Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan lima jenis logam berat mencemari sedimen laut di Teluk Jakarta. Temuan tersebut memperlihatkan tingginya tekanan pencemaran akibat aktivitas industri, limbah domestik, hingga aktivitas pelabuhan di kawasan pesisir ibu kota.

Berdasarkan hasil penelitian terbaru tim Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN, lima logam berat yang ditemukan mencemari sedimen laut Teluk Jakarta meliputi seng (Zn), tembaga (Cu), nikel (Ni), timbal (Pb), dan kadmium (Cd).

Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN Idha Yulia Ikhsani mengatakan, konsentrasi logam berat umumnya ditemukan lebih tinggi di wilayah pesisir yang berdekatan dengan daratan, kawasan padat penduduk, serta area industri.

Melalui analisis menggunakan sejumlah indeks lingkungan seperti Enrichment Factor (EF), Geoaccumulation Index (Igeo), Contamination Factor (CF), dan Pollution Load Index (PLI), tim peneliti menemukan bahwa seng (Zn) menjadi salah satu logam pencemar dominan di Teluk Jakarta. Selain itu, kadar Zn, Pb, dan Cu di sejumlah lokasi disebut telah melampaui ambang batas tertentu berdasarkan standar internasional.

“Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut, terutama bagi organisme dasar perairan (bentik) yang hidup bersentuhan langsung dengan sedimen,” kata Idha dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Minggu (10/5/2026).

Dia menuturkan, Teluk Jakarta selama ini menghadapi tekanan lingkungan signifikan akibat pesatnya urbanisasi dan industrialisasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Salah satu indikator tekanan tersebut adalah pencemaran logam berat pada sedimen dasar laut.

Logam berat yang berasal dari sungai, limbah domestik, industri, hingga aktivitas pelabuhan cenderung mengendap di dasar laut dan sulit terurai. Kondisi tersebut membuat sedimen tercemar berpotensi menjadi sumber pencemaran jangka panjang karena sewaktu-waktu dapat melepaskan kembali logam berat ke kolom air.

BRIN mencatat, sumber utama logam berat di Teluk Jakarta berasal dari aktivitas pelabuhan dan perkapalan, limbah industri, aliran sungai yang membawa limbah domestik perkotaan, limpasan kawasan padat penduduk, hingga residu aktivitas pertanian. Berbagai sumber tersebut bermuara ke Teluk Jakarta melalui sungai-sungai utama dan akhirnya mengendap di sedimen pesisir.

Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Oseanografi BRIN Lestari, melakukan penilaian risiko menggunakan metode Risk Assessment Code (RAC) untuk mengetahui potensi logam berat terlepas ke lingkungan dan masuk ke rantai makanan. Hasilnya menunjukkan seng (Zn) di hampir seluruh stasiun pengamatan memiliki potensi tinggi terserap organisme laut dan masuk ke rantai makanan.

Adapun, Cu dan Pb dinilai lebih stabil di sedimen sehingga risikonya relatif lebih rendah, meski tetap perlu diwaspadai. Lestari menyebut, logam berat yang terserap dapat terakumulasi dalam tubuh organisme laut, terutama kerang, kepiting, dan biota bentik lainnya.

“Jika organisme tersebut dikonsumsi manusia secara terus-menerus, logam berat dapat masuk ke dalam tubuh dan meningkatkan risiko kesehatan jangka panjang,” jelasnya.

Peneliti dari Pusat Riset Teknologi Lingkungan dan Teknologi Bersih BRIN Rachma Puspitasari juga menemukan adanya potensi risiko non-karsinogenik bagi manusia akibat akumulasi kadmium (Cd) dalam jaringan kerang hijau.

“Karena itu, pencemaran logam berat tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keamanan pangan masyarakat pesisir dan konsumen hasil laut,” tuturnya.

Menurutnya, penanganan pencemaran di Teluk Jakarta memerlukan langkah terpadu mulai dari pengendalian limbah industri, peningkatan pengolahan limbah domestik, pengawasan kualitas sungai yang bermuara ke teluk, hingga pemantauan rutin cemaran pada sedimen dan biota laut

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprediksi akan ada 12.000 pendatang baru ke Jakarta usai Lebaran. Pemprov DKI pun mengambil ancang-ancang strategi menghadapi tren urbanisasi musiman.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim mengatakan Pemprov DKI memperkirakan tambahan pendatang pasca-Lebaran 2026 sekitar 10.000–12.000 orang, mirip tahun sebelumnya.

Adapun, dalam langkah menghadapi gelombang masuknya pendatang baru itu, Pemprov DKI tidak lagi menggelar operasi yustisi terhadap pendatang baru.

"Pendekatan kami lebih persuasif, humanis, dan berfokus pada pendataan serta pemberdayaan," kata Chico kepada Bisnis pada Minggu (29/3/2026).

Langkah utama yang dilakukan diantaranya, pendataan administrasi secara aktif melalui RT/RW dengan sistem jemput bola. Pendatang diimbau melapor dan membawa dokumen lengkap dari daerah asal agar bisa tercatat dan mendapatkan pelayanan publik yang tepat.

Sosialisasi intensif kemudian dilakukan agar pendatang baru itu datang dengan persiapan, seperti memiliki keterampilan, modal, dan pekerjaan yang sesuai dengan kapabilitas.

Terdapat pula upaya peningkatan program pelatihan kerja dan pemberdayaan UMKM untuk menyerap tenaga kerja baru secara produktif. Lalu, Pemprov DKI pun berkoordinasi dengan daerah penyangga Jabodetabek untuk mendorong pemerataan ekonomi di luar Jakarta.

"Pendekatan ini diharapkan mengubah urbanisasi dari beban menjadi kontribusi positif bagi ekonomi Jakarta," ujar Chico.

Chico menambahkan bahwa keputusan melonggarkan yustisi merupakan pilihan strategis untuk menjaga Jakarta tetap terbuka sebagai pusat ekonomi, sambil melindungi warga.

Di sisi lain, Pemprov DKI pun tetap melakukan langkah antisipasi agar pelonggaran yustisi tidak menjadi bumerang bagi ekonomi Jakarta. Pemprov DKI, misalnya, melakukan penguatan pendataan dan pengawasan administratif yang ketat melalui perangkat wilayah agar mobilitas tetap terpantau tanpa represif.

Pemprov DKI juga melakukan upaya percepatan penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui investasi dan pelatihan agar pendatang bisa berkontribusi langsung pada ekonomi, baik dari sisi pajak, konsumsi, serta produktivitas.

"Monitoring ketat dampak sosial-ekonomi, dengan prioritas perlindungan warga asli Jakarta dan pemenuhan hak dasar semua yang beraktivitas di sini," kata Chico.

Bisnis.com, JAKARTA — Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) resmi menobatkan Jakarta menjadi kota dengan penduduk paling banyak di dunia.

Dalam laporan PBB terbaru, kota Jakarta saat ini tercatat memiliki 42 juta penduduk. Puluhan juta penduduk itu menjadikan Jakarta menjadi kota terpadat di dunia.

Kota terbanyak selanjutnya diikuti Dhaka, Bangladesh dengan hampir 40 juta penduduk dan Tokyo, Jepang sebanyak 33 juta penduduk.

"Menurut laporan PBB Jakarta [Indonesia] kini menjadi kota dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan hampir 42 juta penduduk," dikutip dalam rilis PBB, Rabu (26/11/2025).

Selain Jakarta, Dhaka, dan Tokyo terdapat kota Asia lain yang menempati posisi 10 besar kota terpadat di antaranya New Delhi, India 30,2 juta penduduk.

Selanjutnya, Shanghai, China (29,6 juta); Guangzhou, China (27,6 juta); Manila, Filipina (24,7 juta); Kolkata, India (22,5 juta); dan Seoul, Korea Selatan (22,5 juta).

Di samping itu, Kairo di Mesir menjadi satu-satunya kota di luar Asia. PBB sendiri mencatat penduduk yang berada di kota Kairo mencapai 32 juta penduduk.

Kepala Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, Li Junhua mengatakan bahwa urbanisasi bisa menjadi peluang dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, hal tersebut harus dibarengi juga dengan pemerataan di wilayah lainnya.

Oleh sebab itu, negara harus hadir untuk mengeluarkan kebijakan nasional dalam rangka menyelaraskan perumahan, tata kelola lahan hingga pelayanan publik di perkotaan dan pedesaan.

“Jika dikelola secara inklusif dan strategis, urbanisasi dapat membuka jalur transformatif bagi aksi iklim, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan sosial," tutur Li.

Bisnis.com, JAKARTA - Krisis hunian di Jakarta kian mengkhawatirkan seiring lonjakan urbanisasi, tingginya harga tanah, dan melemahnya daya beli masyarakat yang membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau, bahkan bagi kelas menengah.

Persoalan ini tidak lagi sekadar soal kekurangan pasokan rumah, melainkan telah menjadi masalah struktural akibat ketimpangan harga lahan, kebijakan hunian yang belum efektif, hingga perubahan pola hidup masyarakat urban yang kini semakin bergantung pada sistem sewa dan hunian vertikal.

Persoalan hunian di Indonesia tidak semata tentang kurangnya jumlah rumah. Di balik masih lebarnya kesenjangan akses terhadap hunian layak, tersimpan masalah mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah. Kondisi ketimpangan pembangunan antarwilayah, daya beli masyarakat yang terbatas, serta lonjakan harga lahan membuat asa masyarakat memiliki rumah layak huni menjadi makin sulit terjangkau.

Di banyak daerah tertinggal, keterbatasan infrastruktur dasar dan mahalnya biaya logistik membuat kepemilikan hunian layak menjadi seolah-olah mustahil. Sedangkan di kota besar seperti Jakarta, tekanan urbanisasi dan tingginya harga tanah melambungkan pasar hunian kian menjauh dari kemampuan riil masyarakat.