Bisnis.com, SURABAYA – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyatakan akan menegakkan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.

Kepala Satgas Pangan Polda Jatim Kombes Pol. Roy HM Sihombing menyatakan pihaknya telah menyebarluaskan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 285/TS.02.02/K/2026 tertanggal 9 Juni 2026 itu kepada segenap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di tingkat Polres atau Polresta wilayah setempat.

Namun, ia mengakui unit operasional kepolisian terkait yang tersebar di masing-masing daerah tersebut secara serta-merta belum melakukan penegakan HAP telur di tingkat produsen dengan optimal.

"Mungkin jajaran kami ada yang cepat, ada yang tidak dalam menindaklanjuti itu (HAP Bapanas terkait telur). Yang jelas, saya sudah ingatkan kembali ke para jajaran saya, para Kasatreskrim untuk segera memonitor dan menindaklanjuti surat yang sudah dibuat oleh Kepala Bapanas tersebut," beber Roy di Surabaya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Ia juga menjelaskan Satgas Pangan Polda Jatim bersama dengan Pemprov Jatim berencana untuk mengumpulkan para pedagang perantara (middleman) guna mendalami penyebab gejolak terhadap harga beli komoditas protein hewani tersebut yang dirasa semakin mencekik produsen di tingkat hulu.

Selain itu, Roy juga meminta kepada para peternak untuk dapat pro aktif melaporkan pihak-pihak yang diduga melakukan praktik-praktik permainan harga telur di luar aturan yang telah diterbitkan pemerintah.

"Kalau ada dugaan permainan, kami juga meminta bantuan para peternak sekalian untuk diinformasikan kepada kami. Mungkin ada para pengusaha yang tidak benar, dan hendak melakukan monopoli atau melakukan perbuatan curang, tolong diinformasikan kepada kami, dan bila terbukti kami akan lakukan penindakan secara tegas mengacu pada Undang-Undang pangan atau Undang-Undang peternakan, Undang-Undang perlindungan konsumen, dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Roy mengatakan Satgas Pangan Polda Jatim juga telah berkomunikasi secara intensif dengan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim di bawah komando Kombes Pol. Bimo Ariyanto guna menekan liarnya informasi pergerakan harga telur di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) para peternak rakyat.

Seperti diketahui, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir secara dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang.

Para peternak mengeluhkan keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

Satgas Pangan Polda Jatim juga telah membuka layanan saluran siaga atau hotline yang akan menampung setiap laporan mengenai fenomena tak wajar, seperti ketidaksesuaian harga beli hingga dugaan praktik kejahatan niaga, terhadap bahan pangan di lapangan.

Aduan tersebut dapat dikirimkan lewat pesan singkat ke nomor 0813 3000 5267.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bahwa harga daging sapi di tingkat konsumen yang beredar di pasaran saat ini masih berada dalam koridor Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul maraknya informasi mengenai kenaikan harga komoditas protein hewani itu di sejumlah daerah.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengklarifikasi bahwa informasi mengenai harga daging sapi yang disebut-sebut melampaui HAP umumnya merujuk pada daging sapi kualitas super. Jenis daging ini merupakan daging tanpa lemak atau yang kerap disebut sebagai daging polosan.

"Kabar mengenai harga daging sapi di beberapa pasar yang disebut melampaui HAP di tingkat konsumen, itu adalah jenis daging sapi kualitas super," ujar Ketut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ketut menjelaskan bahwa ketentuan HAP yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 mengacu pada daging sapi kualitas standar. Jenis daging yang dimaksud adalah bagian paha belakang segar yang masih memiliki sedikit tempelan lemak, bukan daging tanpa lemak. Dalam regulasi tersebut, HAP di tingkat konsumen untuk daging sapi ditetapkan dalam rentang Rp105.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Rinciannya, paha belakang segar maksimal Rp140.000 per kg, paha depan segar Rp130.000 per kg, dan paha depan beku Rp105.000 per kg.

"Jadi yang Rp160.000 per kg itu adalah daging kualitas super. Itu tidak kami atur. Yang pemerintah atur adalah harga daging sapi yang standar, yaitu paha belakang yang masih sedikit ada lemaknya. Maksimal harganya Rp140.000," tegasnya.

Lebih lanjut, Ketut menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Pangan di daerah untuk aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan kualitas daging sapi beserta rentang harganya. Pemerintah, menurutnya, akan terus memperketat pengawasan di seluruh lini pasar guna mengendalikan fluktuasi harga pangan, terutama memasuki periode krusial menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Pengawasan digencarkan karena minggu ini adalah minggu yang sangat krusial. Puncak kenaikan permintaan diprediksi terjadi mulai besok hingga Rabu depan," tuturnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga minggu pertama Maret 2026 mencatat adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) daging sapi di 90 kabupaten/kota. Namun, setelah dilakukan pendalaman, mayoritas harga masih berada dalam koridor HAP. Dari jumlah tersebut, 32 daerah tercatat berada di atas HAP, sementara 58 daerah lainnya masih di bawah HAP.

"Setelah kita bedah kembali, daerah yang di atas harga itu bisa kita kendalikan," imbuh Ketut.

Sementara itu, Kaposko Satgas Pangan Polri, Brigjen Polisi Zain Dwi Nugroho, mengungkapkan bahwa secara nasional, jumlah provinsi yang mengalami kenaikan IPH mulai menunjukkan tren penurunan. Dibandingkan minggu keempat Februari 2026, jumlah provinsi dengan IPH tinggi turun dari 26 provinsi menjadi 23 provinsi pada minggu pertama Maret 2026.