Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan kondisi perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jakarta, yang perkembangannya dinilai tidak sepesat daerah-daerah lain.

Penjelasan tersebut dia sampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menanggapi pertanyaan soal perkembangan SPPG di luar Jawa yang dinilai lebih cepat dibandingkan Jakarta, Nanik membenarkan bahwa jumlah SPPG di Jakarta memang masih terbatas

“Jumlah SPPG maksudnya? Oh, ya. Memang ada di beberapa wilayah ini, lucunya di Jakarta ini memang cukup sedikit, enggak-enggak begitu besar. Mungkin ini berkait dengan masalah harga tanah, ya,” ujarnya kepada wartawan.

Dia mengatakan bahwa BGN sudah menyiapkan opsi kebijakan apabila ketersediaan SPPG di Jakarta tidak meningkat sesuai kebutuhan. Salah satunya adalah menerapkan skema yang selama ini dipakai di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Nah, ini kalau toh nantinya ternyata pada saatnya, pada saatnya berkurang, ya kita akan perlakukan seperti di wilayah 3T atau wilayah terpencil, di mana nanti ada yang membangun dapur dan disewa langsung oleh eh BGN,” jelasnya.

Ketika ditanya mengenai peluang antisipasi lain melalui pemberian insentif untuk mempercepat pembangunan SPPG di Jakarta, Nanik menegaskan bahwa persoalan terbesar tetap berada pada tingginya harga tanah dan biaya sewa.

Oleh karena itu, dia mengatakan pola sewa dianggap solusi realistis jika investor bersedia membangun fasilitas.

“Saya lihat malah enggak banyak, terutama misalnya kayak di wilayah Cengkareng itu belum ada. Karena persoalan kan biasanya persoalan tanah yang mahal, sewa pun mahal ya kan. Kalau itu, ya berarti kita perhitungkan kayak di wilayah 3T, nanti disewa. Jadi mungkin ada investor yang membangun kemudian disewa oleh BGN,” ujarnya.

Kendati demikian, Nanik menegaskan bahwa apa pun mekanisme yang dipilih, BGN memastikan seluruh anak tetap mendapatkan manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG).

“Tapi kan intinya enggak ada satu anak pun yang tidak bisa menerima MBG kan. Jadi pasti kita cari jalan lah supaya ada, tetap ada dapur itu,” tandas Nanik.

Bisnis.com, JAKARTA - Krisis hunian di Jakarta kian mengkhawatirkan seiring lonjakan urbanisasi, tingginya harga tanah, dan melemahnya daya beli masyarakat yang membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau, bahkan bagi kelas menengah.

Persoalan ini tidak lagi sekadar soal kekurangan pasokan rumah, melainkan telah menjadi masalah struktural akibat ketimpangan harga lahan, kebijakan hunian yang belum efektif, hingga perubahan pola hidup masyarakat urban yang kini semakin bergantung pada sistem sewa dan hunian vertikal.