Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Thailand resmi memperketat ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dengan mewajibkan izin tertulis bagi eksportir mulai 7 April 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam pengumuman resmi yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Kerajaan sebagai Pengumuman No. 1/2026 oleh Komite Pusat tentang Harga Barang dan Jasa.

Berdasarkan aturan itu, setiap pelaku usaha yang ingin mengekspor CPO wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari sekretaris jenderal komite dimaksud.

Permohonan izin diajukan melalui Kantor Komite Pusat tentang Harga Barang dan Jasa di bawah Departemen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Thailand.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa izin ekspor hanya berlaku untuk satu kali pengiriman. Eksportir juga wajib mematuhi detail yang tercantum dalam izin, mulai dari jenis produk, volume, periode pengiriman, hingga negara tujuan. Pengiriman yang tidak memenuhi ketentuan akan dianggap sebagai ekspor ilegal.

Adapun kebijakan ini berlaku secara nasional selama satu tahun sejak tanggal implementasi, kecuali terdapat perubahan melalui pengumuman baru.

Regulasi tersebut secara spesifik mencakup CPO dengan kode tarif bea cukai 1511.10.00. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan pada sektor energi dan perdagangan global.

Pemerintah Thailand menilai konflik di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan penggunaan biodiesel di dalam negeri.

Pada saat yang sama, permintaan ekspor CPO Thailand juga menunjukkan tren peningkatan. Kombinasi kedua faktor tersebut berpotensi memperketat pasokan domestik.

Melalui kebijakan ini, pemerintah Thailand bertujuan mengendalikan volume distribusi CPO agar tetap seimbang antara kebutuhan konsumsi, industri, dan energi, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri sepanjang tahun.

Kebijakan pengendalian ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Harga Barang dan Jasa B.E. 2542 (1999) dan ditandatangani pada 26 Maret 2026 oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan Thailand, Suphajee Suthumpun, selaku Ketua Komite Pusat tentang Harga Barang dan Jasa.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 38 gubernur telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Adapun, nilai tengah (median) kenaikan UMP 2026 di berbagai daerah itu sebesar 6,12%.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memproyeksikan kenaikan gaji buruh ini bakal memicu penyesuaian harga jual di sejumlah sektor vital, mulai dari makanan-minuman hingga transportasi.

Josua mewanti-wanti bahwa kenaikan upah minimum akan menambah tekanan biaya operasional (cost-push inflation), khususnya bagi industri padat karya yang struktur biayanya didominasi oleh gaji pegawai.

"Kenaikan upah minimum berpotensi menambah tekanan harga, terutama pada sektor yang biaya tenaganya besar seperti ritel, jasa makan minum [mamin], transportasi, dan sebagian manufaktur padat karya," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (29/12/2025).

Menurut Josua, langkah menaikkan harga jual barang dan jasa merupakan respons rasional pelaku usaha untuk menjaga marjin keuntungan di tengah naiknya beban tenaga kerja. Artinya, konsumen akhir mau tidak mau akan menanggung sebagian beban kenaikan upah tersebut.

Kendati demikian, Josua menenangkan pasar bahwa transmisi kenaikan harga tersebut diprediksi tidak akan melonjak secara drastis atau ugal-ugalan.

Dia melihat kondisi permintaan pasar yang masih moderat serta ketatnya persaingan usaha akan menjadi rem alami bagi pedagang atau pengusaha untuk menaikkan harga terlalu tinggi. Oleh sebab itu, penyesuaian harga di tingkat konsumen diperkirakan bakal terjadi secara bertahap.

"Di kondisi seperti ini, penyesuaian harga cenderung bertahap dan tersebar," jelasnya.

Lebih lanjut, Josua memproyeksikan inflasi pada 2026 masih akan tetap berada dalam koridor sasaran Bank Indonesia yaitu 2,5±1% alias batas kewajaran. Kenaikan UMP sebesar 6,12% dinilai hanya akan mengerek inflasi secara terbatas.

Risiko inflasi tinggi baru akan terjadi apabila kenaikan upah ini bertemu dengan guncangan eksternal (shock) lainnya yang tidak terduga. "Kecuali terjadi guncangan tambahan seperti lonjakan harga pangan, penyesuaian harga energi atau transportasi yang besar, atau pelemahan nilai tukar yang tajam," tutup Josua.