Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi ASN, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan dilakukan lebih awal pada awal Ramadan, sementara DPR mengusulkan THR karyawan swasta dibayarkan H-14 sebelum IdulFitri guna menjaga daya beli dan kelancaran mudik Lebaran 1447 H.

Kebijakan percepatan tersebut diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi sejak kuartal I 2026 sekaligus memberi kepastian waktu bagi pekerja untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya.

Di sisi lain, aturan pembayaran THR swasta yang saat ini masih mengacu pada H-7 sebelum Lebaran dinilai perlu ditinjau ulang agar lebih efektif mendukung kebijakan Work From Anywhere (WFA) jelang dan sesudah Lebaran.

“Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas, di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (25/2/2026).

Jadwal dan Ketentuan THR ASN dan PNS 2026

Pemerintah menargetkan pencairan THR ASN dilakukan pada awal Ramadan 2026.

Perkiraan Jadwal Pencairan

- Pola tahun sebelumnya: sekitar 10–15 hari sebelum Idulfitri.
- Idulfitri 1447 H diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026.
- Dengan asumsi H-15 hingga H-10, THR berpotensi cair pada 6–15 Maret 2026.

Namun, kepastian tanggal tetap menunggu regulasi resmi melalui Peraturan Pemerintah.

Anggaran THR ASN, TNI, dan Polri

- Total anggaran 2026: sekitar Rp55 triliun.
- Naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar Rp49,9 triliun.

Kenaikan anggaran ini diarahkan sebagai stimulus konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran.

Komponen THR ASN

Mengacu PP Nomor 11 Tahun 2025, komponen meliputi:
- Gaji pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tunjangan jabatan atau umum
- Tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan

Jadwal dan Usulan THR Karyawan Swasta 2026

Aturan saat ini masih mengacu pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yakni pembayaran paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

Jika Idulfitri jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran diperkirakan 13–14 Maret 2026.

Namun, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengusulkan agar pembayaran dilakukan H-14 sebelum Lebaran.

“Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” ujar Edy, Rabu (25/2/2026).

Menurut Edy, percepatan pembayaran akan membantu pekerja menghindari kenaikan harga bahan pokok serta memperlancar arus mudik.

Cara Perhitungan THR Karyawan Swasta

Mengacu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016:

Komponen Upah
- Upah tanpa tunjangan (sistem tunggal), atau
- Upah pokok + tunjangan tetap

Masa Kerja ≥ 12 Bulan
Berhak menerima 1 bulan upah penuh.

Masa Kerja < 12 Bulan
Rumus: (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah.

Pekerja Harian Lepas
- ≥12 bulan: rata-rata 12 bulan terakhir.
- <12 bulan: rata-rata masa kerja.

Pemerintah memastikan THR aparatur negara cair lebih awal pada awal Ramadan, sementara DPR mendorong percepatan pembayaran THR swasta menjadi H-14 sebelum Lebaran.

Kedua langkah tersebut sama-sama ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menjaga kelancaran mudik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Idulfitri 2026.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi ASN, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan dilakukan lebih awal pada awal Ramadan, sementara DPR mengusulkan THR karyawan swasta dibayarkan H-14 sebelum IdulFitri guna menjaga daya beli dan kelancaran mudik Lebaran 1447 H.

Kebijakan percepatan tersebut diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi sejak kuartal I 2026 sekaligus memberi kepastian waktu bagi pekerja untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya.

Di sisi lain, aturan pembayaran THR swasta yang saat ini masih mengacu pada H-7 sebelum Lebaran dinilai perlu ditinjau ulang agar lebih efektif mendukung kebijakan Work From Anywhere (WFA) jelang dan sesudah Lebaran.

“Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas, di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (25/2/2026).

Jadwal dan Ketentuan THR ASN dan PNS 2026

Pemerintah menargetkan pencairan THR ASN dilakukan pada awal Ramadan 2026.

Perkiraan Jadwal Pencairan

- Pola tahun sebelumnya: sekitar 10–15 hari sebelum Idulfitri.
- Idulfitri 1447 H diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026.
- Dengan asumsi H-15 hingga H-10, THR berpotensi cair pada 6–15 Maret 2026.

Namun, kepastian tanggal tetap menunggu regulasi resmi melalui Peraturan Pemerintah.

Anggaran THR ASN, TNI, dan Polri

- Total anggaran 2026: sekitar Rp55 triliun.
- Naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sekitar Rp49,9 triliun.

Kenaikan anggaran ini diarahkan sebagai stimulus konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran.

Komponen THR ASN

Mengacu PP Nomor 11 Tahun 2025, komponen meliputi:
- Gaji pokok
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan pangan
- Tunjangan jabatan atau umum
- Tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan

Jadwal dan Usulan THR Karyawan Swasta 2026

Aturan saat ini masih mengacu pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yakni pembayaran paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

Jika Idulfitri jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran diperkirakan 13–14 Maret 2026.

Namun, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengusulkan agar pembayaran dilakukan H-14 sebelum Lebaran.

“Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” ujar Edy, Rabu (25/2/2026).

Menurut Edy, percepatan pembayaran akan membantu pekerja menghindari kenaikan harga bahan pokok serta memperlancar arus mudik.

Cara Perhitungan THR Karyawan Swasta

Mengacu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016:

Komponen Upah
- Upah tanpa tunjangan (sistem tunggal), atau
- Upah pokok + tunjangan tetap

Masa Kerja ≥ 12 Bulan
Berhak menerima 1 bulan upah penuh.

Masa Kerja < 12 Bulan
Rumus: (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah.

Pekerja Harian Lepas
- ≥12 bulan: rata-rata 12 bulan terakhir.
- <12 bulan: rata-rata masa kerja.

Pemerintah memastikan THR aparatur negara cair lebih awal pada awal Ramadan, sementara DPR mendorong percepatan pembayaran THR swasta menjadi H-14 sebelum Lebaran.

Kedua langkah tersebut sama-sama ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menjaga kelancaran mudik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Idulfitri 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung Arab Saudi mengumumkan bahwa hilal yang menandai awal Ramadan 1447 H telah terlihat sehingga warga Arab Saudi mulai puasa pada hari ini, Rabu (18/2/2026).

Pengumuman pada Selasa (17/2/2026) malam waktu Arab Saudi tersebut menyusul laporan dari komite pengamatan bulan yang berwenang di seluruh wilayah Kerajaan Arab Saudi. Ketetapan itu juga mengonfirmasi bahwa bulan suci Ramadan di Arab Saudi dimulai sejak Rabu (18/2/2026).

Dilansir dari Saudi Gazette, masjid-masjid di Arab Saudi juga telah menggelar salat tarawih sejak semalam. Para jemaah khusyuk beribadah dan memanjatkan doa, seraya berefleksi dan bersiap memperbanyak amal kebaikan pada bulan suci.

Pihak berwenang di Arab Saudi pun telah menyelesaikan pengaturan untuk memastikan kelancaran pelayanan selama bulan suci.

Dilansir dari akun X atau Twitter Inside the Haramain (@insharifain), yang memberikan perkembangan informasi dari dua masjid utama umat Islam yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, hilal pertanda masuknya Ramadan 1447 H telah terlihat sehingga umat muslim di Arab Saudi mulai puasa pada Rabu (18/2/2026).

Akun itu juga mengutip isi pengumuman dari Mahkamah Agung Arab Saudi, yang dibuka dengan pujian kepada Allah SWT. dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, bahwa Da'irat al-Ahillah atau Departemen Bulan Sabit telah menggelar sidang penentuan bulan suci Ramadan 1447 H.

"Departemen memutuskan bahwa besok, Rabu, (1/9/1447 H)—menurut kalender Umm al-Qura—yang bertepatan dengan (18/2/2026), akan menjadi hari pertama bulan suci Ramadan tahun ini, 1447 H," tertulis dalam pengumuman Mahkamah Agung Arab Saudi, dikutip dari akun @insharifain.

Mahkamah Agung Arab Saudi juga mencantumkan hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW yakni "Berpuasalah ketika kamu melihatnya, dan akhirilah puasamu ketika kamu melihatnya."

Lalu, Mahkamah Agung Arab Saudi mengucapkan selamat kepada Penjaga Dua Masjid Suci, yang mulia Putra Mahkota Arab Saudi, serta seluruh warga negara, penduduk Arab Saudi, dan umat Islam di mana pun karena bulan suci Ramadan telah tiba.

Lembaga itu menyampaikan permohonan kepada Allah SWT. untuk membantu umat Islam dalam berpuasa dan melaksanakan salat pada bulan ini, menerima amal saleh mereka, mendamaikan mereka, memberikan kemenangan kepada agama-Nya, meninggikan firman-Nya, serta menjaga keamanan, stabilitas, dan kemakmuran negara tersebut.

"Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Dekat, Maha Menjawab. Dan semoga selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabatnya," tertulis dalam penutup pengumuman Mahkamah Agung Arab Saudi.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak umat Islam menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan pemerintah dengan sikap tasamuh, kecerdasan, serta kedewasaan.

Dalam pesan yang disampaikan melalui kanal YouTube Muhammadiyah Channel, Selasa (17/2/2026) malam, Haedar menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan bagian dari ruang ijtihad yang harus dihormati bersama.

“Maka ketika kita berbeda, jalani dengan tasamuh dan kecerdasan serta kedewasaan kita bersama,” ujarnya.

Lebih jauh, Haedar mengingatkan bahwa substansi Ramadan bukan terletak pada perbedaan awal pelaksanaan, melainkan pada tujuan utama puasa, yakni meningkatkan ketakwaan.

Menurutnya, puasa itu melahirkan outcome dan tujuan agar kita semakin bertakwa. “Hidup kita kaum muslimin, pribadi maupun kolektif, semakin dekat kepada Allah,” tuturnya.

Ketakwaan, lanjut dia, tidak hanya berdimensi hablum minallah (hubungan dengan Allah), tetapi juga harus tercermin dalam hablum minannas (hubungan dengan sesama) dan kepedulian terhadap lingkungan.

Karena itu, Ramadan semestinya dijalani dalam suasana tenang, damai, dan penuh kematangan, tanpa terganggu hiruk-pikuk kehidupan, termasuk polemik perbedaan awal puasa.

Haedar juga mengajak umat Islam melakukan muhasabah atau refleksi diri. Ia mempertanyakan apakah Ramadan tahun ini mampu membuat umat menjadi lebih sabar, lebih berilmu, lebih banyak menebar kebaikan, serta naik derajatnya karena iman yang menopang kecerdasan.

Menjadi Umat Terbaik

Dalam konteks yang lebih luas, Haedar menekankan bahwa puasa harus menjadi jalan menjadikan umat Islam sebagai “khairu ummah” atau umat terbaik. Predikat tersebut, menurutnya, tidak hanya diukur dari aspek spiritual, tetapi juga dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian, serta akhlak di ruang publik.

“Selama kita kaum muslimin belum menjadi khairu ummah, maka kita tidak akan menjadi umat yang disegani dan memiliki martabat tinggi dibanding umat dan bangsa lain,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar puasa tidak melahirkan sikap fatalistik atau menyerah pada nasib. Sebaliknya, Ramadan justru melatih hidup efisien, hemat, dan penuh kesungguhan, yang menjadi modal kemajuan ekonomi.

Di tengah derasnya arus informasi dan media sosial yang kerap memicu emosi serta konflik, Haedar menyebut puasa sebagai “kanopi sosial” yang melindungi umat dari pertikaian.

Menurutnya, pengendalian diri tersebut harus menjadikan umat Islam sebagai penebar kejernihan, harmoni, dan kebaikan dalam kehidupan sosial kebangsaan.

Menutup pesannya, Ketum PP Muhammadiyah ini berharap Ramadan menjadi pemicu kemajuan di berbagai aspek kehidupan—spiritual, moral, sosial, ekonomi, hingga politik.

Ia menegaskan, Ramadan harus menjadi wahana pembentukan insan dan umat berkemajuan yang mampu menjadi aktor peradaban dan menghadirkan kemaslahatan bagi bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri AgamaNasaruddin Umar mengatakan negara-negara Islam belum menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi pada Rabu (18/2/2026).

Pasalnya ketinggian hilal masih berada di bawah ufuk atau belum sesuai kriteria yang ditentukan. Di Indonesia ketinggian hilal berkisar -2 derajat, 24 menit, 42 detik sehingga belum memenuhi kriteria MABIMS.

"Hingga 0 derajat, 58 menit, 47 detik, jadi di seluruh wilayah kepulauan Indonesia bahkan di Asia Tenggara, bahkan kalau kita melihat diskusinya diseluruh negara yang Islam pun juga belum ada satu negara muslim pun yang masuk kategori imkanur rukyat," katanya saat konferensi pers sidang isbat di Jakarta, Selasa (17/2/2026).

Dia menyebut bahwa kalender hilal global versi Turki juga belum menunjukkan awal puasa berlangsung pada Rabu (18/2/2026).

"Kita lihat juga kalender hilal global versi Turki itu juga belum memulai Ramadannya besok," jelasnya.

Alhasil, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, (19/2/2026) setelah Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia, sekjen ormas Islam, hingga tamu negara sahabat menggelar sidang isbat.

Perlu diketahui, kriteria puasa berdasarkan negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) memiliki kriteria untuk menentukan hilal, yakni Ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

"Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan terlihat disepakati 1 Ramadan 1447 hijriah jatuh pada hari kamis 19 Februari 2026," katanya.

Di samping itu, Muhammadiyah telah menetapkan puasa pada Rabu (18/2/2026) berdasarkan parameter yang menjadi acuan Muhammadiyah.

Namun, Nasaruddin mengatakan perbedaan penetapan puasa telah didasari khazanah fikih yang telah lama diadopsi. Oleh karenanya, pemerintah masih menerapkan sidang isbat untuk menentukan posisi hilal di mana kegiatan ini berlangsung di 96 titik di Indonesia.

Bisnis.com, MEDAN - Tim Rukyatul Hilal Medan menyebut adanya potensi perbedaan penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Deli Serdang Sugeng mengatakan hingga Selasa (17/2/2026) sore hilal atau bulan sabit muda yang menjadi pertanda masuknya bulan baru belum tampak di seluruh titik pemantauan di Indonesia, termasuk Medan.

"Dari hasil pengamatan kami, hilal tidak akan terlihat hari ini," ujar Sugeng dalam agenda Rukyatul Hilal di Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, Selasa (17/2/2026).

Sugeng mengatakan BMKG melakukan pengamatan hilal di 37 titik di seluruh Indonesia. Dia menyebut ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada hari ini, Selasa, masih di bawah horizon dengan yang paling rendah -2,41 derajat tampak di Jayapura dan paling tinggi di -0,93 derajat. Sementara di Medan ketinggian hilal di -1,04.

Sugeng mengatakan baru pada Rabu (18/2/2026) ketinggian hilal mulai positif atau sudah di atas horizon, di mana di seluruh Indonesia mulai dari 7,62 derajat di Merauke dan juga 10.03 derajat di Sabang. Sedangkan untuk posisi hilal di Medan, saat matahari terbenam Rabu besok mencapai 9,79 derajat.

Dengan demikian, ada potensi hari pertama puasa Ramadan 1447 Hijriah dimulai pada Kamis (19/2/2026).

Berdasarkan Konferensi Istanbul 1978, lanjutnya, jika hilal tidak terlihat maka awal bulan kamariah ditentukan berdasarkan tinggi hilal sekurang-kurangnya 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat.

Sedangkan takwim standar dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapur, atau MABIMS menyatakan bahwa jika hilal tidak terlihat maka awal bulan kamariah ditentukan berdasarkan tinggi hilal sekurang-kurangnya 3 derajat dengan elongasi hilal 6,4 derajat.

Ketua Tim Hisab Rukyat Medan yang sekaligus merupakan Kepala Kanwil Kementerian Agama Medan Impun Siregar mengatakan ada peluang terjadinya perbedaan awal Ramadan tahun ini. Muhammadiyah sendiri diketahui akan memulai puasa pada Rabu (18/2/2026), sehingga tarawih dimulai Selasa malam.

"Peluang terjadinya perbedaan awal Ramadan tahun ini besar terjadi karena dari Papua sampai Lhok Nga (Aceh) masih belum tampak hilalnya," ujar Impun Siregar dalam agenda yang sama.

Dia menyebut pemantauan yang dilakukan Tim Rukyatul Hilal hari ini di Medan selain untuk menentukan posisi hilal dan menyatukan persepsi soal awal Ramadan 1447 Hijriah, juga menjadi masukan bagi Kementerian Agama dalam penetapan awal Ramadan pada sidang Isbat di Jakarta petang ini.

Tidak tampaknya hilal dalam pengamatan Selasa sore pun membuat penentuan awal Ramadan menunggu sidang Isbat Kementerian Agama Selasa petang.

Impun pun mengimbau masyarakat saling menghormati jikalau ada perbedaan dalam penentuan awal Ramadan.

"Karena semua pasti ada dasarnya, ada metodenya. Yang jelas kita saling menghormati kalau memang ada perbedaan awal puasa," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan berdasarkan perhitungan astronomi, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia pada Selasa 17 Februari 2026 belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang disepakati negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura).

"Sehingga tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Kamis Pahing tanggal 19 Februari 2026," kata Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag Cecep Nurwendaya di Jakarta, Selasa.

Cecep menjelaskan posisi hilal di wilayah Indonesia saat rukyat berada pada kisaran minus 2 derajat 24 menit 43 detik hingga minus 0 derajat 55 menit 41 detik, dengan elongasi antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik.

Sementara kriteria MABIMS menetapkan tinggi hilal minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat. Dengan posisi tersebut, hilal secara teoritis dinyatakan mustahil untuk dirukyat karena masih berada di bawah ufuk ketika Matahari terbenam.

Pemerintah Indonesia selama ini menggunakan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan hijriah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Hisab berfungsi sebagai informasi awal, sementara rukyat menjadi konfirmasi dalam sidang isbat yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar astronomi, perwakilan ormas Islam, serta instansi terkait.

Sidang Isbat digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa, untuk menetapkan secara resmi awal Ramadhan. Saat ini Kemenag masih menunggu laporan rukyatul hilal dari 96 titik pemantauan di Indonesia.

Rangkaian sidang isbat diawali dengan seminar posisi hilal pada pukul 16.30 WIB. Hadir, para pakar astronomi dan ahli falak. Sidang Isbat dilaksanakan secara tertutup pada pukul 18.30 WIB, sedangkan hasilnya diumumkan melalui konferensi pers sekitar pukul 19.05 WIB.

Giat hari ini dihadiri perwakilan duta besar negara sahabat, Komisi VIII DPR RI, Mahkamah Agung RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta para ahli dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Selain itu hadir pula akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), perwakilan planetarium, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag, pakar falak dari berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, serta pimpinan ormas Islam dan pondok pesantren.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rukyatul hilal untuk penentuan awal Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa (17/2/2026). Kegiatan pemantauan hilal dilaksanakan di Lantai V Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Jalan D.I. Panjaitan No. 10, Jakarta Timur.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan tim rukyat, hilal tidak terlihat di lokasi pengamatan. Secara astronomis, posisi hilal saat matahari terbenam berada pada ketinggian -0° 54’ 14”, sehingga hilal masih berada di bawah ufuk dan tidak memenuhi kriteria visibilitas.

Secara teori, agar dapat terlihat dan memenuhi kriteria imkan rukyat yang digunakan pemerintah, hilal seharusnya berada minimal pada ketinggian 3° di atas ufuk dengan sudut elongasi minimal 6,4°.

Data hisab ephemeris mencatat ijtima atau konjungsi terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 19.03.15 WIB, bertepatan dengan 29 Syakban 1447 H. Sementara itu, matahari terbenam pada pukul 18.15.45 WIB, sedangkan bulan terbenam lebih dahulu pada pukul 18.11.10 WIB, dengan selisih waktu -3 menit 37 detik.

Selain itu, sudut elongasi matahari-bulan tercatat sebesar 1° 02’ 27”, dengan umur hilal 0 jam 4 menit dan persentase cahaya hilal sebesar 0,01 persen. Dengan kondisi tersebut, secara astronomis hilal belum memungkinkan untuk diamati karena masih berada di bawah ufuk dan jauh dari batas minimal kriteria visibilitas.

Meski hilal tidak terlihat di lokasi pemantauan Kanwil Kemenag DKI Jakarta, hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia akan dilaporkan dalam sidang isbat yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan secara resmi awal Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan rukyatul hilal ini melibatkan tim falakiyah dan unsur terkait guna memastikan proses pengamatan berjalan sesuai prosedur.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, masyarakat, dan ormas Islam yang telah berpartisipasi aktif dalam pengamatan hilal di DKI Jakarta. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama untuk melakukan verifikasi keberadaan hilal secara objektif dan akuntabel,” ujar Adib.

Dia menegaskan bahwa keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses rukyatul hilal menunjukkan semangat kolaborasi dan transparansi dalam penetapan awal bulan Hijriah.

Adib berharap sinergi antara pemerintah, media, dan ormas Islam dapat terus terjalin dengan baik demi memberikan informasi yang akurat dan menyejukkan kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengeluarkan sejumlah maklumat menjelang bulan suci Ramadan. Salah satunya terkait penetapan awal Ramadan.

Ketua Umum MUI Jabar KH. Aang Abdullah Zein dalam maklumatnya mengimbau seluruh umat Islam di Provinsi Jawa Barat dalam penetapan awal Ramadan agar menghormati ijtihad keilmuan masing-masing ormas Islam.

“Menunggu dan mematuhi keputusan pemerintah sebagai titik temu nasional,” katanya dalam maklumat yang diterimaBisnis, Selasa (17/2/2026).

Pihaknya meminta agar seluruh pihak menjaga kerukunan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. “Serta menghindari perdebatan yang tidak produktif, apalagi saling menyalahkan,” ujarnya.

MUI juga mengimbau Umat Islam di Jawa Barat untuk menyambut dan menjalani Ramadan dengan berbagai kegiatan keagamaan yang menggembirakan umat dan warga, antara lain pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul dan lampu yang berwarna warni di masjid, sekolah, madrasah, pondok pesantren, instansi, organisasi kemasyarakatan, dan perkantoran, guna mendorong optimalisasi ibadah selama bulan suci.dengan penuh kekhusyukan dan kegembiraan.

Selain itu, mengajak umat Islam untuk melaksanakan kewajiban puasa serta menghidupkan siang dan malam Ramadan dengan berbagai amalan, seperti: salat tarawih, ceramah Ramadan dan tadarus Al-Qur’an dan al Hadts, peringatan Nuzulul Qur’an, pengajian Ramadan dan pesantren Ramadan, safari Ramadan, berbagi sesama dan atau buka puasa bersama, memperbanyak sedekah, zikir, i’tikaf, dan doa untuk keselamatan agama, bangsa, dan negara.

“Mengimbau umat Islam yang tidak berpuasa karenauzur syar’iagar tidak secara bebas mengonsumsi makanan dan minuman di tempat umum. Hal ini sebagai bentuk saling menghormati dan memuliakan bulan Ramadan,” tuturnya.

Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pihak Kepolisian, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mengimbau agar menutup tempat-tempat maksiat dan menertibkan lokasi yang berpotensi menjadi tempat maksiat, seperti perjudian dan hiburan malam, demi menjaga kesucian Ramadan.

MUI juga memohon kepada Kepolisian di Wilayah Jawa Barat agar menindak tegas kejahatan selama Ramadan, seperti judionline, begal, pencurian, perampokan, dan kejahatan lain yang meresahkan masyarakat, serta mencegah penggunaan petasan dan sejenisnya guna menjaga kondusifitas, stabilitas, ketertiban masyarakat, dan kekhusyukan ibadah.

“Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan,” ujarnya.

KH Aang juga mengajak seluruh umat Islam untuk menghindari berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukanmahramatau tanpamahramsecara bebas di bulan Ramadan untuk menjaga kesucian diri, keluarga, lingkungan dan masyarakat Jawa Barat yangsilih asah,silih asih,silih asuhdansilih wawangi.

“Mengajak seluruh umat Islam untuk menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk mewujudkan empat pilar Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, yaitu; bersatu dalamaqidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalamkhlafiyahdan bekerja sama dalam dakwah,” katanya.

Pihaknya juga meminta kepada seluruh MUI Kabupaten/Kota se Jawa Barat untuk menerbitkan imbauan serupa dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA — Bulan suci Ramadan yang dinantikan umat muslim seluruh dunia segera tiba. Awal Ramadan juga menjadi penanda dimulainya ibadah puasa bagi umat muslim.

Namun, untuk penentuan waktu satu Ramadan ini berbeda-beda di masing-masing wilayah. Misalnya, di Indonesia sendiri satu Ramadan ditetapkan setelah melihat posisi hilal di sejumlah wilayah.

Setelah itu, pemerintah bakal menggelar sidang yang dihadiri oleh pimpinan Kemenag, ormas Islam, hingga ahli astronomi guna mengambil keputusan kapan 1 Ramadan berlangsung.

Adapun, Kemenag bakal menggelar Sidang Isbat untuk menentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah hari ini, Selasa (17/2/2026).

Lantas, bagaimana dengan jadwal satu Ramadan di wilayah lainnya :

Amerika Utara

Dirangkum dari Al Jazeera, penentuan satu Ramadan di Amerika Utara mengikuti keputusan The Fiqh Council of North America (FCNA) dan Islamic Society of North America (ISNA).

Dalam memutuskan satu Ramadan, keduanya secara resmi mengumumkan Ramadan bakal dimulai pada 18 Februari sesuai dengan perhitungan astronomi.

Perhitungan FCNA dan ISNA menyatakan bahwa, saat matahari terbenam di suatu tempat di bumi, elongasi bulan setidaknya harus 8 derajat, dan bulan harus berada setidaknya 5 derajat di atas cakrawala agar dapat terlihat.

Eropa

The European Council for Fatwa and Research (ECFR) alias Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa telah menetapkan satu Ramadan jatuh pada Kamis, (19/2/2026).

ECFR memastikan hilal tidak dapat dilihat baik dengan mata telanjang maupun melalui teleskop dan instrumen pengamatan pada Selasa (17/2/2025) malam.

Adapun, Turki telah menetapkan 19 Februari sebagai hari pertama bulan suci Ramadan, dengan alasan yang sama dengan EFCR.

Timur Tengah

Sebagian besar negara Timur Tengah, yang dipimpin oleh Arab Saudi masih melakukan perhitungan astronomis untuk menentukan satu Ramadan. Penentuan itu direncanakan bakal diumumkan pada hari ini, Selasa (17/2/2026) malam.

Nantinya, jika Mahkamah Agung Saudi menerima kesaksian tentang penampakan hilal pada Selasa malam, maka satu Ramadan di Timur Tengah bakal ditetapkan pada Rabu (18/2/2026). Namun, jika Ramadan terlihat pada Rabu malam. Maka awal Ramadan bakal berlangsung keesokan harinya atau pada Kamis (19/2/2025).

Asia

Di seluruh Asia, awal Ramadan 2026 kemungkinan besar akan jatuh pada hari Kamis, (19/2/2026). Sebab, bulan akan terbenam sebelum matahari terbenam di wilayah tersebut pada Selasa malam.

Sementara itu, Singapura sendiri secara resmi telah lebih dulu mengoonfirmasi dimulainya Ramadan dimualai pada Kamis (19/2/2026).

Afrika dan Oceania

Di Afrika, belum ada keputusan resmi kapan satu Ramadan dimulai. Namun, sebagian besar wilayah Afrika diprediksi satu Ramadan bakal jatuh pada Kamis (19/2/2026). Sementara itu, di daratan Oceania melalui Australian National Imams Council telah menetapkan Rama dan bakal dimulai pada Kamis (19/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi pada Rabu, 18 Februari 2026. Penetapan karena Muhammadiyah memiliki perhitungan yang berbeda dari pemerintah.

"Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026 M sebagaimana tercantum dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025," kata pakar falak Muhammadiyah, Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, dikutip dari Muhammadiyah.or.id, Selasa (17/2/2026).

Dia menjelaskan penetapan 1 Ramadan menggunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai metode yang telah menjadi acuan resmi Muhammadiyah. Dalam KHGT, terdapat tiga unsur utama tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP).

Salah satu acuan penting adalah tercapainya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi, bukan terbatas pada wilayah tertentu.

Berdasarkan perhitungan Muhammadiyah, unsur tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat, dengan ketinggian hilal 05° 23’ 01” dan elongasi 08° 00’ 06”.

"Ketiga, konjungsi (ijtimak) awal Ramadan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Konjungsi menandai berakhirnya siklus bulan sebelumnya dan menjadi penanda astronomis masuknya bulan baru. Setelah matahari terbenam pada hari itu, posisi hilal yang memenuhi parameter KHGT telah tercapai di wilayah Alaska, sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya, Rabu 18 Februari 2026, sebagai awal Ramadan," jelasnya.

Kondisi ini berbeda di Indonesia di mana hilal masih berada di bawa ufuk atau hilal masih negatif terlihat setelah matahari terbenam sehingga menurutnya tidak memenuhi kriteria pemerintah melalui Kementerian Agama RI, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia.

Penerapan KHGT menekankan prinsip kesatuan umat, universalitas Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, serta gagasan sistem waktu Islam yang bersifat global dalam ranah sosial-muamalah, sebagaimana argumentasi teologis dan fikih.

"Pemahaman universal itu melahirkan konsep fikih ittihad al-mathali’ (matlak global), yakni ketika hilal telah terbukti secara definitif di satu wilayah mana pun di bumi—baik melalui rukyat maupun hisab—maka ketetapan tersebut berlaku secara global," tuturnya.

Meskipun pemerintah dan Muhammadiyah memiliki persamaan pendekatan hisab imkan rukyat, namun mempunyai penerapan yang berbeda. Muhammadiyah menerapkan KHGT dalam parameter 5–8 sebagai hasil hisab yang definitif tanpa menunggu verifikasi rukyat, serta berlaku secara global.

Sedangkan, kriteria MABIMS 3–6,4 yang digunakan pemerintah mensyaratkan konfirmasi rukyat dan berlaku dalam batas teritorial Indonesia.

Penetapan KHGT mampu menentukan Ramadan sebelum masyarakat melaksanakan aktivitas Ramadan secara pasti. Sementara metode pemerintah menggunakan perlu menggelar rangkaian rukyat dan sidang isbat untuk menentukan Ramadan.

Dia memahami bahwaperbedaan awal Ramadan antara pemerintah kerap terjadi, namun perbedaan tersebut didasarkan pada kajian ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Penilaian terhadap keduanya seharusnya didasarkan pada kekuatan dalil, keilmiahan konsep, dan manfaatnya bagi umat, bukan pada pertimbangan di luar itu," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sidang Isbat awal Ramadan 1447 Hijriah akan digelar malam ini pada 17 Februari 2026.

Sidang Isbat ini akan menentukan awal pelaksanaan umat Islam beribadah puasa. Sidang akan dilaksanakan di Auditorium H.M. Rasjidi dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad menjelaskan ada tiga rangkaian pelaksanaan sidang Isbat, yaitu; pemaparan data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, verifikasi hasil rukyatul hilal dari 37 titik pemantauan di Indonesia.

Dirjen menambahkan, dalam penentuan awal Ramadan, Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha Kemenag mengintegrasikan metode Hisab dan Rukyah.

Abu Rokhmad mengajak masyarakat menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman pemerintah terkait awal Ramadan 1447 H nanti. Menurutnya, ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

Direktur Urusan Agama Islam Arsad Hidayat menambahkan, Kemenag akan mengirimkan sejumlah ahli ke lokasi atau titik rukyah yang potensial melihat hilal jelas. Termasuk di lokasi atau tempat observasi bulan.

Selain itu, ujar Arsad, tahun ini, Kemenag akan menertbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai dasar hukum pelaksanaan sidang Isbat. "PMA ini akan menjadi pijakan dan menjawab pertanyaan masyarakat tentang dasar pelaksanaan sidang Isbat," pungkasnya.

Rangkaian Tahapan Sidang Isbat

Sidang Isbat untuk menentukan 1 Ramadhan tahun ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, sesuai standar yang selama ini diterapkan:

1. Pemaparan Data Hisab (Astronomi)

Tim ahli dari Kementerian Agama akan menyampaikan data posisi hilal (bulan sabit muda) berdasarkan perhitungan astronomi. Data ini menjadi dasar ilmiah awal sebelum dilakukan observasi langsung.

2. Verifikasi Hasil Rukyatul Hilal

Setelah hisab, dilakukan verifikasi langsung terhadap hasil pemantauan hilal dari 37 titik rukyatul hilal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lokasi pengamatan dipilih secara strategis untuk mendapatkan laporan terbaik tentang kemunculan hilal.

3. Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Seluruh pihak yang hadir dalam sidang akan berdiskusi dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Hasil putusan inilah yang akan dijadikan acuan resmi pemerintah dan diumumkan kepada publik melalui konferensi pers.

Berikut link live streaming sidang isbat awal ramadan 2026

https://www.youtube.com/@KementerianAgamaPusat

https://www.youtube.com/@BimasIslamTV