Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Properti PT Perdana Gapuraprima Tbk. (GPRA) menyoroti implementasi Keputusan Menteri PKP No.23 /2026 yang mengatur batas harga jual rumah susun subsidi di DKI Jakarta sebesar Rp13,5 juta hingga Rp14,5 juta per meter persegi.

Direktur Utama GPRA Arvin F. Iskandar menilai penyesuaian harga tersebut belum tentu otomatis meningkatkan minat pengembang membangun hunian vertikal subsidi di Jakarta. Tingginya harga lahan dan masih terbatasnya penyerapan pasar menjadi tantangan tersendiri bagi proyek apartemen rakyat.

“Kalau pengembang harus membeli tanah dari awal sementara harga jual unit dibatasi, tentu tidak semua lokasi di Jakarta akan feasible secara bisnis,” ujarnya dikutip, Selasa (12/5/2026).

Arvin yang juga Ketua DPD REI Jakarta tersebut mengusulkan model kerja sama pemanfaatan lahan jangka panjang dengan pemerintah daerah agar pembangunan hunian vertikal tetap ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat.

Selain skema lahan, REI DKI Jakarta juga meminta relaksasi koefisien lantai bangunan (KLB) pada proyek hunian rakyat yang dibangun di atas lahan pemerintah agar pembangunan vertikal dapat lebih optimal.

“KLB jangan terlalu dibatasi supaya proyek tetap feasible,” lanjutnya.

Dari sisi fiskal, REI DKI Jakarta mendorong relaksasi pajak sektor perumahan, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai masih cukup tinggi bagi masyarakat.

“Jangan sampai lahan sudah disiapkan pemerintah daerah, tetapi infrastruktur dasarnya belum siap. Itu menjadi salah satu kendala utama bagi pengembang,” ujar Arvin.

Dari sisi fiskal, REI DKI Jakarta mendorong relaksasi pajak sektor perumahan, khususnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dinilai masih cukup tinggi bagi masyarakat.

“Kalau memungkinkan BPHTB bisa digratiskan. Minimal tarifnya diturunkan setara dengan PPh yang sudah menjadi 2,5 persen,” ujarnya.

Arvin mengakui, pasar hunian non-FLPP untuk masyarakat berpenghasilan menengah masih menghadapi tekanan berat akibat lemahnya daya beli dan terbatasnya pembiayaan.

Menurutnya, tantangan juga datang dari rendahnya tingkat persetujuan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dari sektor perbankan.

“Approval KPA saat ini hanya sekitar 20–30%. Bahkan banyak bank belum membiayai apartemen, padahal unit yang dibangun sudah ready stock dan siap dihuni,” katanya.

Oleh karena itu, REI DKI Jakarta meminta dukungan regulator dan industri perbankan untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat, termasuk penerapan bunga KPA tetap sebesar 6% hingga 30 tahun.

“Kami berharap suku bunga KPA untuk hunian vertikal benar-benar fixed 6 persen selama 30 tahun. Kalau hanya fixed di awal lalu floating, itu akan memberatkan masyarakat,” ujarnya.

REI DKI Jakarta juga berharap ada relaksasi kebijakan bagi calon konsumen dengan status kolektibilitas 2 agar tetap memiliki peluang memperoleh fasilitas KPR maupun KPA. Dengan catatan pengembangnya juga harus siap buy-back jika kreditnya macet.

Adapun GPRA membidik pertumbuhan marketing sales sebesar 10% pada tahun 2026. Manajemen memproyeksikan perolehan sebesar Rp550 miliar di sepanjang tahun.

Arvin mengatakan target ini meningkat dari tahun sebelumnya lebih kurang 10%. Ditopang dari proyek landed residential di Bogor, Bukit Cemanggu City, kemudian di Cilegon, Metro Cilegon, kemudian di Tangerang, Spring Garden, dan lain-lain.

Dia memproyeksikan outlook pasar properti tahun ini juga didukung oleh kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100%. Menurutnya, kebijakan ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya untuk segmen menengah ke bawah.

Persoalan hunian di Indonesia tidak semata tentang kurangnya jumlah rumah. Di balik masih lebarnya kesenjangan akses terhadap hunian layak, tersimpan masalah mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah. Kondisi ketimpangan pembangunan antarwilayah, daya beli masyarakat yang terbatas, serta lonjakan harga lahan membuat asa masyarakat memiliki rumah layak huni menjadi makin sulit terjangkau.

Di banyak daerah tertinggal, keterbatasan infrastruktur dasar dan mahalnya biaya logistik membuat kepemilikan hunian layak menjadi seolah-olah mustahil. Sedangkan di kota besar seperti Jakarta, tekanan urbanisasi dan tingginya harga tanah melambungkan pasar hunian kian menjauh dari kemampuan riil masyarakat.