM, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan ekosistem investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas," jelasnya.

Khofifah menilai, tantangan ketenagakerjaan ke depan akan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi dan inovasi yang semakin kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini menjadi bagian dari keberhasilan Jawa Timur menurunkan angka pengangguran, mulai pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, hingga masyarakat.

"Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Jawa Timur. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari sinergi besar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang semakin kuat, produktif, dan berdaya saing," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Provinsi Jawa Timur semakin memperkokoh posisinya sebagai lumbung pangan nasional dengan mencatatkan potensi produksi padi terbesar di Indonesia untuk periode Januari–Juli 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 2 Juni 2026, potensi produksi padi Jawa Timur diproyeksikan menembus 7,71 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Realisasi ini tumbuh 5,49% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 7,30 juta ton GKG.

Volume produksi Jatim tersebut menempati peringkat teratas secara nasional, berada di atas Provinsi Jawa Tengah dengan potensi 7,00 juta ton GKG dan Jawa Barat sebesar 5,98 juta ton GKG.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi ketangguhan para petani dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sektor agraria, terutama di tengah tekanan ketidakpastian iklim global.

"Capaian ini menjadi bukti nyata ketangguhan petani serta kuatnya ekosistem pertanian Jawa Timur yang terus dibangun bersama. Jawa Timur berkomitmen penuh menjaga peran strategis sebagai penyangga utama ketahanan pangan nasional," ujar Khofifah di Surabaya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Khofifah, akselerasi volume produksi ini ditopang oleh ekspansi luas lahan panen. Data BPS menunjukkan luas panen padi di Jatim pada periode Januari–Juli 2026 mencapai 1,38 juta hektare, atau naik sekitar 5,49% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,30 juta hektare.

Guna mempertahankan tren pertumbuhan positif sektor pangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus memacu program perluasan Luas Tambah Tanam (LTT) dengan mengoptimalkan lahan potensial di berbagai wilayah koridor regional.

Khofifah menjelaskan intervensi pemerintah difokuskan pada penguatan aspek hulu hingga hilir pertanian. Langkah strategis yang ditempuh di antaranya mencakup distribusi benih unggul bersertifikat yang adaptif terhadap perubahan cuaca, serta optimalisasi mekanisasi lewat penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern.

Di sisi infrastruktur, Khofifah mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah menggalakkan rehabilitasi jaringan irigasi dan pengembangan sistem irigasi perpompaan

"Kami juga memperkuat sistem deteksi dini (early warning system) dan pelaporan cepat terkait potensi bencana pertanian. Mitigasi yang terukur ini krusial untuk menekan risiko gagal panen (puso) ke level minimum," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi mengubah waktu pelaksanaan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai Juni 2026, jadwal WFH yang awalnya jatuh setiap Rabu telah digeser menjadi hari Jumat mengikuti arahan pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kebijakan untuk menggeser hari pelaksanaan WFH tersebut diambil pihaknya dalam rangka menyelaraskan kebijakan daerah dengan instruksi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara secara terbatas dan terukur dari jumlah pegawai setiap hari Jum’at. Hal ini untuk menyinkronkan dengan arahan Mendagri bahwa WFH diarahkan secara nasional dilaksanakan pada hari Jumat," beber Khofifah dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Mantan Menteri Sosial (Mensos) RI menyebut perubahan skema secara efektif mulai berlaku pada Jumat (5/6/2026) mendatang. Walaupun WFH berjalan jelang akhir pekan, Khofifah menjamin tidak akan ada penurunan kualitas pelayanan publik di wilayah kerjanya.

"Harinya disinkronkan dengan pusat, WFH hari Jumat, mulai [tanggal 5] Juni," ujarnya.

Khofifah mengeklaim bahwa Pemprov Jatim menerapkan aturan ketat dalam pelaksanaan WFH bagi segenap ASN. Namun, ia memberikan pengecualian terhadap organisasi perangkat daerah atau dinas tertentu, di mana sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) secara penuh.

"Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Bakesbangpol, Dinas Pendidikan UPT SMA/SMK/SLB, semuanya yang melakukan pelayanan publik tetap bekerja secara WFO," tegasnya.

Dirinya menjelaskan organisasi perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat itu harus menjamin keberlangsungan pelayanan publik tetap berjalan, prima, dan mudah diakses.

"Termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah anak bagi kelompok rentan, meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan kelompok rentan lainnya," jelasnya.

Menurutnya, pelaksanaan WFH tersebut bukan tanpa pengawasan. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jatim tentang Pelaksanaan Fleksibilitas Tugas Kedinasan Bagi ASN, para pegawai yang mendapatkan jadwal WFH dilarang keras untuk meninggalkan rumah.

Khofifah mengatakan masing-masing ASN diwajibkan untuk tetap responsif terhadap arahan pimpinan dan wajib siap sedia datang ke kantor sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Sistem pengawasan juga diperketat digital, pegawai wajib melakukan pencatatan kehadiran melalui aplikasi JATIM PRESENSI dengan memilih opsi WFH, serta melaporkan aktivitas harian beserta bukti dukung output kinerja. Atasan pun memegang tanggung jawab penuh untuk memverifikasi laporan tersebut.

Selain itu, demi efisiensi energi, ASN yang akan melaksanakan WFH wajib memastikan kondisi ruang kerja di kantor dalam keadaan aman, mematikan pendingin ruangan (AC), lampu, hingga mencabut seluruh kabel dari stop kontak listrik, sebelum meninggalkan kantor pada Kamis.

Pemprov Jatim menilai pola kerja fleksibel ini menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan efisiensi birokrasi berbasis teknologi, dengan catatan performa dan kuantitas layanan masyarakat tidak berkurang sedikit pun.

Seperti diketahui, Pemprov Jatim sebelumnya memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN setiap Rabu, terhitung sejak 1 April 2026. Langkah ini berbeda dengan instruksi pemerintah pusat, yang menerapkan WFH tiap Jumat, sebagai langkah efisiensi BBM di tengah krisis energi akibat konflik Timur Tengah.

Khofifah menjelaskan kebijakan WFH pada hari Rabu telah melalui proses pertimbangan yang matang. Ia sengaja menghindari WFH pada Jumat untuk mencegah adanya kecenderungan ASN memanfaatkan waktu untuk libur panjang pada akhir pekan (long weekend), yang justru berpotensi meningkatkan penggunaan BBM karena mobilitas wisata atau pulang kampung.

"Semula kita melakukan exercise kira-kira kalau WFH itu hari Jumat bagaimana? Kalau hari Jumat ada kecenderungan bablas long weekend. Kalau long weekend yang semula diharapkan ini akan menjadi bagian dari efisiensi penggunaan BBM, bukan tambah hemat tambah tidak hemat," tutur Khofifah, Rabu (25/3/2026) silam.

Bisnis.com, SURABAYA - Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur menurun secara signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem Jatim berhasil diturunkan hingga menyentuh 0,29 persen di tahun 2025.

Angka kemiskinan ekstrem Jatim tersebut tercatat jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang ada di angka sebesar 0,85 persen.

Tidak hanya itu jika dilihat secara makro selama periode 2020–2025 kemiskinan ekstrem Jawa Timur turun signifikan sebesar 4,26 persen poin.

Rincinya, kemiskinan ekstrem Jatim pada tahun 2020 ada di angka 4,55 persen dan turun menjadi 0,29 persen pada 2025. Capaian ini lebih signifikan dibandingkan dengan penurunan nasional sebesar 3,05 persen.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Timur berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (25/5).

Khofifah menjelaskan, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim terus menunjukkan progres positif setiap tahun. Pada 2021 angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 2,23 persen, kemudian 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai 0,29 persen pada 2025.

Menurutnya, capaian ini menjadi semakin bermakna karena terjadi di tengah penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari sebelumnya menggunakan indikator US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.

“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jatim tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” tegasnya.

Hal tersebut, lanjut Khofifah, tercermin dari membaiknya berbagai indikator makroekonomi Jatim. Berdasarkan rilis BPS 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jatim pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun dibandingkan dengan Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim juga terus mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS per Februari 2026, TPT Jatim turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.

Di sektor ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Jatim juga mulai menunjukkan hasil positif. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025. Bahkan lulusan SMK kini tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jatim.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian global, ekonomi Jatim juga tetap tumbuh impresif. Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.

Struktur ekonomi Jatim sendiri ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan sebesar 18,77 persen, dan pertanian sebesar 10,51 persen. Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional sebesar 14,40 persen.

Khofifah menyebutkan bahwa capaian penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi Jatim merupakan hasil kerja sama seluruh pihak dalam menjaga kondusivitas daerah dan memperkuat sinergi pembangunan.

Berbagai program strategis Pemprov Jatim juga terus diperkuat secara terintegrasi, mulai dari perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi keluarga, bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data P3KE, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan.

Lebih lanjut, kata dia, pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik.

“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” katanya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jatim.

“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jatim yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkas Khofifah.

JAKARTA - Sebanyak 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dilepas bekerja di berbagai negara. Mereka berasal dari 411 SMK dan 30 LKP.

Pelepasan ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang menjadi tonggak penting bagi pemerintah dalam memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global.

Prosesi pelepasan ditandai secara simbolis melalui pemberian jaket kerja lapangan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, langkah ini merupakan wujud nyata semangat Kebangkitan Nasional di era modern, yakni membangun bangsa melalui pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia.

“Kalian semua akan bekerja di luar negeri dengan keterampilan, dengan ilmu, dan dengan integritas serta kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang besar,” katanya, melalui siaran pers, Kamis (21/5/2026).

Ia menambahkan bahwa bekerja di luar negeri bukan hanya tentang mencari penghidupan, tetapi juga memperluas wawasan, memperkuat jejaring internasional, dan membawa pulang pengalaman untuk kemajuan Indonesia.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasi kepada para lulusan yang disebutnya sebagai pahlawan devisa negara sekaligus representasi semangat Kebangkitan Nasional generasi masa kini.

“Jaga kesehatan, jaga nama baik Indonesia, dan teruslah bercita-cita setinggi langit, karena kalaupun jatuh, kalian akan jatuh di antara bintang dan kalian adalah bintang-bintang itu,” tutur Khofifah.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa para lulusan berasal dari 411 SMK dan 30 LKP di seluruh Indonesia. Mereka telah menyelesaikan pendidikan sesuai bidang keahlian dan lolos seleksi kerja internasional untuk ditempatkan di sejumlah negara tujuan seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Malaysia, Australia, dan negara lainnya.

“Mereka benar-benar sudah siap memasuki dunia kerja internasional pada berbagai sektor seperti hospitality, kesehatan, manufaktur, dan jasa lainnya,” jelas Tatang.

Keberhasilan ini melanjutkan capaian sebelumnya, yakni pengiriman 1.500 alumni SMK pada pertengahan 2025 dan 1.600 alumni LKP pada awal 2026. Hal tersebut menunjukkan bahwa lulusan vokasi Indonesia semakin dipercaya dan mampu bersaing secara global.

Dalam kesempatan yang sama, Kemendikdasmen juga meluncurkan program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri (3+1) pada SMK sebagai inovasi pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja internasional. Program ini memberikan tambahan satu tahun pembelajaran untuk memperkuat kompetensi teknis, kemampuan bahasa asing, budaya kerja, kesiapan mental, hingga literasi hukum dan keuangan.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Yaman untuk Indonesia, H.E. Mr. Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (18/5).

Pertemuan berlangsung sangat strategis, khususnya dalam meningkatkan hubungan yang sudah terjalin antara Indonesia dan Yaman.

Gubernur Khofifah menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik inisiatif memperkuat hubungan antara Jawa Timur dan Yaman melalui penjajakan kerja sama di sektor investasi, pendidikan, perdagangan dan budaya.

"Beliau bersama tim telah mendiskusikan beberapa hal strategis untuk ditindaklanjuti kerja sama teknis di sektor pendidikan, perdagangan dan budaya. Namun, prosesnya tentu sesuai dengan rekomendasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Provinsi Jawa Timur," kata Khofifah.

Menurut Khofifah, di sektor perdagangan antara Jawa Timur dan Republik Yaman menunjukkan tren positif. Tercatat tahun 2021-2025, nilai ekspor Jawa Timur ke Yaman fluktuatif dengan tren pertumbuhan rata-rata 24,08% per tahun.

Kemudian tahun 2025, nilai ekspor mencapai sekitar USD 14,6 juta, dengan komoditas utama berupa olahan tepung (USD 5,8 juta), sabun dan preparat pembersih (USD 3,69 juta), kertas dan karton (USD 1,5 juta) serta produk kaca, makanan olahan, perlengkapan listrik dan produk perikanan.

"Sedangkan nilai impor Jawa Timur dari Yaman tercatat sebesar USD 1,97 juta, sehingga menghasilkan surplus perdagangan bagi Jawa Timur sekitar USD 12,63 juta," jelas Khofifah.

Sedangkan untuk kerja sama di bidang perdagangan, menurut Gubernur Khofifah, sangat potensial untuk ditingkatkan terlebih karena ada beberapa diksi bahasa Indonesia yang digunakan untuk makanan Indonesia. Seperti gado-gado, nasi goreng, rujak, sambel dan mi instan. Selain itu, hari ini duta besar akan bertemu dengan para pedagang di Surabaya.

"Betapa persaudaraan antara Indonesia dan Yaman, terutama Provinsi Hadramaut, sudah begitu kuat berjalan luar biasa," tuturnya.

“Dan banyak produk dari Yaman yang kita temui di sini. Seperti madu Yaman sering kita lihat sebagai oleh-oleh haji atau umroh , selain itu lagu lagu dari Yaman juga populer di sini,” imbuhnya.

Di sektor budaya, Gubernur Khofifah mengatakan hubungan historis dan kultural yang telah terjalin sejak berabad-abad lalu tumbuh melalui jalur perdagangan maritim, penyebaran ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman serta interaksi antarmasyarakat yang pengaruhnya terasa sampai saat ini.

"Keberadaan komunitas Arab-Hadhrami di Surabaya dan berbagai wilayah Jawa Timur lainnya, kawasan Ampel di Surabaya, menjadi simbol kuat dari hubungan sejarah tersebut. Nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kontribusi sosial yang diwariskan oleh komunitas Hadhrami telah menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat Jawa Timur," ungkapnya.

Lebih lanjut, hubungan pendidikan antara Indonesia dan Jawa Timur terutama untuk belajar di Yaman sangat tinggi, sehingga ada pertukaran mahasiswa Yaman yang bisa belajar di Indonesia, terutama di Jawa Timur, dan sebaliknya, mahasiswa Jawa Timur belajar ke Yaman karena memang perspektif keberagamannya moderat.

"Menjadi bagian penting membangun pendidikan terutama di sektor jurusan agama tetapi bahwa mereka mendapatkan penguatan bagaimana moderasi diantara komunitas dimana mereka akan mengabdikannya," jelasnya.

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Yaman untuk Indonesia, H.E. Mr. Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah yang menerima kunjungan di Provinsi Jawa Timur.

Pertemuan dikhususkan untuk perbincangan rencana dan wacana kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan antara Jawa Timur dan beberapa provinsi di Yaman. Sebagai contoh, Provinsi Hadramaut dengan Provinsi Jawa Timur bukan sekadar hubungan biasa, melainkan seperti saudara kandung karena banyak masyarakat Yaman yang hijrah ke Indonesia.

"Mereka mempunyai peran yang begitu besar di negeri ini, maka sekarang kita ingin membangun kembali hubungan tersebut baik di sektor pendidikan, kebudayaan dan ekonomi. Semoga semua rencana ini dapat tercapai," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi produk hasil program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan (SIKAP) yang dikembangkan para siswa di SMKN 1 Tulungagung. Apresiasi itu disampaikan saat meninjau Program SIKAP di SMKN 1 Tulungagung, Kamis (14/5).

Betapa tidak, dikenal sebagai satu-satunya SMK Agribisnis dan Agroteknologi di Jatim, sekolah ini memiliki berbagai program dan fasilitas keahlian seperti Agribisnis Tanaman Perkebunan, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Selain itu, sekolah ini juga memiliki keahlian Agribisnis Ternak Ruminansia, Agribisnis Ternak Unggas, Agribisnis Perikanan Air Tawar, Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, hingga Pengawasan Mutu Hasil Pertanian.

Untuk itu, dalam kunjungan ke SMKN 1 Tulungagung, Gubernur Khofifah turut meninjau ternak sapi, ternak kambing, serta ternak ayam pedaging dan ayam potong milik SMKN 1 Tulungagung.

Gubernur Khofifah juga meninjau Ruang Praktek Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPi) dimana ia menyaksikan dan mencoba langsung proses pengolahan ikan yang diproduksi para siswa.

"Salah satu yang saya saksikan adalah bagaimana kulit ikan patin itu kemudian diproses di sini. Oleh karena itu, tadi saya langsung menyampaikan kepada Pak Kadisdik bahwa ini sesungguhnya ada sesuatu yang bisa kita siapkan dengan TTG atau Teknologi Tepat Guna. Sehingga dipastikan bahwa kulit ikan yang digoreng tidak ada yang mentah dan tidak ada yang gosong," katanya.

Maka, untuk membantu produk yang diolah bisa naik kelas, Gubernur Khofifah spontan memesan vacuum frying dengan kapasitas 5 kg dan 10 kg untuk diberikan ke SMKN 1 Tulungagung. Dengan bantuan alat tersebut, diharapkan proses pengolahan makanan dapat mencapai hasil yang sesuai standar.

"Insya Allah nanti ketika kita sudah mulai naik kelas, kita juga harus menjaga higienitasnya. Kemudian, produk bisa tahan minimal 8 bulan tanpa bahan pengawet,” kata Gubernur Khofifah.

“Kalau vacuum frying ini kemudian bisa digunakan, dan produknya bisa saya dapatkan trialnya, saya rasa sudah saatnya hilirisasi dari produk-produk SIKAP ini naik kelas," jelasnya.

Lebih jauh, untuk mencapai hilirisasi dan produk SIKAP naik kelas, Gubernur Khofifah menyarankan sekolah untuk ikut dalam acara-acara dan pameran. Sehingga, setiap sekolah bisa membangun jejaring bahkan ke tingkat internasional.

"Ikut acara-acara seperti BI yang sudah prestisius, siapa tahu nasib baik dari SMKN 1 Tulungagung produknya bisa dikonsumsi tamu-tamu internasional. Inilah pentingnya jejaring, anak-anakku,” tegasnya.

“Inilah pentingnya sinergi, anak-anakku. Inilah pentingnya kolaborasi, anak-anakku. Dari semua guru, dari semua mentor dan kepala sekolah, saya mohon semua terus memberikan penguatan," imbuh Gubernur Khofifah.

Dalam implementasi Program SIKAP, SMKN 1 Tulungagung mengembangkan konsep agribisnis siap panen melalui budidaya berbagai komoditas seperti melon, cabai rawit, kangkung, rosella, kopi, dan jeruk.

Sekolah tersebut juga melaksanakan program tebar benih ikan patin sebanyak 7.500 benih sebagai bagian dari penguatan sektor perikanan dan pembelajaran berbasis praktik bagi siswa.

Selain melakukan peninjauan, gubernur perempuan pertama Jawa Timur itu juga ikut memanen lombok, bayam merah, juga melon varietas sweet net 8, diva 15, serta sakata sebelum akhirnya menabur benih ikan patin di kolam budidaya sekolah tersebut.

"Untuk hewan ternak, kita juga harus pikirkan bagaimana sesungguhnya kita mewujudkan animal welfare. Bagaimana agar hewan ternak ini happy. Jadi pembelajaran seperti ini sekarang sedang berproses. Oleh karena itu di semua SMK, SMA, atau SLB yang menerapkan SIKAP, saya rasa memang we have to improve,” tandasnya.

“Ilmu ini terus bergerak dinamis. Mari kita terus belajar, jangan pernah berhenti untuk menemukan terutama hal-hal yang update agar bisa maksimalisasi dari seluruh proses apakah sektor hortikultur, peternakan, maupun perikanan di unit kita masing-masing," pungkas Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah juga memberikan apresiasi tinggi atas penguatan pendidikan vokasi dan ketahanan pangan lewat SIKAP yang telah berjalan di 97 SMK/SMA/SLB di Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan.

Di Kab. Tulungagung, tercatat 27 sekolah pelaksana yang meliputi 14 SMA, 10 SMK, dan 3 SLB. Sementara Kab. Trenggalek melibatkan 24 sekolah yang terdiri atas 12 SMA, 9 SMK, dan 3 SLB. Adapun Kab. Pacitan menjadi wilayah dengan jumlah pelaksana terbanyak yang mencatatkan angka 46 sekolah, terdiri dari 10 SMA, 31 SMK, dan 5 SLB.

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga menyerahkan biaya pendidikan Rp 1 juta kepada 30 murid berprestasi dari keluarga pra sejahtera. Ke-30 murid itu merupakan 10 siswa-siswi dari masing-masing Kab. Tulungagung, Kab. Pacitan, dan Kab. Trenggalek. Bahkan, dirinya menyempatkan diri membagikan sembako untuk petugas kebersihan dan keamanan di lingkungan SMKN 1 Tulungagung.

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan Jawa Timur telah masuk dalam fase kedaulatan pangan secara berkelanjutan.

"Ketika pemerintah pusat membangun ketahanan pangan, maka insya Allah Jawa Timur ini sudah masuk pada kedaulatan pangan berkelanjutan," kata Khofifah dalam peresmian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Jawa 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu.

Menurutnya, pemilihan Jawa Timur sebagai pusat peluncuran GPIPS Wilayah Jawa didasarkan pada capaian ekonomi daerah yang terus menunjukkan tren positif, yang mana pada triwulan pertama 2026, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,96 persen secara tahunan, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui rata-rata nasional.

Khofifah menambahkan Jawa Timur juga menjadi kontributor ekonomi terbesar kedua nasional dengan kontribusi 14,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan 25,16 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa, dengan angka inflasi tahunan pada April 2026 tercatat sebesar 2,85 persen dan inflasi bulanan sebesar 0,02 persen.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, lanjut Khofifah, terus memperkuat pengendalian inflasi melalui program Etalase Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota (EPIK) Mobile yang diharapkan mampu memperkuat kerja sama antar daerah dalam memitigasi inflasi secara responsif dan menjaga distribusi pangan lebih merata.

Khofifah juga menekankan pentingnya pembangunan pangan sejahtera yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan kalori, tetapi juga protein hewani, termasuk melalui penguatan populasi sapi potong dan sapi perah yang didukung Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari di Kabupaten Malang.

Di sektor pertanian, Pemprov Jatim mendorong penggunaan alat mesin pertanian modern seperti combineharvester untuk menekan kehilangan hasil panen padi hingga 11 persen sehingga mampu meningkatkan produksi gabah tanpa perlu perluasan lahan pertanian.

"Sehingga, misalnya kehilangan hasil panen, dapat ditekan ke angka sepuluh persen, kalau kita bisa memproduksi 34 juta ton gabah kering panen (GKP), maka kita bisa menambah 3,4 juta ton tanpa harus melakukan ekstensifikasi atau intensifikasi lahan," kata Khofifah.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026