Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Head of Social Security and License Wilmar Group, M Syafei telah divonis 6 tahun penjara dalam kasus tindak pidana suap dalam perkara vonis lepas hakim terkait kasus CPO korporasi.

Ketua Majelis Hakim, Effendi menilai Syafei telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu memberi suap dalam perkara tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada Syafei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun," ujar Efendi saat di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kemudian, Syafei juga diwajibkan untuk membayar denda Rp300 juta. Namun, apabila Syafei tidak bisa membayar uang dends tersebut maka bakal diganti dengan hukuman penjara 100 hari.

Selain itu, Effendi menyatakan Syafei tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, Syafei bisa membuktikan asal usul hartanya dan tidak menerima uang suap terkait perkara ini.

"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah dalam tindak pidana pencucian uang [TPPU]," pungkasnya.

Adapun, hukuman ini lebih rendah dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Syafei dihukum 15 tahun penjara, denda Rp 600 dan membayar yang pengganti Rp9,3 miliar subsider 5 tahun kurungan.

Sekadar informasi, M Syafei telah didakwa memberikan suap Rp 40 miliar untuk vonis lepas perkara korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya.

Terdakwa itu yakni advokat Ariyanto, Juanedi Saibih dan Marcella Santoso. Adapun, suap itu diberikan kepada majelis hakim yang mengurus sidang kasus CPO korporasi yakni Hakim Djuyamto Cs.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Tinggi Jakarta menambah hukuman hakim non-aktif Djuyamto menjadi 12 tahun dalam perkara suap vonis lepas perkara crude palm oil (CPO).

Putusan ini diketok pada Senin (2/1/2026). Vonis di tingkat banding ini dipimpin oleh ketua majelis banding Albertina Ho. Dia didampingi oleh dua anggota yakni Budi Susilo dan Bragung Iswanto.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 denda sejumlah Rp500 juta," ujar hakim.

Selain pidana badan, majelis hakim tetap menghukum Djuyamto membayar uang pengganti Rp 9,2 miliar dengan subsider lima tahun penjara apabila tidak dibayar.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.211.864.000," tutur hakim.

Adapun, hakim banding juga telah membacakan putusan untuk eks hakim lainnya yakni Agam Syarief Baharuddin dan Ali Muhtarom. Albertina Ho Cs menetapkan hukuman yang sama dengan vonis pengadilan pada tingkat pertama yakni 11 tahun penjara, denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp6,4 miliar.

Sekadar informasi, Djuyamto Cs divonis di pengadilan tingkat pertama atau PN Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (3/12/2025). Perinciannya, Djuyamto divonis 11 tahun penjara, denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp9,2 miliar.

Sementara itu, Agam dan Ali divonis yang sama oleh hakim PN Tipikor dengan 11 tahun kurungan penjara, denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp6,4 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut eks Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta 15 tahun penjara dalam kasus dugaan suap vonis lepas perkara crude palm oil (CPO) korporasi.

Jaksa menilai bahwa Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap secara bersama-sama dalam perkara itu.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arif Nuryanta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun," ujar Arif di PN Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).

Arif juga diminta untuk membayar denda Rp500 juta dalam perkara ini. Selain pidana badan, Arif juga dituntut untuk membayar uang pengganti Rp15,7 miliar.

Namun, apabila Arif tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun pidana.

"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa yang pengganti sebesar Rp 15,7 miliar," imbuhnya.

Sekadar informasi, kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin oleh Djuyamto memberikan vonis lepas terhadap tiga grup korporasi yang terjerat dalam kasus korupsi ekspor CPO. Tiga grup atau korporasi tersebut, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

Adapun, uang suap tersebut diberikan oleh Advokat Ariyanto, Junaedi Saibih, dan Marcella Santoso serta M Syafei selaku perwakilan dari Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Pada intinya, vonis lepas atau onslag itu telah menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar ketiga grup korporasi dibebankan denda dan uang pengganti sekitar Rp17,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Tiga hakim yang menjatuhkan vonis lepas (ontslag) terhadap kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun 2022 masing-masing dituntut pidana 12 tahun penjara.

Ketiga hakim tersebut, yakni hakim ketua Djuyamto bersama dengan para hakim anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarief Baharuddin.

"Kami menuntut agar para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama," kata jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Syamsul Bahri Siregar dikutip dari Antara, Selasa (29/10/2025).

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut agar ketiga terdakwa dijatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Tak hanya itu, ketiga hakim juga dituntut agar dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dengan memperhitungkan aset terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dalam penyidikan sebagaimana pembayaran uang pengganti berupa bangunan dan tanah.

Secara perinci, Djuyamto dituntut untuk membayar uang pengganti senilai Rp9,5 miliar serta Ali dan Agam masing-masing Rp6,2 miliar, dengan masing-masing subsider 5 tahun penjara.

Dengan demikian, JPU menuntut agar ketiga terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum melayangkan tuntutan, JPU mempertimbangkan perbuatan ketiga terdakwa yang tidak mendukung program rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), telah mencederai kepercayaan masyarakat khususnya terhadap institusi lembaga peradilan yudikatif, serta telah menikmati hasil tindak pidana, sebagai hal memberatkan.

"Sementara hal meringankan yang dipertimbangkan, yakni para terdakwa belum pernah dihukum serta bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya," ungkap JPU.

Dalam perkara tersebut, tiga hakim didakwa menerima suap secara total Rp21,9 miliar. Disebutkan bahwa uang diterima para hakim sebanyak dua kali.

Pertama, diterima oleh Djuyamto sebesar Rp1,7 miliar serta Agam dan Ali masing-masing Rp1,1 miliar. Kedua, diterima oleh Djuyamto senilai Rp7,8 miliar serta Agam dan Ali masing-masing Rp5,1 miliar.

Uang suap diduga diterima bersama-sama dengan mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta dan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

Secara total, uang yang diterima para hakim bersama Arif dan Wahyu sebesar 2,5 juta dolar AS atau Rp40 miliar.

Suap diduga diterima dari Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Syafei selaku advokat atau pihak yang mewakili kepentingan terdakwa korporasi pada kasus CPO, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Atas perbuatannya, ketiga hakim didakwa melanggar Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 12 huruf c atau Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.