JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerbitkan edaran tentang imbauan efisiensi dan budaya hidup hemat di tengah situasi perekonomian nasional dan global saat ini. Edaran bernomor 5/EDR/1.0/B/2026 itu menekankan pentingnya sikap bijak seluruh elemen Persyarikatan dalam mengelola anggaran, melaksanakan kegiatan, hingga menjalani kehidupan sehari-hari.

"Situasi perekonomian nasional dan global saat ini perlu disikapi dengan kebijaksanaan bersama," demikian bunyi edaran tersebut.

Dalam surat itu, Muhammadiyah mengimbau seluruh pimpinan Persyarikatan di berbagai tingkatan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian serta efisiensi. Salah satunya dengan menekan pengeluaran yang tidak mendesak. "Mengedepankan efisiensi, penggunaan anggaran belanja, dan menghindari pengeluaran yang tidak mendesak."

Selain itu, organisasi juga meminta agar program dan kegiatan yang dijalankan lebih difokuskan pada hal-hal strategi dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus mengurangi kegiatan seremonial.

"Memprioritaskan program dan kegiatan yang bersifat strategis dan berdampak langsung serta mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial yang kurang diperlukan."

Muhammadiyah juga mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab, termasuk dengan mengurangi kegiatan tatap muka berbiaya tinggi yang dapat digantikan secara daring. "Penghematan air, listrik, dan energi di setiap kantor, gedung, dan ruangan," demikian salah satu poin edaran.

Tak hanya itu, frekuensi kunjungan ke luar negeri juga diminta untuk dibatasi, khususnya untuk kegiatan yang tidak bersifat prioritas dan tidak memiliki kepentingan langsung. Di sisi lain, Muhammadiyah turut mengajak seluruh anggotanya memperkuat budaya hidup sederhana dan produktif.

Melalui kebijakan ini, Muhammadiyah berharap langkah efisiensi dapat meningkatkan penghematan, memperkuat kemandirian, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan organisasi.

"Mempraktikkan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) serta Risalah Islam Berkemajuan dalam seluruh aspek kegiatan," demikian edaran yang diteken Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Muhammad Sayuti pada 21 April 2026.

JAKARTA - Peperangan dan konflik masih terus terjadi di era modern saat ini. Hal itu mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir berharap Islam hadir sebagai paradigma baru sebagai pemersatu sekaligus alternatif dari paradigma Barat modern.

Paradigma Barat modern yang menekankan pada antroposentris melahirkan sosok pemimpin dan manusia yang menghambakan diri pada ego. Ego yang dimiliki para pemimpin dunia ini juga sebagai salah satu penyebab terjadinya perang.

“Perang ini terjadi kan karena ego pemimpin dunia yang tidak tahu arah jalan tentang kehidupan. Di samping kecuali yang membela diri,” ungkap Haedar di Kantor PWM Jawa Timur, Surabaya, dikutip Kamis (23/4/2026).

Kesepakatan damai setelah Perang Dunia (PD) II telah dicederai dengan masih berlangsungnya perang dan konflik – lebih-lebih interstate conflict. Khususnya kepada kelompok Zionis, Haedar meminta mereka belajar dari masa lalu.

Berbagai perang dan konflik di dunia modern ini disebut Haedar sebagai “Jalan buntu atau jalan gelap dunia modern”. Oleh karena itu, Haedar berharap Islam hadir sebagai paradigma alternatif dari jalan buntu dunia modern saat ini.

Lihat video: PAMER KEKUATAN! AS Turunkan Pasukan di Hormuz, Iran Konvoi Rudal Raksasa: Perang Besar di Depan Mata

“Islam mestinya menjadi paradigma baru. Menghasilkan peradaban alternatif yang bisa menyatukan umat manusia di tengah perbedaan. Tapi harus dimulai dari kekuatan umat Islam itu sendiri,” ungkapnya.

Haedar menyayangkan masih adanya konflik yang terjadi di internal dunia Islam. Terjadinya konflik internal ini disinyalir karena adanya ego sektoral, baik yang dimiliki oleh negara maupun kelompok tertentu.

Haedar juga mengingatkan supaya kepemimpinan di dunia Islam, maupun dunia secara keseluruhan untuk memiliki kebijaksanaan. “Dengan kebijaksanaan itu diharapkan nilai-nilai utama termasuk kemanusiaan dapat dijaga,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Muhammadiyah melaksanakan Hari Raya Idulfitri 1447 H pada Jumat (20/3/2026). Berbeda dari pemerintah yang menetapkan pada Sabtu (21/3/2026). Perbedaan ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan perbedaan penetapan hari raya Lebaran tidak perlu menjadi sumber permasalahan di tengah masyarakat dan menekankan perbedaan adalah hal yang wajar.

“Tidak perlu kita mempertajam perbedaan, apalagi mencari pembenaran diri dengan menyalahkan pihak lain. Baik dalam konteks kewargaan maupun pemerintahan, semua pihak harus menahan diri,” ujarnya saat menyampaikan khutbah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada Jumat (20/3/2026), dikutip dari Muhammadiyah.or.id.

Haedar mengajak tokoh maupun elite mengindari pernyataan yang dapat memperkeruh suasana. Sebab, katanya, Idulfitri merupakan momentum ibadah yang dijalankan dengan optimal dan memberikan kejernihan jiwa serta pikiran.

Dia meyakini bahwa masyarakat Indonesia dapat menyikapi secara dewasa perbedaan yang terjadi dan berharap ke depannya kalender global tunggal digunakan masif untuk meminimalisasi perbedaan penetapan hari besar keagamaan.

Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy menilai perbedaan penetapan Lebaran tetap taat kepada pemerintah, tetapi pelaksanaan tidak harus sama.

Dia memahami dinamika perbedaan pelaksanaan Lebaran yang kerap terjadi. Dia menilai terdapat kecenderungan di masyarakat bahwa pihak yang tidak lebaran mengikuti aturan pemerintah maka tidak taat kepada pemerintah.

"Jadi ini kan kita sudah biasa berbeda gitu dan jangan diinterpretasikan yang penting yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti lebarannya sama gitu ya," katanya di Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengimbau para elite memberikan teladan kepada masyarakat dalam momentum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Dilansir Muhammadiyah.or.id, Haedar menyampaikan saat mengisi khutbah di di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (20/3/2026). Dia mengatakan keteladan penting bagi para elite untuk menjaga persatuan, perdamaian, dan toleransi, sekaligus mendorong kemajuan umat dan bangsa.

“Berikan teladan bagi rakyat bahwa para elite mampu menjadi uswah hasanah dalam menciptakan persatuan, perdamaian, toleransi, dan kemajuan. Kita masih memiliki berbagai ketertinggalan yang memerlukan kerja keras bersama dari seluruh komponen bangsa,” katanya.

Selain itu, Haedar turut menyoroti perbedaan Lebaran antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Baginya, hal ini tidak perlu diperkeruh sehingga menyebabkan konflik sosial.

Dia mengajak para tokoh agama dan elite bangsa agar tidak memberikan pernyataan yang dapat memicu permasalahan di tengah masyarakat. Sebab, katanya, Idulfitri harus dijalani dengan kekhusyukan ibadah dan kejernihan jiwa serta pikiran

“Jalani Idulfitri dengan khusyuk, baik yang merayakan pada 20 maupun 21 Maret, bahkan yang lebih dahulu, agar kita tidak terjebak dalam hasrat perbedaan yang justru meretakkan persatuan,” imbuhnya.

Dia meyakini bahwa masyarakat Indonesia dapat menyikapi secara dewasa perbedaan yang terjadi dan berharap ke depannya kalender global tunggal digunakan masif untuk meminimalisasi perbedaan penetapan hari besar keagamaan.

“Ke depan, insyaallah perbedaan itu dapat diminimalisasi, jika ada keterbukaan hati dan pikiran, serta didasarkan pada ilmu pengetahuan yang tinggi,” tandasnya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan IdulFitri 1447 H atau 1 Syawal 1447 H pada Sabtu, 21 Maret 2026. Sedangkan Muhammadiyah pada Jumat, 20 Maret 2026.

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal wacana perubahan struktur Polri. Jika setiap masalah muncul dan dilakukan perubahan struktural maka hal tersebut justru menimbulkan masalah baru atau tidak menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural, cukuplah," kata Haedar, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Menurut Haedar, posisi Polri setelah Reformasi 1998, berada langsung di bawah presiden dan itu tentu hasil dari pertimbangan yang matang. Mengingat, ketika itu seluruh proses dan institusi kenegaraan mengalami perubahan.

Selain itu, Polri dan TNI merupakan alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda. Jika ada masalah, katanya, akan lebih baik masalah tersebut diperbaiki di internal institusi. "Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan," ujar Haedar.

Muhammadiyah menyarankan diterapkannya good governance. Baik di tubuh internal kepolisian, tentara, hingga birokrasi kementerian. Sebab, semuanya saat ini mempunyai masalah terkait pencegahan korupsi.

"Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi," ucap Haedar.

Lihat video: Pusaran Narkoba di Tubuh Polri, Eks Kapolres Bima Kota Terbukti Gunakan Narkotika

Muhammadiyah berharap institusi-institusi yang ada, Polri, TNI, birokrasi, kementerian terus memperbaiki diri agar ada prinsip good governance, semakin minim korupsi dan tidak kalah penting semua melayani bangsa, negara, dan rakyat sesuai dengan tupoksinya.

"Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif," turur Haedar.

Haedar juga menegaskan Muhammadiyah tidak akan berbicara menyangkut orang atau personal dalam posisi di instansi pemerintahan. Termasuk dalam hal ini orang nomor satu di kepolisian. Haedar menyebut hal itu merupakan hak prerogratif dan kebijaksanaan dari Presiden. "Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama, dan bijaksana," ucapnya.

JAKARTA - Umat Islam di seluruh dunia memulai puasa Ramadhan 1447 H dengan waktu mengawali puasa masih akan berbeda baik di Indonesia maupun di dunia Islam. Hal itu sering terjadi dan menjadi sesuatu yang biasa.

Masalahnya, jika umat Islam belum memiliki satu kalender tunggal, kemungkinan besar akan terus terjadi perbedaan untuk penetapan hari-hari besar Islam. Oleh karena itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta supaya di tengah perbedaan itu umat Islam menyikapinya dengan cerdas dan tasamuh.

“Di situlah sebagai ruang ijtihad tentu tak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan satu sama lain juga tidak merasa paling benar sendiri,” kata Haedar dikutip Rabu (17/2/2026).

Perbedaan harus disikapi dengan arif bijaksana. Terlebih, puasa itu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan takwa, baik peningkatan takwa untuk pribadi maupun kolektif. Jadi, lanjut Haedar, fokuskan pada hal substantif sebagaimana puasa bagi setiap muslim benar-benar menggapai ketaqwaan dalam wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya serta menghadirkan kebaikan hidup serba utama.

Melalui peningkatan takwa kepada Allah SWT, Haedar berharap, hubungan atau relasi sosial kemasyarakatan juga semakin baik dan menebar kebaikan hidup bagi sesama dan lingkungan semesta. Maka berbagai urusan apapun itu jangan sampai mengganggu tujuan utama mencapai takwa.

Oleh karenanya, dengan bekal kecerdasan dan keimanan, umat Islam akan meraih ketakwaan dan meningkat derajat kemuliaannya. Haedar juga berpesan supaya Puasa Ramadan 1447 H dapat dijalankan umat Islam dengan tenang, damai, penuh kematangan, dan tidak terganggu oleh hiruk pikuk kehidupan termasuk perbedaan awal Ramadan.

“Dalam konteks yang lebih luas, Ramadan diharapkan kita menjadi umat yang terbaik. Baik dalam kerohanian senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, maupun dalam hal keilmuan yang kian tinggi dan mrnebar segala kebaikan yang makin luas,” pesan Haedar.

Perbaikan Akhlak Pribadi dan Publik

Puasa Ramadan diharapkan menjaga dan memperbaiki akhlak harian serta akhlak publik seorang muslim. Muaranya puasa menjadi wahana perbaikan karakter dan kemampuan kaum muslim untuk menjadi umat terbaik. Menurut Haedar, jika umat Islam masih begini-begini saja yakni tidak naik kelas menjadi umat terbaik, maka kejayaan, martabat, dan perlombaan untuk menciptakan peradaban maju sulit dimenangkan.

Umat Islam juga tidak boleh menjadi fatalis, hanya menyerah pada nasib. Khususnya dalam konteks ekonomi yang hematnya masih memerlukan perjuangan dan kerja keras untuk bisa setara dengan peradaban yang lain.

“Meraih kualitas hidup umat Islan terutama di bidang ekonomi sungguh memerlukan kesungguhan. Puasa justru melatih kita untuk hidup efisien, prihatin, hidup untuk bisa hemat, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi pangkal kita maju di bidang ekonomi,” tuturnya.

Puasa jadi Kanopi Sosial, Tak Sekadar Tahan Lapar dan Dahaga

“Dalam konteks sosial yang lebih luas, umat Islam harus jadi perekat sosial. Puasa itu melatih kita untuk tahan diri, hatta di saat ada pihak yang mengajak kita berkonflik atau bertengkar,” ungkapnya. Haedar mengingatkan, bahwa puasa tak sebatas menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan nafsu dan hasrat yang merusak kerekatan sosial, termasuk mengajari muslim untuk bersabar.

Terlebih, di era media sosial yang selalu memancing hasrat muslim untuk melampiaskan amarah, kebencian, dan perselisihan maka puasa seharusnya menjadi tameng untuk menangkal dan menahan hawa nafsu agar tidak lepas diri.

“Dengan berbagai macam informasi, postingan, yang kira-kira memberi suasana panas dalam kehidupan sosial kebangsaan kita. Maka puasa harus menjadi kanopi sosial kita,” katanya.

Seorang muslim yang menjalankan puasa harus pandai-pandai menempatkan diri, sebagai agen yang menebar damai dan kebaikan sekaligus menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat.

Terakhir, Haedar berpesan supaya puasa Ramadan menjadi waktu untuk mencapai kemajuan hidup, hal ini selaras dengan substansi dari takwa yang ingin diraih setiap muslim yang berpuasa agar meraih segala keutamaan hidup di atas fondasi tauhid.

“Takwa itu juga puncaknya adalah perbaikan martabat hidup tertinggi, maka umat Islam harus menjadi umat yang maju dalam berbagai kehidupan, baik spiritual, moral, sosial, ekonomi, politik dan berbagai aspek yang lain menuju peradaban utama,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak umat Islam menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan pemerintah dengan sikap tasamuh, kecerdasan, serta kedewasaan.

Dalam pesan yang disampaikan melalui kanal YouTube Muhammadiyah Channel, Selasa (17/2/2026) malam, Haedar menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan bagian dari ruang ijtihad yang harus dihormati bersama.

“Maka ketika kita berbeda, jalani dengan tasamuh dan kecerdasan serta kedewasaan kita bersama,” ujarnya.

Lebih jauh, Haedar mengingatkan bahwa substansi Ramadan bukan terletak pada perbedaan awal pelaksanaan, melainkan pada tujuan utama puasa, yakni meningkatkan ketakwaan.

Menurutnya, puasa itu melahirkan outcome dan tujuan agar kita semakin bertakwa. “Hidup kita kaum muslimin, pribadi maupun kolektif, semakin dekat kepada Allah,” tuturnya.

Ketakwaan, lanjut dia, tidak hanya berdimensi hablum minallah (hubungan dengan Allah), tetapi juga harus tercermin dalam hablum minannas (hubungan dengan sesama) dan kepedulian terhadap lingkungan.

Karena itu, Ramadan semestinya dijalani dalam suasana tenang, damai, dan penuh kematangan, tanpa terganggu hiruk-pikuk kehidupan, termasuk polemik perbedaan awal puasa.

Haedar juga mengajak umat Islam melakukan muhasabah atau refleksi diri. Ia mempertanyakan apakah Ramadan tahun ini mampu membuat umat menjadi lebih sabar, lebih berilmu, lebih banyak menebar kebaikan, serta naik derajatnya karena iman yang menopang kecerdasan.

Menjadi Umat Terbaik

Dalam konteks yang lebih luas, Haedar menekankan bahwa puasa harus menjadi jalan menjadikan umat Islam sebagai “khairu ummah” atau umat terbaik. Predikat tersebut, menurutnya, tidak hanya diukur dari aspek spiritual, tetapi juga dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian, serta akhlak di ruang publik.

“Selama kita kaum muslimin belum menjadi khairu ummah, maka kita tidak akan menjadi umat yang disegani dan memiliki martabat tinggi dibanding umat dan bangsa lain,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar puasa tidak melahirkan sikap fatalistik atau menyerah pada nasib. Sebaliknya, Ramadan justru melatih hidup efisien, hemat, dan penuh kesungguhan, yang menjadi modal kemajuan ekonomi.

Di tengah derasnya arus informasi dan media sosial yang kerap memicu emosi serta konflik, Haedar menyebut puasa sebagai “kanopi sosial” yang melindungi umat dari pertikaian.

Menurutnya, pengendalian diri tersebut harus menjadikan umat Islam sebagai penebar kejernihan, harmoni, dan kebaikan dalam kehidupan sosial kebangsaan.

Menutup pesannya, Ketum PP Muhammadiyah ini berharap Ramadan menjadi pemicu kemajuan di berbagai aspek kehidupan—spiritual, moral, sosial, ekonomi, hingga politik.

Ia menegaskan, Ramadan harus menjadi wahana pembentukan insan dan umat berkemajuan yang mampu menjadi aktor peradaban dan menghadirkan kemaslahatan bagi bangsa.

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mendukung Polri di bawah presiden. Dikatakannya, Indonesia sudah lebih dari dua dekade menjalani reformasi dengan berbagai konsekuensi dan capaian penting.

Salah satunya, menempatkan institusi strategis negara langsung di bawah presiden. “Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risikonya. Hasil reformasi 1998 itu justru menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah presiden,” kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1/2026) malam.

Dia berpendapat, alih-alih kembali mengubah struktur kelembagaan, bangsa ini seharusnya fokus pada konsolidasi reformasi yang sudah berjalan. Dia menilai perubahan struktural justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Dia berpendapat, permasalahan yang muncul di institusi negara seperti Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal. “Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” imbuhnya.

Dia pun mengingatkan bahwa menempatkan institusi seperti TNI atau Polri di bawah kementerian justru berisiko menambah problem birokrasi. Sebab, kata dia, reformasi birokrasi di tingkat kementerian sendiri belum sepenuhnya tuntas dan masih dihadapkan pada persoalan korupsi.

“Kalau ditempatkan di bawah kementerian, bisa muncul problem baru. Reformasi birokrasi di kementerian saja belum selesai,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, mempertahankan Polri di bawah presiden dengan perbaikan internal yang berkelanjutan merupakan pilihan paling rasional untuk menjaga konsistensi arah reformasi dan mencegah kontroversi yang membingungkan publik.

“Supaya tidak muncul kontroversi yang membuat rakyat bingung soal arah bangsa ini ke mana,” ujarnya.

Dia melanjutkan, keputusan DPR yang menetapkan Polri tetap berada di bawah presiden sejalan dengan platform reformasi nasional sejak 1998. Dia yakin bahwa pandangan serupa dianut oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, yakni mendorong penguatan reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi,” tandasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan dukacita yang mendalam atas wafatnya Kiai Muhammad Jazir ASP . Kiai Muhammad Jazir adalah Ketua Dewan Syura Masjid Jogokariyan sekaligus Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Jogokariyan yang meninggal dunia pada Senin (22/12/2025) di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Haedar Nashir mengenang Muhammad Jazir sebagai kader Muhammadiyah yang gigih dan istikamah dalam berjuang di Persyarikatan. Menurutnya, almarhum merupakan sosok yang memiliki etos pengabdian yang sangat baik, khususnya dalam membangun, mengembangkan, dan memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pemberdayaan umat.

"Almarhum adalah kader Muhammadiyah yang dikenal tekun, gigih, dan memiliki komitmen kuat dalam menggerakkan dakwah Persyarikatan di tingkat akar rumput. Kiprahnya dalam membangun dan mengembangkan Masjid Jogokariyan menjadi teladan bagi gerakan masjid di Indonesia," kata Haedar dalam keterangannya.

Haedar menambahkan, dedikasi Kiai Muhammad Jazir ASP dalam memakmurkan Masjid Jogokariyan tidak hanya berdampak pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga pada penguatan fungsi sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan misi Muhammadiyah dalam menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat dan transformasi sosial.

"Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan keluarga besar Persyarikatan, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum husnulkhatimah, diampuni segala khilafnya, diterima amal ibadahnya, serta mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT," kata Haedar.

Haedar juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan dalam melanjutkan nilai-nilai perjuangan, keteladanan, serta pengabdian almarhum di tengah umat dan Persyarikatan.

Wafatnya Kiai Muhammad Jazir ASP menjadi kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga dan jamaah Masjid Jogokariyan, tetapi juga bagi Muhammadiyah. Namun, warisan keteladanan, semangat dakwah, dan pengabdian yang telah ditorehkan akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus.

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mitra kemanusiaan dari Uni Emirat Arab kepada Muhammadiyah dalam menyalurkan bantuan bagi korban banjir. Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah terus berkomitmen membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah, tanpa mempermasalahkan status kebencanaan.

"Dalam kerja-kerja kemanusiaan, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan status kebencanaan. Ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, di situlah Muhammadiyah bergerak," tegas Haedar, Sabtu (20/10/2025).

Ia menambahkan bahwa prinsip gerakan Muhammadiyah dalam merespons bencana adalah sedikit bicara, banyak bekerja, dengan mengedepankan aksi nyata, cepat, dan tepat sasaran. "Bantuan ini akan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah untuk terus berkhidmat bagi kemanusiaan dan kebangsaan," pungkas Haedar.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan bantuan kemanusiaan berupa beras sebanyak 30 ton dari Uni Emirat Arab (UEA) tetap disalurkan kepada para korban banjir. Bantuan tersebut dipastikan tidak dikembalikan ke negara asalnya, melainkan akan diteruskan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Muhammadiyah.

Bobby menjelaskan bahwa bantuan tersebut bukan bersifat government to government (G2G), melainkan berasal dari organisasi nonpemerintah atau non-government organization (NGO) di UEA. "Ini bukan bantuan G2G. Jadi bukan dari negara Uni Emirat Arab, melainkan dari NGO," kata Bobby, Jumat (19/12/2025).

Karena bersumber dari NGO, lanjut Bobby, Pemerintah Kota Medan kemudian menyerahkan dan mempercayakan penyaluran bantuan tersebut kepada Muhammadiyah sebagai organisasi kemanusiaan yang memiliki jejaring dan pengalaman dalam penanganan bencana.

"Sebenarnya bukan dipulangkan, tetapi karena ini bantuan dari NGO, maka diserahkan kepada NGO yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan menyalurkan kepada para korban," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merespons terkait Pemerintah Kota Medan yang mengembalikan bantuan 30 kilogram beras dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir bandang dan longsor. Tito menjelaskan bahwa bantuan itu bukan berasal dari pemerintah UEA, melainkan dari lembaga non-pemerintah Red Crescent atau Bulan Sabit Merah.

"Duta Besar United Arab Emirates yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itu bantuan 30 ton berasal bukan dari dasar dari pemerintahan United Arab Emirates, tapi dari Red Crescent," kata Tito konferensi pers Penanganan Bencana Sumatera di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (18/12/2025).

Tito menjelaskan, bantuan puluhan ton beras itu tak diterima oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas karena belum ada kejelasan mengenai mekanisme penerimaan bantuan dari negara asing. "Dipikir oleh Pak Wali Kota adalah dari pemerintah, government to government. Yang belum ada mekanismenya," ujarnya.

Mantan Kapolri itu menambahkan, beras tersebut telah diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center yang kemudian tetap akan dibagikan kepada warga yang terdampak bencana. "Beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat," jelasnya.

SOLO - Muhammadiyah membangun sebanyak 105 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung Program Makan Bergizi (MBG). Program ini dinilai penting karena menyangkut peningkatan gizi nasional anak bangsa dalam rangka menyiapkan sumber daya nasional (SDM) masa depan.

"Kami telah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sejak Desember 2024, dengan pertimbangan bahwa program Presiden Prabowo Subianto sebagai program yang sangat penting dan strategis, menyangkut gizi nasional anak bangsa," kata Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir usai menghadiri Upacara Hari Jadi ke-67 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jumat (24/10/2025).

Dalam acara yang berlangsung di Edutorium KH Ahmad Dahlan UMS tersebut, turut hadir Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Lebih jauh Haedar mengungkapkan, ibu hamil juga menjadi sasaran program MBG karena menyangkut generasi bangsa. Indonesia memerlukan anak-anak yang cerdas, sehat, dan memiliki masa depan yang baik. Oleh karena itu, Muhammadiyah berada di garis depan untuk program ini dengan 105 SPPG.

Pada periode berikutnya, lanjut Haedar, sebanyak 100 SPPG akan kembali dibangun oleh Muhammadiyah. Diakuinya, realisasi MBG tidak mudah karena merupakan program baru, sehingga selalu ada masalah. Persoalan yang muncul antara lain kasus keracunan, problem membangun dapur dan lainnya.

"Tapi yang tidak bermasalah kan banyak," ucapnya.

Haedar menegaskan, Muhammadiyah ingin berkontribusi untuk program MBG demi kesehatan generasi bangsa.

Sementara itu, Dadan Hindayana mengaku salut dengan Muhammadiyah yang sejak awal fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Muhammadiyah menjadi yang terdepan dalam menyokong program MBG karena sama-sama ingin menghasilkan generasi yang cerdas, sehat, kuat dan ceria.

"Badan Gizi Nasional berhutang budi banyak dengan Muhammadiyah, karena hari ini sudah melaunching 105 SPPG. Ini kontribusi yang luar biasa," kata Dadan Hindayana.

SPPG yang dibangun Muhammadiyah, kata Dadan, tersebar di 17 di provinsi, sehingga merupakan sesuatu yang luar biasa.