Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait dengan isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Prabowo Subianto yang kembali mencuat.

Saat ditanya awak media mengenai kemungkinan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, Teddy hanya memberikan jawaban singkat.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika didalami apakah perombakan kabinet tersebut akan terjadi dalam bulan ini, Teddy kembali memberikan respons yang serupa, tanpa membenarkan maupun membantah.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Secara konstitusional, Presiden memiliki kewenangan penuh dalam menentukan susunan kabinet. Tidak ada batasan waktu maupun kewajiban untuk mengumumkan rencana reshuffle sebelumnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menilai wacana reshuffle kabinet di tengah memanasnya geopolitik internasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Doli menegaskan, presiden yang paling mengetahui kebutuhan kabinet dalam menghadapi situasi global saat ini.

“Ya, pertama saya sih kalau kembali, ya pasti jawabannya standar, kalau yang namanya reshuffle kabinet itu kan kewenangan mutlak atau, apa namanya, hak prerogatif, privilege-nya Pak Presiden, Pak Prabowo, gitu lho,” katanya kepada wartawan di DPR, Senin (6/4/2026).

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menetapkan surat pemberian rehabilitasi untuk dua guru SMAN Luwu Utara Drs. Rasnal,M.Pd dan Drs. Abdul Muis Muharram imbas dari perkara dugaan kasus pungutan dana komite sekolah.

Keputusan ini diambil usai kepulangannya dari Australia, di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis (13/11/2025) dini hari. Saat itu kedatangan presiden disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, bersama dua guru yang mendapatkan hak rehabilitasi.

Dari keterangan, keputusan pemberian rehabilitasi oleh Prabowo berlandaskan pada hak prerogatif Presiden Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.

"Kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif di tingkat provinsi kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui bapak Wakil Ketua DPR RI kemudian kami selama satu minggu terakhir, berkoordinasi minta petunjuk kepada Bapak Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada kedua orang Guru dari SMA 1 Luwu Utara," kata Prasetyo, saat memberikan keterangan.

Kedua guru tersebut juga dihadirkan untuk bertemu langsung dengan Prabowo. Prabowo menghampiri mereka, bertegur sapa dan bersalaman hingga berfoto bersama dengan penuh kehangatan.

Prabowo juga pada saat itu langsung menandatangani berkas rehabilitasi yang berisikan pemulihan hak dan nama baik seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana setelah terbukti tidak bersalah atau setelah menjalani hukumannya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa dengan penetapan rehabilitasi dari presiden kepada kedua guru tersebut maka harkat dan martabat keduanya menjadi guru kembali seperti sedia kala.

"Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini," tegas Dasco.

Sebelumnya, perkara ini mencuat bermula pada lima tahun silam di Luwu Utara ketika kepala sekolah baru di SMAN 1 Luwu Utara menerima keluhan dari sepuluh guru honorer yang belum menerima gaji selama sepuluh bulan. Masalah utamanya nama para guru tersebut belum terdaftar di Dapodik yang menjadi syarat pencairan dana BOS.

Untuk mencari solusi, kepala sekolah bersama Komite Sekolah mengadakan pertemuan dan menyepakati pengumpulan dana sukarela sebesar Rp20 ribu per orang tua siswa. Keluarga yang memiliki dua anak hanya membayar sekali, sementara yang kurang mampu tidak diwajibkan berpartisipasi.

Namun, kesepakatan tersebut kemudian menimbulkan masalah setelah sebuah LSM melaporkannya ke polisi. Empat guru diperiksa, dan dua orang diantaranya yakni Rasnal dari SMAN 3 Luwu Utara serta Abdul Muis dari SMAN 1 Luwu Utara ditetapkan sebagai tersangka.