Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi keuangan daerah yang dinilainya semakin tertekan akibat tingginya beban belanja pegawai.

Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Sherly mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghadapi kesulitan untuk memenuhi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga penghujung 2026.

Pernyataan itu disampaikan Sherly saat menghadiri rapat kerja antara Komisi II DPR dengan sejumlah kepala daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, kebijakan relaksasi yang memungkinkan porsi belanja pegawai melampaui batas 30% belum mampu menjawab persoalan utama yang dihadapi pemerintah daerah.

"Tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah, bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah, karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum," ujar Sherly.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly juga menyinggung ketidakpastian transfer fiskal dari pemerintah pusat pada tahun mendatang. Dia mempertanyakan kemungkinan kembali terjadinya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027, sebagaimana yang dialami sejumlah daerah pada tahun ini.

Meski mengakui pemerintah pusat tengah menghadapi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Sherly menilai ruang gerak pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi fiskal sangat terbatas. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata dia, kerap terbentur kewenangan yang kini berada di tangan pemerintah pusat.

"Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat, sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi," katanya.

Sherly juga menyoroti berbagai regulasi kepegawaian yang dinilai membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Menurut dia, tambahan relaksasi yang diberikan pemerintah tidak serta-merta mengatasi ketimpangan antara kemampuan fiskal daerah dan kewajiban belanja pegawai.

"Kemudian PPPK kita tidak boleh ada tadi juga dikatakan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bahwa kita dipagari dengan aturan-aturan ASN tentang... Dan ditambahkan relaksasi, artinya kita pada akhirnya kita tidak... Contoh seperti kita di Maluku Utara, DAU kita itu cuma Rp960 sekian miliar, sedangkan belanja pegawai kita itu Rp1,1 triliun," ujarnya.

Dari perhitungan tersebut, Sherly menilai beban belanja pegawai Maluku Utara telah melampaui besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah. Karena itu, dia mengusulkan agar sebagian porsi Dana Bagi Hasil (DBH) yang saat ini dikelola pemerintah pusat dapat dikembalikan kepada daerah penghasil.

Menurutnya, langkah tersebut akan lebih efektif membantu daerah menjaga keseimbangan fiskal dibandingkan hanya memberikan relaksasi atas batas belanja pegawai. Sherly menegaskan usulan tersebut bukan berarti meminta pemerintah pusat menanggung pembayaran gaji PPPK melalui APBN.

"Jika itu dikembalikan, kita kan mengambil jalan tengah, maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah," kata Sherly.

Ia memperingatkan bahwa apabila daerah dipaksa mengalihkan porsi anggaran yang lebih besar untuk kebutuhan pegawai, maka pembangunan infrastruktur berpotensi terhambat.

Padahal menurut dia, investasi infrastruktur masih menjadi salah satu prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Bisnis.com, MEDAN - PT Bank Sumut (Perseroda) menunjukkan komitmen perseroan dalam mendukung pemerintah di daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak lewat berbagai transformasi digital yang dicanangkan.

Hal itu disampaikan Direktur Teknologi Informasi dan Operasional Bank Sumut Sandhy Sofian dalam peluncuran QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Opmitization di Medan, Senin (27/4/2026) sore.

QRESTO merupakan metode pembayaran digital yang memperluas penggunaan QRIS untuk pembayaran pajak restoran secara otomatis, sistem ini merupakan sinergi bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut dan Pemko Medan.

Sandhy mengatakan Bank Sumut terus memacu transformasi digital perbankan termasuk dalam hal pembayaran guna memberi kemudahan kepada masyarakat pengguna dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

"Dengan QRESTO, pajak yang dibayarkan konsumen saat membeli makanan di restoran akan langsung dipisahkan oleh sistem untuk masuk ke kas daerah. Sehingga restoran tak perlu lagi membayarkan pajak secara manual," jelas Sandhy dalam peluncuran QRESTO di Medan, Senin (27/4/2026).

Sandhy menyampaikan Bank Sumut siap mendukung program-program pemerintah untuk pembangunan daerah, termasuk dalam hal penghimpunan dana untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Dia menyebut perluasan penggunaan QRIS Bank Sumut untuk pembayaran restoran melalui QRESTO akan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Metode split payment atau pemisahan pembayaran pajak dalam QRESTO membuat pajak restoran otomatis tertampung ke kas daerah, tidak lagi dikelola oleh merchant.

"Ini juga menjadi bukti bahwa teknologi informasi BPD mampu bersaing dengan bank himbara maupun swasta lain di Indonesia," tambahnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Rudy B Hutabarat mengatakan bank sentral mendukung penuh digitalisasi pembayaran di segala sektor, bahkan untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Rudy pun menyebut QRESTO dengan split payment untuk meningkatkan pajak daerah sebagai inovasi terbaru karena QRIS selama ini hanya digunakan untuk sistem pembayaran.

"Selama ini QRIS hanya digunakan untuk alat pembayaran, sekarang untuk tax opmitization melalui splitting payment. Ini merupakan inovasi terbaru untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi yang pada ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " jelas Rudy.

Sementara itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan QRESTO sebagai salah satu bentuk kreativitas dalam hal pembayaran (creative financing) dalam peningkatan PAD.

"Pemko menginginkan agar pajak yang dibayar masyarakat dikelola dengan transparan, dan kembali lagi kepada masyarakat. QRESTO ini akan membuat pengelolaan pajak lebih akuntabel," ujar Rico.

Adapun restoran asal Jepang Sushi Tei menjadi pilot project yang menggunakan QRESTO di waralaba mereka yang terdapat di Mal Sun Plaza Medan. Peluncuran QRESTO di Medan ini juga menjadi yang pertama di Indonesia.

Rico menyebut split pajak akan membuat pembayaraan pajak langsung tercatat dan akurat, meminimalisir potensi kebocoran pendapatan, serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

"Split pajak juga akan meningkatkan kepercayaan publik baik terhadap pengelolaan keuangan daerah, perbankan, pengusaha, maupun pemerintah," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo mengingatkan agar bank pembangunan daerah atau BPD mempercepat transformasi menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan ekonomi daerah, seiring dengan dinamika kebijakan fiskal dan tekanan terhadap Transfer ke Daerah (TKD).

"Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh seberapa kuat BPD mampu mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah," ujar Agus," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2026).

Dalam sambutannya pada The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026 yang diselenggarakan di Solo, Agus menekankan bahwa peran BPD tidak lagi dapat terbatas sebagai lembaga intermediasi keuangan yang pasif. Dia menyatakan BPD perlu memperkuat fungsi pengelolaan likuiditas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih aktif.

"BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional," tegasnya.

Menurut dia, kebijakan transfer kas daerah memiliki implikasi strategis terhadap likuiditas daerah, kapasitas pembangunan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi regional. Tekanan terhadap TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah dan memengaruhi aktivitas ekonomi lokal.

Namun demikian, ia menilai kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi BPD untuk memperkuat peran intermediasi dan pengelolaan dana daerah.

"Tantangan ini justru merupakan momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi," jelasnya.

Dalam forum yang dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, pimpinan Persatuan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (Perbamida), serta para direksi BPD seluruh Indonesia tersebut, Agus juga memaparkan tiga fokus penguatan BPD ke depan.

Pertama, penguatan tata kelola dan manajemen risiko untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Kedua, transformasi digital dan operasional guna meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Ketiga, penguatan peran dalam ekosistem daerah, termasuk dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor produktif.

Agus menegaskan, dalam kondisi keterbatasan fiskal, BPD memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga stabilitas ekonomi regional.

"Di tengah keterbatasan fiskal, BPD adalah solusi, bukan sekadar pelengkap," ujarnya.

Melalui forum tersebut, Asbanda berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, dan industri perbankan daerah dalam memperkuat peran BPD sebagai mitra strategis pembangunan daerah

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menuntaskan pengembalian mobil dinas gubernur yakni Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e kepada penyedia sekaligus memulangkan dana pengadaan senilai Rp7,54 miliar ke kas daerah.

Langkah ini dinilai mengakhiri polemik pengadaan kendaraan mewah yang sempat menuai gelombang kritik publik sejak akhir tahun lalu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal menyatakan seluruh proses pengembalian dilakukan sesuai koridor hukum dan prosedur administratif yang berlaku.

"Proses pengembalian mobil dinas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan unit Range Rover 3.0 LWB Autobiography P460e telah diserahkan kembali kepada penyedia," kata Muhammad Faisal dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Serah terima kendaraan dilaksanakan di Kantor Banhub Kaltim, Jakarta, dengan Pelaksana tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim Astri Intan Nirwany sebagai pihak penyerah dan Direktur CV Afisera Subhan selaku penerima.

Mekanisme ini menandai berakhirnya kepemilikan aset yang sempat menjadi sorotan tajam masyarakat beberapa waktu lalu.

Dari aspek keuangan, total nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pengadaan kendaraan tersebut tercatat Rp8,499 miliar.

Angka ini terdiri dari harga unit kendaraan sebesar Rp7,542 miliar dan pajak Rp957,2 juta yang telah disetorkan ke kas negara.

Faisal menegaskan dana pokok sebesar Rp7,542 miliar telah dikembalikan penyedia ke kas daerah pada 10 Maret 2026, yang dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran (STS) nomor 006/STS-UMUM/2026 melalui Bank Kaltimtara.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPP Samarinda untuk proses pengajuan restitusi pajak dan pada prinsipnya mereka menyetujuinya," tegasnya.

Faisal sendiri tidak merinci berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengembalian pajak senilai hampir Rp1 miliar tersebut.

Sebagaimana diketahui, mekanisme restitusi pajak dalam kasus pembatalan pengadaan barang memang bukan hal baru dalam tata kelola keuangan negara.

Akan tetapi, kompleksitas administratif dan rentang waktu penyelesaiannya kerap menjadi kendala tersendiri.

Dalam praktiknya, proses restitusi bisa memakan waktu berbulan-bulan, bergantung pada kelengkapan dokumen dan verifikasi dari otoritas pajak.

Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga melakukan koordinasi intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memastikan mekanisme pengembalian sejalan dengan regulasi pengadaan.

Faisal menyebutkan keterlibatan LKPP dalam proses ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah daerah agar tidak tersandung masalah hukum di kemudian hari.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPP Samarinda untuk proses pengajuan restitusi pajak dan pada prinsipnya mereka menyetujuinya," jelasnya.

Adapun, dia menuturkan pihaknya berkomitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud akhirnya memutuskan mengembalikan mobil dinas Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e senilai Rp8,49 miliar yang baru diserahterimakan pada 20 November 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal menyatakan langkah ini diambil setelah pengadaan kendaraan mewah tersebut menuai polemik di tengah masyarakat.

Dia menambahkan, Gubernur telah menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera memproses pengembalian unit kendaraan berwarna putih yang kini masih berada di Jakarta.

"Kami menghargai kritik konstruktif dari masyarakat. Ini adalah momentum penting bagi kami untuk kembali menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat Kaltim," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).

Dia mengungkapkan, pengadaan mobil dinas tersebut melalui APBD Perubahan 2025 oleh Biro Umum Sekretariat Daerah dan dilakukan melalui CV Afisera Samarinda.

Menurutnya, mekanisme pengembalian telah dijalankan secara prosedural.

Surat resmi telah dikirimkan kepada penyedia pada Jumat pekan lalu, dan pihak CV Afisera menyatakan kesediaannya menerima kembali unit kendaraan tersebut.

Setelah serah terima dilakukan, penyedia diwajibkan mengembalikan dana senilai harga pembelian ke Kas Daerah paling lambat 14 hari kerja.

"Pihak penyedia sangat kooperatif dan memahami situasi yang berkembang," terang Faisal.

Adapun, dia menuturkan bahwa proses pengembalian dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa keuangan tersebut menyoroti kinerja pengelolaan pendapatan daerah dalam rentang waktu tahun 2024 hingga triwulan ketiga tahun 2025 yang memerlukan sejumlah perbaikan manajerial,

Samarinda (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara resmi memulai langkah agresif dan terukur untuk memburu potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB demi memastikan stabilitas sekaligus peningkatan kas daerah pada tahun anggaran berjalan.

"Langkah ini kami wujudkan melalui rapat khusus pendataan dan penagihan karena pemerintah provinsi harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak," kata Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kaltim Lora Sari di Samarinda, Selasa.

Pertemuan jajaran Badan Pendapatan Daerah dari seluruh kabupaten dan kota serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah se-Kalimantan Timur, baru-baru ini merupakan tindak lanjut responsif atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kaltim terkait kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

"Audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa keuangan tersebut menyoroti kinerja pengelolaan pendapatan daerah dalam rentang waktu tahun 2024 hingga triwulan ketiga tahun 2025 yang memerlukan sejumlah perbaikan manajerial," paparnya.

Dalam laporannya, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan rekomendasi spesifik agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pendataan secara periodik untuk mencegah kebocoran potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara.

Opsen MBLB sendiri merupakan pungutan tambahan pajak atas mineral bukan logam dan batuan yang mekanismenya diatur untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa memberatkan wajib pajak secara berlebihan.

Melalui pendataan yang akurat dan terintegrasi, Bapenda Kaltim berupaya memastikan bahwa seluruh aktivitas pertambangan mineral bukan logam di wilayah Benua Etam tercatat dengan baik dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesamaan data antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat diperlukan untuk menghindari sengketa perhitungan yang selama ini sering menjadi penghambat dalam proses pencairan dan bagi hasil pajak daerah.

Bapenda Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal rekomendasi audit ini hingga tuntas agar tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel dan memberikan manfaat bagi pembangunan Kalimantan Timur.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan laporan mengenai realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah (APBD) kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Tito menyampaikan jika Presiden Ke-8 RI menyoroti tingginya saldo kas daerah yang masih tersimpan di perbankan.

Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu mempertanyakan masih ada daerah-daerah yang menyimpan dana di Bank dengan total angka lebih kurang mencapai Rp203 triliun dari seluruh gabungan Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Ini terjadi karena satu, Kepala-Kepala Daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari, 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, Kepala Dinas, Sekda, dan lain-lain, itu membuat perlambatan,” tuturnya

Selain faktor transisi pemerintahan daerah, Tito menjelaskan adanya kebutuhan persiapan pembayaran di akhir tahun dan awal tahun anggaran.

“Kemudian daerah-daerah juga mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun, yang memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional pada Januari,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Tito menegaskan perbedaan mekanisme pencairan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai salah satu penyebab saldo kas daerah harus tetap tersedia.

“Beda dengan Pemerintah Pusat K/L, kalau kita kan dibayar oleh Kementerian Keuangan. Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri. Memang ada dana transfer pusat tapi juga dia harus persiapan. Kalau dana transfer pusat terlambat datang, maka dia bisa cover, gaji kan tidak boleh ditunda,” tandas Tito.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga melaporkan capaian realisasi APBD hingga 23 November 2025 dari total 552 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Menurutnya, capaian dari setiap daerah memberikan hasil yang memuaskan.

Apalagi, kata Tito, laporan tersebut menjadi bagian dari pemantauan rutin pemerintah untuk mempercepat serapan anggaran dan menjaga perputaran ekonomi di daerah menjelang akhir tahun.

“Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai total semua 552 daerah provinsi, kabupaten, kota, 38 provinsi rata-rata di angka 82, 83%. Targetnya di angka di atas 90% pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68%. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75%, 80% lah supaya uang beredar di masyarakat,” ujar Tito.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemda Provinsi Jawa Barat melaporkan posisi saldo kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mencapai lebih dari Rp2,2 triliun hingga Jumat (14/11/2025).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan Saldo tersebut merupakan akumulasi dari penerimaan daerah dikurangi pengeluaran hingga waktu tersebut. Adapun total pendapatan yang masuk mencapai Rp329,74 miliar.

Adi menjelaskan penerimaan tersebut bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta retribusi dan pendapatan lainnya.

"PBBKB masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai lebih dari Rp302 miliar, disusul PKB sebesar Rp15,36 miliar dan BBNKB sebesar Rp11,64 miliar," katanya.

Dia menambahkan dari sisi pengeluaran, pihaknya mencatat telah mencapai Rp107,41 miliar.

Belanja tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pemerintahan daerah, di antaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, serta belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa.

"Belanja modal tercatat sebagai pengeluaran terbesar mencapai lebih dari Rp32 miliar," ujarnya.

Dengan demikian, setelah memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran, saldo RKUD Jabar hingga Jumat (14/11/2025) pukul 17.00 WIB tercatat sebesar Rp2.288.059.578.537.

Menurut Adi, Pemda Provinsi Jawa Barat memastikan pengelolaan kas daerah tetap dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan demi menjaga stabilitas fiskal serta mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.

Bisnis.com, PALEMBANG— Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan belum mengetahui adanya dana sebesar Rp2,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang disebut mengendap di Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel (Bank Sumsel Babel).

“Kalau kami merasa tidak pernah mengendapkan duit, malah justru kekurangan duit,” ujarnya di Palembang, Rabu (29/10/2025).

Pernyataan ini menanggapi tudingan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang sebelumnya mengungkapkan terdapat kesalahan input dan menyatakan dana itu seharusnya milik Pemerintah Provinsi Sumsel.

Meski demikian, menurut Deru, persoalan ini harus dikonfirmasi berdasarkan data yang valid.

Sementara kewenangan untuk memastikan sumber dan status dana dinilai bukan berada di tangan pemerintah daerah, melainkan di Bank Indonesia (BI).

“Makanya yang bisa jawab itu BI, bukan pemerintah daerah,” tegasnya.

Deru menambahkan uang milik pemerintah daerah baik dalam bentuk deposito on call maupun kas yang biasa disimpan di bank daerah harus dalam satu rekening yang mudah dipantau dan terbuka.

Fluktuasi angka, imbuhnya, juga sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah yang bisa berubah setiap harinya.

“Kalau dilihatnya tanggal 28, belum gajian, masih utuh uangnya. Tapi kalau dilihat tanggal 1 berubah lagi. Jadi setiap hari ada pergeseran [perubahan],” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat penyerapan anggaran dan tak membiarkan dana mengendap di kas daerah. Ia menegaskan, lambatnya belanja daerah membuat perputaran ekonomi tersendat dan kesejahteraan masyarakat ikut terganggu.

“Mereka datang ke saya, 18 gubernur protes, wah uang saya kurang tahun depan gimana. Terus saya lihat uangnya, eh ternyata uang dia kemarin ada Rp230 triliun menganggur, kenapa itu nggak dipakai dulu biar ekonominya muter,” ujar Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia bertajuk "Resiliensi Ekonomi Domestik sebagai Fondasi Menghadapi Gejolak Dunia" di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah pusat tidak memangkas transfer ke daerah, tetapi menginginkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. Menurutnya, belanja yang lambat dan tidak produktif justru menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

“Kalau sekarang saya naikkan transfer ke daerah, nggak mungkin. Karena pandangan pimpinan di atas ingin lihat perbaikan dari cara daerah membelanjakan uangnya dulu,” kata Purbaya.

Ia menegaskan, daerah harus menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik sebelum mendapatkan tambahan alokasi dana dari pusat. Purbaya menambahkan, pemerintah tetap meningkatkan dana yang dibelanjakan di daerah melalui berbagai program kementerian dan lembaga.

“Dana pemerintah pusat yang dibelanjakan ke daerah naik dari Rp900 triliun ke Rp1.300 triliun. Jadi uang di daerah sebenarnya lebih banyak,” katanya.

Ia berharap kepala daerah lebih cerdas dalam merancang proyek dan mempercepat realisasi anggaran. “Daerah harus lebih cerdas lagi membelanjakan uang anggarannya,” tegas Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan mulai Senin (27/10/2025), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan secara rutin mengumumkan posisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui akun media sosial resmi pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Betul, akan diunggah setiap hari,” kata Dedi dalam pesan singkat kepada wartawan di Bandung, Senin (27/10/2025).

Menurut Dedi, kebijakan ini sudah ia terapkan sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode, dan kini kembali dijalankan di tingkat provinsi. “Saya sering menyampaikan anggaran per item setiap waktu. Jadi masyarakat bisa ikut mengawasi bagaimana uang daerah dikelola,” ujarnya.

Dedi menjelaskan, keterbukaan posisi kas daerah ini juga merupakan tindak lanjut dari isu pengendapan dana pemerintah daerah dalam bentuk deposito. Ia mengungkapkan, pada pekan lalu Pemprov Jabar telah membuka posisi RKUD di Bank BJB senilai Rp2,4 triliun.

“Untuk apa dilakukan ini? Untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat,” ucapnya.

Melalui unggahan video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, Dedi juga memaparkan posisi RKUD terbaru secara rinci. Penerimaan tercatat antara lain berasal dari setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar lebih dan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak dan retribusi sebesar Rp22,8 miliar lebih.

Sementara itu, realisasi pengeluaran atau belanja daerah mencapai Rp49,6 miliar, terdiri atas belanja pegawai Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar, serta belanja bantuan keuangan desa Rp11,05 miliar.

Dedi menyebutkan kebutuhan anggaran hingga Desember 2025 untuk mendukung pembangunan daerah mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Kekurangan tersebut akan ditutupi melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta pendapatan lain yang sah.

“Artinya uangnya masih kurang. Kami menunggu dana transfer pusat dan pendapatan daerah untuk menutup kekurangan itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, belanja publik di masa pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan. “Nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Dedi.