IDXChannel - Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pada awal pekan ini, Senin (22/6/2026) masih stabil. Baik produk BBM yang dijual oleh Pertamina, Shell, Vivo Energy, dan BP belum mengalami pergerakan harga sejak penyesuaian terakhir.

Diketahui Pertamina telah melakukan penyesuaian harga sejak 10 Juni 2026. Kenaikan tercatat pada sejumlah produk, yakni Pertamax naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Kemudian Pertamax Green naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara itu untuk produk Pertamina lainnya masih dalam harga yang sama. Pertamax Turbo masih di level Rp20.760 per liter sejak penyesuaian harga di awal bulan. Dexlite juga masih di Rp23.000 per liter. Pertamina Dex masih dibandrol Rp24.800 per liter.

Pertamina juga memastikan jenis BBM subsidi tidak mengalami perubahan harga. Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap di angka Rp6.800 per liter.

Untuk SPBU swasta seperti Shell, menetapkan harga Shell V-Power Diesel sebesar Rp24.490 per liter per 1 Juni 2026. Sementara itu, Vivo Energy menaikkan harga Diesel Primus menjadi Rp30.890 per liter per awal bulan. Adapun harga Revvo 92 tidak mengalami perubahan dan tetap dijual Rp12.390 per liter.

SPBU BP memberlakukan penyesuaian harga untuk sejumlah produknya beberapa waktu lalu. BBM BP 92 kini dipasarkan seharga Rp16.670 per liter, sedangkan BP Ultimate Diesel dibanderol Rp25.060 per liter.

Berikut adalah daftar harga BBM penyesuaian harga terbaru:

Pertamina
- Pertalite (subsidi): Rp10.000 per liter
- Biosolar (subsidi): Rp6.800 per liter
- Pertamax: Rp16.250 per liter
- Pertamax Turbo: Rp20.760 per liter
- Pertamax Green: Rp17.000 per liter
- Dexlite: Rp23.000 per liter
- Pertamina Dex: Rp24.800 per liter

Shell
- V-Power Diesel: Rp24.490 per liter

Vivo Energy
- Revvo 92: Rp12.390 per liter
- Diesel Primus: Rp30.890 per liter

BP
- BP 92: Rp16.670 per liter
- BP Ultimate Diesel: Rp25.060 per liter.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta: PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai 10 Juni 2026.

Kenaikan terutama terjadi pada produk Pertamax dan Pertamax Green 95, sementara harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap dipertahankan.

Berdasarkan daftar harga terbaru, Pertamax (RON 92) kini dibanderol Rp16.250 per liter atau naik Rp3.950 per liter dibandingkan harga sebelumnya. Sementara itu, Pertamax Green 95 (RON 95) mengalami kenaikan Rp4.100 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Di sisi lain, Pertamax Turbo (RON 98) tetap dijual Rp20.750 per liter. Harga produk diesel nonsubsidi juga tidak berubah, dengan Dexlite (CN 51) dipatok Rp23.000 per liter dan Pertamina Dex (CN 53) sebesar Rp24.800 per liter.

Untuk BBM bersubsidi, pemerintah dan Pertamina masih mempertahankan harga Pertalite di level Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Perbedaan Kondisi Geografis

Meski harga acuan Pertamax secara nasional berada di kisaran Rp16.250 per liter, tarif jual BBM tersebut berbeda di sejumlah daerah. Perbedaan harga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari biaya distribusi, kondisi geografis hingga ketentuan perpajakan yang berlaku di masing-masing wilayah.

Berdasarkan daftar harga terbaru Pertamina, Pertamax dengan harga tertinggi tercatat mencapai Rp17.000 per liter. Tarif tersebut berlaku di Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Sebaliknya, harga Pertamax paling murah ditemukan di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Sabang, Aceh, yakni Rp15.250 per liter. Sementara FTZ Batam menempati posisi berikutnya dengan harga Rp15.500 per liter.

Adapun wilayah Jawa dan Bali masih menikmati harga Pertamax yang relatif seragam, yakni Rp16.250 per liter. Harga tersebut berlaku di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Bali.

Jika dibandingkan secara nasional, selisih harga Pertamax tertinggi dan terendah mencapai Rp1.750 per liter. Kondisi ini membuat konsumen di sejumlah wilayah harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan BBM dengan oktan 92 tersebut.

Perbedaan harga juga terlihat pada kawasan FTZ seperti Sabang dan Batam yang memperoleh perlakuan fiskal khusus. Kebijakan tersebut membuat harga BBM di kedua wilayah tersebut lebih rendah dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.

(SAW)

PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6). Berikut alasan Pertamina menaikkan harga Pertamax.

Berdasarkan keterangan persnya pada Selasa (9/6), PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni.

Selain itu harga BBM Pertamax Green (RON 95) juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Robert.

Roberth juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," kata Robert.

Adapun untuk harga Pertamax Turbo tidak mengalami kenaikan atau tetap dibanderol Rp 20.750 per liter. Begitu juga untuk BBM Solar non subsidi tidak mengalami perubahan harga yaitu Pertamina Dex tetap Rp 24.800 per liter dan Dexlite masih dengan harga Rp 23.000.

Sedangkan untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) juga tetap dengan harga Rp10.000 dan Solar bersubsidi masih tetap Rp 6.800 per liter.

KOMPAS.com – Inflasi Inggris kembali naik pada Maret 2026 dan mulai menunjukkan dampak langsung dari konflik geopolitik di Timur Tengah. Data Office for National Statistics (ONS) mencatat inflasi mencapai 3,3 persen secara tahunan, meningkat dari 3 persen pada Februari.

Kenaikan ini sesuai dengan ekspektasi pasar dan menjadi indikasi awal bahwa perang Iran mulai menekan harga konsumen di Inggris, terutama melalui jalur energi.

Lonjakan harga energi jadi pemicu utama inflasi

Dikutip dari Reuters, Rabu (22/4/2026), kepala ekonom ONS Grant Fitzner menjelaskan, lonjakan inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tembus level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

Selain itu, tarif penerbangan dan harga pangan ikut menyumbang kenaikan pada periode yang sama.

Sebaliknya, harga pakaian menjadi faktor yang sedikit meredam inflasi karena kenaikannya lebih rendah dibandingkan tahun lalu.

Namun, tekanan di sisi produsen justru meningkat, terlihat dari kenaikan biaya bahan baku dan harga barang pabrik akibat lonjakan harga minyak mentah dan bensin.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi tidak hanya terjadi di tingkat konsumen, tetapi juga mulai terbentuk dari sisi produksi.

Dampak konflik Iran mulai terasa

Kenaikan harga energi disebut berkaitan erat dengan konflik Iran yang memicu lonjakan harga minyak global. Sebagai negara importir energi, Inggris menjadi salah satu yang paling rentan terhadap guncangan tersebut.

Ekonom utama Inggris di Deutsche Bank, Sanjay Raja, menyebut dampak konflik mulai terasa pada harga bahan bakar dan minyak pemanas.

“Harga di pompa bensin dan minyak pemanas kemungkinan akan meningkat tajam hingga akhir kuartal,” ujarnya.

Selama konflik berlangsung, tekanan terhadap biaya hidup diperkirakan akan terus berlanjut.

Dilema kebijakan suku bunga

Kenaikan inflasi ini mengubah ekspektasi terhadap kebijakan moneter Inggris.

Sebelum konflik pecah pada 28 Februari, Bank of England diperkirakan akan mulai memangkas suku bunga karena inflasi yang mendekati target 2 persen.

Namun, lonjakan harga energi membuat arah kebijakan menjadi tidak pasti. Sejumlah ekonom menilai bank sentral bisa saja menaikkan suku bunga, meskipun mayoritas masih memperkirakan suku bunga akan ditahan hingga akhir tahun.

Alasannya, kenaikan inflasi saat ini dinilai berasal dari faktor eksternal sehingga cenderung “diabaikan” dalam penentuan kebijakan jangka pendek.

Di sisi lain, Bank of England juga harus berhati-hati agar tidak memicu stagflasi, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi melambat di tengah inflasi tinggi dan meningkatnya pengangguran.

Risiko inflasi lebih tinggi ke depan

Kepala ekonom ICAEW Suren Thiru memperingatkan tekanan inflasi berpotensi meningkat lebih jauh.

“Perpanjangan gencatan senjata tidak akan mencegah periode sulit dengan inflasi yang terus meningkat. Lonjakan biaya energi dan harga pangan kemungkinan akan mendorong inflasi melampaui 4 persen pada musim gugur, meskipun permintaan ekonomi melemah,” ujarnya.

Namun, ia menambahkan bahwa pelemahan ekonomi dalam jangka panjang justru dapat menekan harga, sehingga memberi ruang bagi bank sentral untuk mempertahankan suku bunga.

Prospek ekonomi Inggris ikut tertekan

Tekanan inflasi yang dipicu konflik juga berdampak pada proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2026 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris menjadi 0,8 persen pada 2026, dari sebelumnya 1,3 persen.

Pemangkasan ini menjadi yang terbesar di antara negara-negara G7. IMF menilai Inggris akan tertinggal dari ekonomi besar lain, seperti Amerika Serikat yang diproyeksikan tumbuh 2,3 persen, kawasan Uni Eropa 1,1 persen, Spanyol 2,1 persen, dan Perancis 0,9 persen.

Tekanan terhadap ekonomi Inggris tidak hanya berasal dari konflik, tetapi juga dari keterbatasan ruang pemangkasan suku bunga serta dampak berkepanjangan dari kenaikan harga energi.

IMF juga menilai Inggris sangat rentan terhadap gejolak energi global karena berstatus sebagai importir bersih energi.

Kondisi ini membuat inflasi Inggris diperkirakan tetap tinggi, yakni 3,2 persen tahun ini dan 2,4 persen pada 2026, bahkan sempat mendekati 4 persen dalam jangka pendek.

Ruang fiskal terbatas

Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves mengakui konflik Iran akan membawa konsekuensi ekonomi bagi negaranya.

“Perang di Iran bukan perang kami, tetapi akan membawa biaya bagi Inggris. Ini bukan biaya yang saya inginkan, tetapi ini adalah biaya yang harus kami tanggapi,” ujarnya.

Di sisi lain, IMF mengingatkan ruang fiskal pemerintah Inggris terbatas. Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas menegaskan bahwa dukungan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha harus dilakukan secara hati-hati.

“Tidak banyak ruang untuk meningkatkan belanja guna mendukung rumah tangga dan bisnis,” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna mewanti-wanti potensi terlewatnya penerimaan negara di tengah melonjaknya harga komoditas. Menurut Ariyo, Indonesia membutuhkan penerapan windfall tax.

Windfall tax ialah pajak yang dipungut pemerintah terhadap industri tertentu ketika kondisi ekonomi memungkinkan industri tersebut mengalami keuntungan di atas rata-rata.

“Setiap kali harga minyak dunia naik signifikan, beban subsidi BBM ikut membengkak. Sebagai net importir minyak dengan lifting sekitar 600 ribu barel per hari, tetapi konsumsi 1,6 juta barel per hari, Indonesia menghadapi dilema yang berulang yakni penerimaan sektor hulu memang naik, tetapi tanpa instrumen penangkap windfall, sebagian besar rente ekonomi lolos dari kas negara,” kata Ariyo dalam keterangan yang diterima Republika, Jumat (17/4/2026).

Ia menerangkan, blokade Selat Hormuz oleh AS sejak 13 April 2026 sempat mendorong Brent menembus harga 100 dolar AS per barel, dan Harga Batu bara Acuan (HBA) naik menjadi 103,43 dolar AS per ton pada periode kedua April 2026. Pola itu dinilai berulang. Pada 2022, Newcastle Coal melonjak 486 persen dari level tahun 2020. Margin perusahaan batu bara berubah dari minus 0,60 persen pada 2020 menjadi 22,43 persen pada 2021.

“Saat itu pun Indonesia tidak memiliki instrumen windfall tax,” ujarnya.

Menurut hematnya, ada potensi besar yang hilang. Simulasi counterfactual dalam policy brief menunjukkan bahwa pada 2022, saat harga komoditas mencapai puncaknya, PRRT bisa menambah penerimaan sekitar Rp 223 triliun (Rp 192 triliun dari batubara, Rp 31 triliun dari migas), setara 1,14 persen PDB. Rata-rata sepanjang 2017—2024, potensi yang tidak tertangkap mencapai Rp 67 triliun per tahun.

Ariyo berpendapat, akar masalahnya adalah rezim royalti yang berbasis pendapatan kotor (harga dikali volume), bukan profit. Pada 2022, saat harga batu bara mencapai 345 dolar AS per ton, negara hanya menangkap 10—15 persen economic rent. Sebaliknya, pada 2020, saat harga turun ke 61 dolar AS per ton, royalti justru menggerus margin perusahaan hingga 30—80 persen dari rent.

“Pemerintah tidak optimal menangkap rente ekonomi saat harga tinggi, sementara saat harga rendah, royalti berbasis pendapatan kotor justru menekan margin perusahaan yang sudah tipis,” terangnya.

Analisis dalam policy brief menghitung elastisitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) sektoral terhadap perubahan harga komoditas pada periode 2013—2023, serta simulasi counterfactual agregat dengan data realisasi PNBP SDA, kontrak cost recovery migas, dan harga komoditas acuan selama periode 2009—2023 untuk mengestimasi potensi penerimaan seandainya Progressive Resource Rent Tax (PRRT) sudah berlaku.

“Dari analisis tersebut, terdapat empat temuan utama. Pertama, PRRT hanya memungut saat harga tinggi,” ujarnya.

Ia menerangkan, PRRT dirancang countercyclical. Penerimaan naik saat boom, nol saat bust. Pada 2022, saat Newcastle Coal rerata 344,9 dolar AS per ton, simulasi menghasilkan penerimaan puncak. Pada 2015 (Newcastle rerata 58,9 dolar AS per ton), 2016 (66,1 dolar AS per ton), dan 2020 (60,8 dolar AS per ton), simulasi menghasilkan nol. Perusahaan tidak dibebani saat margin tipis.

Kedua, transmisi harga-penerimaan bekerja, tetapi timpang. Elastisitas penerimaan SDA saat boom adalah 1,17, dan saat bust hanya 0,35 (rasio 0,30). Mekanisme sticky cost recovery dalam kontrak Production Sharing Contract (PSC) migas memperparah ketimpangan tersebut. Biaya yang sudah di-recover tidak turun proporsional saat harga jatuh, sehingga bagian kontraktor membesar di fase bust. PRRT bukan untuk memperbaiki transmisi yang sudah berjalan, melainkan untuk menangkap rent supernormal yang lolos dari mekanisme royalti.

“Ketiga, basis penerimaan bergeser ke minerba, rezim fiskalnya masih era migas,” ungkapnya.

Ariyo berujar, komposisi PNBP SDA sudah berubah secara struktural, tetapi instrumen fiskalnya belum menyesuaikan. Pangsa migas turun dari 90,5 persen pada 2009 menjadi 48,3 persen pada 2024, dan nonmigas, didominasi batubara, naik dari 9,5 persen menjadi 51,7 persen. Pergeseran itu bukan hasil strategi, melainkan konsekuensi pasif turunnya produksi minyak domestik. Instrumen fiskal yang dirancang untuk era migas kini diterapkan pada ekspansi minerba tanpa adaptasi.

Keempat, desain PRRT yang tidak mengganggu investasi. Ariyo mengatakan, PRRT yang diusulkan tidak mengganggu kelayakan investasi. Threshold ditetapkan pada tingkat pengembalian investasi atau Return on Investment (ROI) 15 persen. Proyek yang labanya di bawah batas itu tidak terkena PRRT. Di atasnya, tarif progresif 20 persen berlaku untuk porsi rente setara 1—2 kali threshold ROI, dan 40 persen untuk porsi rente di atas dua kali threshold.

“Pengalaman Australia (PRRT sejak 1987) dan Norwegia (special tax 71,8 persen) membuktikan pajak rente tinggi kompatibel dengan investasi hulu jangka panjang, selama threshold menjaga normal rate of return. Kontrak berjalan dilindungi grandfather clause: PRRT hanya berlaku prospektif bagi kontrak baru,” ujar dosen Universitas Paramadina tersebut.

Dari penjelasan yang disampaikan, Ariyo berkesimpulan, instrumen royalti progresif yang ada, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2025 untuk batubara dan PP Nomor 19 Tahun 2025 untuk mineral, masih berbasis pendapatan kotor, bukan profit.

PRRT berbasis economic rent secara teoritis lebih unggul karena tidak mendistorsi insentif produksi. Sementara RUU PRRT disiapkan melalui jalur legislatif (UUD Pasal 23A), pemerintah dinilai dapat segera menerbitkan PP pelengkap yang menambahkan utilisasi kapasitas dan profit proxy ke formula royalti yang ada.

Ariyo menyebut, siklus windfall komoditas diprediksi akan terus berulang. Seluruh penerimaan PRRT dialokasikan ke revenue stabilization fund terpisah dari kas negara, dengan target 3 persen PDB dalam lima tahun pertama dan mekanisme penarikan saat penerimaan SDA turun lebih dari 20 persen dari rerata tiga tahun.

“Tanpa instrumen penangkap rente, Indonesia akan kembali menghadapi pola yang sama yakni merelakan 85—90 persen rente ekonomi saat harga melonjak, lalu kehilangan bantalan fiskal saat harga anjlok. Pertanyaannya bukan apakah siklus berikutnya akan datang, melainkan apakah arsitektur fiskal Indonesia sudah siap menghadapinya?” tutupnya.