PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6).

Berdasarkan keterangan persnya pada Selasa (9/6), PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni.

Selain itu harga BBM Pertamax Green (RON 95) juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Robert.

Roberth juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," kata Robert.

Lainnya, untuk harga Pertamax Turbo tidak mengalami kenaikan atau tetap dibanderol Rp20.750 per liter. Begitu juga untuk BBM Solar non subsidi tidak mengalami perubahan harga yaitu Pertamina Dex tetap Rp 24.800 per liter dan Dexlite masih dengan harga Rp 23.000.

PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yaitu Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu (10/6). Berikut alasan Pertamina menaikkan harga Pertamax.

Berdasarkan keterangan persnya pada Selasa (9/6), PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni.

Selain itu harga BBM Pertamax Green (RON 95) juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Robert.

Roberth juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," kata Robert.

Adapun untuk harga Pertamax Turbo tidak mengalami kenaikan atau tetap dibanderol Rp 20.750 per liter. Begitu juga untuk BBM Solar non subsidi tidak mengalami perubahan harga yaitu Pertamina Dex tetap Rp 24.800 per liter dan Dexlite masih dengan harga Rp 23.000.

Sedangkan untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) juga tetap dengan harga Rp10.000 dan Solar bersubsidi masih tetap Rp 6.800 per liter.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga bahan bakar avtur hingga 10 persen mulai 1 Juni 2026 dalam rangka mendukung konektivitas angkutan udara nasional.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, mengatakan penurunan harga avtur di seluruh bandar udara Indonesia itu seiring dengan dinamika harga energi global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

"Dalam rangka mendukung konektivitas udara nasional, menjaga daya saing industri penerbangan, serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi sektor transportasi udara, Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga avtur domestik yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026," ujarnya.

Menurut dia, secara rata-rata nasional, harga avtur pada Juni 2026 turun hingga 10 persen dibandingkan dengan periode Mei 2026. Sebagai contoh, harga avtur di Aviation Fuel Terminal (AFT) Soekarno-Hatta (CGK) turun dari Rp 24.580 per liter menjadi Rp 22.190 per liter.

Sementara itu, harga avtur di AFT Ngurah Rai (DPS) turun dari Rp 26.190 per liter menjadi Rp 23.480 per liter, sedangkan di AFT Kualanamu (KNO) turun dari Rp 25.720 per liter menjadi Rp 23.090 per liter. "Besaran penurunan di setiap bandara bervariasi sesuai formula yang berlaku serta mempertimbangkan faktor distribusi dan logistik," katanya.

Roberth menambahkan, penyesuaian harga avtur dilakukan secara berkala setiap bulan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perhitungannya mengacu pada rata-rata (average) harga publikasi internasional dalam satu periode dengan referensi utama Mean of Platts Singapore (MOPS) Kerosene/Jet sebagai benchmark kawasan.

Sepanjang Mei 2026, harga energi global menunjukkan tren penurunan yang kemudian terefleksikan pada harga avtur periode Juni 2026.

Roberth juga mengatakan penyesuaian harga tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang transparan dan mengikuti dinamika pasar energi global. Penyesuaian harga avtur ini dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan regulator, yakni Kementerian ESDM, serta mempertimbangkan perkembangan harga energi global.

"Ketika harga energi global bergerak turun, maka penyesuaian tersebut akan terefleksikan pada harga avtur sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Roberth.

Lebih lanjut, Roberth menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga dalam menjaga keseimbangan antara aspek komersial, keberlanjutan pasokan, dan keandalan layanan kepada seluruh pengguna jasa aviasi.

"Penyesuaian harga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas penerbangan domestik, mendukung pengembangan pariwisata nasional, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Dengan harga yang lebih kompetitif, diharapkan industri penerbangan dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan telah divonis sembilan tahun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang.

Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji menilai bahwa Riva telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam rasuah tata kelola minyak itu.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riva Siahaan dengan pidana penjara selama sembilan tahun," ujar jaksa di PN Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).

Riva juga diminta untuk membayar denda Rp1 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Riva tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini lantaran Riva tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan korupsi.

"Hal meringankan, sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih punya tanggungan keluarga," pungkasnya.

Selain Riva, Maya Kusmaya (MK) selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne (EC) selaku eks VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga juga telah divonis dalam sidang kali ini.

Maya divonis sembilan tahun, sementara Edward selama 10 tahun. Selain itu, keduanya juga didenda untuk membayar uang pengganti Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Adapun, putusan ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Riva Cs selama 14 tahun dengan denda Rp1 miliar.

Sekadar informasi, Riva Siahaan dan delapan terdakwa lainnya telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun. Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Temuan BPK ini didasarkan pada tujuh klaster penyimpangan utama, yang mencakup sektor ekspor dan impor minyak mentah, impor produk kilang, penyewaan kapal, penyewaan terminal BBM, pembayaran kompensasi pemerintah yang tidak seharusnya, hingga penyimpangan pada penjualan solar subsidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Riva Siahaan menangis menjelang sidang vonis kasus dugaan korupsi tata kelola minyak hari ini, Kamis (26/2/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Riva tiba sekitar 15.13 WIB. Dia mengenakan kemeja putih saat memasuki ruang sidang PN Tipikor, Jakarta Pusat.

Tampak, Riva menangis saat menyalami pendukung maupun koleganya. Tak sendiri, Riva bakal diadili bersama dengan Maya Kusmaya selaku eks Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT PPN dan Edward Corne selaku eks VP Trading Operations PT PPN.

Adapun, suasana ruang sidang bergemuruh saat tiga mantan pejabat subholding PT Pertamina (Persero) itu hadir di lokasi. "Keadilan itu nyata",

"Tuhan itu baik" teriak pendukung Riva Cs.

Sekadar informasi, jaksa penuntut umum (JPU) Riva, Maya, Edward dan enam terdakwa lain telah didakwa merugikan keuangan negara Rp285 triliun.

Perinciannya, komponen kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK sebesar US$2,7 miliar dolar dan Rp25,4 triliun. Kerugian itu ditambah dengan perhitungan kerugian perekonomian negara.

Adapun, sebelum menjalani sidang vonis ini, Riva Siahaan, Maya Kusmaya dan Edward telah dituntut jaksa agar dihukum 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Selain pidana badan, ketiganya diminta membayar uang pengganti Rp5 miliar.

Sebagai informasi, pada sidang pekan lalu, Riva Siahaan menyampaikan pledoi atau nota keberatan dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah. Dia menyinggung dakwaan jaksa terkait "bensin oplosan" dan laba perusahaan yang dinilai meningkat.

Menurutnya, dakwaan JPU perihal "bensin oplosan" tidak pernah disampaikan dalam dakwaan resmi di persidangan. Dia menilai narasi "bensin oplosan" hanya terbentuk atas konstruksi di ruang publik.

“Dan sangat mengejutkan ketika saya didakwa atas hal yang sangat berbeda. Tuduhan-tuduhan awal tersebut tidak pernah muncul dan hilang,” ujar Riva saat membacakan pledoinya di ruang sidang, Kamis (19/2/2026).

Dia menyampaikan dakwaan justru tidak merujuk pada "bensin oplosan" melainkan terkait prosedur persetujuan pemenang pengadaan dan kebijakan penjualan solar non-subsidi di bawah harga referensi (bottom price). Baginya, upaya itu adalah strategi bisnis yang sah.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada hakim untuk dibebaskan karena dakwaan dianggap tidak mendasar dan hanya berlandaskan narasi publik.

“Saya berdiri di hadapan Yang Mulia bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk memohon keadilan yang seadil-adilnya di dalam menilai perkara ini berdasarkan fakta persidangan yang ada, bukan berdasarkan narasi yang lebih dahulu dibangun di luar fakta persidangan," jelasnya.

IDXChannel - PT Pertamina (Persero) baru saja secara resmi mendirikan Sub Holding Downstream (SHD), yang secara teknis menyatukan kinerja operasional Perseroan di sektor hilir.

Sebelumnya, kinerja operasional tersebut dijalankan melalui tiga anak usaha Pertamina, yaitu PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

Dengan hadirnya subholding baru di bawah naungan Pertamina tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kinerja operasional di sektor hilir, yang bermuara pada ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin terjamin bagi masyarakat.

"Tentu kita harapkan agar integrasi ini mampu meningkatkan optimalisasi operasional hilir migas, sehingga dapat lebih menjamin pasokan BBM, yang pada akhirnya turut berperan dalam memperkuat ketahanan energi nasional," ujar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, dalam keterangan resminya, Sabtu (7/2/2026).

Menurut Komaidi, pembentukan Sub Holding Downstream sudah seharusnya dapat mendorong kinerja operasional hilir menjadi lebih optimal. Hal tersebut lantaran dengan menjadikan PPN,PIS, dan KPI ke dalam satu atap, maka diharapkan dapat membuat proses operasional menjadi lebih sederhana dan maksimal.

"Diharapkan memang optimalisasi operasional, karena integrasi akan membuat saling mendukung. Jadi, kalau satu rumah kan ibaratnya ketika ada pekerjaan, bisa dikerjakan bareng. Jadi lebih sederhana prosesnya," ujar Komaidi.

Selain itu, dengan proses yang lebih sederhana, Komaidi meyakini segala urusan yang berkaitan dengan pengadaan atau distribusi BBM maupun Elpiji, bisa dipenuhi dengan lebih cepat. Dengan demikian, bisa mendukung Pertamina dalam menjamin distribusi BBM dan Elpiji kepada masyarakat. Komaidi menyontohkan, ketika PPN berkomunikasi dengan KPI terkait kualitas BBM atau dengan PIS terkait pengangkutan minyak.

Dalam kondisi demikian, proses bisa dilakukan lebih cepat, tanpa harus melalui prosedur antar lembaga, misal surat atau bahkan kontrak.

"Misalkan PPN membutuhkan minyak dari Arab dan harus segera sampai dalam hitungan waktu tertentu. Maka, PPN tinggal memerintahkan atau berkomunikasi saja dengan kapal (PIS), karena satu atap. Jadi lebih sederhana," ujar Komaidi.

Begitu juga ketika stok BBM ketika terjadi indikasi akan terjadi kelangkaan BBM di satu daerah, maka SHD tinggal memetakan bakal mengambil suplai dari kilang mana, sehingga penanganannya lebih cepat.

"Soal pengangkutan lewat kapal juga jadi lebih cepat. Tidak perlu Patra mengontak KPI dulu, lalu KPI beli dulu minyaknya. Dengan terintegrasi, mungkin teknisnya sama, tapi administrasinya jauh lebih sederhana. Jadi lebih cepat," ujar Komaidi.

Karena itu pula, Komaidi optimistis, bahwa integrasi PPN, PIS, dan KPI, semakin mendukung Pertamina agar semakin andal, lincah, dan optimal. Termasuk dalam menghadapi Satgas Ramadhan dan Idulfitri 2026.

Pertamina sendiri, secara resmi membentuk Sub Holding Downstream (SHD), 1 Februari 2026. Aksi korporasi penggabungan tersebut dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam termasuk melalui tahapan benchmarking terhadap perusahaan minyak dan gas bumi sejenis lainnya.

Pemebentukan SHD bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi operasional hilir, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.

"Dengan integrasi, harusnya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tahun-tahun sebelumnya Satgas Rafi Pertamina bisa dikatakan selalu berhasil dan konsumen selalu memberikan apresiasi terhadap layanannya, terhadap produknya, terhadap aspek-aspek yang lainnya," ujar Komaidi.

(taufan sukma)

PT Pertamina Patra Niaga, bergerak taktis dalam mempercepat pemulihan infrastruktur kelistrikan di wilayah Aceh pascabencana. Langkah ini diwujudkan melalui komitmen pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas untuk mendukung operasional 1.000 unit genset bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bantuan yang telah disalurkan sejak Sabtu (27/12/2025) tersebut menyasar 10 kabupaten terdampak, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, hingga Gayo Lues. Kehadiran genset ini menjadi solusi krusial di tengah kendala infrastruktur kelistrikan yang masih dalam proses perbaikan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Fahrougi Andriani Sumampouw, menjelaskan bahwa hingga Minggu (28/12), pihaknya telah mendistribusikan 1.600 liter Gasoil, 800 liter Gasoline, serta 500 botol pelumas.

Guna memastikan distribusi berjalan efektif, Pertamina membagi operasional dalam empat klaster distribusi berdasarkan wilayah pasokan Fuel Terminal terdekat.

“Untuk memudahkan mekanisme penyaluran dan agar tidak bercampur dengan penyaluran BBM bagi kebutuhan kendaraan masyarakat, kami berkerja sama dengan berbagai pihak baik dengan Kementerian ESDM, pemda setempat dimana BBM diserahkan di titik serah yang ditentukan pemerintah daerah, dan BBM disalurkan menggunakan drum,” jelas Fahrougi dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2024).

Klaster distribusi tersebut meliputi wilayah Aceh Besar (FT Krueng Raya), Bener Meriah dan Aceh Tengah (IT Lhokseumawe), Aceh Barat dan Gayo Lues (FT Meulaboh), serta Aceh Tamiang (FT Medan).

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menegaskan bahwa dukungan ini merupakan representasi kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar energi masyarakat di masa darurat.

“Genset berkekuatan 5 – 7 KVA akan digunakan di tenda-tenda pengungsian atau ke rumah penduduk yang dijadikan basecamp bagi warga dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” ujar Baron.

Ia menambahkan, sinergi lintas instansi ini menjadi kunci percepatan pemulihan pascabencana. Baron juga menekankan bahwa aksi respons cepat ini selaras dengan komitmen perusahaan terhadap prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) serta target Sustainable Development Goals (SDGs).

“Pertamina berkolaborasi dengan semua pihak, bahwa upaya bersama untuk mendorong pemulihan dan percepatan infrastruktur akan lebih mudah dan cepat jika dilakukan bersama-sama,” tutupnya.

IDXChannel - PT Pertamina Patra Niaga memperkenalkan Biosolar Performance, BBM varian terbaru untuk menjawab tantangan yang dialami industri pengguna biosolar B40.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, mengakui menerima sejumlah aduan dari konsumen, khususnya dari sektor industri terkait penggunaan biosolar B40.

Aduan, mencakup karakteristik biosolar B40 memang memiliki sejumlah side effect, antara lain potensi terjadinya penyumbatan filter (filter blocking), penurunan performa mesin atau power loss, hingga risiko meningkatnya downtime operation pada peralatan industri.

"Menjawab tantangan tersebut dan masukan dari konsumen, kami menghadirkan opsi solusi berupa produk Biosolar Performance," ujar Mars Ega dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/12/2025).

Biosolar Performance diharapkan dapat menjadi alternatif bagi konsumen industri yang membutuhkan performa bahan bakar lebih stabil, sekaligus meminimalkan dampak teknis yang berpotensi muncul akibat penggunaan B40.

Mars Ega menegaskan, kehadiran Biosolar Performance merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk tetap mendukung kebijakan energi nasional, sembari memastikan kebutuhan dan keberlangsungan operasional konsumen industri tetap terjaga.

"Mudah-mudahan produk ini bisa menjawab isu-isu yang ada dan menjadi salah satu opsi solusi bagi konsumen kami di sektor industri," ucap dia.

Berdasarkan data pengujian, Biosolar Performance menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan Biosolar B40 konvensional. Pada parameter power loss, Biosolar B40 tercatat mencapai 9,22 persen, sementara Biosolar Performance mampu menurunkannya menjadi sekitar 3,44 persen.

Dari sisi Filter Blocking Tendency (FBT), Biosolar Performance juga menunjukkan perbaikan signifikan dengan angka 1,43, jauh lebih rendah dibandingkan Biosolar B40 yang berada di level 5,09.

Selain itu, kualitas kebersihan bahan bakar atau ISO Cleanliness pada Biosolar Performance tercatat di level 20/18/15, lebih baik dibandingkan Biosolar B40 yang berada di 22/20/16. Produk ini juga memiliki kemampuan clean-up deposit hingga 62,7 persen, yang berkontribusi pada kebersihan sistem injektor dan ruang bakar.

Sementara dari sisi perawatan, Biosolar B40 dinilai berdampak pada biaya pemeliharaan yang tinggi, sedangkan Biosolar Performance dirancang untuk menekan biaya perawatan serta memperpanjang umur filter.

Secara teknis, Biosolar Performance dilengkapi paket aditif khusus yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan kualitas bahan bakar. Fitur tersebut meliputi fungsi detergency untuk menjaga kebersihan injektor, water separability untuk mengurangi kandungan air, anti-foam agent untuk menekan pembentukan busa, serta corrosion inhibitor guna melindungi sistem bahan bakar dari korosi.

Pertamina menyatakan, Biosolar Performance menawarkan reliabilitas operasional yang lebih tinggi dibandingkan B40 konvensional.

Produk ini dinilai lebih stabil dalam penyimpanan, lebih bersih di mesin, lebih aman dari risiko air, serta lebih tahan terhadap korosi, sehingga diharapkan dapat menjadi opsi solusi bagi konsumen industri yang membutuhkan performa bahan bakar yang lebih optimal.

Untuk pemesanan, Pertamina menyediakan mekanisme yang relatif mudah. Konsumen dapat menghubungi Pertamina Call Center 135 untuk menyampaikan kebutuhan.

Informasi tersebut akan diteruskan ke tim penjualan regional atau account manager sektor industri dan marine fuel. Selanjutnya, tim Pertamina akan melakukan klarifikasi kebutuhan, termasuk aspek teknis dan komersial, sebelum proses tindak lanjut dilakukan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Murni atau base fuel ke jaringan SPBU BP-AKR, Vivo, dan Shell.

Total BBM yang dikirim Pertamina kepada SPBU swasta tersebut sebesar 430 ribu barel untuk memenuhi stok hingga akhir tahun.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan suplai ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga amanah kolaborasi yang diamanatkan oleh Kementerian ESDM, sekaligus untuk menjaga ketahanan dan distribusi energi untuk Indonesia.

"Pertamina Patra Niaga tidak hanya siap memenuhi kebutuhan BBM untuk jaringan SPBU Pertamina, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi operator SPBU swasta," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

Hal ini, kata dia, menunjukkan kapasitas suplai Pertamina yang kuat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan energi nasional.

Sebelumnya, Shell Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan dengan PT Pertamina terkait pembelian base fuel untuk memenuhi kekurangan BBM di sejumlah SPBU.

Roberth menambahkan mekanisme penyediaan pasokan kepada Shell Indonesia menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi mekanisme compliance serta governance secara Business to Business (B2B).

"Dengan niat baik, transparansi serta sesuai dengan praktik prektik Good Corporate Governance, Pertamina Patra Niaga dan Shell Indonesia berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Proses B2B dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan customer, pelaksanaan join Surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial dilaksanakan, sampai akhirnya proses bongkar dilaksanakan dan diterima BU Swasta untuk disalurkan kepada masyarakat.

"Komoditi BBM yang dipasok kepada BU Swasta yang dalam hal ini Shell Indonesia telah memenuhi seluruh requirements yang dimintakan dari BU Swasta sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah," kata Roberth.

Roberth menegaskan, kolaborasi dengan BU Swasta menjadi bukti nyata bahwa menjaga energi adalah kerja bersama. Dengan semangat gotong royong, layanan energi diharapkan semakin merata, adil, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Pertamina Patra Niaga memproyeksi peningkatan konsumsi energi selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan lonjakan mobilitas masyarakat pada puncak arus mudik dan balik menjadi faktor utama kenaikan konsumsi BBM dan LPG.

Adapun puncak arus perjalanan Natal diprediksi terjadi pada 24-25 Desember 2025, ketika masyarakat yang merayakan Natal banyak melakukan perjalanan. Sementara puncak arus Tahun Baru diperkirakan berlangsung pada 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026. Setelah itu, arus balik diprediksi meningkat pada 2-6 Januari 2026.

"Kami proyeksikan akan terjadi peningkatan konsumsi bahan bakar selama periode natal dan tahun baru. Peningkatan kurang lebih 2,3 sampai 3 persen dibandingkan tahun lalu," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Roberth menjelaskan, seiring dengan peningkatan mobilitas tersebut, Pertamina Patra Niaga memproyeksikan konsumsi sejumlah produk energi akan naik. Produk gasoline diperkirakan meningkat sekitar 2,3 persen, sementara konsumsi LPG naik hingga 3,3 persen karena banyaknya aktivitas rumah tangga selama libur panjang.

Produk avtur juga diprediksi naik sekitar 2,4 persen, mengikuti meningkatnya frekuensi penerbangan menuju berbagai destinasi wisata.

"Ini biasanya berkaitan dengan bagaimana nanti selanjutnya kita akan bicara tentang area-area yang kemudian penerbangannya cukup terjadi peningkatan karena daerah wisata dan sebagainya," kata dia.

Roberth menambahkan, kerosin atau minyak tanah yang masih digunakan di beberapa daerah juga diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 6,2 persen. Sebaliknya, konsumsi gasoil/solar justru diprediksi turun sekitar 2,8 persen, seiring pembatasan operasional kendaraan truk non-sembako selama periode libur akhir tahun.

Sementara dari sisi ketersediaan stok, dia memastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan selama periode musim Nataru. Per 25 November 2025, stok LPG tercatat cukup untuk 13 hari, kerosin 17 hari, solar 14 hari, avtur 25 hari, Pertamax Turbo 22 hari, Pertamax Group 13 hari, dan Dex 15 hari.

Untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi tersebut, Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan infrastruktur layanan energi nasional.

Sebanyak 7.885 SPBU, 6.777 Pertashop, 6.634 agen LPG, serta dukungan dari 736 SPBE dan 223 agen minyak tanah disiagakan. Pada masa Satgas Nataru, 1.866 SPBU akan beroperasi 24 jam, terutama di jalur mudik dan balik, ditambah 6.231 agen LPG yang disiagakan khusus.

Pertamina juga menyediakan layanan tambahan seperti 56 titik Kios Pertamina Siaga, 188 motoris BBM, 1.819 outlet Bright Gas, serta 210 mobil tangki sebagai SPBU kantong.

Layanan Serambi MyPertamina akan hadir di 34 titik termasuk rest area, pelabuhan, area wisata, dan bandara, lengkap dengan fasilitas ruang istirahat, barbershop, mini klinik, ruang menyusui, dan area bermain anak. Selain itu, terdapat ambulans di lima titik Serambi dan porter gratis di sembilan bandara.

(NIA DEVIYANA)