Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait dengan program Sekolah Rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali pada Minggu (7/6/2026).

Prabowo mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat mesti digenjot. Sebab, peminatnya tinggi. Dari proses penjangkauan di Bali, terdapat sebanyak 400 calon siswa pendaftar, padahal alokasi 270 siswa.

Alhasil, Prabowo meminta untuk dilakukan penambahan pembangunan Sekolah Rakyat di Bali. Terlebih, Prabowo menginstruksikan Teddy untuk mengambil langkah-langkah taktis.

"Seskab nanti koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Cari fasilitas mereka yang ada dan kurang dimanfaatkan. Itu dipinjam, sampai sekolah [Sekolah Rakyat] yang permanen jadi," ujarnya.

Sebelumnya, Seskab Teddy menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat bulan lalu (22/4/2026).

Dia menyoroti masih adanya anak-anak yang putus sekolah bahkan di wilayah dekat pusat pemerintahan.

“Di tempat ini tidak jauh dari Pusat Pemerintahan sekitar 3-5 kilometer, masih ada ada-ada anak putus sekolah, anak tidak sekolah. Ini masalah sejak lama, makanya kita ingin perbaiki, secara bertahap dan berkala tapi dengan cara secepat mungkin,” kata Teddy.

Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah mengusung pendekatan terpadu dengan menjamin kebutuhan dasar siswa agar dapat belajar secara optimal. Fasilitas yang disiapkan meliputi tempat tinggal, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan.

"Percayalah, di tempat ini nanti anak-anak akan dijamin tempat tinggalnya, makanannya, gizinya, kesehatannya, serta mendapatkan pendidikan yang sangat amat layak,” tegasnya.

Sementara itu, pada tahun ajaran 2025 sampai 2026, telah terdapat lebih dari 15.000 siswa Sekolah Rakyat di Indonesia. Kemudian, pada 2026 sampai 2027 terdapat alokasi tambahan 32.000 siswa Sekolah Rakyat.

Sampai saat ini, sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat yang merupakan rintisan. Pemerintah tengah membangun gedung untuk Sekolah Rakyat permanen di seluruh Indonesia. Kemudian, 93 Sekolah Rakyat permanen tengah berproses, dengan pembangunan hampir 80%.

REPUBLIKA.CO.ID, MINAHASA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, yang saat ini dikerjakan PT Brantas Abipraya (Persero). Peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai target sekaligus mendukung percepatan penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat.

Prasetyo meninjau langsung progres pembangunan sekolah pada Jumat (29/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, Prasetyo juga menyampaikan apresiasi kepada para pekerja yang terlibat dalam pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

“Terima kasih atas kerja kerasnya dalam pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Remboken Minahasa. Tetap semangat, jaga keselamatan, maju pendidikan kita,” ujar Prasetyo berdasarkan siaran pers Brantas Abipraya, Selasa (2/6/2026).

Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sekolah Rakyat Minahasa dibangun sebagai kawasan pendidikan terpadu berbasis asrama yang mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Kawasan ini juga dilengkapi rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, serta fasilitas olahraga.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan, pembangunan sekolah dilakukan dengan menekankan aspek kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan keselamatan kerja.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini kami pastikan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memenuhi standar kualitas terbaik serta mengedepankan aspek keselamatan kerja,” kata Dian.

Menurut Dian, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Infrastruktur pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif di masa depan.

Dian mengatakan, kehadiran Sekolah Rakyat juga menunjukkan kolaborasi pemerintah dan BUMN dalam memperluas pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah.

“Melalui pembangunan Sekolah Rakyat Minahasa, Brantas Abipraya tidak hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga turut mengambil bagian dalam menyiapkan ruang tumbuh bagi generasi muda Indonesia,” ujar Dian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembangunan SMA Unggul Garuda Belitung Timur terus dipercepat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas di daerah. Proyek sekolah berbasis asrama tersebut ditargetkan menjadi pusat pengembangan talenta sains dan teknologi di kawasan kepulauan.

PT PP (Persero) Tbk mencatat progres pembangunan proyek telah melampaui target awal pelaksanaan. Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan nilai kontrak pembangunan SMA Unggul Garuda Belitung Timur mencapai Rp218,68 miliar dengan masa pekerjaan 240 hari kalender.

“Hingga pekan ke-21, progres realisasi pembangunan proyek telah mencapai 24,5 persen, lebih cepat dari target,” ujar Joko dalam keterangan tertulis, Kamis (14/6/2026).

Joko mengatakan, proyek tersebut menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk memperkuat ekosistem pendidikan nasional melalui penyediaan infrastruktur pendidikan modern yang terintegrasi dan berstandar global. Pembangunan sekolah juga dikaitkan dengan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguasaan sains dan teknologi serta pemerataan akses pendidikan.

Menurut Joko, pembangunan sekolah ini menunjukkan kontribusi perusahaan dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penyediaan infrastruktur pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.

“Kehadiran SMA Unggul Garuda Belitung Timur diharapkan dapat menjadi pusat pengembangan talenta unggul yang mampu mencetak generasi muda berdaya saing global sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan di daerah,” ucap Joko.

Dalam pelaksanaannya, proyek mengedepankan sejumlah inovasi konstruksi untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan, antara lain penggunaan sistem pracetak, metode modular pada pekerjaan arsitektural, serta teknologi lifting terintegrasi guna mendukung efektivitas instalasi dan keselamatan kerja.

Joko mengatakan, sekolah ini dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu berbasis asrama dengan desain adaptif terhadap karakter wilayah kepulauan Belitung. Fasilitas pendidikan disiapkan berstandar nasional dengan orientasi global untuk mendukung pembelajaran berbasis sains, teknologi, dan inovasi.

“Melalui proyek ini, PTPP optimistis dapat terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan nasional, menciptakan ekosistem pembelajaran modern, serta memperkuat kualitas SDM Indonesia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global,” kata Joko.

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan pendidikan unggulan juga terlihat melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie ke lokasi proyek untuk meninjau progres pembangunan.

“Kehadiran sekolah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran yang mampu mendorong potensi generasi muda di daerah agar dapat bersaing di tingkat global,” ujar Stella.

Stella mengatakan, kawasan sekolah didesain dengan konsep integrated campus development yang menggabungkan fasilitas akademik, asrama siswa, hunian tenaga pendidik, serta sarana pendukung lain dalam satu kawasan terpadu.

Konsep tersebut diharapkan menciptakan lingkungan belajar modern dan berkelanjutan yang mendukung kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi teknologi.

YOGYAKARTA - Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) menggelar forum Ngkaji Pendidikan bertajuk “Membaca? See the Unseen” di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya Yogyakarta, Sabtu (9/5/2026). Kegiatan inidihadiri sekitar 500 guru dan pegiat pendidikan dari berbagai daerah seperti Kalimantan Selatan, Bontang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, hingga Bali.

Berbeda dari seminar pendidikan pada umumnya, forum ini tidak dipenuhi pembahasan kurikulum , administrasi sekolah, atau strategi pembelajaran teknis. Yang dibicarakan justru sesuatu yang lebih mendasar: manusia, kesadaran, dan kemampuan melihat hal-hal yang selama ini tidak tampak di ruang kelas.

Muhammad Nur Rizal, pendiri GSM sekaligus dosen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam paparannya membuka kegelisahan yang selama ini diam-diam dirasakan banyak guru. ”Sekolah bertambah, tetapi kemampuan berpikir tidak tumbuh,” katanya. 20 Negara yang Penduduknya Paling Rajin Baca Buku, Ini Posisi Indonesia

Menurut data BPS, jumlah sekolah dari 100 ribuan (1970), naik menjadi 200 ribuan (2000) dan menjadi 300 ribuan (2020). Jumlah universitas dari kurang lebih 10–20 PT (1950-an), naik menjadi 1171 (1993) dan melesat diatas 4000 kampus (2022).

Jumlah mahasiswa juga meningkat dari 200 ribuan (1975), hari ini meningkat pesat menjadi 9.9 juta (2025). Sementara jumlah lulusan sarjana melonjak drastis, dari hanya 30.000-50.000 (1980-an), naik ke 1,3 juta-an (2025).

Namun di tengah ledakan kuantitas tersebut, kualitas berpikir tidak tumbuh secara sebanding. Data PISA 2022 yang dipublikasikan OECD pada 2023 menunjukkan skor Indonesia masih tertinggal sekitar 100-120 poin dari rata-rata OECD dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains. Mayoritas siswa Indonesia juga belum mencapai kompetensi minimum dalam tiga bidang tersebut.

Sementara itu, data PIAAC OECD (2014–2015) menunjukkan kemampuan literasi mayoritas lulusan sarjana di Jakarta masih setara dengan lulusan SMP di Jepang atau negara-negara Skandinavia. Temuan ini memperlihatkan bahwa lamanya seseorang bersekolah tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas berpikirnya.

Rizal juga menyoroti rapuhnya struktur mental peserta didik sebagai akibat dari lingkungan belajar yang tidak melatih ketahanan berpikir. Laporan OECD menunjukkan siswa Indonesia mengalami tingkat perundungan lebih tinggi dibanding banyak negara lain (41% Indonesia vs 23% OECD), sekaligus memiliki growth mindset yang jauh lebih rendah (29% Indonesia vs 63% OECD).

Fenomena inilah yang kemudian Rizal ungkapkan sebagai “Schooling Without Learning”. Sekolah berjalan, tetapi belajar tidak benar-benar terjadi. Untuk menjelaskan persoalan tersebut, Rizal tidak memulai dari teori pendidikan konvensional.

Ia mengajak peserta memahami konsep entropi dalam hukum kedua termodinamika: bahwa segala sesuatu yang dibiarkan akan bergerak menuju ketidakteraturan. Es mencair. Bangunan rusak. Sistem runtuh. Dan menurut Rizal, pendidikan pun dapat mengalami hal serupa.

Ketika proses belajar berjalan otomatis tanpa refleksi dan kesadaran, sekolah perlahan berubah menjadi sistem yang sibuk menghasilkan kepatuhan, tetapi gagal membangun manusia yang sadar. Manusia dilatih sekadar menjadi “mesin pengulang”.

Ia kemudian mengaitkannya dengan teori dua sistem berpikir dari Daniel Kahneman: Sistem 1 yang cepat, otomatis, impulsif, dan berjalan seperti autopilot; serta Sistem 2 yang lambat, reflektif, dan sadar.

Menurut Rizal, pendidikan hari ini terlalu sering melatih sistem pertama: hafalan, pengulangan, jawaban tunggal, serta kepatuhan tanpa refleksi. Akibatnya, manusia terbiasa menjawab cepat, tetapi tidak terbiasa memahami pikirannya sendiri. “Padahal, masa depan pendidikan seharusnya adalah melatih kesadaran,” demikian salah satu pesan utama yang disampaikan Rizal dalam forum tersebut.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Rizal memperkenalkan konsep “Saklar Kognitif”, yakni kemampuan manusia untuk mengamati pikirannya sendiri atau metakognisi. Konsep itu dijelaskan melalui tiga tahap.

Pertama, Interrupt (menghentikan respons otomatis). Kedua, Observe (mengamati proses berpikir sendiri). Ketiga, Reconstruct (memperbarui cara berpikir dan bertindak secara sadar). Dalam forum tersebut, konsep itu tidak diposisikan sekadar sebagai metode belajar, melainkan sebagai fondasi kesadaran manusia.

Ngkaji Pendidikan GSM Sebut Pendidikan Kehilangan Fondasi Kemanusiaan

Bagi banyak peserta, forum tersebut terasa sangat personal. “Ngkaji Pendidikan adalah kompas pendidikan bagi kami para guru Indonesia,” ungkap Rivai, seorang guru muda dari Yogyakarta.

Aji, seorang profesional yang turut hadir dalam forum tersebut, menyebut Ngkaji Pendidikan sebagai ruang yang langka dan unik, yang sulit ditemukan saat ini. Menurutnya, forum ini bukan sekadar tempat transfer materi, tetapi juga transfer energi, makna, dan harapan baru bagi siapa pun yang hadir di dalamnya.

Ia menilai Ngkaji Pendidikan mampu membangun imajinasi konstruktif. Peserta tidak hanya memahami persoalan pendidikan secara intelektual, tetapi juga menemukan makna terdalam melalui pengalaman batinnya masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengakui telah memberikan gaji tambahan kepada staf khusus menteri (SKM) melalui uang pribadi sebesar Rp15 juta-Rp20 juta.

Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) bertanya soal gaji tambahan kepada lima SKM mulai dari Jurist Tan, Dei Sudarmo hingga Fiona Handayani secara rutin setiap bulan.

Kemudian, Nadiem menjelaskan bahwa gaji tambahan itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup para SKM. Pasalnya, menurut Nadiem, SKM ini tidak memiliki honor tambahan seperti pejabat struktural.

Di samping itu, SKM juga disebut Nadiem telah mengalami penurunan penghasilan sebanyak 80% ketika bergabung di Kemendikbud Ristek.

"Itupun mereka dengan tambahan yang saya berikan dari kantong pribadi saya, mereka masih mengalami penurunan gaji sampai dengan 40%. Dan mereka masih rela untuk bergabung untuk misi pendidikan Indonesia," ujar Nadiem di persidangan, Senin (11/5/2026).

Adapun, Nadiem tidak ingat secara spesifik soal besaran tambahan gaji SKM secara mendetail. Dia hanya menyatakan bahwa gaji tersebut berada di kisaran Rp15 juta-Rp20 juta.

"Saya tidak ingat persisnya. Mungkin kisaran antara Rp15 sampai Rp20 juta per bulan untuk semua SKM kalau tidak salah," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim bersama dengan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan negara Rp2,1 triliun dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Adapun, total terdapat 25 pihak terdiri dari perorangan dan perusahaan yang memperkaya diri dalam perkara ini, salah satu pihak itu adalah Nadiem Makarim sebesar Rp809 miliar.

Namun, hal tersebut telah dibantah oleh Nadiem Makarim. Sebab, uang ratusan miliar itu merupakan angka dari hasil aksi korporasi antara Google dan Gojek yang tidak terkait dengan pengadaan Chromebook.

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya menghadirkan pendidikan bermutu untuk generasi emas berkarakter melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 bertema Pendidikan Bermutu untuk Generasi Emas Berkarakter.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mengajak seluruh kader PKS menjadi center of excellence atau pusat keunggulan dalam pendidikan dengan menanamkan ruh pendidikan sesuai amanat Pasal 31 Ayat 3 UUD NRI 1945, yakni pendidikan yang meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Kita ingin seluruh kader PKS bekerja dari apa yang bisa kita lakukan; rumah tangga kita benahi, lingkungan masyarakat kita warnai, dan kegiatan digital kita diisi hal-hal positif karena anak-anak kita lebih banyak menggunakan HP,” ujar Almuzzammil saat menjadi keynote speaker dan membuka acara, Sabtu (9/5/2026).

Almuzzammil menegaskan pendidikan tidak hanya terbatas pada sekolah formal, tetapi juga mencakup pendidikan nonformal dan informal. Almuzzammil juga mengapresiasi perjuangan Fraksi PKS DPR RI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru serta mengawal pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, PKS menyerahkan bantuan pendidikan secara simbolis kepada 24 pelajar dari tingkat TK hingga perguruan tinggi dan memberikan apresiasi secara simbolis kepada 24 guru inspiratif dari beberapa kota kabupaten yang hadir secara online maupun daring.

Lihat video: Duka Hardiknas, Siswa Meninggal Gegara Luka Akibat Kekecilan Ukuran Sepatu



“AlhamduliLlaah, acara Hardiknas dihadiri pengurus bidang pendidikan dan kesehatan serta guru-guru dari kota kabupaten se-Indonesia, secara hybrid. Secara simbolik, Presiden PKS memberikan batuan pendidikan untuk 24 siswa dan apresiasi guru inspiratif kepada 24 guru. Angka 24 merupakan angka simbolik Milad PKS ke 24. Dalam kegiatan ini, Presiden PKS juga memberikan biji sayur-sayuran untuk guru yang hadir offline sebagai bentuk peran serta PKS dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis keluarga,” jelas Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPP PKS Kurniasih.

PKS juga memberikan apresiasi kepada guru-guru inspiratif, mulai dari Penggerak Sekolah Adiwiyata di Kota Bogor, guru yang menempuh perjalanan 70 kilometer untuk mengajar, hingga penyintas banjir bandang di Aceh. Selain penyerahan bantuan, peringatan Hardiknas oleh PKS ini juga diisi dengan kegiatan talkshow Ngobrol Pendidikan (Ngopi) bersama Anggota Komisi E DPRD Jakarta Muhammad Hasan Abdullah dan Workshop Pendidikan bersama Kemendikdasmen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pembangunan Sekolah Rakyat di Cirebon terus dipercepat guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. PT Brantas Abipraya (Persero) mencatat progres fisik proyek telah mencapai 40,243 persen hingga awal Mei 2026.

Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana mengatakan realisasi proyek berada pada deviasi positif terhadap kurva S sebesar 12,865 persen. “Brantas Abipraya terus mengoptimalkan pelaksanaan proyek agar dapat selesai sesuai target dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Pelaksanaan pembangunan menghadapi tantangan teknis di lapangan, terutama akses jalan lingkungan yang sempit sehingga membatasi pergerakan kendaraan besar dan distribusi material konstruksi. Kondisi tersebut memengaruhi pengaturan lalu lintas proyek serta efisiensi pengiriman material.

“Meski demikian, Brantas Abipraya menerapkan berbagai strategi percepatan pembangunan untuk memastikan progres proyek tetap berjalan optimal,” kata Dian.

Perusahaan melakukan sejumlah langkah percepatan pekerjaan, antara lain penggunaan tulangan pelat berbasis wiremesh untuk meningkatkan efisiensi konstruksi, penambahan batching plant menjadi lima unit guna mendukung kebutuhan pengecoran, serta penerapan sistem kerja tiga shift agar pekerjaan berlangsung tanpa jeda.

Selain itu, spesifikasi jendela diubah dari tipe nako menjadi casement window guna mempercepat proses instalasi sekaligus meningkatkan kualitas bangunan.

Dian menegaskan percepatan pembangunan tetap menjaga standar mutu dan keselamatan kerja. “Ini menjadi upaya kami untuk memastikan proyek dapat selesai lebih cepat dengan tetap memenuhi standar terbaik,” ucap Dian.

Menurut Dian, pembangunan Sekolah Rakyat Cirebon menjadi salah satu proyek infrastruktur pendidikan yang dinilai penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Fasilitas pendidikan yang memadai diharapkan memperluas kesempatan belajar sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran masyarakat.

“Karena itu, kami menerapkan berbagai langkah strategis mulai dari optimalisasi metode konstruksi, penambahan fasilitas pendukung pekerjaan, hingga penerapan sistem kerja tiga shift agar progres proyek tetap terjaga. Kami optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Cirebon dapat selesai tepat waktu dengan kualitas terbaik,” lanjut Dian.

Ia menambahkan pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi kontribusi perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas belajar yang aman dan layak. “Brantas Abipraya akan terus menghadirkan infrastruktur berkualitas yang memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul,” kata Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memiliki sejumlah program terkait pendidikan, mulai dari Sekolah Rakyat hingga revitalisasi ribuan sekolah. Bagaimana kemudian efektivitas program-program Prabowo ini dalam mendongkrak kualitas pendidikan di Tanah Air?

Dalam beberapa kesempatan pidatonya, Prabowo memang kerap kali menyinggung ragam program terkait pendidikannya. Hal itu juga diungkapkan Prabowo saat melakukan inspeksi mendadak terhadap hasil pembaruan fasilitas pendidikan sekaligus meninjau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap pada akhir bulan lalu (29/4/2026).

Prabowo menargetkan renovasi lebih dari 100.000 sekolah per tahun guna mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah selesai diperbaiki paling lambat pada 2028.

Dalam kunjungan itu, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas sarana pendidikan merupakan bagian penting dari upaya membangun masa depan bangsa.

"Tahun ini sudah 70.000 [direnovasi], anggaran tahun lalu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah, tahun depan target saya lebih dari 100.000 sekolah," kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, pemerintah akan mempercepat perbaikan sekolah secara bertahap mengingat jumlah sekolah di Indonesia mencapai ratusan ribu unit.

"Saya berharap semua sekolah selesai 2028, kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah. Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun berarti kita masih punya 200.000 [sekolah]. Kalau 100.000 di 2027, 100.000 pada 2028 semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki," ujarnya.

Di forum internasional, yakni World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo pun menjelaskan bahwa sektor pendidikan sangat penting karena modal manusia menentukan pertumbuhan jangka panjang atau keuntungan jangka panjang.

"Pengembangan manusia, sumber daya manusia adalah kunci bagi negara yang makmur dan sukses. Kurangnya pendidikan adalah jalan menuju negara gagal. Tidak ada negara yang dapat berharap untuk stabil dan makmur jika rakyatnya buta huruf, jika rakyatnya tidak mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern," ujarnya awal tahun ini.

Dalam forum tersebut, Prabowo pun membeberkan program Sekolah Rakyat. Sekolah tersebut dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

“Jadi ini mungkin unik karena biasanya anak-anak dari kelas atas, anak-anak orang kaya, bersekolah di sekolah berasrama. Tetapi sekarang saya membangun sekolah berasrama untuk kaum sangat miskin," ujar Prabowo.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis dengan menyediakan akses pendidikan formal SD hingga SMA berkualitas, fasilitas asrama, makanan, pakaian, dan layanan kesehatan bagi anak-anak keluarga miskin atau miskin ekstrem. Tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat akhir bulan lalu.

Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 lokasi, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai 166 titik dengan jumlah siswa mendekati 16.000 orang.

Pemerintah terus mempercepat pengembangan Sekolah Rakyat dengan target menampung lebih dari 400.000 peserta didik pada 2028, seiring peningkatan kapasitas dan pembangunan fasilitas baru.

Upaya lainnya, pemerintah mengembangkan Panel Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah. Hingga akhir 2025, pemerintah telah mendistribusikan PID ke 288.000 sekolah. Tahun ini, rencananya akan menyalurkan lagi 1 juta unit PID.

Di tingkat perguruan tinggi, upaya pun dilakukan. Pemerintah misalnya berencana membangun 10 universitas baru dan sedang berdiskusi dan bernegosiasi dengan universitas-universitas terbaik di Eropa, Inggris Raya, dan Amerika Utara untuk menjalin kemitraan dan menghasilkan universitas di kampus dengan standar internasional.

Di sisi lain, tahun ini pemerintah menganggarkan untuk bidang pendidikan di APBN sebesar Rp769,1 triliun. Selain untuk Sekolah Rakyat hingga renovasi sekolah, di antara sasaran anggaran pendidikan itu yakni untuk program PIP dan KIP Kuliah, beasiswa, hingga kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik, bantuan operasional sekolah/PAUD/pendidikan tinggi.

Tantangan Mengadang

Pengamat pendidikan Ina Liem mengatakan pemerintah memang saat ini patut diapresiasi karena menunjukkan political will yang cukup besar untuk berinvestasi di sektor pendidikan, baik dari sisi infrastruktur sekolah, Sekolah Rakyat, digitalisasi, maupun rencana internasionalisasi perguruan tinggi.

"Ini menunjukkan pendidikan mulai dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan sekadar program sosial," katanya kepada Bisnis pada Rabu (6/5/2026).

Namun, yang menjadi pertanyaan menurutnya bukan hanya seberapa besar investasinya, akan tetapi bagaimana agar investasi tersebut tepat sasaran dan menyentuh akar masalah pendidikan Indonesia.

"Misalnya renovasi sekolah memang penting, karena masih banyak sekolah rusak dan timpang fasilitasnya. Tetapi kualitas pendidikan tidak otomatis naik hanya karena gedung baru. Faktor paling menentukan tetap kualitas guru, kepemimpinan sekolah, dan tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel," ujarnya.

Begitu juga dengan digitalisasi pendidikan. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar membagikan perangkat atau memasang layar di kelas. Sebab, jika akhirnya hanya dipakai menampilkan soal pilihan ganda, itu bukan transformasi pendidikan.

"Digitalisasi seharusnya memperkuat tata kelola, transparansi, kualitas pembelajaran, akses guru terhadap pelatihan, serta pengambilan kebijakan berbasis data," katanya.

Untuk Sekolah Rakyat, dia menilai program tersebut menjadi ide yang baik, terutama untuk kelompok miskin ekstrem yang memang membutuhkan intervensi lebih intensif dan terstruktur. Akan tetapi, tantangannya adalah skalabilitas dan keberlanjutan.

Dia berharap agar jangan sampai kualitas sekolah bagus di awal karena proyek prioritas, tetapi sulit dipertahankan dalam jangka panjang ketika diperluas secara nasional.

Di tingkat perguruan tinggi, langkah kerja sama internasional menurutnya menjadi upaya positif dari pemerintah. Akan tetapi, perlu juga hati-hati agar tidak terjebak pada pembangunan simbolik atau gengsi internasional semata.

"Tantangan terbesar pendidikan tinggi Indonesia justru bagaimana menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, inovatif, adaptif terhadap AI [kecerdasan buatan/artificial intelligence] dan perubahan industri, serta mampu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari kerja," ujarnya.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi pemerintah di sektor pendidikan saat ini bukan soal ide atau program, akan tetapi eksekusi dan tata kelola.

Indonesia menurutnya sudah terlalu sering berganti kebijakan sebelum kebijakan sebelumnya matang dievaluasi. Akibatnya pendidikan menjadi sangat politis dan jangka pendek.

Selain itu, ketimpangan antar daerah juga masih sangat besar. Ada sekolah yang sudah bicara AI dan coding. Akan tetapi, di daerah lain masih kesulitan guru, internet, bahkan ruang kelas layak. Karena itu kebijakan pendidikan harus berbasis data dan kebutuhan masing-masing daerah.

"Jadi secara arah, investasi pendidikan saat ini cukup ambisius dan patut diapresiasi. Tetapi keberhasilannya nanti akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keberanian membereskan kebocoran anggaran, konsistensi kebijakan jangka panjang, dan kemampuan pemerintah membangun sistem yang meritokratis, bukan sekadar proyek populis," jelasnya.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas juga mengatakan bahwa ambisi dalam mendongkrak kualitas pendidikan di Tanah Air harus diiringi dengan anggaran yang besar.

Dia menyoroti salah satu program yakni Sekolah Rakyat yang menurutnya lebih baik diintegrasikan dengan sekolah reguler. Kelompok masyarakat miskin ekstrem harusnya tetap bersekolah di sekolah reguler. Asramanya saja yang kemudian difasilitasi Kementerian Sosial.

"Kalau sekolahnya diintegrasikan ke sekolah reguler, lalu pembinaan karakter tetap di Kementerian Sosial, baru mereka punya kepercayaan diri dan relasi yang luas dengan sesamanya," katanya.

Di samping itu, untuk perguruan tinggi, menurutnya dibandingkan mendirikan 10 universitas baru, lebih baik mengoptimalkan universitas-universitas yang ada. Sebab, jumlah universitas yang ada di Indonesia saat ini sudah terlalu banyak.

"Jadi daripada mendirikan universitas baru lebih baik memperbaiki kualitas pendidikannya," ujarnya.

Daftar Program Prioritas Pendidikan Presiden Prabowo Subianto:

1. Renovasi 100.000 Sekolah per Tahun
Target 288.000 sekolah direnovasi sampai 2028. Pada 2026 sudah 70.000 sekolah direnovasi.

2. Program Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 lokasi, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai 166 titik dengan jumlah siswa mendekati 16.000 orang. Targetnya menampung lebih dari 400.000 peserta didik pada 2028.

3. Transformasi Digital Pendidikan
Pengembangan Panel Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah. Hingga akhir 2025, PID telah terdistribusi ke 288.000 sekolah. Tahun ini, rencananya akan menyalurkan lagi 1 juta unit PID.

4. SMA Garuda
Targetnya dibangun 20 SMA Garuda. Sasarannya di tiap provinsi dibentuk 20 SMA Garuda atau hadir SMA Taruna Nusantara sebagai sekolah unggulan.

5. Insentif Guru Honorer
Presiden Prabowo Subianto menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 per bulan pada 2026, naik dari sebelumnya Rp300.000.

6. Pembentukan 10 Universitas Baru
Berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan bidang STEM. Kualitas universitas berstandar internasional, bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di Eropa, Inggris Raya, dan Amerika Utara.

Sumber: diolah dari pidato Presiden Prabowo, informasi Kantor Staf Presiden, dan Badan Komunikasi Pemerintah.

JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pendidikan berkualitas di Indonesia. Di hadapan ribuan wisudawan Universitas Trisakti, dia menekankan bahwa gelar sarjana merupakan amanah intelektual yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dia menuturkan bahwa gelar akademik tidak boleh dimaknai sekadar sebagai simbol pencapaian pribadi. Menurut dia, gelar tersebut merupakan bentuk kontrak sosial yang menuntut kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

“Untuk para wisudawan dan wisudawati, gelar yang kalian dapat bukan sekadar tinta di atas ijazah. Gelar itu adalah kontrak sosial antara kalian dengan kemanusiaan,” kata Anwar Hafid di Jakarta Convention Center, Selasa (5/5/2026).

Pernyataan itu mempertegas konsistensi kepemimpinan dia dalam menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan. Menurut dia pendidikan bukan sekadar upaya meraih titel akademik, melainkan proses membentuk manusia yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat.

Mantan Bupati Morowali dua periode ini mengingatkan para alumni Trisakti agar tidak terjebak pada kebanggaan simbolik sebagai lulusan kampus ternama. Menurutnya, kebanggaan sejati terletak pada sejauh mana ilmu yang dimiliki mampu memberi manfaat nyata.

“Jangan pernah bangga kalian lulus dari universitas ternama ini. Berbanggalah jika kalian menjadi alasan seseorang kembali bahagia, kembali sembuh, atau sebuah kebijakan menjadi lebih adil karena buah pikiran kalian,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dunia tidak akan menilai seseorang dari cepat atau lambatnya menyelesaikan pendidikan. Penilaian utama, kata dia, terletak pada dampak yang berhasil diciptakan bagi kehidupan sosial. “Dunia tidak akan bertanya berapa lama kalian kuliah, tetapi akan menagih apa yang bisa kalian berikan untuk mereka yang terpinggirkan,” katanya.

Dia juga mengajak para wisudawan untuk meneladani sejarah Universitas Trisakti sebagai simbol perjuangan reformasi Indonesia. Semangat perubahan yang diwariskan kampus, menurut dia, harus terus hidup dalam setiap langkah para alumninya.

“Berdiri di bawah panji Trisakti ini, saya tidak hanya melihat barisan toga yang rapi. Saya melihat masa depan Indonesia yang sedang mekar,” ungkapnya.

“Di sinilah, di tanah para pahlawan reformasi, anak-anak kita ditempa seperti baja yang tak termakan zaman,” pungkasnya.

Komitmen Anwar Hafid mendorong kemajuan pendidikan tercermin melalui realisasi Program Berani Cerdas yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan masyarakat. Program itu memberikan beasiswa bagi pelajar SMA, sederajat, hingga SLB di Sulawesi Tengah.

Lanjutnya, program tersebut akan diperluas hingga jenjang Magister (S2) dan Doktoral (S3). Hingga kini, sebanyak 19.000 siswa tercatat telah menerima manfaat dari program pendidikan tersebut.

Artono

Mahasiswa Program Doktoral Manajemen Pendidikan

Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor

DUNIA pendidikan kita hari ini sedang berada dalam paradoks yang ganjil. Di satu sisi, teknologi digital menjanjikan efisiensi dan kecepan yang luar biasa. Papan tulis kayu (white board) telah berganti menjadi Google Classroom, dan pengumpulan tugas kini hanya berjarak satu ketukan dari jari-jari via WhatsApp.

Namun, di balik kecepatan yang diagung-agungkan itu, sebuah ancaman sunyi dan senyap sedang mengintai, yaitu runtuhnya kedalaman pemahaman murid. Kita sedang menyaksikan lahirnya budaya "asal kumpul", tidak lewat dateline dimana substansi ilmu seringkali dikorbankan demi mengejar notifikasi centrang biru dua kali.

Dahulu, mengerjakan tugas adalah sebuah ritual intelektual. Ada proses membaca buku di perpustakaan, merangkum dengan tangan, dan mengetik sehingga bergulat dengan logika kalimat. Kini, ritual itu telah tereduksi menjadi proses teknis copy-paste atau, yang lebih canggih, meminjam otak buatan melalui Generative AI.

Fenomena ini bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar. Berdasarkan survei Digital Education Council 2024, sebanyak 86% murid/mahasiswa global menyatakan telah menggunakan AI untuk keperluan studi. Higher Education Policy Institute (HEPI) UK (2025), survei terhadap 1.041 mahasiswa di Inggris menunjukkan melaporkan bahwa 92% mahasiswa telah menggunakan AI, dan 88% memanfaatkannya dalam tugas akademik.

Kecepatan yang Menipu

Masalah nyata yang dihadapi bukan lagi soal akses informasi, melainkan integritas proses belajar. Dengan bantuan AI, seorang murid bisa menghasilkan esai sejarah sepanjang tiga halaman tanpa benar-benar membaca satu pun bab di buku paketnya.

Bagi mereka, tujuan utama sekolah bukan lagi untuk paham, melainkan untuk selesai. Indikator keberhasilan pendidikan secara perlahan bergeser dari "apa yang masuk ke kepala" menjadi "apa yang masuk ke server guru".

Contoh konkretnya sering ditemui dalam tugas-tugas analisis. Seorang guru memberikan tugas untuk menganalisis dampak perubahan iklim. Dalam lima menit, murid mengirimkan jawaban yang bahasanya sangat tertata, akademis, bahkan menggunakan istilah-istilah yang mungkin belum pernah diajarkan di kelas.

Namun, ketika murid tersebut ditanya secara lisan mengenai poin-poin yang ia tulis, ia sering kali terbata-bata atau bahkan tidak mengerti arti dari kata-kata yang ia "kumpulkan" sendiri. Inilah yang disebut sebagai "Kiamat Pemahaman" dalam tulisan ini yaitu sebuah kondisi di mana teks hadir secara digital, tetapi pemahamananya sangat minim.

Mata Rantai yang Putus: Beban Administrasi Guru

Celah (gap) terbesar dalam digitalisasi ini terletak pada interaksi antara guru dan murid. Teknologi memang mempercepat proses pengumpulan, tetapi ia gagal mempercepat kapasitas otak manusia untuk memberikan umpan balik (feedback) yang berkualitas.

Di banyak sekolah, seorang guru bisa memegang lebih dari sepuluh kelas dengan total ratusan murid. Setiap hari, ponsel mereka dibanjiri ratusan notifikasi tugas masuk.Terlebih jika sudah mendekati date line dalam pengumpulan tugas tersebut. Akibatnya terjadi beban administrasi digital yang masif.

Bayangkan seorang guru yang memegang ratusan murid dari sepuluh kelas berbeda. Setiap hari, ponselnya dibanjiri ratusan notifikasi tugas. Karena kejaran target sistem rapor digital, guru seringkali hanya sempat melihat siapa yang mengumpul dan siapa yang tidak.

Tugas yang masuk hanya diberi skor angka misalnya 80 atau 90 tanpa satu pun catatan perbaikan atau apresiasi terhadap alur berpikir murid. Tanpa feedback, proses pendidikan kehilangan ruhnya.

Murid merasa bahwa kualitas jawaban mereka tidak penting selama mereka tidak terlambat mengumpul. Gap antara "tugas yang terkirim" dan "ilmu yang terserap" pun semakin lebar karena tidak ada dialog edukatif yang terjadi di ruang digital tersebut.

Solusi: Menggeser Paradigma "Centang Biru"

Kita tidak bisa memusuhi teknologi, namun kita bisa mengubah cara kita memvalidasi pengetahuan. Untuk menyelamatkan generasi dari pendangkalan berpikir, diperlukan langkahlangkah solutif yang konkret.

Pertama, Redesain Bentuk Tugas. Guru harus mulai meninggalkan tugas yang jawabannya bisa ditemukan dengan mudah di mesin pencari. Tugas harus bersifat kontekstual dan personal. Alih-alih bertanya "Apa itu demokrasi?", lebih baik bertanya "Bagaimana praktik demokrasi di lingkungan RT-mu?". Jawaban berbasis realitas lokal jauh lebih sulit dipalsukan oleh AI.

Kedua, Kembalikan Ujian Lisan atau Refleksi Langsung. Di tengah banjirnya tugas digital, verifikasi manual menjadi sangat mahal harganya. Guru perlu meluangkan waktu untuk sesi tanya jawab singkat guna memastikan bahwa apa yang tertulis di layar memang berasal dari pemikiran murid.

Di era digital, file terkirim dan pesan terbaca sering dianggap keberhasilan, padahal belum tentu menunjukkan pemahaman. Kehadiran ChatGPT dan AI lain bermanfaat jika digunakan bijak, tetapi berbahaya jika hanya menjadi jalan pintas tanpa proses berpikir.

Di sisi lain, beban administrasi guru membuat penilaian sering berfokus pada kuantitas, bukan kualitas. Jika terus terjadi, sekolah dapat melahirkan generasi yang rajin mengumpulkan tugas tetapi lemah memahami masalah nyata. Karena itu, pendidikan harus kembali menempatkan pemahaman, karakter, dan berpikir kritis sebagai tujuan utama, sementara teknologi hanya menjadi alat bantu, bukan pengganti nalar manusia.

Ketiga, Kualitas di atas Kuantitas. Kurikulum pendidikan kita perlu melonggarkan beban materi agar guru memiliki ruang bernapas untuk memberikan umpan balik yang mendalam. Satu tugas yang dikomentari secara kritis jauh lebih mendidik daripada 10 tugas yang hanya dinilai dengan angka tanpa makna.

Digitalisasi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat kapasitas manusia, bukan untuk menggantikan proses berpikirnya. Kita harus berhenti merayakan statistik "100% murid sudah mengumpulkan tugas" jika kenyataannya sebagian besar dari mereka hanya melakukan "jasa titip" jawaban dari internet. Pendidikan adalah tentang menyalakan api rasa ingin tahu, bukan sekadar mengisi kotak sampah digital dengan file-file tanpa pemahaman.

Bisnis.com, JAKARTA - Pendidikan masih menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Pemerintah sendiri telah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis dalam pembangunan nasional, yang tercermin dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin ke-4 yang menekankan pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan.

Sejalan dengan arah tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga prasejahtera. HinggaMei 2026, PNM telah menyalurkan beasiswa pendidikan kepada lebih dari 4.058 anak nasabah, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Tidak hanya itu, PNM juga menghadirkan program Ruang Pintar sebagai sarana belajar alternatif bagi anak-anak nasabah dan masyarakat sekitar. Program ini menyasar anakusia sekolah dasar hingga menengah, dengan pendektan pembelajaran yang interaktif dan inklusif. Hingga saat ini, sebanyak 160 Ruang Pintar telah hadir di berbagai wilayah Indonesia , menjangkau 6.017 peserta didik.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PNM dalam mendukung peningkatan literasi dan kualitas pendidikan. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menjadi pengingat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menghadirkan pendidikan yang merata.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa akses terhadap pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak, termasuk anak-anak dari keluarga prasejahtera yang menjadi bagian dari ekosistem PNM. “Kami percaya bahwa pendidikan adalah jalan penting untuk membuka peluang dan masa depan yang lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak nasabah tidak hanya tumbuh dalam lingkungan yang berdaya secara ekonomi, tetapi juga memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, kami berkomitmen untuk terus memperluas dukungan melalui program beasiswa dan penguatan Ruang Pintar PNM agar semakin banyak anak Indonesia yang dapat belajar dan bermimpi lebih tinggi,” ujar Dodot.

PNM berkomitmen untuk memberikan akses belajar bagi anak-anak Indonesia agar bisa terus sekolah dan meraih cita-cita. Dukungan sederhana yang dihadirkan menjadi langkahnyata untuk memastikan pendidikan bisa dijangkau oleh lebih banyak keluarga.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Bisnis.com, JAKARTA - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati pada setiap tanggal 2 Mei.

Peringatan Hardiknas merupakan momen istimewa bagi seluruh insan pendidikan untuk mengapresiasi jasa para pejuang pendidikan serta meningkatkan semangat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

2 Mei dipilih sebagai Hari Pendidikan Nasional bertepatan dengan tanggal lahir tokoh penting kemajuan pendidikan Indonesia, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau yang lebih dikenal Ki Hajar Dewantara.

Ki Hajar Dewantara dikenal karena memperjuangkan hak-hak pendidikan bagi semua kalangan, termasuk anak-anak kaum pribumi saat Indonesia masih di bawah kolonial Belanda.

Berkat jasanya, pemerintah menetapkan peringatan Hari Pendidikan Nasional setiap 2 Mei melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 1961 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur.

Ada beberapa titik penting dalam sejarah Hari Pendidikan Nasional. Yang pertama adalah Konferensi Besar Budi Utomo (1928). Gerakan pendidikan modern di Indonesia mulai terorganisir dengan baik dengan didirikannya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908.

Pada tahun 1928, Budi Utomo mengadakan Konferensi Besar di Yogyakarta, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasionalis terkemuka. Konferensi ini menekankan pentingnya pendidikan bagi pembangunan bangsa dan memperkuat kesadaran akan perlunya Hari Pendidikan Nasional.

Hari Pendidikan Nasional Pertama (1948). Setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia pertama kali menetapkan tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional pada tahun 1948.

Penetapan ini dilakukan dalam rangka menghormati pendidikan dan peran pentingnya dalam pembangunan bangsa. Pada awalnya, Hari Pendidikan Nasional dirayakan setiap tanggal 28 Juli, yang merupakan ulang tahun pendiri Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara.

Namun, pada tahun 1959, tanggal tersebut diubah menjadi 2 Mei, bertepatan dengan hari berdirinya Badan Pendidikan Nasional (BPN) pada tahun 1948.