Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau akrab disapa KDM menyoroti persoalan banyaknya perlintasan kereta api tidak resmi tanpa dilengkapi palang pintu namun kerap dijadikan lintasan kendaraan khususnya di wilayah provinsi itu.

KDM saat melayat ke rumah duka almarhumah Nurlaela, korban kecelakaan KRL Commuter Line asal Kampung Ceger, RT 02/RW 02, Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, itu menegaskan persoalan tersebut harus segera dievaluasi dan ditangani bersama.

"Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dan ditangani bersama. Salah satunya ialah jalur perlintasan kereta api yang masih banyak jalur lintasan tidak resmi. Sehingga tidak dilengkapi palang pintu otomatis resmi," katanya di Cikarang, Selasa.

Menurut dia, penanganan persoalan itu tidak dapat dilakukan hanya oleh otoritas pemangku kepentingan seperti Kementerian Perhubungan maupun PT Kereta Api Indonesia (KAI) saja melainkan membutuhkan peran aktif segenap unsur terkait, termasuk masyarakat sekitar perlintasan.

"Kita semua harus secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, membebaskan problem kecelakaan, termasuk palang pintu yang tidak resmi, banyak perlintasan tidak resmi, tidak menggunakan palang pintu keselamatan kereta api," katanya.

Ia juga menegaskan dukungan atas proses investigasi mendalam oleh pihak berwenang terkait insiden kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (27/4) malam.

Ia berharap seluruh tahapan investigasi dapat dilakukan dengan optimal serta menyeluruh agar menjadi evaluasi bersama ke depan, terutama terhadap layanan transportasi massal.

"Investigasi harus dilakukan dengan baik sehingga di Indonesia tidak boleh ada lagi kecelakaan kendaraan angkutan massal atau transportasi publik yang menyebabkan korban jiwa," katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Apartemen untuk masyarakat menengah ke bawah. Kalau rumah susun enggak pada mau, Pak. Kalau apartemen mau, oke

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang mengoptimalkan kawasan Meikarta yang sempat bermasalah sebagai hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun dia meminta konsepnya tetap apartemen.

"Menteri Perumahan menyampaikan bahwa Meikarta akan dijadikan sebagai kawasan rumah vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kan ini harapan baru," ucap Dedi usai pertemuan dengan Maruarar dan asosiasi pengembang di Gedung Pakuan Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Saat menambahkan keterangan Maruarar Sirait yang tengah menjelaskan hasil pertemuan hari ini yakni dorongan pembangunan hunian vertikal, Dedi sambil berseloroh mengungkapkan bahwa di Meikarta itu haruslah dibangun hunian vertikal apartemen yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Apartemen Pak. Apartemen untuk masyarakat menengah ke bawah. Kalau rumah susun enggak pada mau, Pak. Kalau apartemen mau, oke," kata Dedi.

Di Meikarta yang beberapa unit menara apartemennya telah dibangun, Dedi mengatakan fasilitas itu tinggal diisi, dan dia mengharapkan bisa diimplementasikan dengan segera, sebagai salah satu penyelamatan kawasan dari alih fungsi lahan.

Dedi mengungkapkan dari lahan seluas sekitar 20 hektare, saat ini yang diproyeksikan ada 94 ribu-100 ribu unit apartemen dengan kapasitas per unitnya tiga jiwa, yang bisa menyelamatkan puluhan ribu hektare lahan dari alih fungsi.

"Meikarta itu sudah terbangun sekarang tinggal diisi. Dan itu jalannya lebar-lebar. Dan bayangin kalau Meikarta bisa menampung 100.000 orang di situ, maka kita barangkali di situ bisa menyelamatkan hampir 50.000 hektare sawah," ucapnya.

Terkait dengan kasus yang sempat membelit Meikarta, Dedi mengatakan yang berkasus adalah aksi penyuapan, bukan asetnya dan pembangunannya, sehingga menurutnya tidak akan jadi masalah.

"Kan korupsi Meikarta itu penyuapan yang dilakukan, bukan persoalan pembangunannya. Kan KPK sudah menyampaikan bahwa itu sesuatu yang layak dan tidak bertentangan dengan hukum kan sudah ada pernyataannya," tuturnya.

Dedi menambahkan hunian vertikal ke depan akan jadi model yang diminta pada para pengembang perumahan, ketimbang rumah tapak. Dia mendorong Bandung dan kota-kota lainnya untuk menerapkan konsep tersebut.

Selain itu, dalam waktu dekat sekitar sepekan, Dedi mengatakan akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) agar tiap kawasan industri baru di Jabar harus menyiapkan lahan untuk apartemen.

Akan tetapi Maruarar mengusulkan agar kawasan yang sudah ada juga didorong untuk menyediakan dan membangun unit apartemen yang dikhususkan karyawan yang bekerja di sana agar tidak menciptakan kemacetan di wilayah sekitar dan memberikan penghematan biaya untuk transportasi.

"Pak, Sekda itu tolong dan Kepala Dinas Perkim harus siapin peraturan gubernurnya Ya. Setiap kawasan industri harus ada apartemen," kata Dedi mengamini usulan Maruarar.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) memprioritaskan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi tahun ini. Ia mengatakan lokasi pertama rusun itu di Meikarta, Cikarang.

"Titik pertama, saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi (Juru Bicara KPK Budi Prasetyo) dan dari pimpinan KPK bahwa tidak ada masalah secara hukum untuk di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi," kata Ara di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Rabu (21/1).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan target pembangunan rusun subsidi di Meikarta sebanyak 100 ribu unit.

Ia menyebut pihak Meikarta sudah menyiapkan tanah clean and clear. Penerbitan SHGB sudah hampir 99,9 persen atau tinggal sedikit lagi penyelesaiannya.

"Sebanyak 100.000 unit itu kan target nanti yang pembangunan unit di Meikarta itu di dua lokasi ya dengan total lahan 20 hektare itu," kata Heru.

Untuk unitnya, terdapat dua opsi desain. Ada unit tipe satu kamar tidur seluas 25 meter persegi. Opsi lain adalah unit tipe 2 kamar tidur seluas 37 meter persegi.

Harga jual rusun masih diperhitungkan. Angkanya akan disesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi untuk hunian.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan lahan Meikarta tidak termasuk objek sitaan KPK. Mengingat, sebelumnya sempat ada kasus suap terkait izin pembangunan Meikarta.

"Kaitannya dengan hal perkara yang pernah KPK tangani, yaitu suap izin pembangunan Meikarta, bahwa perkara tersebut sudah inkrah, dan memang dalam perjalanan penyidikannya, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta," ucap Budi saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (21/1).

Status lahan tersebut clean and clear sehingga KPK mendukung penggunaannya untuk membangun rusun subsidi. Pihaknya pun akan ikut mengawasi pembangunan rusun agar sesuai peraturan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan ada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih berutang ke Provinsi Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)-nya, Bank Jabar Banten (BJB) lebih dari Rp3,6 triliun.

Dedi menegaskan, utang-utang tersebut membuat kondisi fiskal kian terhimpit dan menjadi beban berat bagi pembangunan di Jawa Barat, mengingat dana daerah yang seharusnya dapat diputar untuk kepentingan publik justru "tertahan" di perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.

"Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu BUMN yang minjem duit yang belum bayar. Itu beban, Pak. Sudah enggak ada duit Pemprov Jabar, dipinjam," ujar Dedi dalam diskusi mengenai Danantara di Bandung, Kamis.

Berdasarkan data yang diungkapkan Dedi, terdapat sembilan piutang dari berbagai entitas BUMN dan anak usahanya yang tercatat memiliki kewajiban finansial kepada Pemprov Jabar, yakni:

1. PT Kimia Farma Rp950 miliar lebih

2. PT Wijaya Karya Rp511 miliar

3. PT Wijaya Karya Rp278 miliar

4. PT Rajawali Nusindo Rp403 miliar lebih

5. PT PP Semarang Demak Rp239 miliar

6. PT Phapros Rp98 miliar lebih

7. PT Perikanan Indonesia Rp96 miliar lebih

8. PT Waskita Karya Rp91 miliar lebih

9. PT Barata Indonesia Rp89 miliar lebih.

Meski melontarkan kritik keras terhadap piutang yang macet, Dedi memberikan pengecualian terhadap BUMN yang bergerak di sektor lahan seperti PTPN dan Perhutani.

Menurutnya, meskipun kedua lembaga ini tidak memberikan kontribusi fiskal secara langsung (uang tunai), mereka memiliki peran krusial dalam menjaga ekosistem Jawa Barat.

Bahkan, Dedi mengungkapkan bahwa saking terbatasnya kemampuan finansial BUMN perkebunan, Pemprov Jabar harus turun tangan membiayai penanaman teh demi menjaga fungsi lahan.

"Sekarang menanam teh pun dibiayai oleh Pemerintah Provinsi. Karena kepentingannya konservasi," ujar Dedi.

Langkah pengambilalihan biaya ini dilakukan agar lahan hijau di Jawa Barat tidak beralih fungsi menjadi pemukiman atau disewakan secara ilegal yang berisiko memicu bencana alam seperti longsor.

Bagi Dedi, keberadaan kebun teh dan hutan adalah fondasi ekonomi jangka panjang Jawa Barat, terutama di sektor pariwisata.

Tanpa konservasi yang kuat, ia meyakini daya tarik wilayah seperti Puncak akan hilang dan mematikan industri perhotelan serta jasa lainnya.

"Kalau Jawa Barat tanpa teh, tanpa karet, tanpa perhutanan, Jawa Barat tidak akan pernah ada. Terjadi bencana yang luar biasa, setelah itu enggak akan ada hotel, enggak ada orang datang. Orang ke Puncak enggak ada teh, enggak ada hotel di Puncak," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini berharap ada komitmen nyata dari BUMN terkait untuk segera menyelesaikan kewajiban finansial mereka guna memperkuat ruang fiskal daerah di tahun anggaran 2026.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka ruang dialog dengan semua pihak termasuk petani serta pekerja sawit terkait kebijakan melarang penanaman sawit dan mengganti tanaman yang sudah ada dengan komoditas lain.

Wakil Ketua Umum Apkasindo Bidang Komunikasi Qayuum Amri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyatakan, kebijakan Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM melarang penanaman sawit dan mengganti tanaman tersebut dengan komoditas lain sebagai diskriminatif dan mengabaikan perkebunan sawit yang puluhan tahun sudah ada di Bumi Pasundan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat bernomor 187/PM.05.02.01/Perek Tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit Di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

"Kami berharap KDM dapat mengkaji ulang surat edaran tersebut dan membuka ruang dialog dengan semua pihak termasuk petani serta pekerja sawit. Sebab, ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari perkebunan sawit di Jawa Barat," ujar Qayuum.

Menurut dia, kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi selain diskriminatif juga reaksioner terhadap tanaman sawit, apalagi keluarnya SE tersebut tidak disertai data dan bukti ilmiah bahwa kelapa sawit membuat krisis air bersih dan bencana ekologi di Jawa Barat.

Sawit, tambahnya, merupakan berkah dari Tuhan untuk Indonesia, tidak semua negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa bisa tanam sawit, seharusnya Indonesia bersyukur dan mengelola sawit lebih baik, bukan melakukan pelarangan.

Oleh karena itu kebijakan tersebut seharusnya dikaji lebih mendalam dengan melibatkan pemangku kepentingan lain seperti perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

Apalagi tanaman sawit telah tumbuh di Jawa Barat selama puluhan tahun. Selama masa itu, tidak ada fakta dan data yang membuktikan perkebunan sawit penyebab banjir dan kesulitan air bersih.

Berdasarkan data Apkasindo, perkebunan sawit milik petani di Jawa Barat terpusat di Subang, Garut, Pangandaran, dan Tasikmalaya.

Merujuk Buku Statistik Perkebunan Kementerian Pertanian 2025, total luas perkebunan sawit di Jabar mencapai 15.764 hektare dengan kategori tanaman menghasilkan dan total produksi mencapai 43.493 ton CPO.

Sebagian besar dikelola oleh BUMN mencapai 11.254 hektare dan perkebunan swasta 4.259 hektare.

Selain itu dari data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja perkebunan sawit di Jawa Barat mencapai 8.170 orang.

"Apabila dilakukan pelarangan, nasib ribuan pekerja ini bisa terancam. Lalu, apakah Gubernur KDM mau tanggung jawab. Pelarangan sawit ini bukanlah solusi tepat," ujar Qayuum.

Pemicu kebijakan pelarangan sawit, berawal dari adanya laporan penanaman sawit di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, menurut dia, akan lebih bijak Gubernur Jabar menindak pelaku penanaman sawit itu bila tidak mengikuti perizinan dan regulasi yang berlaku, bukan malah melakukan pelarangan dan penggantian sawit tanpa diikuti data pendukung.

Sementara itu Dewan Pakar Apkasindo Ermanto Fahamsyah menilai terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat bernomor 187/PM.05.02.01/Perek Tentang Larangan Penanaman Kelapa Sawit Di Wilayah Provinsi Jawa Barat sejatinya tidak
sesuai dengan aturan nasional.

Sebab surat edaran merupakan aturan yang bersifat internal dan berlandaskan pada kewenangan mengurus (bestuur) serta produk hukum berupa keputusan administratif (beschikking).

Lebih lanjut, SE umumnya memuat penjelasan atau prosedur untuk mempermudah atau menjelaskan peraturan yang mesti dilaksanakan, sehingga dengan sifat itu, SE seharusnya tidak menegasikan sebuah peraturan perundang-undangan.

"Apabila SE memuat larangan atau kewajiban yang bertentangan dengan norma yang diatur atau melampaui kewenangan atribusi/delegasi yang diberikan kepada daerah, maka SE tersebut tidak dapat menggantikan atau meniadakan ketentuan perundang undangan,” katanya.

Maka, lanjut Ermanto yang juga Guru Besar Universitas Jember itu berpotensi SE tersebut berada di luar kapasitas normatifnya dan rawan bertentangan dengan peraturan yang ada.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Problem kita ini adalah sentralisasi. Saya berikan contoh, pabrik di Jawa Barat itu banyak banget, loh, Pak. Kawasan industrinya terhampar. Banjirnya kami yang terima. Pencemaran lingkungan kami yang terima...,

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi dalam perhitungan dan distribusi sistem penerimaan pajak nasional yang menurutnya sentralistik.

Menurut dia, sistem sentralisasi saat ini menciptakan ketidakadilan fiskal yang mengakibatkan daerah industri menanggung beban lingkungan dan infrastruktur tanpa porsi bagi hasil pajak yang seimbang.

"Problem kita ini adalah sentralisasi. Saya berikan contoh, pabrik di Jawa Barat itu banyak banget, loh, Pak. Kawasan industrinya terhampar. Banjirnya kami yang terima. Pencemaran lingkungan kami yang terima. Mobil-mobil gede yang lewat tiap hari yang menghancurkan jalan kabupaten, jalan provinsi, kami yang harus memperbaiki," ujar Dedi selepas Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Bandung, Rabu.

Dedi mengungkapkan, meskipun Jawa Barat menanggung semua dampak operasional industri, perusahaan-perusahaan besar tersebut mayoritas memiliki kantor pusat di Jakarta.

Akibatnya, alokasi bagi hasil pajak untuk Jawa Barat hanya mencapai sekitar Rp140 triliun, jauh dibandingkan Jakarta yang bisa menerima lebih dari Rp1.000 triliun.

Karenanya, mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan bahwa negara harus dibangun berdasarkan sistem yang adil, dan masalah utama yang harus diatasi adalah sentralisasi.

Dedi secara spesifik mendorong agar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diubah, tidak lagi didasarkan pada lokasi kantor pusat perusahaan, melainkan pada tempat usaha atau pabrik itu berada.

"Keinginannya apa? Keinginannya adalah pemerintah pusat didorong. Agar ya kalau bayar pajak dihitung di mana tempat usahanya berada, bukan tempat di mana kantornya berada. Kenapa? Karena yang problem itu luasan areal sawit yang luas, pertambangan yang luas, kemudian industri yang luas," katanya.

Menurut Dedi, tempat usaha riil seperti perkebunan, pertambangan, dan industri adalah lokasi riil di mana beban ekonomi dan dampak negatif terjadi.

Ia juga mengusulkan model bagi hasil langsung ke tingkat desa untuk menjamin kemandirian fiskal paling dasar.

"Pajak, ada PPh, ada PPN. Pabriknya di mana itu PPh? PPN-nya di mana? Di situ ada desa. Desa, enggak, desa, bagaimana, kasih aja bagi hasil desa ini misalnya tiga persen. Dari tiga persen itu, desa itu pembangunannya lima tahun tuh selesai, pak," ucapnya.

Dedi menambahkan, jika bagi hasil pajak dibagikan secara adil, daerah akan mandiri dan memiliki kecukupan dana fiskal sendiri, sehingga pemerintah pusat tidak perlu lagi mengalokasikan dana desa.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) pengangkatan Wowiek Prasantyo alias Mardigu sebagai Komisaris Utama Independen. Mardigu pun buka suara mengenai hal itu.

Pria yang kerap dijuluki "Bossman Sontoloyo" ini mengaku tidak tahu alasan pembatalan tersebut, dan hanya menanggapi dengan singkat.

"Tunggu saran pimpinan," kata dia saat dihubungi CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Sebelumnya, para pemegang saham BJB telah mengangkat Mardigu sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu. Namun, BPD pentolan itu kemudian mengumumkan akan membatalkan pengangkatan ketiga pengurus baru itu pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang.

Tak lama kemudian, Mardigu langsung bereaksi di Instagram pribadinya dengan mengunggah gambar bahwa dirinya akan menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) atas pembatalan pengangkatan tersebut.

"I WILL SPEAK UP !! Bye bye OJK," tulis Mardigu dalam caption di postingan user Instagram @mardiguwp.

Ketika ditanya mengenai apa yang akan ia suarakan kepada OJK, Bossman kembali merespons singkat.

"Terwakili video Helmy," kata dia.

Baru-baru ini, Helmy Yahya juga angkat suara melalui unggahan video di Instagram mengenai pembatalan pengangkatannya sebagai komisaris independen. Presenter kondang itu mengaku baik-baik saja dan lebih bahagia dengan keputusan tersebut.

Ia bercerita bahwa usai menerima tawaran tersebut dari KDM, ia mengikuti seluruh prosedur yang dibutuhkan, dari coaching hingga fit and proper test atau penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) yang digelar OJK. Namun, hasil PKK berkata Helmy tidak memenuhi syarat, usai seorang pengadu yang merupakan seorang petinggi memberikan novum, alias bukti-bukti keadaan, fakta, atau peristiwa baru yang dapat mempengaruhi hasil tes tersebut.

Ketika ditanya apakah alasan pembatalan pengangkatannya sama dengan Helmy, Mardigu mengaku tidak tahu.

"Tidak tahu saya," tuturnya.

Tetapi, belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.

Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.

"Oleh karena itu, siapa pun yang memimpin harus memenuhi standard profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional," ujar Dian kepada CNBC Indonesia.

Itu semua dibuat terkoneksi dengan baik. Investasi harus berjalan, alam harus dijaga, jalan-jalan harus terpakai

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap sebanyak 104 proyek investasi senilai Rp186,29 triliun ditawarkan dalam West Java Investment Summit (WJIS) 2025 di Bandung, Jumat.

Penawaran proyek yang terdiri dari 41 proyek ready to offer serta 63 proyek potensi investasi baru, diklaim oleh Dedi menyedot perhatian ratusan calon penanam modal, akibat komunikasi intensif yang dibangun Pemprov Jabar dengan berbagai pihak, termasuk investor asing.

"Ya hari ini kan relatif tinggi ya investasi di Jawa Barat. Dan itu juga terjadi karena kemudahan saya berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk tadi kan salah seorang dari Tiongkok, itu pernah ketemu dengan saya," ujar Dedi di Bandung, Jumat.

Menurut Dedi, kepercayaan menjadi faktor utama yang memantik masuknya investasi. Ia menyebut salah satu investor tersebut bahkan memboyong 40 calon investor lain untuk hadir dalam forum WJIS.

"Kan bagi saya itu baik, dan itu terjadi karena adanya kepercayaan. Kepercayaan itu melahirkan kewenangan mereka untuk berusaha," katanya.

Dedi menegaskan Pemprov Jabar selalu hadir untuk memastikan kelancaran investasi, termasuk urusan teknis di lapangan.

"Itu semua dibuat terkoneksi dengan baik. Investasi harus berjalan, alam harus dijaga, jalan-jalan harus terpakai," ucapnya.

Berdasarkan pengalaman yang diketahuinya, Dedi mengatakan dirinya memahami investor menanamkan modalnya di Jabar begitu rumit, sehingga dia ingin memposisikan diri bukan hanya sebagai duta investasi, dan solusi hambatan investasi.

"Saya itu buldoser, saya bereskan semua hambatan investasi. Kalau enggak ada pemimpin yang nyelesaikan, investasi di kita ini stres, Pak. Capek, rumit," kata Dedi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa dalam WJIS 2025, investasi yang ditawarkan mulai dari infrastruktur, agribisnis, hingga agriculture.

Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTS) mencatat dari target Rp271 triliun yang diberikan Pusat pada tahun 2025, dan Jabar telah mencatat realisasi sebesar Rp218 triliun.

Dinas PMPTSP Provinsi Jabar mengatakan Jawa Barat memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia di mana sekitar 13 persen dalam kontribusi ekonomi nasional, sementara dibandingkan Jawa lainnya, kontribusi Jabar mencapai 23 persen.

"Harapannya melalui one on one Meeting ini ada kesempatan bagi para investor untuk benar-benar merealisasikan investasinya di Jawa Barat," tutur Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Jabar Dedi Taufik.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Mobilitas masyarakat bisa mendorong tumbuhnya perekonomian,

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklaim kebijakan utamanya yang dijalankan secara konsisten selama sembilan bulan menjabat, telah menopang pertumbuhan ekonomi Jabar yang secara tahunan di angka 5,20 persen.

Pertama, adalah pembangunan jalan yang telah mencapai sejauh 666 kilometer yang dibiayai pajak kendaraan yang disebutnya untuk memudahkan lalu lintas orang dan barang.

"Mobilitas masyarakat bisa mendorong tumbuhnya perekonomian," kata Dedi di Bandung, Sabtu.

Karena itu, katanya, penting untuk menjaga kualitas pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan irigasi agar ada kesempatan untuk investasi pada sektor lainnya.

"Kalau jalannya cepat rusak, maka akibatnya adalah (anggaran) pembangunan balik lagi ke jalan, balik lagi ke jalan. Sehingga, kita tidak punya kesempatan untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang lebih besar ke depan," ujarnya.

Kebijakan belanja infrastruktur yang besar ini, diimbangi pihaknya dengan melakukan transparansi APBD yang disebutnya telah sejak awal menjabat. Terbaru, Dedi Mulyadi melaporkan kondisi kas daerah setiap hari di akun sosial medianya.

Dedi memastikan kebijakan-kebijakannya secara konsisten bisa membuat iklim investasi di Jawa Barat makin nyaman. Mulai dari urusan memberantas premanisme lewat pembentukan satuan tugas, hingga menghilangkan percaloan tenaga kerja di industri lewat aplikasi NyariGawe.

Ia juga memfasilitasi persoalan yang dihadapi oleh perusahaan yang hendak berinvestasi dan berusaha di Jawa Barat.

Hasilnya, berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada triwulan III tahun 2025, nilai investasi di Jawa Barat mencapai Rp77,1 triliun, atau sekitar 15,7 persen dari total nasional.

Realisasi investasi pada triwulan III tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Total nilai investasi tercatat mencapai Rp77,13 triliun, meningkat 36,34 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp56,57 triliun.

"Investasi tidak hanya soal angka, tapi bagaimana memberikan dampak nyata bagi pembangunan manusia di Jawa Barat," ucapnya.

Dedi mengaku, pihaknya bersama seluruh jajaran Pemprov Jabar akan tetap fokus melaksanakan kegiatan pembangunan bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat.

"Dan kita anggap berbagai sindiran, nyinyiran, atau kritik yang dialamatkan pada saya sebagai obat agar saya tidak jumawa, terus mawas diri dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat," tuturnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan III-2025 secara tahunan (year on year/yoy) sebesar 5,2 persen atau posisi kelima di Indonesia.

Angka itu, lebih tinggi dibandingkan angka nasional, 5,04 persen dan berkontribusi 12,73 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Darwis Sitorus mengatakan kebijakan pemerintah provinsi dan daerah turut mendukung pertumbuhan ekonomi Jabar yang positif.

"Mobilitas masyarakat sepanjang Januari-September, produksi padi yang meningkat, dan juga capaian realisasi investasi PMA dan PMDN yang mendorong sektor konstruksi dan komponen PMTB," tutur Darwis

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan mulai Senin ini, akan mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media, yang disebutnya untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi.

"Betul (akan di-posting setiap hari)," kata Dedi dalam pesan singkat pada wartawan di Bandung, Senin.

Dedi menyebut, langkah ini telah diawali pihaknya saat isu pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Dan pekan lalu, Dedi membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.

"Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik," katanya.

Dedi mengatakan, keterbukaan anggaran sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode dan dia menyatakan akan kembali dijalankan saat memimpin Jawa Barat.

"Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu," ujarnya.

Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, yang dilaporkan detail sampai rupiah terkecil, dari sisi penerimaan tercatat setoran pajak rokok triwulan III sekitar Rp935,8 miliar lebih.

Lalu sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.

Laporan tersebut juga merinci belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,080 miliar. Sementara belanja modal mencapai Rp20,3 miliar, belanja bantuan keuangan desa Rp11,050 miliar.

Menurutnya, hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp7,5 triliun. Rencananya sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya.

"Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat," ucapnya.

Dedi juga menyebut belanja publik di era pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan, bahkan nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menjelaskan soal dana pemerintah daerah yang mengendap di bank sebesar Rp 4,17 triliun. Menurutnya, angka yang dikutip dari data BI tersebut mengacu pada laporan keuangan per 30 September 2025, sehingga nilainya tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutip besaran dana pemerintah daerah (Pemda) Rp 4,17 triliun yang mengendap di perbankan dari BI. Ini diungkapkan Purbaya dalam rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 Oktober 2025.

Dari data Rp 4,17 triliun yang dikonfirmasi ke BI, dia mengungkapkan data simpanan pemerintah provinsi hanya mencapai Rp 3,8 triliun dalam bentuk giro. Sisanya merupakan deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan ini menjadi kewenangan BLUD masing-masing.

Dari simpanan Pemprov Rp 3,8 triliun, dia menuturkan tidak ada yang mengendap. Uang tersebut dipakai untuk membayar semua kebutuhan operasional pemerintah daerah dan pembayaran proyek.

"Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada karena uangnya Rp 3,8 triliun hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, bayar air, belanja para pegawai outsourcing," kata Dedi yang akrab dipanggil KDM di Instagram @dedimulyadi71, usai mendatangi kantor pusat Bank Indonesia (BI), dikutip Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, data riil saat ini simpanan Pemda mencapai Rp 2,3 triliun per 21 Oktober 2025. Dia pun memastikan tidak ada upaya pemerintah daerah mengendapkan dana APBD di deposito untuk diambil bunganya.

Dia pun menegaskan pencairan anggaran untuk membayar tagihan proyek dan operasional lainnya dilakukan tiap hari. Menurutnya, keuangan pemerintah daerah bersifat dinamis, selalu ada uang keluar dan uang masuk. Oleh karena itu, tidak mungkin jumlahnya akan selalu mengendap Rp 3,8 triliun.

KDM pun menegaskan penjelasan dan konfirmasi data yang dilakukannya adalah bagian dari transparansi publik. Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada pengendapan dana baik sebelum pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 17 Oktober 2025 di Kementerian Dalam Negeri dan saat ini.

KDM menyambangi kantor Bank Indonesia pusat kemarin, di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Dari Instagram miliknya, KDM tampak menumpang motor agar bisa sampai tepat waktu ke BI.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan percepatan peningkatan akses jalan menuju Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, guna memperlancar arus logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional berkelanjutan.

“Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Patimban harus didukung oleh infrastruktur jalan yang memadai dan terintegrasi," kata Menhub dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dudy yang melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat, mengatakan mereka membahas langkah strategis untuk memastikan infrastruktur jalan pendukung Pelabuhan Patimban berfungsi optimal, baik dari kawasan industri maupun dari wilayah sumber material (quarry).

Ia menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan hal tersebut.

"Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait menjadi sangat penting,” ujar Menhub.

Menurut Menhub, sinergi lintas sektor dibutuhkan agar penataan dan peningkatan akses jalan tidak berjalan parsial, tetapi saling mendukung dalam satu rencana terpadu.

“Kita ingin memastikan pembangunan Patimban berjalan terpadu, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat serta pelaku industri. Dengan kerja sama yang solid, konektivitas logistik nasional dapat semakin kuat,” katanya, menambahkan.

Selain membahas infrastruktur jalan, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya penataan jalur angkutan material serta pengawasan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang melintas menuju kawasan pelabuhan.

“Menjaga kondisi jalan agar tetap baik dan aman adalah bagian penting dari keberlanjutan infrastruktur. Pengendalian kendaraan ODOL harus menjadi perhatian bersama,” kata Menhub, menegaskan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menekankan komitmen pemerintah daerahnya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur penunjang Pelabuhan Patimban, termasuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta.

Baginya pertemuan itu menjadi langkah konkret kolaborasi lintas pemerintah dalam mendukung operasional dan pengembangan Pelabuhan Patimban sebagai salah satu simpul utama konektivitas logistik nasional dan motor penggerak ekonomi kawasan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025