Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 8 negara dengan mayoritas penduduk beragama islam resmi bergabung ke Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Salah satunya Indonesia.

Tujuh negara lainnya ialah Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Persetujuan disampaikan melalui menteri luar negeri di setiap negara dan akan menandatangani dokumen ketersediaan bergabung Dewan Perdamaian.

"Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan di negara masing-masing," tulis Kemenlu RI melalui akun X, Kamis (22/1/2026).

Bergabungnya delapan negara itu sebagai upaya mengakhiri konflik Gaza dan menyatakan gencatan senjata Gaza secara permanen.

Sekaligus mengembalikan hak Palestina untuk menjalankan sistem pemerintahan sesuai hukum internasional sehingga memberikan keamanan dan stabilitas bagi negara maupun rakyat Palestina.

"Mendukung rekonstruksi Gaza dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional," sambung pernyataan Kemenlu RI.

Pembentukan Dewan Perdamaian ini diumumkan tidak lama setelah disepakatinya pembentukan komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang yang bertugas mengelola pemerintahan sehari-hari Gaza pascaperang.

Komite tersebut akan bekerja di bawah pengawasan Dewan Perdamaian, yang diperkirakan akan diketuai langsung oleh Trump.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui resolusi yang mendukung rencana perdamaian di Gaza.

Resolusi tersebut mencakup rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menginginkan adanya pembentukan pasukan perdamaian.

Malaysia pun menganggap adopsi Resolusi DK PBB pada 17 November 2025 tersebut sebagai langkah penting untuk mengakhiri konflik.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan di Kuala Lumpur, Selasa (18/11), menyatakan resolusi tersebut mendukung rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza yang diumumkan pada 8 Oktober 2025 di Sharm El Sheikh, Mesir.

Menurut pemerintah Malaysia, keputusan DK PBB tersebut akan membuka jalan bagi pembentukan Dewan Perdamaian dan Pasukan Stabilisasi Internasional, untuk memfasilitasi rekonstruksi dan pemulihan ekonomi, serta demiliterisasi Gaza.

Malaysia berpandangan bahwa perdamaian yang berkelanjutan di Palestina dan di kawasan Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui solusi yang inklusif dan komprehensif.

Kemudian Malaysia juga mengimbau Dewan Keamanan untuk memastikan implementasi resolusi tersebut secara cepat dan menyeluruh demi mewujudkan hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak mereka atas kenegaraan, kedaulatan, dan integritas teritorial, serta menjamin hak kembali bagi para pengungsi Palestina.

Pihaknya akan terus mendukung semua upaya yang berlandaskan hukum internasional dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Adapun diketahui, sebanyak 13 negara mendukung proposal yang dipimpin AS dalam pemungutan suara pada Senin, sementara Rusia dan China memilih abstain.

DK PBB mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk membentuk Pasukan Stabilitasi Internasional (International Stabilisation Force/ISF) di Jalur Gaza.

Resolusi tersebut memberi dasar bagi pembentukan ISF yang akan beroperasi di Gaza melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenangan Zohran Mamdani sebagai Wali Kota terpilih New York City, yang merupakan Wali Kota Muslim dan Asia Selatan pertama di kota metropolitan tersebut, kini menghadapi ancaman politik ekstrem. Tokoh-tokoh kunci dari Partai Republik di Washington, termasuk sekutu dekat Donald Trump, melancarkan serangan hukum yang tak lazim untuk mencabut status kewarganegaraan AS Mamdani dan mendeportasinya.

Upaya yang disebut denaturalisasi ini berfokus pada penyelidikan proses naturalisasi Mamdani pada tahun 2018, dengan tuduhan ia menyembunyikan afiliasi ideologisnya. Serangan ini dengan cepat mengubah kemenangan politik lokal menjadi pertempuran hukum dan ideologis di tingkat nasional, yang menguji seberapa jauh kekuasaan politik dapat digunakan untuk menargetkan warga negara naturalisasi di Amerika Serikat.

Kronologi

Proses yang bertujuan mencabut kewarganegaraan Mamdani ini mulai intensif tak lama setelah ia memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada pertengahan 2025. Pemicunya adalah ideologi politik progresif ekstrem Mamdani dan dukungannya yang vokal terhadap isu-isu yang dianggap radikal oleh kubu konservatif.

Serangan ini dipimpin oleh anggota Kongres Partai Republik, Andy Ogles dari Tennessee dan Randy Fine dari Florida. Mereka secara resmi mengirimkan surat kepada Departemen Kehakiman (DOJ) AS, menuntut penyelidikan segera terhadap proses naturalisasi Mamdani, menuduhnya berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya.

Upaya ini sejatinya memperkuat ucapan Presiden Donald Trump yang sempat menjulukinya sebagai "komunis murni" pada Juli lalu. Trump mengancam akan menahan dana federal untuk New York jika Mamdani tidak "bertingkah baik."

Sebab

Basis utama tuntutan pengusiran ini adalah dugaan bahwa Mamdani, yang dinaturalisasi pada tahun 2018 setelah lahir di Uganda, memperoleh kewarganegaraan secara tidak sah. Anggota Kongres Andy Ogles secara resmi meminta Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki proses naturalisasi Mamdani.

"Kami telah mengirimkan surat kepada Departemen Kehakiman (DOJ) yang meminta penyelidikan terhadap Zohran Mamdani atas potensi memperoleh kewarganegaraan AS melalui salah pernyataan yang disengaja atau penyembunyian dukungan material untuk terorisme," kata Ogles.

"Sebuah kota besar di Amerika berada di ambang kehancuran karena dipimpin oleh seorang komunis yang secara terbuka menganut ideologi teroris."

Selain itu, pihak Republik melabeli Mamdani sebagai sosok "komunis murni" karena keterlibatannya dalam organisasi Democratic Socialists of America (DSA). Organisasi ini sempat dicap politisi sayap kanan sebagai organisasi komunis, namun tidak secara resmi.

Diketahui, Mamdani dan kampanyenya berfokus pada visi kebijakan yang radikal, termasuk redistribusi kekayaan dan perluasan layanan publik secara besar-besaran, yang didanai melalui kenaikan pajak yang signifikan bagi perusahaan dan orang kaya.

Kata Mamdami-Pakar Hukum

Mamdani, yang juga dikenal karena dukungannya yang vokal terhadap hak-hak Palestina, dengan cepat menepis tuduhan tersebut. Ia menegaskan ini sebagai serangan politik.

"Ini omong kosong rasis," kata Zohran Mamdani, merespons upaya pencabutan kewarganegaraannya.

Para ahli imigrasi juga mempertanyakan upaya pencabutan kewarganegaraan Mamdani ini. Pencabutan status warga negara naturalisasi adalah proses yang jarang terjadi, dan pemerintah federal harus menyajikan bukti yang jelas, meyakinkan, dan tegas dalam kasus perdata atau pidana bahwa Mamdani berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya.

"Denaturalisasi adalah upaya penyelesaian yang ekstrem dan jarang terjadi, yang mengharuskan pemerintah untuk membuktikan pengadaan ilegal atau kebohongan yang disengaja, atau minimal, bukti yang jelas, tegas dan meyakinkan bahwa fakta tersebut akan mengubah hasil pada saat naturalisasi," kata pengacara imigrasi Jeremy McKinney.

"Saya tidak melihat bukti yang dapat dipercaya bahwa dia tidak memenuhi syarat ketika dia mengambil sumpah atau bahwa kelalaian apa pun adalah hal yang penting," tambahnya.

Sebenarnya, formulir naturalisasi AS juga menanyakan apakah pelamar pernah menjadi anggota, terlibat atau terkait dengan partai komunis atau totaliter. Tapi DSA bukanlah partai komunis, sehingga argumen ini tidak dapat digunakan untuk mencabut kewarganegaraan Mamdami.

"Kaum sosialis demokratis pada umumnya menolak permusuhan komunis terhadap demokrasi perwakilan, serta keyakinan komunis terhadap kepemilikan negara atas alat-alat produksi," kata pakar sejarah komunisme Amerika di Emory University, Harvey Klehr.